HUT TNI Ke-73 dan Ujian Netralitas di Pilpres 2019

0
135

Nusantara.news, Jakarta – 5 Oktober 2018 ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) merayakan hari jadinya yang ke-73. Tak seperti tahun lalu yang digelar dengan megah, perayaan HUT TNI kali ini diadakan secara sederhana di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Salah satu alasannya: turut merasakan keprihatinan atas gempa dan tsunami di beberapa wilayah Indonesia, utamanya di Palu dan Donggala.

Jika pada HUT TNI tahun 2017 mengusung tema “Bersama Rakyat TNI Kuat”, maka tahun ini mengambil tema “Profesionalitas TNI untuk Rakyat”. Tema-tema ‘kerakyatan’ seperti ini, seakan menegaskan kemanunggalan tentara dengan rakyat, sebagai hal yang tak bisa ditawar-tawar. Keterpautan tentara-rakyat inilah yang menjadi jatidiri TNI yang membedakan dengan militer dari negara-negara luar.

Hubungan emosional ini bisa ditengok dari sejarah terbentuknya tentara yang bahkan embrionya telah ada sebelum Republik ini berdiri: lahir dari raihm rakyat dan bersama-sama rakyat berjuang merebut kemerdekaan. Sebab itu, kekuatan dan profesionalitas TNI terletak keberpihakannya pada rakyat, bukan pada penguasa atau golongan tertentu. Sikap politiknya jelas politik tentara adalah politik negara dan loyalitas tentara hanya untuk kepentingan bangsa dan negara.

Politik negara TNI sudah jelas: Pancasila dan UUD 1945. Artinya, loyalitas tentara hanya kepada negara dan politik negara (UUD 1945). Tentara membela pemerintah hanya ketika pemerintahan tersebut konsisten menjalankan perintah UUD 1945. Tetapi jika mengabaikan atau mengkhianati UUD 1945, juga dapat merusak keutuhan NKRI, maka TNI akan mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah yang berkuasa.

Tak heran, dalam kontestasi di tahun politik ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menegaskan, TNI tidak akan mentolerir personel TNI yang tidak netral dalam Pemilu 2019. Dia menekankan bahwa netralitas TNI, Polri, merupakan bagian dari haluan politik negara.

“Jaga kepercayaan rakyat kepada TNI-Polri, jangan sampai dinodai, dirusak atau dihancurkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” lanjut mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu.

Kerelaan TNI kembali ke barak dan meninggalkan gelanggang politik praktis, sesungguhnya merupakan pengorbanan tentara yang amat besar jika melihat akar historis sejak kelahirannya hingga perang kemerdekaan, juga jejak dominan TNI di masa orde baru. Jasa dan saham politik tentara turut mewarnai republik ini.

Amat mudah bagi tentara jika harus kembali merebut arena politik dari sipil, terlebih dengan infrastruktur dan kemampuan TNI yang mumpuni. Namun, TNI tak melakukan itu dan lebih memilih taat pada konstitusi: berada dalam supremasi sipil, menjadi tentara profesional, meninggalkan dwifungsi, dan menjaga netralitas dalam politik. Komitmen itu, sejauh ini, sejalan antara kata dengan tindakan di lapangan.

Upacara HUT TNI Ke-73 di Cilangkap, Jakarta Timur

Namun, kini sejumlah pihak mulai menyoroti gejala bahwa apa yang sudah dibuang TNI, yaitu dwifungsi, hendak diambil polisi. Tudingan tersebut setidaknya dipicu pengangkatan jenderal akif polisi yaitu Komisaris Jenderal Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat, juga adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum polisi dalam politik pilkada beberapa waktu lalu.

Saat itu, Indonesia Police Watch (IPW) menyebut, laporan terkait ketidaknetralan anggota Polri bermunculan jelang hari pencoblosan Pilkada 2018. Padahal sudah ada pejabat Polri (Wakapolda Maluku Brigjen Pol. Hasanuddin) yang dicopot karena diduga membantu pemenangan pasangan calon kepala daerah. Latar belakang pencopotan ini terkait dugaan keterlibatannya membantu kampanye Irjen (Purn) Murad Ismail sebagai Calon Gubernur di Pilkada Maluku.

IPW juga mencatat, pada 22 Juni 2018 warga Tapanuli Utara di Sumut melakukan aksi demo ke DPRD dan ke polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian di Pilkada 2018 di daerahnya.

