HTI Dilarang, ISIS Malah Senang

0
328
Bahrun Naim, pemimpin ISIS asal Indonesia di Suriah. Foto: ANTARAFOTO

Nusantara.news – Pencabutan legalitas organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) seiring dengan peringatan Pemerintah atas meningkatnya aktivitas radikalisme Islam, sehingga seolah-olah HTI ada kaitannya dengan aktivitas tersebut. Sebelum menutup HTI, pemerintah juga menutup media sosial Telegram yang ditengarai kerap digunakan kelompok teroris melancarkan aksinya. Sejumlah aksi teror, dari mulai bom Thamrin sampai penusukan Brimob di masjid Faletehan Jakarta, diketahui menggunakan Telegram untuk menjalin komunikasi.

Maka muncul kesan—selain aroma politis—pelarangan HTI adalah karena organisasi ini dianggap menyerempet-nyerempet gerakan radikalisme. Padahal, sepanjang yang diketahui, gerakan HTI baik gerakan dakwahnya di sejumlah kampus maupun demonstrasinya di jalanan menentang “kaum kafir”, Amerika Serikat, membela Palestina, atau bahkan menentang sistem demokrasi selalu dilakukan dengan cara damai, sopan dan santun. Sulit mencap organisasi ini sebagai organisasi radikal, lebih-lebih teroris. Lain halnya dengan Front Pembela Islam (FPI) misalnya, yang secara kasat mata sering “main kayu” dalam menegakkan hukum menurut versi mereka.

Pemerintah memang sama sekali tidak menyebut HTI sebagai organisasi radikal atau teroris sehingga harus dilarang. Tapi sekali lagi, karena pembubarannya seiring dengan isu menguatnya gerakan radikalisme Islam di Indonesia yang juga digembar-gemborkan pemerintah, ada kesan di masyarakat bahwa pemerintah melarang HTI karena organisasi ini berbahaya bagi keamanan nasional. Mungkin pula ada sebagian masyarakat yang menganggap HTI serupa dengan ISIS.

Secara ideologi HTI dan ISIS mungkin tampak mirip, terutama dalam tujuan keduanya menegakkan Khilafah Islamiyah, tapi secara gerakan kedua kelompok ini saling bertentangan. HTI, melalui juru bicaranya, Ismail Yusanto, berkali-kali secara terang-terangan menentang cara yang dilakukan ISIS dalam medirikan Khilafah Islamiyah.

Sebagaimana dikutip dari The Sydney Morning Herald, Rabu (19/7), terkait pembubaran ormas HTI oleh pemerintah Indonesia, pengamat terorisme Sidney Jones mengatakan, “Ironisnya salah satu yang paling senang dengan pelarangan HTI adalah Bahrun Naim, seorang pemimpin ISIS asal Indonesia yang berada di Suriah,” katanya.

“Menulis di sebuah posting blog dari Suriah pada tanggal 9 Mei, dia (Bahrun Naim) mengatakan, dia telah lama mengkritik mantan rekannya itu (HTI) karena gagal memahami siapa musuh sebenarnya dan mengambil posisi terlalu fleksibel melawan pemerintahan yang murtad,” tulis Jones di onlinetoday.com sebagaimana dilansir The Sydney Morning Herald.

“Sekarang dia (Bahrun Naim) mengatakan, berharap HTI akan mengikuti contoh Hizbut Tahrir di Uzbekistan, sebuah kelompok yang akhirnya meninggalkan pendiriannya yang tidak berbuat apa-apa dan mengambil jalan jihad melawan pemerintah,” jelas Jones.

Jika yang dikatakan Bahrun Naim benar-benar terjadi pada HTI di Indonesia, maka pembubaran HTI bukanlah akhir dari masalah, tapi justru awal dari masalah yang lebih besar dan rumit. HTI akan kembali menjadi orgaisasi “bawah tanah” yang lebih sulit dikontrol, dan bisa jadi akan lebih militan dalam mewujudkan perjuangan mereka, yakni Khilafah Islamiyah.

Pemerintah dalam membubarkan HTI, dengan mengumumkan pencabutan legalitas ormas tersebut Rabu (19/7), berpegang setidaknya pada tiga poin yaitu:

Pertama, HTI dituduh tidak bekerja sama dengan agenda politik pemerintah dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan HTI telah dipantau dan dievaluasi secara ketat, diam-diam mempromosikan ideologi dan opini yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang karenanya terikat oleh peraturan 2013 tentang ormas. Ketiga, dengan aktivitasnya, HTI telah menimbulkan konflik sosial di antara berbagai agama. Ketegangan yang ditimbulkan HTI dianggap sebagai ancaman serius bagi keamanan nasional, ketertiban umum dan kesatuan Republik Indonesia.

Namun nenurut Profesor Associate dari Universitas Nasional Australia, Gregory Fealy, sementara Pemerintah mengklaim alasan keamanan dan hukum yang mendesak untuk melarang HTI, tapi alasan sebenarnya tampak lebih bersifat politis.

Dia menjelaskan, sejak demo besar-besaran terhadap mantan gubernur Basuki Thahaja Purnama (Ahok) yang menggiringnya ke penjara karena kasus penistaan agama, pemerintahan Joko Widodo telah berupaya untuk “melawan” kekuatan Islam yang terus meningkat.

“HTI adalah satu dari empat organisasi Islam yang memimpin demonstrasi anti-Ahok dan pemerintah mungkin menganggapnya sebagai sasaran termudah,” tulisnya dalam The Interpreter.

“Larangan terhadap HTI terlihat sangat mirip dengan penyalahgunaan kekuasaan negara untuk tujuan politik,” kata Fealy.

HTI sendiri telah menyatakan akan menggugat Perppu Nomor 2/2017 tentang ormas tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

“Saya pikir ini jelas bentuk ketidakadilan,” kata juru bicara HTI Ismail Yusanto. “Apakah yang telah kita lakukan salah?” dia bertanya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here