Hilangnya Wibawa Jokowi, Brutalnya Hate Speech

0
417
Penghinaan terhadap presiden di Medsos makin massif mengingat Jokowi sudah tidak memiliki wibawa lagi. Hal itu disebabkan banyak agenda politik Jokowi semasa kampanye yang diingkari.

Nusantara.news, Jakarta – Menghina presiden tampaknya sudah menjadi gelagat umum. Di media sosial Facebook, hampir tiap hari ada saja orang yang menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tidak terkecuali para remaja larut dalam eforia penghinaan. Bahkan penghinaan mereka semakin menjadi-jadi. Kesan yang ditangkap publik, presiden republik ini sama sekali tidak ada wibawanya.

Untuk penanganan hukum pasal penghinaan terhadap presiden ditangani secara berbeda-beda. Pada penanganan hukum yang dialami remaja SMK berinisial MFB asal Medan yang menghina Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, remaja tanggung berusia 18 tahun itu menggunakan akun Facebook dengan nama Ringgo Abdillah. MFB mengejek Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan jajarannya untuk mencari dan menangkapnya terkait ujaran kebencian terhadap Jokowi ini.

Tak butuh waktu lalu, Polrestabes Medan akhirnya berhasil menciduk dan menahan MFB. Brigadir Ricky Swanda menjadi pihak yang melaporkan MFB ke Polrestabes Medan. Ricky mengadukan MFB dalam laporan bernomor LP/444/VII/2017/Reskrim tertanggal 16 Juli 2017. Saat itu MFB langsung ditahan. Polisi juga memeriksa intensif pelajar SMK tersebut. MFB dijerat dengan Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 subs Pasal 27 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Pada tanggal 16 Januari 2018, MFB akhirnya divonis 1,5 tahun penjara di Pengadilan Negeri Medan. Selain itu, MFB juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 10 juta subsider satu bulan kurungan. Vonis yang diberikan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa Raskita JF Surbakti yang menuntut terdakwa 2 tahun penjara.

Lain MFB, lain pula remaja berinisial RJ (16). Pada Rabu (23/5/2018), media sosial dihebohkan dengan beredarnya video RJ yang menghina dan akan menembak Presiden Jokowi. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram bernama @jojo__ismyname.

Penanganan terhadap remaja keturunan China ini berbeda dengan MFB. Polisi sempat berujar bahwa penghinaan dan ancaman RJ terhadap Presiden Jokowi hanya untuk lucu-lucuan saja. Sepintas ada kesan diskriminasi dari aparat hukum terhadap penanganan RJ. Ramai-ramai orang mempertentangkan perlakuan hukum yang tidak adil. Bahwa pelaku berasal dari kalangan berada alias kaya dan non pribumi. Sehingga mendapat perlakuan ‘istimewa’.

Namun aparat punya dasar hukum. Saat menangani MFB usianya sudah di atas 18 tahun. Sedang pelaku RJ masih di bawah umur. Meski begitu dia ditetapkan sebagai tersangka dan dikenai Pasal 27 Ayat 4 jo Pasal 45 UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun (penjara). Namun polisi tidak menahan RJ. Dia ditempatkan di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Bambu Apus, Jakarta Timur.

Pembedaan perlakuan hukum atas tindak pidana yang sama bukanlah disebabkan oleh perbedaan etnis, agama apalagi kepentingan politik. Melainkan merujuk pada UU no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA). Berdasarkan Pasal 104 UU SPPA, setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Di samping itu, dalam Pasal 105 ayat (1) huruf e UU SPPA antara lain juga telah mengatur kewajiban kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum wajib membangun LPKA di provinsi.

Pada prinsipnya, anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA, yakni lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Definisi anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama, anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kedua, anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Ketiga, anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA hanya apabila keadaan dan perbuatannya akan membahayakan masyarakat dan hanya sampai umurnya 18 tahun. Ketentuan ini tertulis dalam Pasal 81 UU SPPA yang berbunyi:

(1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

(2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

(3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

(4) Anak yang telah menjalani 1/2 (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

(5) Pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

(6) Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Khusus Pasal 81 ayat (3) UU SPPA, penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara pada LPKA untuk dibina hanya sampai anak berumur 18 tahun. Apabila ia mencapai umur 18 tahun tetapi masa pidana penjaranya belum selesai, maka anak yang bersangkutan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

Kasus penghinaan terhadap presiden sebelumnya juga pernah dilakukan orang dewasa. seorang warga Cianjur berinisial SR diamankan tim cyber Mabes Polri karena menghina presiden dengan menyebarkan ujaran kebencian di media sosial.

