Hoaks Ratna Sarumpaet dan Munculnya #BapakHoaxNasional

0
653

Nusantara.news, Jakarta – Ulah Ratna Sarumpaet yang ‘mengolah’ wajah bengkak akibat operasi plastik menjadi cerita penganiayaan di Bandung pada 21 September lalu, menghebohkan publik dalam sepekan terakhir ini. Kisah ini kemudian mencurigakan, karena polisi menemukan bukti lengkap bahwa pada hari itu Ratna menjalani operasi plastik di Jakarta.

Akhirnya Ratna membuka kedoknya. Ia mengungkapkan bahwa lebam di wajahnya bukan karena penganiayaan, melainkan akibat operasi plastik. Ratna juga mengakui bahwa dirinya merupakan pencipta hoaks terbaik. Gara-gara drama lebam di wajah Ratna itu, citra pasangan Prabowo-Sandiaga pun turut “lebam”. Sebab, kebohongan Ratna sulit dilepaskan dari posisi dia sebagai juru kampanye pasangan ‘oposisi’ yang berlaga dalam Pilpres 2019.

Sejak awal, kasus Ratna cenderung kental nuansa politiknya. Pihak oposisi berharap untung dari kasus ‘penganiayaan’ Ratna. Sementara pihak petahana kini berharap untung dari kebohongan Ratna. Kedua pihak mencoba menggoreng ‘kasus Ratna’ ini untuk kepentingan elektoral. Dampaknya, hoaks Ratna jadi komoditas politik ketimbang menyerahkan penyelesaiannya hanya pada proses hukum.

Bahkan, Farhat Abbas yang tergabung dalam barisan petahana, melaporkan Prabowo, Sandiaga, dan elite oposisi lain sebagai penyebar hoaks meski nama-nama yang dilaporkan tersebut sebenarnya juga korban dari kebohongan Ratna. Lebih jauh, pengacara ‘nyentrik’ itu menuntut pasangan Prabowo-Sandi didiskualifikasi dari Pilpres 2019. Tuntutan itu tentu saja kehendak politis yang serampangan dan mengenyampingkan substansi persoalan.

Prabowo Subianto sebenarnya sudah melakukan tabayyun atau klarifikasi kepada Ratna Sarumpaet dan sempat meminta hasil visum, pada Selasa (2/10) malam, setelah siangnya berita tentang dugaan pengeroyokan yang dialami Ratna beredar luas. Klarifikasi itu dilakukan di Hambalang yang dihadiri oleh Prabowo, Amien Rais, dan Ratna sendiri.

Hasil klarifikasi, Ratna tetap bersikukuh bahwa dirinya menjadi korban pengeroyokan yang membuat wajahnya babak belur seperti foto yang beredar di media sosial. Hingga akhirnya, Prabowo memercayai Ratna dan kubunya kemudian ikut menyuarakan kisah Ratna yang belakangan Ratna menyebutnya adalah sebuah kebohongan.

Dalam kasus Ratna, Prabowo dan pihak-pihak yang sebelumnya bersimpatik atas penganiayaan terhadap Ratna, sebetulnya tak bisa dikriminalisasi ataupun dituding sebagai penyebar hoaks. Sebab, selain mereka tak tahu Ratna berbohong, simpati pada ‘korban penganiayaan’, terlebih kepada seorang perempuan sepuh (70 tahun) dan dari kalangan dekat, adalah hal yang sangat wajar. Empati itu ditujukan atas nama kemanusiaan, bukan pada hoaks yang dibuat Ratna.

Tiga langkah awal positif sebetulnya sudah dilakukan tim Prabowo. Yaitu, Prabowo meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena ikut menyuarakan kasus hoaks Ratna. Sikap Prabowo ini bisa menarik simpati dan memunculkan citra bahwa Prabowo adalah seorang gentleman yang mengakui kesalahan.

Kedua, memecat Ratna Sarumpaet dalam struktur Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Sikap tegas ini bisa memunculkan citra Prabowo-Sandi menepati janjinya untuk menindak tegas anggotanya yang menyebarkan hoaks. Selain itu menunjukkan kesan bahwa seorang pembohong dan merugikan masyarakat tidak layak berada di kubu Prabowo-Sandi.

