Holding Perkebunan Mulai Gusur Pabrik Gula Uzur

0
140
Lahan tebu rakyat di sepanjang Jalan Raya Anggaswangi Sidoarjo, dibiarkan terbakar. Cara ini dipilih karena lebih murah dibanding membayar buruh tani untuk mengolah tanah memasuki musim tanam tebu pada November 2017. foto: Endradi Prayogo/nusantara.news

Nusantara.news, Surabaya – Ribuan petani tebu di Jawa Timur mulai berharap-harap cemas. Di saat musim panen yang masih belum akrab dengan pengeluaran yang sudah terlanjur dihabiskan di awal musim tanam, mimpi pengurangan cost produksi masih harus berhadapan dengan rencana pemerintah melalui Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Persero) yang akan menutup secara bertahap 3 pabrik gula (PG) di wilayah paling timur Pulau Jawa ini.

Kebijakan itu merupakan bagian dari keputusan menutup secara bertahap 11 PG yang dinilai sudah tidak optimal. Terutama pabrik gula peninggalan zaman Belanda. Direktur Utama Holding Perkebunan Nusantara Dasuki Amsir di Jakarta beberapa waktu lalu, menerangkan jika penutupan akan dilakukan mulai 2018.

Namun bahasa yang digunakan Dasuki, bukan menutup melainkan peremajaan bertahap mesin-mesin pabrik yang usianya sebagian besar sudah lebih dari 1 abad. Hal ini merupakan bagian dari skema transformasi bisnis pemerintah setelah menggabungkan beberapa unit usaha pelat merah. “Jadi tidak semuanya ditutup. Ada yang hanya direvitalisasi namun ada juga yang ditutup penuh dan diganti dengan membangun pabrik baru yang memakai mesin teknologi terbaru,” terangnya.

Lebih jauh. Direktur Manajemen Operasional dan Pengembangan Holding Perkebunan, Erwan Pelawi mengatakan, langkah ini dilakukan dalam empat tahun ke depan. Seperti yang akan dilakukan pada PG Jatiroto (Lumajang), PG Asembagus (Situbondo) dan PG Gempolkrep (Mojokerto). Revitalisasi 3 PG tersebut ditarget bisa mencapai total produksi maksimal 19 ribu ton per hari.

Melihat target itu sepertinya memang tidak ada yang salah apalagi jika dikaitkan dengan mimpi menuju swasembada gula. Setidaknya, ada harapan hasil panen tebu rakyat terserap kian besar. Namun kondisi itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas tebu. Jika tidak, rendahnya rendemen bisa jadi dalih tebu hasil pertanian rakyat sulit masuk PG. Ujung-ujungnya, karena kualitas rendah kebutuhan gula nasional pun mengalami defisit dan menjadi pembenar kran impor dibuka lebar.

Salah satu mesin produksi di PG Asembagus yang usianya sudah mendekati 1 abad. Peremajaan mesin pabrik menjadi salah satu cara PTPN Perkebunan Nusantara Persero untuk meningkatkan produktivitas.

Kekhawatiran ini wajar mengingat sejak PTPN III Persero terbentuk, per Oktober 2017 total penjualan tercatat mencapai Rp28,19 triliun. Sedangkan kontribusi komoditi gula, baru mencapai 13 persen atau senilai Rp3,70 triliun dari beragam komoditi lain yang jadi andalan PTPN III Persero. “Karena itu, kami selalu menghindari faktor yang dapat merugikan petani tebu di sekitar pabrik maupun gejolak karyawan. Revitalisasi maupun pembangunan pabrik baru nanti harus diiringi dengan kapasitas produksi lebih besar,” sebut Erman Pelawi.

Dengan target penjualan yang terus diperbesar, PTPN III Persero memang harus bisa menerapkan formula tepat agar misi bisnis mereka tidak tersendat dan di sisi lain, kepentingan petani tebu bisa ditampung. Apalagi penjualan pada 2018 ditarget sebesar Rp48,7 triliun, meningkat dari proyeksi penjualan tahun 2017 yang ditargetkan sekitar Rp37 triliun yang akan diajukan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018 kepada pemegang saham.