MF (44), warga Koja, Jakarta Utara, ditangkap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Jumat (21/7/2017). MF diduga menjadi pelaku penyebaran berita hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial. Dalam aksinya, MF mengedit sejumlah gambar dan menambahkan ujaran kebencian kepada pihk tertentu. Mayoritas gambar yang diunggah MF berisikan tudingan bahwa Presiden Joko Widodo merupakan keluarga Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ropi Yatsman juga ditangkap Bareskrim Polri di tempat kerjanya di Kabupaten Agam, Senin (27/2/2017). Ropi diciduk usai menyebarkan ujaran kebencian serta mengedit foto Jokowi, sejumlah pejabat, termasuk Ahok. Kini Ropi mendekam di balik jeruji besi karena terbukti bersalah. Dirinya divonis 15 bulan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubukbasung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Kasus penghinaan terhadap Presiden Jokowi tidak hanya terjadi di dalam negeri. Seorang komikus Jepang Onan Hiroshi juga menghina Presiden Jokowi melalu karya komik digitalnya. Pria asal Jepang yang kerap tingggal di Hongkong itu lantas mengunggah gambar tersebut ke Twitter. Namun tak lama Onan menuliskan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi.

Masalahnya ada di Jokowi

Massifnya kasus penghinaan terhadap presiden di media sosial bukan tanpa sebab. Setiap hari ada saja tayangan video, foto, tulisan yang menghina, memaki, dan mengancam presiden. Nyaris semua tidak terkontrol dan terkesan brutal. Namun penghinaan RJ terhadap Jokowi, menurut Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, merupakan hate speech terparah yang pernah ada. Ancaman sebrutal dan sekasar itu tidak pantas dianggap lucu-lucuan.

Rakyat Indonesia, meski ada yang tidak suka dengan kepemimpinan Jokowi, tentu akan tersinggung ketika kepala negaranya disebut kacung (jongos) apalagi sampai diancam mau dibunuh. Dasar mereka sederhana, presiden adalah simbol negara.

Masalah ini tentu harus dilihat secara kompleks dan holistik. Mengapa sampai presiden tidak ada wibawanya? Sebab tidak hanya remaja yang tidak dapat mengontrol tindakannya, orang dewasa pun begitu. Akar masalahnya tunggal, yakni kekecewaan terhadap kepemimpinan Jokowi.

Memasuki empat tahun masa kepemimpinan Jokowi, tercatat hingga kini ada 66 janji kampanye Jokowi yang diingkari. Tragisnya, hingga empat tahun kepemimpinan Jokowi, survei Indo Barometer menyebutkan mayoritas publik tidak mendengar atau mengetahui program pemerintahan Jokowi-JK yang dinamakan Nawa Cita. Dalam survei itu, sebanyak 58,2 persen responden menyatakan tidak pernah mendengar atau mengetahui program tersebut, sedangkan 37,6 persen mengetahui. Tiga bulan sebelum masa kampanye pemilihan presiden 2019 yang tahu baru 37 persen.

Dari sejumlah responden yang mengetahui program Nawa Cita, hanya 38,4 persen yang menyatakan puas terhadap program prioritas itu. Sebanyak 40,6 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab dan 20 persen menjawab kurang puas. Info soal Nawa Cita sangat terbatas.

Ada sembilan program Nawa Cita yang tidak diketahui publik dan nyaris separuh rakyat Indonesia menyatakan tidak puas. Pertama, program membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan pedesaan meraih tingkat kepuasan tertinggi dengan 60,4 persen.

Kedua, perlindungan keamanan bagi seluruh warga negara melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya, pembangunan negara, dan memperkuat negara maritim meraup 53,8 persen.

