Ide Ngawur KPU

0
201

BEBERAPA hari lalu, kita pernah mengulas di “Tajuk Nusantara” ini betapa KPU sedang memikul tugas besar untuk menyukseskan Pemilu, yang mungkin merupakan pemilu paling “besar” di dunia. Partai politik pesertanya saja  ada 15 partai, atau 19 partai jika ditambah dengan partai lokal di Aceh. Jumlah pemilih hampir 200 juta orang. Jadi, secara teknis, pelaksanaan pemilu di Indonesia bukan pekerjaan sederhana. Apalagi tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ini berhimpitan pula dengan sebagian tahapan pelaksanaan Pilkada 2018.

Cakupan pekerjaan itu saja niscaya sudah membuat KPU nyaris sulit bernafas. Jika mereka menambah pula dengan pekerjaan lain, bisa dipastikan nafasnya akan berhenti. Tapi itulah yang mereka coba lakukan saat ini.

Dengarlah rencana baru KPU saat ini: Akan melarang bekas narapidana korupsi maju menjadi calon anggota legislatif. Larangan itu akan ditetapkan sebagai pasal baru dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019. Tidak hanya bagi mantan napi korupsi, pintu pencalonan anggota legislatif juga ditutup untuk mantan napi tindak pidana narkoba dan pelecehan seksual.

Anggota KPU, Ilham Saputra, mengatakan tanggal 1 April kemarin rencana larangan mantan terpidana kasus korupsi menjadi calon legislatif (caleg)  dibahas untuk masuk ke dalam PKPU. “Di UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu tidak ada aturan itu. Di PKPU, pencalonan akan kami masukan,” kata anggota KPU yang lain, Hasyim Asy’ari, 29 Maret 2018.

Alasan moral di balik rencana itu, sih, bagus. Seperti dikatakan Hasyim Asy’ari, korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, koruptor merupakan orang yang berkhianat dan tidak boleh menduduki jabatan strategis. Jangan sampai, kata dia, pemilih disuguhi orang yang sudah pernah melakukan korupsi, dan menjamin rakyat mendapatkan pemimpin yang baik dan bersih.

Tapi, kendati mempunyai alasan moral yang terpuji, rencana ini tidak mempunyai landasan hukum. Itu sebabnya rencana itu langsung mendapat reaksi negatif dari DPR. Kalangan wakil rakyat meminta KPU tetap mengacu kepada UU yang ada.

Sayangnya, KPU langsung pasang badan. “Yang menentang berarti tidak mau mendapatkan calon yang baik,” kata Hasyim.

Ini jelas bukan jawaban yang tepat. Sebab jawaban itu menunjukkan kekacauan logika KPU. Sebab, ketentuan soal ini sudah sangat jelas dalam UU Pemilu. Di pasal 240 ayat 1 huruf (g) ) disebutkan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah WNI yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bunyinya tegas dan tidak ada keterangan lain di bagian penjelasan.

Tugas KPU adalah melaksanakan seluruh proses pemilu, mulai dari perencanaan kegiatan pemilu sampai mengumumkan anggota legislatif, DPD dan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Semuanya dijelaskan rinci dalam Pasal 12,13 dan 14 UU Pemilu yang mengatur tugas, wewenang dan kewajiban KPU.

Tugas KPU hanya semata-mata memastikan agar semua calon anggota legislatif telah benar-benar memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Pasal 270 UU Pemilu. Tidak boleh lebih dari itu. Mengapa? Ya, karena UU mengaturnya demikian. Lex dura sed tamen scripta, hukum itu keras tetapi demikianlah yang tertulis.

Bukan ranah KPU untuk memfasilitasi rakyat agar mendapatkan calon-calon anggota legislatif yang tidak pernah korupsi, terlibat narkoba atau pelecehan seksual. Ranah KPU adalah menjamin agar hak memilih yang menjadi simbol kedaulatan rakyat itu terselenggara secara sempurna. Kedaulatan menentukan pilihan itu ada di tangan rakyat, termasuk untuk memilih penjahat sekalipun. Hak untuk memilih calon-calon anggota legislatif yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan UU Pemilu tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh negara.

Terlalu jauh menarik masalah ini ke diskursus tentang hak asasi setiap individu warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Namun, jika sebuah lembaga negara hendak hendak membuat aturan yang bertentangan dengan UU di atasnya, itu saja sudah kekeliruan besar. Belum lagi rencana ini mencerminkan inkonsistensi sikap KPU sendiri. Sebab beberapa waktu lalu mereka menolak menerbitkan PKPU untuk mengganti calon kepala daerah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, dengan alasan bertentangan dengan UU Nomor 10/2016 tentang pilkada. Kini mereka berencana membuat PKPU yang bertentangan dengan UU pemilu.

Sekali lagi kita mengapresiasi alasan moral KPU mengadang mantan napi korupsi agar rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang baik dan bersih. Namun hal itu tidak boleh diwujudkan dengan pengaturan berupa PKPU, karena itu melawan hukum.

KPU dalam jangka pendek untuk Pemilu 2019 nanti cukup membatasi diri pada sosialisasi atau kampanye agar rakyat benar-benar selektif menggunakan hak pilih. Dalam jangka panjang, mereka bisa pula menyusun usulan perubahan UU pemilu yang ada dan memasukkan pasal-pasal yang mereka kehendaki. Selanjutnya tempuh jalur legislasi yang ada.

Di negara hukum ini, tak dapat tidak, setiap penyelenggara negara harus berpikir dan bertindak dalam koridor hukum. Jika tidak, hanya kekacauan hukum yang akan terjadi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here