ICOR Memburuk, Tanda Investasi tak Efisien

3
717
Presiden Joko Widodo dan Presiden RRT Xi Jinping saat pertemuan bilateral di Beijing yang antara lain membahas peningkatan investasi di Indonesia.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa pekan terakhir terbit broad casting di media sosial seputar Increamental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang sudah tembus 6%. Karuan saja isu ini memanas, karena angka yang sering disembunyikan ini terbit di tengah gencarnya investasi asing masuk ke Indonesia.

Adalah Djoko Edhi Abdurrahman, mantan anggota Komisi III Partai Amanat Nasional (PAN) yang memulai membahas mengenai tingginya ICOR Indonesia belakangan ini. Edhi mengaku mengutip artikel yang ditulis oleh ekonom Christianto Wibisono mengenai tingginya ICOR Indonesia.

Secara harfiah terminologi ICOR difahami sebagai rasio efisiensi investasi. ICOR merupakan kebutuhan investasi terhadap peningkatan 1% produk domestik bruto (PDB). Artinya, untuk meningkatkan PDB sebesar 1% membutuhkan peningkatan investasi sebanyak 6% dari PDB.

Nilai ICOR yang efisien, secara umum berada di kisaran 3% hingga 4%, yang artinya untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) satu persen di suatu negara, dibutuhkan tambahan investasi hingga 3% hingga 4%. Nilai ICOR yang semakin kecil, mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi, sebaliknya nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya in-efisiensi investasi.

Dalam Asian Development Bank (ADB) Paper on Indonesia 2015, terungkap investasi di Indonesia telah pulih ke tingkat sebelum krisis, namun produktivitas modal investasi belum pulih. Sejak 2011 sampai 2014, ICOR di Indonesia dibanding awal tahun 2000 telah menurun menjadi 6,7% dibandingkan dengan 3,0% hingga 4,0% di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Pada 2015, ICOR Indonesia naik kembali hingga ke level 5,3%, bahkan pengamat ekonomi Muhammad Chatib Basri memperkirakan beberapa tahun berikutnya ICOR Indonesia bisa terus naik hingga ke level 4%. Setiap kenaikan 1% ICOR, berarti terjadi efisiensi investasi dalam pembangunan sebesar itu.

Persoalannya, Christianto Wibisono yang mengutip angka ICOR Indonesia turun lagi ke level 6%, menurut data ADB terbaru, memberi sinyal terjadi perburukan kembali efisiensi investasi sebesar 6%. Artinya, agar PDB Indonesia bisa naik 1% saja ke depan, maka dibutuhkan pertumbuhan investasi sebesar 6%. Mungkin kah?

Pertumbuhan PDB Indonesia 2014-2016

Belum optimal

ICOR juga menjadi salah satu indikasi tingkat efisiensi perekonomian suatu negara karena semakin kecil ICOR berarti suatu investasi mampu menghasilkan output yang semakin besar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, kontribusi investasi di dalam struktur PDB nasional pada 2016 sebesar Rp328,62 triliun, baik investasi dalam negeri masupun investasi asing. Jumlah investasi itu menyumbang pada Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 38,21%.

Adapun, pertumbuhan ekonomi pada periode yang sama tercatat sebesar 4,88%. Artinya, jika pemerintah ingin menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%, maka setidaknya pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan investasi sebesar 6% atau setara Rp348,34 triliun.

Berdasarkan perhitungan yang pernah dibuat oleh Komite Ekonomi Nasional (KEN) pimpinan Chairul Tanjung, ICOR Indonesia rata-rata di bawah 5% sejak 2004 sampai 2008. Namun sejak 2009 sampai 2012, ICOR Indonesia rata-rata berada di atas 5%.

Chatib mengatakan level ICOR Indonesia yang masih tinggi disebabkan karena investasi yang baru saja masuk belum beroperasi secara optimal. Dia optimistis jika investasi yang ditanamkan telah berproduksi penuh maka akan mampu menurunkan level ICOR dalam negeri.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad) yang juga Peneliti Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2017 mencapai 5,10%, atau jauh lebih baik dari 2016 yang hanya 5,02%.

Seperti tahun 2016, lanjut dia, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga masih menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi tahun ini. Hanya saja, kinerja ekspor tahun ini diyakini sedikit lebih baik karena mulai pulihnya perekonomian disejumlah negara tujuan ekspor.

Untuk makin menggenjot pertumbuhan ekonomi tahun ini, sudah saatnya pemerintah mendorong belanja pemerintah. Proses pengadaan proyek-proyek infrastruktur perlu dipercepat, seharusnya pada triwulan I-2017 proyek sudah mulai berjalan karena pengadaan sudah dilakukan sejak akhir tahun lalu.

Tiga komponen

Indikator ekonomi makro Indonesia 2017

ICOR atau jumlah modal capital yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi misalnya GDP sepanjang tahun meningkat. Menurut data Bank Dunia dan BPS 2016 yang dikutip oleh peneliti Indef (Institute for Development of Economy & Finance), ICOR Indonesia meningkat dari 4.5% (2013) menjadi 6.8% (2015).

Artinya penggunaan modal kapital untuk pertumbuhan GDP semakin tidak efisien dan besar. Atau Pemerintahan Jokowi sedang melakukan investasi infrastruktur yang lebih besar untuk menggairahkan pasar dan ekonomi dalam negeri.

