HTI dan Utopia Khilafah Islamiyah

2
315
Gagasan Khalifah Islamiyah yang diusung Hizbut Tahrir Indonesia selain dianggap utopis, juga bertentangan dengan Pancasila

Nusantara.news, Jakarta – Gagasan Hizbut Tahrir Indonesia (Partai Pembebasan Islam–HTI) untuk menghidupkan kembali Khilafah Islamiyah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan belakangan berujung pada rencana pembubaran HTI lewat Perppu No. 2/2017 yang baru saja diterbitkan Pemerintah Jokowi.

Apakah ide Khalifah Islamiyah itu ide yang operasional? Atau justru utopia belaka yang sulit untuk diimplementasikan?

Hizbut Tahrir dalam berbagai literatur disebutkan merupakan gerakan dakwah internasional bertujuan melanjutkan kehidupan islam dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara islami dalam Darul islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’.

Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan haram, di bawah naungan daulah islamiyah, yaitu daulah khilafah, yang dipimpin oleh seorang khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya, serta mengemban risalah islam ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini.

Dan negara khilafah akan kembali menjadi negara nomor satu di dunia—sebagaimana yang terjadi pada masa silam—yakni memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum islam. Hizbut Tahrir bertujuan pula untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at) bagi umat manusia, memimpin umat islam untuk menentang kekufuran beserta segala ide dan peraturan kufur, sehingga islam dapat menyelimuti bumi.

Ismail Yusanto, Juru Bicara HTI, memaparkan, substansi Hizbut Tahrir berjuang menghidupkan kembali Khalifah Islamiyah adalah untuk melaksanakan dakwah li isti’naafil hayatil islamiyah atau dakwah untuk melanjutkan kehidupan islam. Mengapa disebut isti’naf, bukan iqomah? Karena kehidupan islam sebenarnya sudah pernah ada, yakni ditegakkan oleh Rasulullah SAW setelah hijrahnya dari Mekkah ke Madinah dimana di dalamnya diterapkan syariah Islam, kemudian dilanjutkan oleh para Khulafa’u al-Rasyidin dan para khulafa sesudahnya.

Berabad-abad lamanya kehidupan Islam itu terus berjalan sampai runtuhnya Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Turki pada tahun 1924. Setelah itu, tidak ada lagi kehidupan islam yang melaksanakan Islam secara keseluruhan. Yang ada hanyalah kehidupan umat islam yang menerapkan Islam sebagian dan meninggalkan sebagian besar lainnya.

Jadi kalau ditanya apa substansi dari ide khilafah yang diperjuangkan oleh Hizbut Tahrir, yakni terwujudnya kehidupan islam secara utuh, yang dicirikan oleh dua hal pokok. Pertama, kehidupan yang di dalamnya diterapkan syariat islam dalam seluruh sendi kehidupan, baik kehidupan pribadi, keluarga maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menyangkut aspek ibadah, makanan, minuman, pakaian, akhlak maupun muamalat serta ‘uqubah (penghukuman).

Kedua, bersatunya kembali umat islam yang kini bercerai berai dalam lebih dari 50 negara, di bawah naungan Khilafah Islamiyah dengan seorang khalifah sebagai pemimpinnya.

Implementasi dari gagasan tersebut, menurut Ustad Abu Fuad, Ketua Dewan Syuro HTI, harus kembali pada dua substansi itu tadi. Pertama, penerapan syariat secara menyeluruh, yang berarti bahwa syariat islam disamping mengatur kehidupan pribadi, juga menjadi sistem yang menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hanya perlu dicatat bahwa dalam kehidupan pribadi, implementasi syariat islam terhadap warga dilakukan secara berbeda mengikuti agama yang dianut. Bagi seorang muslim tentu ia harus mengikuti syariat. Ia wajib melaksanakan ibadah, menjaga makanan dan minuman halal selalu, menutup aurat dan berakhlak mulia.

Sementara, bagi non-muslim dia tidak wajib mengikuti syariat Islam, tapi mengikuti ajaran agamanya masing-masing. Menyangkut masalah pakaian, makanan atau minuman dan ibadah, pendek kata semua yang berkenaan dengan keyakinan agama, mereka tidak wajib mengikuti syariat Islam karena dalam memang tidak boleh ada paksaan dalam agama (la iqraha fiddin).

Sementara dalam kehidupan publik, baik menyangkut aspek ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya warga muslim maupun non-muslim semuanya wajib mengikuti syariat islam. Larangan bermuamalah secara ribawi atau larangan berzina, menjual makanan dan minuman haram, mencuri, melakukan tindak kriminal dan sebagainya, semua itu berlaku untuk muslim maupun nonmuslim.