Ketiga, program peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan melalui program Indonesia pintar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program Indonesia kerja dan Indonesia sejahtera tingkat kepuasan 53,4 persen.

Keempat, soal reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya memperoleh kepuasan 46,8 persen.

Kelima, program revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional mendapat angka kepuasan 46,5 persen.

Keenam, program memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial melalui pendidikan kebhinekaan dan ruang-ruang dialog mendapat tingkat kepuasan 44 persen.

Ketujuh, program meningkatkan produktivitas rakyat dan meningkatkan daya saing di pasar internasional mendapat capaian 43 persen.

Kedelapan, untuk program kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik menduduki posisi delapan dengan angka kepuasan 41 persen.

Kesembilan, program membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya mendapatkan kepuasan paling rendah yakni 34,4 persen.

Banyaknya janji-janji Jokowi saat kampanye yang diingkari, tak pelak membuat rakyat menjadi geram. Puncaknya adalah menghujat dan menghina melalui Medsos. Salah satu yang paling diingat tentu janji Jokowi di bidang ekonomi. Jokowi dinilai gagal menunaikan janjinya meningkatkan pertumbuhan ekonomi 8 persen. Pada kuartal 1 tahun 2018, pemerintahan Jokowi hanya mampu mencapai 5,06 persen.

Soal utang, tercatat pemerintah sepanjang tahun 2017 telah mencapai Rp3.938,7 triliun atau hampir Rp4.000 triliun yang setara dengan 29,2% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sampai Maret 2018 sudah menembus level Rp4.986 triliun.

Bahkan rupiah pun terus melemah, dan menembus level di atas Rp14.000. Situasi ini lebih buruk dari yang pernah Sri Mulyani kritik pada 1998. Tidak Adakah ada wibawanya rupiah juga membuat wibawa Jokowi runtuh di mata masyarakat. Caci maki para hater makin menjadi-jadi.

Soal swasembada pangan, Jokowi juga terkesan ingkar janji. Dalam janjinya dia akan membawa Indonesia berswasembada atau berdiri di kaki sendiri. Kenyataan justru sebaliknya. Indonesia makin menjadi-jadi soal impor beras, daging, jagung, kedelai, gula hingga garam. Pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pertanian dan cikal bakal industri pangan modern yang menjadi fokus perhatian Jokowi hanyalah slogan.

Janji Jokowi yang akan mencetak 10 juta lapangan kerja belakangan menjadi kontroversi. Mengingat justru menjadi banyak tenaga kerja asing bertandang ke Indonesia usai adanya Perpes 20 tahun 2018 tentang TKA. Buntutnya investor dari luar negeri, terutama China berbondong-bondong mendatangkan tenaga kerjanya ke Indonesia, karena mereka lebih percaya tenaga kerjanya sendiri. Padahal seharusnya Jokowi menerapkan syarat masuk yang ketat kepada investor luar agar tak membahayakan peluang dan posisi tenaga kerja dalam negeri, juga jutaan penganggur lainnya. Mestinya Jokowi memaksa semua investor asing untuk menerima tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur.

Ada lagi janji Jokowi yang diingkari dan membuat rakyat geram. Yakni naiknya harga BBM. Ini membuat para hater makin kesal sama Jokowi. Padahal selama ini harga BBM terbukti sebagai alat politik ampuh untuk mendapatkan simpati atau dukungan rakyat.

Wajar jika kemudian muncul tagar #2019gantipresiden. Meski banyak yang menyebut hal ini sebagai agenda politik, namun tanda tagar tersebut mewakili kekesalan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi. Namun tidak sedikit pula rakyat meluapkan kekesalannya dengan cara tidak wajar seperti menghujat dan menghina.

Mengutip kata-kata teoritikus kedaulatan rakyat: Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau, Montesquieu, dosa besar dalam politik adalah berdusta. Pemikir politik Islam Al Mawardi juga mengatakan hal senada, jika (janji politik) tak dipenuhi rakyat harus menarik mandat. Jika yang ditimbulkan melanggar HAM, rakyat berhak memberontak. Wajar saja tagar #2019gantipresiden semakin didengungkan, sebab rakyat khawatir jika Jokowi sampai 2 periode maka dustanya 2 kali lipat.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here