Hikmah di balik Teguran Keras Presiden Terhadap Jonan dan Rini

0
91
Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat teguran keras dari Presiden Jokowi terkait turunnya impor dan ekspor migas. Aoakah ini isyarat keduanya terkena reshuffle kabinet?

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla saat memimpin sidang kabinet paripurna menegur keras Menteri ESDM dan Menteri BUMN terkait ekspor Indonesia dari Januari hingga Mei 2019 mengalami penurunan sebesar 8,6% dengan nilai US$68,46 miliar.

"Impor Januari-Mei 2019, juga turun 9,2%. Hati-hati terhadap ini, artinya neraca perdagangan kita Januari-Mei ada defisit US$2,14 miliar," ungkap Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat, Senin (8/7).

Jokowi kemudian menegur Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri Badan Usaha  Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno terkait besarnya impor minyak dan gas (migas) yang mencapai US$2,09 miliar pada Mei 2019. Dia meminta agar dua menteri tersebut lebih memperhatikan nilai impor yang sangat tinggi akibat pembelian migas.

“Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini. Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," demikian teguran Jokowi.

Kendati begitu, Jokowi menilai masih ada peluang untuk meningkatkan ekspor ditengah-tengah perang dagang Amerika-China. Menurut dia, perang dagang tersebut bisa menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menaikkan kapasitas dari pabrik dan industri yang ada.

"Saya sampaikan maupun pasar-pasar yang baru, sekali lagi ini peluang, tekstil itu peluang. Gede-gede sekali furnitur itu peluang," kata beliau.

Inilah yang selalu Indonesia kalah memanfaatkan peluang, ada oppurtunity tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan.

Dari teguran Presiden terhadap dua pembantunya sebenarnya bukan hal baru dan bukan pula hal yang sensitif. Tapi tetap saja patut dicermati karena teguran itu disampaikan diujung Kabiner Kerja Jilid I. Artinya ada hikmah yang dalam di balik teguran itu.

Presiden Jokowi menegur menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno dalam sidang kabinet paripurna agar dua menteri tersebut harus meningkatkan ekspor dibanding impor minyak dan gas.

Saat ini Indonesia lebih banyak impor dibandingkan dengan ekspor. Sebab konsumsi semakin meningkat, penduduk bertambah, jumlah mobil makin naik, kemudian subsidi semakin banyak. Sebab itu, jika impor minyak lebih banyak maka konsumsi juga bertambah.

Jadi konsumsinya harus dikurangi, salah satunya tentu dengan mengurangi subsidi. Supaya orang jangan ada yang seenak keliling-keliling kota tanpa urusan tapi dampaknya pada pemborosan subsidi bahan.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta para menteri berusaha agar tidak impor terlalu banyak. Pada bagian lain, seharusnya produksi migas harus ditingkatkan, faktanya produksi migas juga turun. Karena itu tuga Pertamina untuk menignkatkan priduksi migas, kebetulan Pertamina ada di bawah kendali Menteri ESDM dan Menteri BUMN.

Jadi semakin jelas bahwa masalah menteri ESDM dan BUMN yaitu meningkatkan produksi minyak. Agar mengurangi impor dan juga bagaimana produksi kaya LPG. Sebab itu, Pertamina perlu membangun kilang minyak.

Sebenarnya persoalan subsidi BBM yang paling banyak dinikmati oleh konsumen adalah subsidi untuk solar dan premium. Itu sebabnya secara implisit sebenarnya Jokowi juga bisa saja memerintahkan mengurangi subsidi solar dan premium. Dengan kata lain, ke depan harga solar dan premium perlu dinaikkan guna mengurangi defisit.

Apalagi momentumnya ada, dimana Jokowi-Ma’ruf memenangkan Pilpres 2019, dimana biasanya petahana pada periode kedua kepemimpinannya akan enteng saja menaikkan harga BBM solar maupun premium.

Padahal permasalahan inefisiensi BBM tidak melulu karena pemerintah memberikan subsidi yang sebenarnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Jika ditarik persoalan ke skup yang lebih luas, inefisiensi industri migas juga kerap dipicu oleh adanya intervensi orang-orang kuat tertentu dalam jual beli atau pengadaan minyak mentah.

Kita tahu pada periode Pertamina Trading Limited (Petral) menguasai suplai minyak mentah ke Pertamina. Ada sekitar 52 pemasok ke Petral dengan harga yang terkadang semaunya sendiri, sehingga Petral melepas ke Pertamina dengan harga yang lebih tinggi dari rata-rata.

Pertamina sendiri akhirnya mengolah minyak mentah menjadi aneka produk minyak dengan harga yang lebih mahal ke konsumen. Hal ini terbukti ketika harga BBM lokal sekarang lebih mahal dari harga BBM di negara tetangga.

Saat Petral digantikan oleh Integrated Supply Change (ISC) memang sudah banyak perbaikan di sana-sini, termasuk disisi harga. Namun bila melihat harga BBM kita hari ini masih lebih mahal dari harg BBM di negara-negara tetangga, ini menunjukkan bahwa ISC belum sesempurna yang diharapkan.

Karena itu ke depan, Pertamina perlu tampil lebih efisien baik dari sisi bisnis hulu, di tengah maupun di hilir. Sehingga secara makro efisiensi ini tidak memberatkan kinerja APBN, APBN kit tidak terus-terusan defisit.

Walaupun demikian ada juga pihak yang memahami teguran Jokowi ini sebagai isyarat bahwa Jonan maupun Rini akan terkena reshuffle, atau setidaknya pada periode Kabine Kerja Jilid II mereka tak dilibatkan lagi.

Apapun, itu teguran Jokowi adalah isyarat baik untuk perbaikan kinerja migas ke depan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here