Ketiga, melaporkan Ratna ke pihak kepolisian. Sikap ini juga bagian dari komitmen Sandiaga kepada publik jauh sebelum kasus Ratna muncul, bahwa pihaknya tak segan melaporkan siapa pun dari timnya yang menyebarkan hoaks. Komitmen ini menunjukkan pasangan Prabowo-Sandi konsisten antara ucapan dan tindakan. Sikap ini bisa mengundang simpati rakyat di tengah elite politik yang membiarkan hoaks asalkan menguntungkan pihaknya, dan sebaliknya bernafsu ‘menghabisi’ lawan jika hoax dinilai bisa mengancam kubunya.

Munculnya Tagar #BapakHoaxNasional

Memang, setelah Ratna mengakui kebohongannya, serangan justru berbalik kepada kubu Prabowo. Politisi partai pendukung Jokowi dan sejumlah pendukung menghujani tudingan seperti ‘koalisi hoaks’, persekongkolan keji, bahkan mempolisikan 17 politisi oposisi, termasuk Prabowo dan Sandiaga.

Namun, pendukung Prabowo tak kehabisan akal. Tagar #BapakHoaxNasional yang ditujukan pada Jokowi sebagai pusat hoaks sebenarnya tiba-tiba menjadi trending topic di twitter selama dua hari berturut-turut, mengalahkan tagar #KoalisiPlastik buatan pendukung Jokowi. Tagar #BapakHoaxNasional sendiri awalnya sebagai balasan dari tagar #KoalisiPraBohong.

Para warganet menyinggung janji Jokowi yang belum ditepati seperti: perbaikan ekonomi, tidak utang ke luar negeri, tidak akan menaikan harga BBM, tidak mengimpor pangan, hingga buy back Indosat. Janji-janji itu memperkuat anggapan bahwa Jokowi telah membohongi rakyatnya.

Bisa jadi, tagar #BapakHoaxNasional merupakan strategi counter-attack dari kubu Prabowo dalam menghadapi serangan petahana. Mereka mencoba memanfaatkan hoaks Ratna dengan mengevaluasi kinerja dan janji-janji pemerintahan Jokowi selama ini. Di pihak lain, beberapa elite oposisi pun tak ketinggalan menyerang balik dengan menyinggung soal penindakan cepat polisi terhadap Ratna yang kontras dengan pengusutan terhadap kasus penyiraman air keras Novel Baswedan dan persekusi Neno Warisman yang dinilai jalan di tempat.

Prabowo dan tim meminta maaf terkait kebohongan Ratna Sarumpaet. Prabowo pun memecat Ratna dari tim pemenangan Prabowo-Sandi

Strategi counter-attack kubu Prabowo ini serupa teori Sun Tzu, jenderal perang tak terkalahkan, dalam buku The Art of War. Sun Tzu mengatakan, untuk mengamankan diri dari kekalahan ada di tangan sendiri, tetapi kesempatan untuk mengalahkan musuh adalah disediakan oleh musuh sendiri. Dia seperti ingin mengatakan dalam pertempuran dapat diraih karena pihak musuh sendiri yang memberikan kesempatan itu. Teori Sun Tzu benar, Jokowi telah memberi ruang bagi musuh untuk melakukan serangan balik: menelanjangi ‘kebohongan’ penguasa.

Sun Tzu kemudian menambahkan, untuk memenangkan peperangan, biarkanlah musuh sampai ke atas. Lalu jatuhkan tangga ketika musuh benar-benar sampai di atas. Kubu Prabowo seperti sedang menerapkan apa yang dikatakan Sun Tzu. Mereka membiarkan musuh sejenak berada di atas, lalu mereka menjatuhkan tangga sehingga musuh bisa dikalahkan dengan mudah. Sekilas, Prabowo mungkin dirugikan dengan kasus Ratna, tetapi karena kecerdikan dalam berstrategi, kubu Prabowo dapat membalikkan situasi dengan cepat.

Namun demikian, lepas dari apa pun, polisi tetap harus mengusut segala bentuk hoaks, termasuk kasus Ratna Sarumpaet kendati ia sudah mengakui berbohong dan meminta maaf. Ratna, yang telah dipecat dari tim kampanye Prabowo, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seperti halnya kabar hoaks yang banyak berseliweran, kebohongan Ratna telah mencemari proses demokrasi republik ini.

Data Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan angka hoaks di negara kita mencapai 800 ribu konten per tahun. Adapun riset yang dilakukan Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia dari Juli hingga September lalu menemukan 230 kabar bohong beredar di masyarakat. Sekitar 58,7 persen di antaranya berkaitan dengan pemilihan presiden.

