Hooliganisme Politik dan Demokrasi Fans Club

0
245
Ilustrasi

Nusantara,news, Jakarta – Negara boleh saja sama. Namun pendukung klub sepakbola Real Madrid tidak akan pernah bahagia menyaksikan FC Barcelona juara Liga Champions Eropa. Begitu juga sebaliknya. Perseteruan di antara fan’s club mengalahkan rasionalitas bernegara – bahkan rasionalitas dalam sportivitas yang dijunjung tinggi oleh sepakbola itu sendiri.

Tidak aneh apabila di balik pesta kemenangan Juventus (Italia) atas Tottenham Hotspur (Inggris) terselip bendera Arsenal (Inggris) di bangku penonton pendukung Juventus. Padahal Tottenham Hotspur dan Arsenal adalah klub – satu lagi Chelsea – yang mestinya menjadi kebanggaan warga kota London. Bukan justru mendukung klub dari luar London – bahkan luar Inggris – hanya karena perseteruan memanjang di setiap musim kompetisi.

Itulah karakter umumnya pendukung fanatik klub sepakbola. Bukan saja di Inggris dan belahan Eropa lainnya yang menempatkan sepakbola sebagai olahraga permainan favorit, Melainkan juga ke klub-klub sepakbola lokal di Indonesia. Rasa memiliki – self belonging – sebuah klub memang luar biasa tinggi. Padahal mereka bukan pemilik – kecuali memiliki saham di klub kesayangannya.

Kecebong Vs Kampret

Begitulah potret demokrasi di Indonesia – terutama sejak Pemilu Presiden 2014 yang membuat masyarakat terbelah antara Kecebong dan Kampret. Kecebong di sini sering digunakan oleh fans pendukung Prabowo di media sosial untuk mengejek fans pendukung Joko Widodo. Sebaliknya fans pendukung Joko Widodo melecehkan fans pendukung Prabowo dengan sebutan kampret. Di luar itu berseliweran juga ejekan-ejekan lain seperti Panasbung – pasukan nasi bungkus.

Sikap saling mengejek dan melecehkan itu sudah menjadi kebiasaan di antara fans club sepakbola – baik di ruang komentar sebuah pemberitaan, spanduk-spanduk maupun yel-yel pendukung yang kadang memicu bentrok fisik di sekitar stadion. Ada kalanya pula mobil dengan plat nomer dari daerah asal fans club seterunya menjadi sasaran perusakan.

Industri sepakbola memang berkepentingan menjaga gairah fans club mencintai dengan sepenuh jiwa masing-masing klub kesayangannya. Aksi-aksi brutal – atau di sepakbola disebut hooliganism – hanya dianggap sebagai ekses yang penangkalannya menjadi tugas aparat penegak hukum. Sikap fanatik, saling ejek dan merendahkan terus dipelihara. Karena itu dianggap menggairahkan industri sepakbola – termasuk media yang mendapat pasokan berita tidak hambar dari perseteruan itu.

Baru belakangan – seiring menguatnya isu hak-hak azasi manusia era 1980-an – muncul larangan tindakan-tindakan rasisme di antara kru dan pendukung klub sepakbola beserta sanksi yang keras. Karena sepakbola yang menghadirkan massa penonton luar biasa besar kadang menjadi arena katarsis dari sifat-sifat manusia yang paling purba – antara lain membenci hal-hal yang berbeda dengan kelompoknya.

Gejala-gejala yang sebelumnya terjadi di dunia sepakbola tampaknya sudah merembet ke wilayah politik di tanah air. Partai-partai politik – termasuk juga individu-individu yang hendak bertarung dalam perebutan kekuasaan – hampir tidak pernah melakukan pendidikan politik tentang demokrasi yang sesungguhnya merupakan hal baru di Indonesia. Melainkan langsung membentuk tim-tim pemenangan yang sudah semacam fans club sebuah tim sepakbola dengan tujuan memenangkan “tokoh-tokoh” idolanya.

Tidak Berdaulat

Mungkin hanya beberapa tokoh – bahkan di antara pengurus PDI Perjuangan yang mengerti apa itu Pancasila 1 Juni 1945. Selebihnya hanya disuguhi jargon-jargon politik “partai wong cilik” dan gambar Bung Karno sebagai branding yang membuatnya menjadi fans berat. Begitu juga dengan Partai Golkar dengan ideologi kekaryaan, Partai Demokrat jargon “nasionalisme relijius” atau Gerindra yang menawarkan kejayaan Indonesia. Hampir semuanya tidak menciptakan kader partai yang sebenar-benarnya, melainkan hanya sekedar fans club.

Kader partai yang sebenarnya dia memiliki kedaulatan. Bukan sekedar kartu tanda anggota (KTA) seperti halnya fans club FC Barcelona, Manchester United, Real Madrid atau lainnya dengan tujuan mendapatkan diskon pembelian tiket dan rupa-rupa merchandise. KTA partai politik di Indonesia  bahkan tidak bisa menjadi kartu identitas saat naik kereta-api. Tidak ada fungsinya selain menjadi “barang dagangan” ketua partai di tingkat bawah ke calon legislatif atau ketua-ketua partai yang lebih tinggi.

