Hizbut Tahrir, Partai Politik Pengusung Khilafah

0
338
Nasib Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai sebuah gerakan Partai Pembebasan Islam seperti terlur di ujung tanduk, harap-harap cemas menunggu pembubaran

Nusantara.news, Jakarta – Nasib gerakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bak telur di ujung tanduk. Paling tidak itulah perasaan kebatinan para pengurus dan aktivisnya di Indonesia. Perasaan itu timbul menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2/2017.

Lepas apakah pada akhirnya HTI bubar dan tokohnya ditangkap, sejarah panjang HTI menarik kita ikuti.

Lahirnya berbagai gerakan Islam pada masa reformasi tak lepas dari suasana pengekangan di masa Orde Lama dan Orde Baru. Begitu mendapat angin kemerdekaan pada 1998 muncullah berbagai gerakan Islam, baik yang dibungkus dalam organisasi maupun partai politik.

Lihat saja munculnya Forum Komunikasi Ahlus Sunnah wal Jama’ah (FKASJ) atau yang lebih dikenal dengan Laskar Jihad di bawah pimpinan Jafar Umar Thalib, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dibawah pimpinan Abubakar Baasyir, termasuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di bawah pimpinan Ismail Yusanto.

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik internasional dengaran gerakan utama untuk menghidupkan kembali khilafah Islamiyah. Para pimpinan dan aktivisnya mengidam-idamkan hidupnya kembali kekhalifahan seperti masa-masa Khalifah Abubakar Shiddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Usman bin Affan, dan Khalifah Ali bin Abu Thalib.

Sejarah menunjukkan bahwa era kekhalifahan berakhir dan dihabisi oleh Mustafa Kemal Attaturk di Turki, menyusul jatuhnya Kekhalifahan Utsmani. Kekhalifahan Utsmani memang terlibat dalam Perang Dunia I dengan musuh besarnya Barat. Barat memafaatkan Kemal Attaturk dan menjadikannya sebagai pahlawan boneka.

Sejak 1922 dinasti Kekhalifahan Utsmani jatuh. Umat Islam terlunta-lunta, dibantai, diusir, didiskriminasi, bahkan dihabisi. Bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun terjadi pembantaian dimana-mana. Akidah umat dirusak, generasinya dihabisi, dan jaringan bisnis dan sosialnya dicabik-cabik.

Gerakan Hizbut Tahrir

Pada 1953 di al-Quds, Palestina, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina, menginisiasi lahirnya Hizbut Tahrir sebuah gerakan pembebasan islam atau Partai Pembebasan Islam.

An Nabhani adalah sahabat dari Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin. Bahkan an-Nabhani sempat bergabung dan ikut membenahi Ikhwanul Muslimin bersama-sama al-Banna. Namun karena ada beberapa hal ketidakcocokan, akhirnya an-Nabhani mendirikan Hizbut Tahrir.

Di masa itu baik an-Nabhani dan al-Banna ataupun Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir saling melengkapi dan tak pernah terlibat perselisihan. Namun kader-kader HTI di Indonesia seringkali mengkritisi Ikhwanul Muslimin.

Tujuan didirikannya Hizbut Tahrir adalah mengembalikan kaum muslimin untuk taat kepada hukum-hukum Allah SWT yakni hukum Islam, memperbaiki sistem perundangan dan hukum negara yang dinilai tidak Islami agar sesuai dengan tuntunan syariat Islam, serta membebaskan dari sistem hidup dan pengaruh negara Barat.

Hizbut Tahrir menitikberatkan pada perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah.

Gerakan ini berada dalam naungan Daulah Islamiyah yakni Daulah Khilafah yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah Rasul-Nya, serta mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat politik dengan cara mengemukakan konsep-konsep Islam berserta hukum-hukumnya untuk diwujudkan dalam pemerintahan.

Bedanya dengan Ikhwanul Muslimin benar-benar berbentuk partai politik dan ikut dalam pertarungan pemilu di mana pun ia berada. Sementara Hizbut Tahrir melakukan kegiatan politik tanpa partai politik yang ikut serta dalam pemilu, walaupun namanya Partai Pembebasan Islam, namun kegiatan politik yang dilakukan lebih ke politik nonparlemen dan nonpemerintahan.

Gerakan ini tak hanya ada di Palestina, Hizbut Tahrir berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Australia, Malaysia dan Indonesia.

Hingga kini, penyikapan negara-negara di dunia, khususnya negara Barat, satu sama lain berbeda-beda. Belanda sejak 2003 berupaya melarang, namun gagal. Inggris sempat mempertimbangkan melarang pada 2000 dan 2015, namun urung.

Di Jerman Hizbut Tahrir dilarang beraktivitas di publik sejak 2003, namun jika di ruang terbatas dibolehkan. Sementara di Tunisia awalnya dilarang, namun pada 2012 malah dilegalkan. Di Yordania pada awalnya dinyatakan ilegal, tapi sejak 1990 dilonggarkan.