Termasuk misalnya bila dalam kehidupan islam itu berhasil diwujudkan pendidikan bebas biaya, layanan kesehatan yang murah dan bermutu atau kegiatan bisnis yang kondusif serta kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, dan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, penerangan dan tata kota yang canggih semua itu juga akan dinikmati baik oleh muslim maupun nonmuslim tanpa kecuali. Di sinilah rahmat Islam bagi sekalian alam yang dijanjikan itu akan terwujud.

Implementasi dari substansi yang kedua dari ide khilafah islamiyah adalah terwujudnya persatuan umat. Ada gambaran khilafah itu seperti ini: “Suatu saat nanti misalnya khilafah itu tegak di sebuah negara, maka khalifah akan menyatukan wilayah islam di sekitarnya ke dalam khilafah atau ittihadu bi al-daulati al-khilafah. Proses-proses menuju ke sana bisa diinisiasi oleh khilafah yang sudah tegak itu atau bisa juga oleh umat islam yang berada di sebuah negara yang akan disatukan,” papar Abu Fuad.

Jadi, pada awalnya khilafah islamiyah tetaplah merupakan sebuah unit negara. Proses berikutnya, dia akan mengembangkan wilayah dan pengaruhnya itu ke negara-negara lain yang penduduknya mendukung gagasan penyatuan negara mereka ke dalam khilafah. Misalnya khilafah berdiri tegak di Mesir, maka khalifah akan berusaha menyatukan wilayah khilafah di sekitarnya, entah itu Libya, Sudan, Aljazair, Maroko atau bahkan wilayah yang lebih jauh seperti Palestina, Syiria, Yordania, Irak, Iran dan lain-lain.

Pada dasarnya, papar Abu Fuad, pembentukan Khilafah Islamiyah dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, faktor internal. Artinya, sejauh mana pergerakan islam dan umat islam di sana memiliki kekuatan. Kedua, faktor eksternal, yakni sejauhmana kondisi yang ada memberi kesempatan bagi terbentuknya khilafah. Sebagaimana jatuhnya rezim Soeharto yang didorong oleh faktor internal, waktu itu berupa tekanan luar biasa dari mahasiswa, juga dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa krisis ekonomi. Polanya tampaknya selalu begitu. Mungkin faktor internal umat masih dapat dipotret, dijajaki dan dianalisa di masing-masing negara. Tapi faktor eksternal tidak mudah diperkirakan.

Oleh karena itu, Hizbut Tahrir menyatakan bahwa berdirinya khilafah itu merupakan bagian dari qadha (ketentuan) dan nasrullah (pertolongan Allah). Itu keyakinan kader-kader HTI. Jadi kalau National Intelligence Council (NIC) dalam pertemuannya di Amerika Serikat menyatakan bahwa salah satu skenario tahun 2020 nanti adalah berdirinya Islamic Caliphate, bila itu benar dan mudah-mudahan benar, Hizbut Tahrir juga tidak tahu akan berdiri di mana. Apakah di Turki, Uzbekistan, atau malah di Indonesia. Sehingga kalau kemudian Gilles Kepel sosiolog Perancis) mengatakan bahwa khilafah akan berdiri di London, mengingat London saat ini adalah pusat gerakan dari Hizbut Tahrir, sebetulnya bisa saja itu terjadi.

Memang banyak yang meragukan bahwa Khilafah Islamiyah bisa terwujud kembali. Menurut Abu Fuad hal itu wajar saja terjadi, karena memang ini masalah besar dan rumit. Tapi dengan terwujudnya Uni Eropa menunjukkan satu kecenderungan global yang bisa dijadikan studi kasus bahwa Khilafah Islamiyah sangat mungkin terwujud.

Nah, pemikiran-pemikiran HTI seperti inilah nanti yang akan dihakimi lewat Perppu No. 2/2017. Karena pemikiran tersebut dianggap melanggar keutuhan Negara Kesatuan Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Benarkah?

Termasuk pertanyaan yang muncul ke permukaan, apakah gagasan Khilafah Islamiyah itu sebuah gagasan yang operasional atau justru utopia. Benar, dimasa lalu pernah ada pemerintahan yang dipimpin oleh 4 Khalifah ur-Rasyidin dan diakhiri pada masa Khalifah Utsmani. Setelah itu, hingga kini masih belum pernah muncul lagi.

Wajar kalau kemudian banyak kalangan yang menilai gagasan itu adalah utopia belaka.[]

2 KOMENTAR

  1. I have noticed you don’t monetize your site, don’t waste your traffic,
    you can earn additional cash every month because you’ve got high quality content.
    If you want to know how to make extra bucks, search for: Mrdalekjd methods for $$$

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here