HoA Freeport Mulai Menjelma Menjadi Hoax

0
136
Kontroversi seputar divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia masih akan terus berlanjut karena tidak transparannya detil transaksi dan realisasi.

Nusantara.news, Jakarta – Satu per satu kebohongan soal kesepakatan divestasi 51% PT Freeport Indonesia (PTFI) mulai terkuak. Kali pertama yang mencuat ke kepermukaan adalah bahwa seluruh pembiayaan divestasi berasal dari pinjaman bank asing. Akankah terkuak kebohongan-kebohongan berikutnya?

Seperti diketahui Pemerintah Indonesia melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah menandatangani kesepakatan payung (head of agreement—HoA) dengan Freeport McMoRan dan Rio Tinto.

Usai penandatanganan Menteri BUMN Rini Soemarno menegaskan bahwa kesepakatan itu bersifat mengikat (binding agreement). Namun anehnya baik Freeport McMoRan maupun Rio Tinto sama-sama membantah dan menegaskan bahwa perjanjian itu tidak mengikat (non-binding agreement).

Tak lama kemudian, Menteri ESDM Ignasius Jonan setelah didesak oleh DPR RI mengaku bahwa HoA itu ibarat baru sebatas tunangan, sehingga perjanjiannya bersifat umum dan tidak mengikat.

Termasuk Rini mengungkapkan bahwa nantinya pembiayaan Inalum akan ditopang oleh 3 bank BUMN dan 4 bank asing. Ketujuh bank sudah sepakat akan membiayai total divestasi 51% saham PTFI senilai US$3,85 miliar. Rinciannya sebanyak US$3,5 miliar dialokasikan untuk pembayaran hak partisipasi Rio Tinto di Freeport dan sisanya US$350 juta untuk membeli saham Indocooper di Freeport.

Namun belakangan Head of Corporate Communication and Government Relations Inalum Rendi Witular mengungkapkan bahwa perbankan nasional tidak ikut membiayai divestasi 51% saham PTFI.

Dalam diskusi di kantor Kementerian Kominfo beberapa waktu lalu Rendi Witular menjelaskan, pembelian saham divestasi Freeport senilai US$3,85 miliar seluruhnya dibiayai oleh bank asing.

“Semua akan dibiayai oleh bank asing karena bank lokal kita tidak mau mempengaruhi fluktuasi rupiah. Kami mendapatkan informasi dari regulator yang menyarankan sebaiknya perbankan nasional tidak diikutsertakan,” katanya.

Rendi menjelaskan, pendanaan melalui bank asing tentu akan lebih memudahkan proses selanjutnya yang dilakukan ketiga pihak. “Ini transaksinya nanti akan dilakukan di luar, dalam bentuk dolar AS. Pendapatan Inalum dan PTFI juga dalam bentuk dolar sehingga sama sekali tidak mengganggu nilai tukar rupiah,” kata dia.

Meski tidak menyebutkan jumlah bank asingnya, Rendi mengatakan, sudah banyak bank asing menyatakan ketertarikannya yang menandakan potensi bisnis tambang Grasberg sangat besar.

“Ada banyak keterlibatan bank asing, memberikan optimisme bahwa potensi bisnis tambang Grasberg besar. Kalau jelek, tidak mungkin bank asing masuk,” ujar Rendi.

Sebelumnya, Bank Mandiri menegaskan, untuk sementara belum akan ikut dalam pembiayaan akuisisi saham PTFI. Kemungkinan Inalum bakal memanfaatkan pinjaman dari bank asing.

“Memang chalenging di LDR (loan deposit ratio) valas. Jadi, semenjak adanya volatilitas pasar global itu kan dari dana valas sehingga untuk mendanai di skala besar memang dolar ini lagi chalenging,” ujar Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo beberapa hari lalu.

Karena itu, menurut dia, lebih baik kesempatan membiayai akuisisi tersebut diberikan dulu kepada bank asing. Karena, untuk bank lokal, mendapatkan dana funding dengan size sebesar itu, dengan tenor seperti sekarang tak mudah.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menilai hal itu karena bank telah memiliki fokus masing-masing. Selain itu dana yang diberikan pun cukup besar sehingga dikhawatirkan bakal melampaui batas maksimal pemberian kredit yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Ia menilai melihatnya bahwa ini investasi yang jumlahnya besar dan Bank BUMN kita sudah punya fokus sendiri-sendiri. Misalnya BRI lebih fokus ke mikro, Bank Mandiri dan BNI 46 juga sudah punya segmen sendiri-sendiri. Di perbankan kita juga ada yang namanya BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) yang ditentukan oleh Bank Indonesia (BI) mapun OJK, dan semua itu ada aturannya.

Sementara divestasi 51% saham Freeport Indonesia (FI) ini kebutuhan dananya besar sekali. Dikhawatirkan jika bank BUMN ikut terlibat juga akan terlampaui juga batasan BMPK-nya.

Selain itu dia mengatakan dengan adanya nilai tukar rupiah yang melemah mencapai Rp14.500 per dolar AS, dan jika dana tersebut harus berasal dari dalam negeri dalam bentuk valuta asing, (dolar AS) maka hal ini dianggap tak strategis. Menurutnya, berbeda jika dana datang dari bank asing yang masuk ke Indonesia. Hal itu malah akan memperkuat nilai rupiah.

Sementara soal besaran nilai akuisisi, dia menilai bahwa dalam beberapa tahun ke depan pemerintah pun akan mendapatkan revenue dari operasional PT Freeport Indonesia. Cadangan emas di Papua sendiri dikatakan masih cukup besar sehingga dianggap menguntungkan.

Pembiayaan itu pasti sudah dihitung ini akan dikembalikan berapa? Lalu tiap tahun dapat berapa, dan hitung-hitungannya itu masih nett. Dalam artian hitung-hitungannya masih surplus. Jadi misalkan yang harus dibayar katakanlah satu, nanti dapatnya itu masih satu setengah. Komaidi mengira sudah dikalkulasi dengan cermat, lagipula Budi Sadikin itu mantan Dirut Bank Mandiri dan hitung-hitungan bisnisnya sudah cukup matang.

Pihak asing berani memberi pinjaman sebesar itu saya kira valuasi dan hitung-hitungan mereka juga tidak ngawur. Itu satu poin yang perlu dipegang. Mereka berani memberi pinjaman karena tahu cadangan emas di Papua itu masih cukup besar. Bahkan sampai 23 tahun ke depan.

Itu kalkulasi dari lembaga independen Inalum, atau Pemerintah RI masih akan mendapatkan US$60 hingga US$90 miliar. Jadi kalau utangnya cuma US$3,5 miliar misalnya, dibandingkan potensi hitungan yang akan didapat sekitar US$90 miliar dolar AS, dia berpendapat sangat menguntungkan.

Persoalannya, dari sisi non-binding agreement dan dari keterlibatan full bank asing sudah terlihat ada pembohongan publik. Ada pembelokan isu, sehingga sulit dipercaya bahwa pada akhirnya transaksi itu menguntungkan. Karena dari dua variabel ini saja tidak bisa dipegang, lantas siapa yang menjamin Inalum bakal punya pendapatan hingga US$90 miliar?

Di sinilah kredibilitas itu diperlukan agar para pengambil keputusan memiliki satu kata dengan perbuatan, satu janji dengan realitas. Bukannya satu janji tapi seribu alasan untuk tidak bisa menepati.

Sehingga benar juga kalau dipikir-pikir HoA itu dipelesetkan menjadi Hoax di sejumlah media sosial.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here