Sementara di Denmark, Hizbut Tahrir dinyatakan legal, namun bantuan dana dihentikan pemerintah. Sedangkan di Turki dinyatakan ilegal namun tetap beroperasi secara rahasia. Pemerintah Selangor, Malaysia, termasuk melarang Hizbut Tahrir, tapi di wilayah lain dibolehkan.

Yang menarik di China, gerakan ini dianggap sebagai gerakan teroris. Begitu juga beberapa negara dengan tegas melarang Hizbut Tahrir, seperti Pakistan, Bangladesh, dan Suriah. Bahkan di Mesir didaulat sebagai gerakan terlarang karena dianggap terlibat kudeta.

Bagaimana di Indonesia?

Meski di negara asalnya, Palestina, Hizbut Tahrir merupakan organisasi partai politik, namun Hizbut Tahrir Indonesia secara resmi belum mendaftarkan diri sebagai parpol, dan hanya merupakan ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kemenkumham.

Apakah organisasi ini adalah partai politik, meski belum mendaftar? Tampaknya begitu. Coba simak tulisan berjudul “Mengenal Sepak Terjang HTI” dalam majalah online Al-Wa’ie yang ditayangkan di situs resmi Hizbut Tahrir Indonesia, dinyatakan, “Hizbut Tahrir adalah partai politik yang berlandaskan Islam. Politik merupakan kegiatannya. Islam adalah mabda’ (ideologi)-nya. Politik yang dimaksud tentu adalah politik Islam, yakni mengurusi berbagai urusan umat Islam dengan akidah dan syariah Islam. Hizbut Tahrir melakukan aktivitas politiknya di tengah-tengah umat dan bekerjasama dengan mereka.” (Baca: https://hizbut-tahrir.or.id/2017/07/01/mengenal-sepak-terjang-hti/

Hitzbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1980-an saat pimpinan pesantren Al-Ghazali Bogor KH Abdullah bin Nuh bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir di Sydney, Australia, Syaikh Abdurrahman al Baghdady. Abdullah tertarik dengan ceramah yang disampaikan Abdurrahman tentang kewajiban persatuan umat dan kewajiban menegakkan khilafah guna melawan hegemoni penjajahan dunia.

Abdullah yang merupakan tokoh ulama asal Cianjur itu lalu mengajak Abdurrahman ke Indonesia untuk berdakwah bersama. HTI berkembang melalui dakwah di kampus-kampus besar, lalu meluas ke masyarakat dan masjid-masjid di perumahan hingga perusahaan.

Ada tiga tahapan dakwah yang diterapkan oleh HTI. Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai pemikiran dan metode Hizbut Tahrir.

Kedua, tahapan berinteraksi dengan umat yang bertujuan agar umat ikut memikul kewajiban dakwah Islam, hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

HTI dalam situsnya menyebut perkembangan dakwah HTI tumbuh secara pasti. Awalnya HTI hanya ada satu kota dengan belasan kader. Lalu tahun 1990 hingga 2000 HTI sudah berkembang ke seluruh Indonesia. Sekarang, di pertengahan 10 tahun ketiga, dakwah HTI sudah tersebar di 33 provinsi, di lebih 300 kota dan kabupaten. Bahkan sebagiannya telah merambah jauh hingga ke pelosok.

HTI juga pernah menggelar Konferensi Khilafah Internasional (KKI) 2007 pada 12 Agustus di Gelora Bung Karno. KKI dihadiri oleh 100.000 perserta dan dianggap sebagai konferensi luar biasa karena banyaknya peserta dan tema yang diusungnya cukup provokatif yakni “Saatnya Khilafah Memimpin Dunia”.

HTI sering terlibat dalam berbagai aksi. Misalnya pada 5 Februari 2017 HTI mengadakan aksi bela ulama dengan tema ‘Aksi Umat Peduli Jakarta’ yang dihadiri ribuan orang di Patung Kuda, Monas, Jakarta.

Pada 4 April 2017 HTI menggelar aksi long march bertema “Khilafah Kewajiban Syar’i, Jalan Kebangkitan Ummat” di Surabaya. Aksi ini dibubarkan polisi karena tak memiliki izin.

HTI juga banyak menuai kontra. Sejumlah massa melakukan demo menolak HTI dan meminta HTI dibubarkan. Alasannya mereka menolak gagasan khilafah yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mengancam NKRI

Bahkan sejak Pilkada DKI 2017, HTI begitu aktif menolak hadirnya pemimpin kafir, yang dimaksud adalah Basuki Tjahaja Purnama. Dan yang lebih berani, HTI belakangan dianggap sebagai gerakan yang anti-Pancasila.

Walaupun Juru Bicara HTI Ismail Yusanto membantah tudingan itu, namun Pemerintah Jokowi malah menerbitkan Perppu No. 2/2017 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini disinyalir akan digunakan sebagai alat untuk membubarkan HTI.

Walaupun Perppu itu dianggap tidak demokratis, bahkan Presiden Jokowi dituding otoriter, namun banyak pihak sepakat untuk pembubaran HTI karena bertentangan dengan Pancasila.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here