HMI Jatim Dukung KPK Tuntaskan Korupsi PT Garam Persero

0
146
Dirut PT Garam (Persero) Achmad Boediono saat diperiksa di kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri

Nusantara.news,  Surabaya – Hukuman berat yang diberikan belum ampuh untuk meminimalkan korupsi. Terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Boediono dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di sebuah rumah di daerah Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Sabtu (10/6/17).

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendukung langkah-langkah KPK dalam menangani semua kasus korupsi di Indonesia yang dinilai sudah merugikan negara miliaran bahkan triliunan rupiah.

Awan Ketua Umum HMI Badko Jawa Timur menyatakan bahwa bulan suci Ramadhan mestinya menjadi bulan pernuh berkah. Sayang, pelaku korupsi di Indonesia seakan tak peduli, korupsi sudah menggila di Republik ini.

“KPK, Kejagung, Polisi dan bentukan baru Satgas Saber Pungli tidak membuat efek jera dan ketakutan bagi para koruptor, tidak heran jika di bulan suci Ramadhan mereka (koruptor) berani melakukannya. Ini sangat tidak bermoral, pejabat negara kita sebenarnya yang cocok diberi pengajaran Pancasila dan NKRI,” ungkapnya saat dikonfirmasi Nusantara.news, Senin (12/6/2017).

Tidak hanya itu, kata Awan, Fenomena (korupsi) ini menjadi sinyal serius untuk pengungkapan kasus yang belum berjalan efektif dan maksimal. Harus ada langkah yang lebih tegas, agar korupsi jangan terus dilakukan.

Uang negara harus diselamatkan dari tangan-tangan yang tak bertanggung jawab. Uang negara harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 75 ribu ton adalah angka yg sedikit jika dibandingkan kebutuhan nasional sekitar 2,6 juta ton per tahun di 2015 dan akan bertambah sekitar 50 rb ton per tahun jadi kebutuhan 2017 sekitar 2,7 juta ton.

“Kiranya perlu ada langkah terobosan secara menyeluruh dan mendasar untuk dapat dapat memotong akar-akarnya agar tidak muncul lagi, karena jumlah uang rakyat yang dicuri atau disalahgunakan pun semakin besar. Konsolidasi keumatan melawan korupsi adalah upaya yang harus dilakukan,” paparnya.

Seperti diketahui bahwa Dirut PT Garam ditangkap terkait dengan dugaan tindak pidana penyimpangan importasi dan distribusi garam industri sebanyak 75 ribu ton. Achmad Boediono diduga melanggar beberapa aturan, yakni pasal 62 UU Perlindungan Konsumen, pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi, serta pasal 3 dan 5 UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Ia diancam dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian RI Brigadir Jenderal Agung Setya dalam keterangannya mengungkapkan bahwa negara dirugikan atas penyalahgunaan izin importasi garam industri. Dari perhitungan sementara setidaknya negara rugi Rp 3,5 miliar.

“Setiap impor garam konsumsi harus membayar bea masuk 10 persen,” kata Agung di Markas Besar Polri, Jakarta, Ahad, 11 Juni 2017. Pembayaran bea masuk itu otomatis masuk ke penerimaan negara. PT Garam (persero), ucap dia, sudah melakukan importasi 75 ribu ton garam industri.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here