Paling tidak ada tiga faktor yang menyebabkan inefisiensi dalam investasi yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan ICOR meningkat. Pertama, tidak efisiennya pembangunan ekonomi yang dijalankan. Kedua, adanya unsur pelunasan hutang luar negeri yang tinggi dan didominas dengan valuta asing. Ketiga, adanya mark up dan korupsi dalam proses pembangunan.

Dulu Begawan Ekonomi Prof. Soemitro Djojohadikoesoemo sempat menyindir adanya kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun sebesar 30%. Hari ini, tingkat kebocoran anggaran itu disinyalir sudah mencapai 45%.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Mochammad Jasin, Indonesia masih berada pada tingkat ICOR tertinggi di ASEAN, yakni rerata sebesar 5%, sedangkan rerata ASEAN 3,5%. Hal ini, menurutnya sebagai akibat dari banyaknya praktik mark-up dan korupsi di Indonesia.  Selain itu kebocoran APBN atau pembangunan yang mencapai 45% juga menjadi masalah bagi kondisi Indonesia.

Oleh karenanya, Jasin berpendapat, penting untuk Rencana Strategis Kementerian/Lembaga  (Renstra K/L) yang dituangkan dalam perencanaan dan program kerja tahunan harus disusun indikator kinerja, target capaian kinerja, evaluasi kinerja dan rekomendasi perbaikan kinerja K/L.

Jasin juga menjelasakan modus operandi korupsi yang kerap dilakukan DPR dan DPRD yakni memperbesar mata  anggaran untuk tunjangan dan fasilitas anggota dewan, menyalurkan dana APBN/APBD bagi anggota dewan melalui yayasan fiktif dan memanipulasi perjalanan dinas. Sedangkan modus operandi pejabat daerah kerap kali pada pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan mark up harga dan merubah spesifikasi barang.

Oleh sebab itu, Jasin menerangkan, pentingnya bagi lembaga audit investigasi untuk bersikap independen dalam mengidentifikasi penyebab dan kemungkinan adanya kecurangan atau fraud dalam penyelenggaraan APBN. Audit investigasi bertujuan mendapatkan keyakinan yang memadai mengenai apakah fraud tersebut benar terjadi berdasarkan bukti audit yang kuat dan valid.

Kebocoran anggaran

Salah satu indikator ICOR adalah terjadinya kebocoran anggaran. Kebocoran anggaran berpotensi terjadi dari sisi realisasi APBN setiap tahunnya. Namun berdasarkan data realisasi APBN dari Kemenkeu, dalam 10 dasawarsa terakhir, angka realisasi APBN secara rata-rata berada di atas 94%. Pada 2004 realisasi APBN mencapai 99,33%, pada 2006 mencapai 95,43%, 2008 sekitar 99,62%, 2010 mencapai 92,54%, dan 2012 sekitar 96,33%.

Sementara realisasi anggaran baik penerimaan maupun belanja negara pada 2014 tercatat sebesar 94,50%, sedangkan pada 2015 langsung anjlok ke posisi 87,95% dan pada 2016 menjadi 88,2%.

Setiap tahunnya, pemerintah juga terus menyempurnakan mekanisme penyusunan anggaran sekaligus mempermudah prosedur realisasi sehingga penyerapan anggaran diharapkan lebih optimal. Yang masih menjadi persoalan mungkin terkait dengan persoalan kualitas dari penyerapan anggaran itu sendiri. Meskipun sudah menerapkan sistem Performance Based Budgeting (PBB), persoalan kualitas penyerapan anggaran mau tidak mau masih menjadi kendala utama.

Tidak tercapainya optimalisasi penerimaan perpajakan juga disinggung sebagai salah satu penyebab terjadinya kebocoran anggaran. Namun perlu diperhatikan bahwa melesetnya potensi penerimaan perpajakan tidak seutuhnya disebabkan oleh lemahnya kinerja aparat perpajakan melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal lainnya seperti melemahnya demand akibat resesi global.

Pemerintah juga terus melakukan pengurangan potensi terjadinya penurunan potensi penerimaan perpajakan yang disebabkan perilaku moral hazard aparat penegak pajak itu sendiri melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.03/2014 tentang pegawai pajak yang beralih menjadi Konsultan Pajak.

Potensi kebocoran anggaran lainnya yang memungkinkan adalah hilangnya potensi penerimaan negara dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA) baik tambang maupun kekayaan non-tambang lainnya. Namun demikian, potensi hilangnya penerimaan dari hasil pengelolaan SDA baik tambang dan non-tambang sangat bergantung kepada kesepakatan kontrak yang sudah ditanda-tangani sebelumnya. Yang mungkin dilakukan adalah merenegosiasi kontrak kesepakatan yang sudah akan jatuh tempo untuk dilakukan perhitungan ulang demi memenuhi aspek keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya isu kebocoran anggaran merupakan hal sensitif yang sangat fundamental. Namun demikian, validitas data merupakan hal yang mutlak dikedepankan. Jangan sampai isu tersebut kemudian sekedar menjadi isu politik demi mengejar popularitas semata.

Saatnya Presiden Jokowi mengecangkan ikat pinggang, dalam arti jangan sekadar gegap gempita membangun infrastruktur, mengejar wajib pajak, mengejar pajak dana pihak ketiga, tapi juga perlu meningkatkan efisiensi investasi agar tidak mubazir.[]