Selain di Tapanuli, IPW juga mencatat, pelanggaran yang sama terjadi di Kepulauan Riau (Kepri). Pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Yan Fitri dengan Ketua DPW PDIP dan tim sukses Paslon tertentu di Kedai Kopi BT 10 Tanjungpinang memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi di Pilkada 2018.

Kemudian, Pengangkatan Iriwan sebagai Pj Gubernur Jabar pun menunai polemik. Selain dianggap melanggar beberapa aturan yang melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, penunjukan jenderal polisi aktif menempati jabatan sipil dianggap mengkhianati amanat Reformasi 1998 soal pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).

Netralitas TNI di Pilkada Serentak Dipuji, Bagaimana dengan Pilpres?

Harus diakui, di antara institusi-institusi negara, TNI paling banyak mereformasi diri sejak kejatuhan Orde Baru. Di masa itu, perannya amat dominan di samping alat pertahanan, juga terlibat dalam ranah politik dan ekonomi (dwifunsgi ABRI).

Namun, seiring hadirnya reformasi pada Mei 1998, mereka bertransformasi selaras dengan lahirnya zaman baru: Supremasi Sipil. Kondisi ini kemudian mengharuskan ABRI mematut diri: mencipta tentara profesional, mengubah nama ABRI menjadi TNI, menghapus dwifungsi, serta melarang tentara yang masih aktif untuk berpolitik praktis.

Buah dari transformasi TN itu, tahun lalu Center for Strategic and International Studies (CSIS) merilis hasil survei yang menempatkan institusi TNI di posisi pertama dari sekian banyak institusi negara yang paling dipercaya. TNI mendapat 91 persen kepercayaan publik, ini lebih tinggi dari KPK yang mendapat 85 persen. Hal yang sama, hasil riset lembaga Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) menyatakan kepercayaan publik pada militer meningkat. Ada tiga faktor yang mempengaruhi hal tersebut, salah satunya publik percaya pada netralitas TNI pada politik.

Bandingkan dengan yang lain: Polri terus sibuk membela diri dari belitan persepsi buruk dan kini kecenderungannya malah terseret dalam pusaran ‘dwifungsi polisi’. Sementara para penegak hukum seperti MK, MA, jaksa, kerap jatuh bangun momoles citra di tengah aparatnya tertangkap kasus suap yang menghebohkan publik. Jangan ditanya parlemen, lembaga ini tak pernah beringsut dari kubangan noda. Bahkan, DPR periode 2014 – 2019 bisa dikatakan terburuk sepanjang sejarah: ditilik dari produktivitas, tingkat kehadiran, jumlah kasus korupsi, dan kualitas wacana.

Soal netralitas, keteguhan TNI memang patut diacungi jempol, utamanya sepanjang rangkaian Pilkada Serentak 2018. Relatif tak ditemukan manuver anggota ataupun pernyataan politis yang menunjukkan indikasi keberpihakan pada salah satu kandidat dan partai pengusung. Bahkan, penegasan netralitas TNI juga ditunjukkan dengan memutasi pejabat TNI di Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki hubungan dekat dengan cagub Sumut Edy Rahmayadi yang mantan Pangkostrad itu, saat Pilkada Sumut lalu.

KSAD Pimpin Peringatan HUT TNI ke-73 di Merauke Papua

Bagi TNI, netralitas dalam politik telah menjadi komitmen sejak pilkada dan pemilu di era reformasi berlangsung. Beberapa panglima TNI seperti Moeldoko, Gatot Nurmantyo, hingga Hadi Tjahjanto, sering mengingatkan agar tenatra tak menceburkan diri ke dalam politik praktis ataupun mendukung salah satu kandidat yang berkontestasi. Tak hanya itu, TNI juga membentuk tim pengawas dari badan intelijen internal. Tim dibentuk untuk memonitor prajurit di lapangan agar tidak terlibat politik praktis.

Namun, apakah keteguhan netralitas TNI bisa tetap dipertahankan di Pilpres 2019? Tentu saja menarik untuk ditunggu. Terlebih, dua capres yang sedang bertarung sama-sama memiliki benang merah dengan TNI: Presiden Joko Widodo adalah panglima tertinggi TNI, sedangkan Prabowo Subianto adalah mantan Danjen Kopassus TNI.

Apa pun itu, sesungguhnya ‘persembahan’ terbaik TNI untuk rakyat di hari ulang tahunnya yang ke-73 adalah: Netralitas![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here