Paket Kebijakan Ekonomi 16 (3)

Hikayat Kebijakan Tanpa Koordinasi Beraroma Pesanan Asing

0
45
Menko Perekonomian Darmin Nasution akhirnya menunda pemberlakuan Paket Kebijakan Ekonomi 16 karena banyakannya penentangan masuknya asing 100% investor asing pada 25. bidang usaha UMKM

Nusantara.news, Jakarta – Nasib Paket Kebijakan Ekonomi 16 tak seumur jagung. Baru saja dipublikasikan, sembilan hari kemudian ditunda pelaksanaannya. Pemicunya adalah karena kebijakan itu lahir searah, tanpa komunikasi dengan pelaku, bahkan terkesan membawa misi asing.

Paket Kebijakan Ekonomi 16 merupakan kelanjutan dari paket kebijakan sebelumnya. Selama Pemerintahan Jokowi sudah menerbitkan paket 1 hingga 15. Khusus Paket Kebijakan Ekonomi 16, menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, fokus pada tiga hal.

Pertama, pemerintah memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday PPh Badan) untuk mendorong investasi langsung pada industri perintis dari hulu hingga hilir guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah menyempurnakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam rangka lebih mendorong peningkatan nilai investasi di Indonesia, pemerintah memandang perlu untuk memperluas cakupan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diberikan fasilitas tax holiday.

Kedua, pemerintah kembali merelaksasi DNI sebagai upaya untuk mendorong aktivitas ekonomi pada sektor-sektor unggulan. Kebijakan ini membuka kesempatan bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), termasuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi untuk masuk ke seluruh bidang usaha.

Selain itu, pemerintah memperluas kemitraan bagi UMKM dan Koperasi untuk bekerja sama agar usahanya dapat naik ke tingkat yang lebih besar. Sedangkan bidang usaha yang selama ini sudah dibuka bagi Penanaman Modal Asing (PMA) namun masih sepi peminat, pemerintah memberikan kesempatan PMA untuk memiliki porsi saham yang lebih besar, bahkan hingga 100%.

Ketiga, pemerintah memperkuat pengendalian devisa dengan pemberian insentif perpajakan. Pengendalian berupa kewajiban untuk memasukkan DHE dari ekspor barang-barang hasil sumber daya alam (pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan). Insentif perpajakan berupa pemberian tarif final Pajak Penghasilan atas deposito.

Sisi lain dari paket kebijakan ini adalah, pemerintah memberikan relaksasi berupa pelepasan daftar negatif investasi (DNI). Selain itu diizinkannya pihak asing menguasi 100% saham di 54 bidang industri oleh pemerintah.

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Edy Putra Irawady mengatakan, dalam daftar relaksasi tersebut pemerintah melepas sebanyak 54 bidang usaha ke asing (belakangan dikoreksi menjadi 25 bidang usaha). Artinya, modal asing bisa masuk lewat kepemilikan modalnya sebanyak 100%. Tujuannya, dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi.

DNI adalah daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik supaya tak bersaing dengan pengusaha asing. Bila sebuah bidang masuk dalam DNI, artinya pemerintah bisa membatasi kepemilikan modal asing dalam bidang tersebut.

Tentu saja kebijakan yang tak dikomunikasikan ini mendapat penentangan yang kuat, baik oleh Kadin Indonesia, HIPMI, Apindo, serta asosiasi-asosiasi bisnis lainnya. Bahkan kebijakan berbau asing itu pun mendapat penentangan yang kuat dari ekonom senior Rizal Ramli, bahkan kader PDIP Maruarar Sirait.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P. Roslani mengatakan pengusaha tidak diajak diskusi soal pelonggaran investasi tersebut. Selain itu, Kadin juga menilai informasi soal pelonggaran investasi asing yang akan dilakukan oleh pemerintah juga simpang siur.

“Kami minta ini ditunda sampai kami jelas dengan kebijakan ini. Meski saya tahu, pemerintah pasti punya alasan kuat untuk merelaksasi DNI,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani beberapa waktu lalu.

Kadin meminta aturan itu ditunda karena sejatinya dunia usaha belum mengetahui rincian kebijakan itu. Apalagi, informasi soal kebijakan itu dinilai masih simpang siur dari yang semula sempat diberikan untuk 54 bidang usaha kini menjadi 25 bidang saja.

Tak ketinggalan, Kadin menyayangkan sikap pemerintah yang tidak mengajak kalangan pengusaha berdiskusi lebih dulu. “Kami minta ini ditunda sampai kami jelas dengan kebijakan ini. Meski saya tahu, pemerintah pasti punya alasan kuat untuk relaksasi DNI,” ungkap Rosan.

Padahal, kebijakan itu sejatinya menyasar dunia usaha, sehingga seharusnya dunia usaha bisa memberikan masukan atas insentif dan stimulus yang benar-benar dibutuhkan untuk masing-masing bidang usaha.

Di sisi lain, menurutnya, berdasarkan respons dari beberapa pengusaha, memang kebijakan perubahan DNI ini masih menimbulkan beberapa tanda tanya. Mulai dari jaminan asing akan benar-benar masuk ke bidang usaha yang keluar dari DNI, penyerapan tenaga kerja oleh pemodal asing, hingga nasib Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bila harus bersaing dengan investor asing.

“Hal yang sensitif misalnya berhubungan dengan UMKM. Kemudian, ada kekhawatiran kalau (investor) China masuk misalnya, nanti barang jadi lebih murah, mereka (pengusaha dalam negeri) bisa kena dampak (persaingan),” katanya.

Rosan melihat efektivitas aturan ini juga harus ditinjau kembali, apakah akan benar-benar ampuh untuk menarik investasi dan memberi kontribusi ke pertumbuhan ekonomi atau tidak.

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Bahlil Lahadalia meminta agar pemerintah segera melakukan evaluasi terhadap Paket Kebijakan Ekonomi 16 tersebut.

Menurutnya, 25 bidang usaha yang kemudian dibuka untuk pemodal asing digeluti oleh pelaku UMKM yang seharusnya mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Jika kebijakan ini benar-benar disahkan dan direalisasikan, itu artinya pemerintah telah tidak menunjukkan keberpihakan pada UMKM.

Sabab, masuknya modal asing pada sektor terswbut dipastikan akan menjadi sebuah ancaman serius bagi keberlangsungan UMKM di Indonesia.

Sementara Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menyarankan relaksasi DNI ditarik kembali. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak dibutuhkan oleh dunia usaha saat ini. Sektor yang dikenai relaksasi pun tidak menarik bagi investor asing karena sudah banyak dikerjakan pelaku usaha domestik.

“Sebaiknya DNI itu dikaji kembali karena tidak ada urgensinya, kalau tidak perlu ditarik saja,” tegas Hariyadi.

Selain itu pernyataan pemerintah yang menegaskan DNI tidak dapat ditarik kembali disayangkan pengusaha. Hal itu membuat pemerintah mengunci diri. Hariyadi juga menegaskan tidak perlu ada sektor yang dibuka kembali untuk DNI. Pasalnya pada aturan sebelumnya sudah banyak revisi DNI yang dilakukan.

“Paket DNI 2016 sudah banyak yang dibuka sampai 67%, jadi menurut saya sudah cukup,” ungkap Hariyadi.[bersambung]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here