Trump Effect (1)

Heroisme Melawan Freeport

0
730
CEO Freeport-McMoRan Richard Adkerson berbicara dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan. (Foto: petromindo)

Nusantara.news – Sungguh baru kali ini terjadi pemerintah Indonesia begitu tegas terhadap Freeport yang sudah 50 tahun mengeksploitasi bumi Papua. Pemerintahan era SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) berani menekan Freeport dengan menghentikan ekspor kondensat Juli-Desember 2014. Hal ini dilakukan karena Freeport tidak tunduk terhadap perintah Undang-Undang tentang Pertambangan, Mineral, dan Batubara (Minerba) tahun 2009, dimana semua pemegang Kontrak Karya (KK) Pertambangan harus membangun smelter. Maka pemerintah menawarkan kepada mereka untuk mengubah Kontrak Karya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) sesuai Pasal 101-103 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Mereka tetap diizinkan mengekspor konsentrat selama 5 tahun, tapi dalam kerangka waktu 5 tahun tersebut diharuskan membangun smelter (hilirisasi).

Freeport Indonesia menolak tawaran pemerintah mengenai usulan menjadi IUPK, menuntut Kontrak Karya tetap diberlakukan. Jelas Freeport merasa kontrak karya dengan Soeharto (1967) bersifat eksklusif, dan dianggap kekuatan di atas Undang-Undang, selalu mengancam akan menggugat ke Badan Arbitrase Internasional.

Tolak Smelter (Hilirisasi)

Sejak era SBY (2014), Freeport sudah menolak untuk membangun smelter. Sederhana sekali alasannya, karena Freeport tidak ingin diketahui komposisi kondensatnya yang diekspor; berapa banyak timah, tembaga, dan emas, serta uranium yang terkandung di setiap tonase kondensat yang diekspor. Jadi ini alasan mendasar Freeport tidak ingin membangun smelter.

Lebih jauh lagi, bumi Papua konon kaya akan Uranium. Jelas Freeport dalam hal ini Amerika Serikat (AS) sangat berniat untuk menguasainya. Uranium adalah komoditi strategis dalam industri pertahanan, karena merupakan bahan baku nuklir. Tidak heran jika pada bulan Juli 2015 negara-negara Melanesia yang serumpun dengan etnis Papua mendukung Organisasi Papua Merdeka (OPM) ke Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk kemerdekaan Papua. Celakanya, AS, Australia, Inggris, Singapura, dan Israel mendukung hal tersebut.

Bagi AS, ini bukan hal biasa, bahkan setelah itu Duta Besar AS dan Inggris untuk Indonesia “wara-wiri” ke Papua, dengan hasil berkibar 5 bendera OPM di wilayah Papua.

Upaya lobi sudah memakan korban. Board of Directors (Direksi) periode yang lalu, James Moffett mengundurkan diri karena kasus “papa minta saham”. Lalu Cheppy Hakim terlibat insiden beberapa waktu lalu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPR dengan Fraksi Hanura dan mengundurkan diri.

Kasus Freeport juga yang membuat Obama enggan menerima Joko Widodo, sehingga berkat lobi khusus, diterima di level tamu di layer ketiga, sehingga Indonesia saat itu tidak bisa membicarakan Freeport secara tuntas. Sudirman Said (55 tahun) adalah salah satu korban lobi Freeport, karena dianggap terlalu Americanis. Menjadi pertanyaan besar bagi kita, kenapa Indonesia tiba-tiba tegas dan berani menentang AS? Apa yang melatar belakanginya? Sudahkah dihitung segala risikonya?

Masalah Divestasi Saham

Masalah lain dari Freeport adalah divestasi saham yang sudah mengharuskan 51%, sehingga kendali saham tidak lagi di tangan perusahaan AS yang sudah menguasai penuh selama 50 tahun, mengendalikan salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia. Dengan nilai kapitalisasi saham USD 20 miliar (total Freeport seluruh dunia – dengan catatan kontribusi Freeport Indonesia sebesar 40%), 25 tahun terakhir Freeport membayar royalti dan pajak sebesar Rp 214 triliun, bandingkan dengan cukai rokok tahun 2015 senilai Rp 139,5 triliun. Sungguh ironis, manfaat tidak sebanding dengan yang dihasilkan, SDM dari Indonesia juga di level buruh dan staf, sementara direksi Indonesia hanya sebagai juru bicara, tidak mempunyai hak apa-apa.

Angka-angka tersebut  akan lebih tragis jika jumlah uranium terungkap nilainya, karena sampai saat ini  Freeport belum merilis bahwa uranium salah satu kandungan kondensat yang diproduksi. Persis ketika Amien Rais (1994–1995) meributkan masalah emas di Freeport yang berbuntut diakuinya kandungan emas dari bumi Papua, dan diberinya saham 20% untuk Indonesia (melalui Bakrie dan Bob Hasan masing-masing sebesar 10%), walaupun setelah berapa tahun dibayar kembali oleh Freeport Indonesia.