Skandal Sandiaga Uno yang dimuat sebuah situs abal-abal merupakan contoh kabar hoaks yang berkaitan dengan pemilu. Berita yang tak terverifikasi itu jelas bermotif menyudutkan calon wakil presiden tersebut. Kabar palsu seperti ini laris manis karena calon pemilih umumnya sulit untuk bersikap kritis. Apakah polisi akan mengusut pembuat dan penyebar hoaks dalam situs ‘skandal Sandiaga’ secara cepat dan detail sebagaimana penindakan terhadap kasus Ratna Sarumpaet?

Tindakan Hukum

Guru Besar Hukum Pidana UGM Eddy OS Hiariej dalam tulisannya,”Hoaks dalam kampanye”, menyodorkan empat instrumen hukum yang dapat dipakai untuk menjerat pelaku: 1) UU Pemilu; 2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE); 3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (HUHP); 4) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Dalam konteks hoaks, pasal 280 UU Pemilu berisi larangan kampanye, termasuk hoaks. Kelemahannya, pelaku tak dapat dikenai penahanan karena ancaman pidana di bawah lima tahun. Apabila hoaks itu menggunakan media sosial, bisa ditindak dengan UU ITE. Jika substansi hoaks berupa penistaan, yang tepat diterapkan adalah Pasal 310 KUHP.

Namun jika hoaks berisi fitnah, bisa dijerat Pasal 311 KUHP. Jika berisi kebencian bernuansa SARA dapat dijerat Pasal 156 KHUP, lain halnya jika berisi agitasi propaganda yang membakar massa berbuat anarkis, bisa dijerat pasal 160 atau 161 tentang penghasutan. Jika hoaks tersebut berupa berita bohong yang menimbulkan keonaran, dapat dijerat dengan Pasal XIV Nomor 1 Tahun 1946.

Ratna Sarumpaet mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Dirkrimum Polda Metrojaya, Jakarta

Sejauh ini, Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian, mengatakan, Ratna Sarumpaet akan dijerat pasal berlapis setelah ditetapkan menjadi tersangka. Pasal berlapis itu ialah Pasal XIV UU Nomor 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 UU ITE terkait dugaan penyebaran berita bohong mengenai pengeroyokan.

Jika melihat pasal yang digunakan yaitu Pasal XIV UU Nomor 1 Tahun 146 maka Ratna Sarumpaet terancam hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Adapun bunyi Pasal XIV UU Nomor 1 Tahun 1946 adalah, barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

Sedangkan Pasal 28 UU ITE berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mudzakir, menanggapi status tersangka yang dialamatkan kepada Ratna Sarumpaet. Menurut dia, perbuatan Ratna sulit dikategorikan melanggar hukum pidana. Mudzakir pun mengatakan sanksi yang tepat untuk Ratna adalah sanksi sosial dari masyarakat. Sanksi sosial dinilai efektif untuk memberikan efek jera.

“Kalau temanya berita bohong itu melanggar Pasal XIV dan XV UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Pidana Hukum, itu harus ada akibatnya, yaitu terjadi keonaran dalam masyarakat. Nyatanya, tidak terjadi keributan dalam masyarakat dalam kasus Ratna Sarumpaet. Kalau pun ramai, hanya di media sosial dan tidak ada kepentingan Pilpres 2019, ” ujar Mudzakir Jumat, 5 Oktober 2018.

“Kalau dengan UU ITE dan pasal KUHP lainnya, berita bohong terkait dengan stabilitas ekonomi atau perlindungan konsumen atau masyarakat di bidang ekonomi, juga tidak ada bukti ke arah ke sana,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait kebohongan Ratna yang menyeret Prabowo dan sejumlah elite yang dilaporkan ke polisi, Pakar Hukum Tata Negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud Md mengatakan jika orang yang turut menyiarkan berita bohong Ratna Sarumpaet tidak bisa dijerat UU ITE. Menurut Mahfud, UU ITE hanya untuk mereka yang sengaja menyebarkan, sementara para tokoh tersebut tidak sengaja menyebarkan.

“Kalau yang menyiarkan itu seperti Prabowo, Rachel Maryam, Amien Rais, Fadli Zon itu bisa iya, bisa tidak (dijerat hukum). Tapi dia tidak bisa dikenakan dengan UU ITE karena UU ITE itu disebutkan, dengan sengaja menyiarkan padahal tahu bahwa itu adalah kebohongan. Menurut saya Prabowo, Amien Rais, Fadli Zon dan lainnya itu tidak sengaja tahu bahwa itu bohong, dia hanya terjebak oleh keterangan Ratna Sarumpaet,” jelas Mahfud.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here