Di Jerman kedaulatan anggota partai diwujudkan secara nyata – baik dalam hal pemilihan pengurus partai maupun kebijakan yang berimplikasi kepada kehidupan orang banyak. Bahkan saat Partai Sosialis Demokrat Jerman (PSD) hendak berkoalisi dengan Partai Uni Kristen Demokrat (CDU) masih harus minta persetujuan anggota partai melalui pos-pos pemilihan di tingkat kepengurusan paling bawah.

Itulah yang membedakan anggota partai dan fans club sepakbola di Jerman. Sebagai anggota partai kedaulatan tertinggi partai ada di tangannya. Dan itu secara nyata diwujudkan dalam Kongres atau pemungutan suara di pos-pos. Sedangkan sebagai fans club kedaulatan tertinggi ada di antara pemegang saham klub. Toh begitu sebagai pemegang KTA dia masih mendapatkan potongan pembelian tiket dan rupa-rupa merchandise.

Karena sebagai fans club – meskipun kadang membuat rusuh – fungsi utamanya bagi industri sepakbola adalah pasar.  Analogi yang hampir sama mungkin berlaku bagi pemegang kartu tanda anggota (KTA) partai-partai politik di Indonesia. Hak yang didapat sudah pasti bukan potongan harga. Melainkan menjadi pengurus partai yang memungkinkan bermain proyek kecil-kecilan di sekitar kekuasaan. Hak-hak lainnya seperti memilih ketua – bahkan di tingkat Kabupaten/Kota – tidak dimilikinya.

Hooliganisme Politik

Begitu juga dengan munculnya sejumlah fans club untuk individu-individu yang maju – baik dalam pemilu legislatif, pemilu DPD, pemilu kepala daerah (Pilkada) maupun pemilu presiden (Pilpres) – acap kali hanya berfungsi sebagai event organizer yang menyiapkan apa pun kegiatan yang dilakukan sang calon. Selebihnya direkrut menjadi pasukan pemuja dan pemukul di media sosial.

Seperti halnya di sepakbola – saat bermain di media sosial – adalah kebrutalan untuk menghina, menyudutkan bahkan memfitnah tokoh yang tidak disukainya. Selanjutnya muncul balasan-balasan yang tidak kalah sadisnya. Suasana bertambah meruncing karena acap kali pula munculnya hinaan-hinaan itu melibatkan tokoh yang dikenal luas oleh publik – baik sebagai pelaku maupun korban.

Selanjutnya praktek “hooliganism” atau kebrutalan sporter sepakbola masuk ke wilayah politik melalui media sosial yang sebenarnya juga barang baru dan muncul secara tiba-tiba dalam era revolusi teknologi belakangan ini. Sejumlah tokoh yang sebelumnya menjadi dewa untuk media mainstream tiba-tiba diserang secara brutal oleh akun-akun anonym yang turut berperang di garda depan hooliganisme politik.

Media sosial menjadi media katarsis bagi siapa pun untuk melampiaskan uneg-unegnya. Sialnya, di saat yang bersamaan ekonomi riil berjalan redup. Meskipun tingkat inflasi kebutuhan pokok bisa dijaga, namun daya beli masyarakat umum jeblok. Di sisi lain muncul pemberitaan tentang konglomerat yang menguasai tanah hingga 5 juta hektar.

Hidup yang muram – dalam sejumlah teori sosial – menyebabkan banyak orang yang merasa terpinggirkan eskapis – atau melarikan diri dari kenyataan hidup ke hal-hal yang irasional. Dari sini “produsen hoax” – bahkan kata Rocky Gerung termasuk pemerintah – menemukan pangsa pasarnya. Di saat bersamaan pula muncul tokoh-tokoh populis – dan ini bukan hanya khas Indonesia – turut meramaikan pergolakan dengan hooliganisme politik yang tidak kalah brutal dengan hooliganisme sepakbola.

Masing-masing tokoh – baik itu yang sedang berkuasa maupun sedang ingin berkuasa –membentuk fans club yang sebenarnya tidak memiliki tujuan meningkatkan kualitas demokrasi – atau apa pun yang jadi pemikiran kaum intelektual. Melainkan seperti halnya klub sepakbola – tidak peduli klubnya bermain curang mengganjal kaki lawan – yang penting menang. Dan kemenangan itu membuatnya katarsis – lari dari kenyataan hidup yang muram.

Demokrasi fans club seperti itulah yang sesungguhnya sedang menginfeksi keseluruhan sistem kehidupan bersama kita. Sikap intoleransi, hoax, hooliganism dan sejenisnya hanyalah ekses dari demokrasi fans club karena sejak awal para elite politik melupakan satu hal, yaitu konsolidasi demokrasi yang memungkinkan lahirnya civil society, kebebasan pers (termasuk dari intervensi pemodal), rule of law dan pelembagaan politik yang solid dalam mengartikulasikan kepentingan bersama.

Tentu saja sebagai negara-bangsa yang besar kita tidak bisa terus-terusan mempertahankan peradaban yang telah kehilangan adab. Kesenjangan sosial, kemiskinan dan pengangguran mesti kita sadari sebagai musuh utama demokrasi. Munculnya ujaran kebencian sebagai bagian dari hooliganism politik hanya sebagai ekses karena kita selama ini melihat rakyat bukan sebagai kumpulan manusia – melainkan sebagai fans club yang dipelihara sekedar untuk berjalannya “industri kekuasaan” segelintir elit politik dan bisnis. [] Marlin Dinamikanto, Penyair Facebooker yang bekerja sebagai wartawan Nusantara.news

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here