Kasus divestasi saham ini hampir sama dengan Newmont NTT ketika di akhir pemerintahan SBY, mereka melepas saham 51%, karena menekan pemerintah harus beli 10% saham, dan memperkarakan keabsahan saham Bakrie ke Mahkamah Konstitusi (MK), yang ternyata dimenangkan oleh Bakrie. Lalu mereka juga ke ICSID (International Centre for Settlement of Investment Disputes) untuk meningkatkan posisi tawarnya.

Kasus Freeport juga sama, karena meyakini “lobi” mereka kuat di arbitrase, sehingga mengancam gugat dan akan melakukan PHK terhadap ribuan karyawan. Kasus Freeport menambah daftar panjang gugatan hukum atas pemerintah Indonesia, atau dikenal dengan Investor State Dispute Settlement (ISDS)/Penyelesaian Sengketa Investor Negara. Berdasarkan kontrak karya, mekanisme penyelesaian sengketa adalah melalui United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).

Jelas sudah ini cara Freeport menghindar untuk mengikat Undang-Undang Minerba Tahun 2009 dalam hal smelter dan divestasi saham, karena tidak ingin terbuka dalam hal apa yang diproduksi, dan tidak ingin transparan dalam hal jumlah produksi.

Trump mengawasi Freeport Indonesia

Carl Icahn, penasihat Presiden AS Donald J. Trump melepas sebagian saham di Freeport, dan masih menjadi salah satu pemegang saham terbesar. Kita mengetahui bahwa Carl Icahn adalah juga salah satu pengusaha yang mendorong Trump maju sebagai kandidat Presiden AS. Donald Trump pun ingin dia yang menjadi Menteri Keuangan AS, namun akhirnya posisi itu dijabat Steven Mnuchin, mantan Eksekutif di Goldman Sachs, salah satu perusahaan keuangan dunia yang menjadi penyebab “goyangnya” ekonomi AS pada tahun 2008 (subprime mortgage crisis). Kita tahu bahwa Carl Icahn juga yang mendorong reformasi perpajakan.

Richard Adkerson, CEO Freeport International (holding company), menyatakan bahwa 90% pemegang sahamnya adalah perusahaan-perusahaan raksasa di AS, dan mempekerjakan banyak SDM warga negara AS di Amerika bagian Selatan. Tentu permasalahan Freeport Indonesia juga menjadi perhatian AS, termasuk Presiden Donald Trump.

Pemerintah Indonesia melalui Menko Maritim dengan gagah menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia bukanlah objek yang bisa didikte atas status Kontrak Karya. Lebih lanjut Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa sejak tahun 2009 seharusnya Freeport sudah membangun smelter, dan divestasi saham tahun ini harus sudah mencapai 51%.

Namun CEO Freeport, Richard Adkerson juga menegaskan bahwa hukum Kontrak Karya tidak dapat ditentukan sepihak, bahkan dengan aturan yang baru. Lebih lanjut Adkerson mengancam akan melakukan PHK ribuan karyawan, dan akan membawa gugatan ke Badan Arbitrase Internasional.

Luhut menimpali, “Sebagai perusahaan tingkat dunia, ancaman ini tidak biasa dan kampungan.”

Konflik antara Freeport dengan pemerintah Indonesia sudah terjadi, di satu sisi Indonesia mempertahankan kedaulatan negaranya, yakni menjalankan perintah konstitusi Undang-Undang Minerba Tahun 2009, dimana Freeport harus membangun smelter dan divestasi saham 51%. Di sisi lain Freeport sebagai perusahaan raksasa merasa pada era perjanjian awal (1967) telah membuat perjanjian khusus dengan Presiden Soeharto kala itu. Terkesan semacam hadiah, karena berhasil membantu Indonesia merebut kembali Irian Jaya (1962), dan menggulingkan Soekarno (1965). Kemudian Caltex (migas di Riau), dan Freeport di Papua seolah menjadi bonusnya.

Bagi AS, Freeport sangat strategis

Di balik semua itu, ujungnya adalah masalah aset strategis yang dalam proxy war sebagai hal utama. Apalagi ada unsur uranium di tanah Papua, yang bagi industri pertahanan AS adalah segalanya, tidak saja nilai materi, tetapi juga nilai strategisnya. Apalagi Cina sebagai seteru perang dingin AS yang ditarget oleh Trump, telah berkebun secara masif di bumi Papua karena mengetahui di bawah tanahnya ada uranium.

Kasus Freeport bukan sekadar sengketa bisnis, tapi persoalan geo-strategis. Jadi kita seharusnya lebih berhati-hati. Di saat bandulan pemerintahan Joko Widodo dinilai berpihak ke Cina, sekarang ribut dengan AS, tentu sangat berisiko karena Freeport adalah sokoguru partai Republik yang kini sedang giliran memimpin AS. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here