Diversifikasi atau Meningkatkan Kualitas Produk

Terkait peningkatan target ini, Direktur Utama PTPN XI Mohammad Cholidi di Jember, akhir pekan lalu mengatakan, tebu tetap jadi produk inti. Namun diversifikasi juga akan dilakukan. Salah satunya dengan menggandeng PLN untuk menghasilkan produk perkebunan yang bisa menjadi bahan baku listrik.

“Kami melakukan kerja sama dengan PLN untuk menyiapkan pabrik gula  Asembagus di Kabupaten Situbondo untuk menghasilkan energi terbarukan berupa bioetanol dan tenaga listrik Cogeneration yang merupakan listrik yang dihasilkan oleh mesin uap mesin giling di pabrik gula,” tuturnya.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya akan membuat nota kesepahaman (Mou) kerja sama dengan PT Mitra Tani Dua Tujuh untuk melakukan penanaman edamame sebagai tanaman sela di kebun HGU PTPN XI seluas 500 hektar per tahun. “Hal itu dilakukan untuk merotasi tanah, agar tanah tersebut menjadi subur dengan menanam tanaman sela dan menghijaukan kebun atau peremajaan tanah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas tanaman tebu nantinya,” katanya.

Ia mengatakan PTPN XI juga akan memanfaatkan PG Kanigoro (Kediri) untuk dialihfungsikan menjadi pusat layanan workshop perbengkelan pabrik gula pada tahun 2018, namun tidak terbatas dengan hal itu karena PG Kanigoro bisa menyuplai industri yang lain. “Kami juga melakukan penjajakan dengan Direksi PT INKA yang berminat untuk membuat workshop perakitan kereta di lahan PG Kanigoro yang memiliki lahan seluas 16 hektare sehingga seluruh yang berpotensi menghasilkan pendapatan akan dimulai pada 2018,” ujarnya, menambahkan.

Cholidi menjelaskan peningkatan produk intinya tetap tebu karena komoditas tanaman tersebut merupakan bagian sumber pendapatan dari diversifikasi, sehingga berbagai hal diversifikasi yang dilakukan juga bertujuan untuk meningkatkan produksi gula sebagai salah satu komoditi strategis nasional. Ini juga untuk menunjang program swasembada gula pada 2019 yang dicanangkan Presiden Joko Widodo.

Pada saat itu, produksi gula sebesar 3,3 juta atau naik dibandingkan target 2018 sebesar 2,8 juta ton dan prognosa tahun 2017 sebesar 2,5 juta ton. Untuk mendorong tercapainya swasembada gula pada 2019, pemerintah mendorong peningkatan produktivitas tebu dengan antara lain pemantapan areal, rehabilitasi tanaman, penyediaan pupuk-benih unggul, sarana dan prasarana dan peningkatan produktivitas lahan, antisipasi perubahan iklim dan penetapan harga.

Janji Rini Tak Tinggalkan Petani

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam kunjungan kerja ke Jember (15/11/2017), sempat menegaskan langkah pemerintah demi mewujudkan swasembada gula. Sesuai tupoksi kementerian yang digawangi, Rini mengatakan BUMN berperan dalam memfasilitasi pendanaan bagi petani tebu.

Di antaranya dengan membantu pengadaan pupuk nonsubsidi petani tebu rakyat, melakukan supervisi untuk meningkatkan produktivitas tanaman tebu, meningkatkan komunikasi dengan petani tebu rakyat, serta membuat kontrak giling sebagai jaminan pengelolaan tebu rakyat. Janji itu bahkan lebih dirinci dengan menekankan pada misi membangun semangat petani tebu di Jawa Timur.

“Dengan penggunaan teknologi yang tepat guna dan mekanisasi untuk menyongsong tahun 2018, saya harapkan dapat membangkitkan semangat petani tebu di Jawa Timur dengan peningkatan target produksi menjadi rata-rata 100 ton per hektar dan rendemen di atas 9 persen,” katanya.

Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), menanam tebu di Kebun Mumbulsari PTPN XII Jember, Rabu (15/11). ANTARA FOTO

Tebu sebagai salah satu komoditi pertanian, memang menjadi sektor andalan nomor dua setelah industri pengolahan sektor perdagangan dan industri untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. Total luas tanam tebu di Indonesia saat ini mencapai 450 ribu hektar yang terdiri dari luas perkebunan rakyat sebesar 266 ribu ha, perkebunan negara 67 ribu ha dan perkebunan swasta sebesar 118 ribu ha.

Hanya saja, rata-rata produksi tebu rakyat secara nasional masih di bawah 80 ton per ha dengan tingkat rendemen di bawah 80 persen. Ini yang menjadi pekerjaan rumah seluruh elemen di tanah air jika memang ingin memperkecil kran impor gula.

Padahal dengan target untuk memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, butuh optimalisasi produksi. Menurut Ketua Umum Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) HM Arum Sabil, mengatakan ada beberapa kendala yang dialami petani dalam meningkatkan produktivitas tanaman tebu. Sebagian memang sudah dicarikan solusinya oleh pemerintah. Seperti yang dikatakan menteri BUMN, yakni ketersediaan pupuk nonsubsidi. Namun ada yang lebih penting lagi yakni akses pembiayaan modal

Menurut Sabil, persoalan pupuk dan modal usaha petani tebu yang tidak tepat waktu dan jumlahnya akan berdampak pada penurunan produktivitas tanaman tebu secara drastis, sehingga hal tersebut harus dicarikan solusi bersama untuk mengatasinya. Bukan cerita aneh jika pupuk bersubsidi dan kredit program seperti kredit usaha rakyat (KUR), bagi sebagian petani justru malah menyandera dan mempersulit mereka dalam mengembangkan usaha pertanian tebunya.

Sebab, hanya petani yang memiliki luas lahan dua hektar yang mendapat program tersebut. Di samping itu, juga ada bayang-bayang kriminalisasi dalam penggunaan kredit program pemerintah dan pupuk bersubsudi, apabila tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga perlu diberikan modal kepada petani yang memiliki luas lahan lebih dari 2 hektar dengan kredit komersial.

Kendala ini menemui titik terang dengan kesediaan perwakilan Himpunan Bank Negara (Himbara) dan Perwakilan Bank Jatim menyalurkan kredit komersial tanpa ada batasan kepemilikan lahan dan tanpa jaminan. Hanya saja, PTPN III Persero maupun institusi di bawahnya seperti PTPN XI haru mengambil peran sebagai avalist. Yakni peran yang berdasarkan Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sebagai pihak ketiga yang setuju demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

Dalam posisi ini, bola panas memang akan diterima PTPN jika terjadi kredit macet. Namun jika dikembalikan pada kewajiban utamanya sebagai kepanjangan tangan negara, hal ini tentu sangat masuk akal. Setidaknya, PTPN bisa mengikis kesan perusahaan pemerintah jadi penghisap darah rakyatnya dan memenuhi tafsir Ayat 3 Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Kendati masih akan dirumuskan, namun titik terang ini bisa jadi meningkatkan asa petani tebu rakyat setelah sempat diombang-ambingkan dengan anomali cuaca beberapa tahun terakhir. Termasuk di Jawa Timur yang kultur tebunya sudah mengakar bahkan di daerah Madura dan Tapal Kuda, kisah ‘Sakera’ menjadi cerita turun temurun akan model perlawanan terhadap penguasa akibat terlalu pragmatis dalam memperbesar produktivitas tebu tanpa mempertimbangkan sisi petani dalam hal ini rakyat kecil.

“Kalau ladang tebu dipelihara dengan baik dengan adanya permodalan dari pihak perbankan, pupuknya tepat waktu dan varietasnya bagus maka produktivitas tanaman tebu bisa mencapai 100 hingga 150 ton per hektare sehingga bisa mewujudkan swasembada gula,” ujar Arum Sabil.[]

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here