Ide Ugal-Ugalan Luhut Soal Jual BUMN Tuai Kecaman

0
177
Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk menjual BUMN

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu ‘membisikan’ Presiden Jokowi untuk menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengurangi dominasi BUMN dalam perekonomian dalam negeri.

“Bisikan’ itu tentu saja menjadi viral, tapi bukan karena ide cerdas atau semacam ide brilian, melainkan ide orang yang kehabisan akal. Begitulah tanggapan netizen terkait usulan Luhut pada Presiden Jokowi.

Menurut Luhut, salah satu penyebab dominasi BUMN di ekonomi dalam negeri adalah jumlah BUMN dan anak usahanya yang sudah terlalu banyak dan besar. Hitungan Luhut, saat ini jumlah BUMN dan anak usaha BUMN mencapai sekitar 700 perusahaan.

Apalagi saat ini ada sekitar 24 BUMN yang membukukan kerugian sehingga tidak bisa menyetor dividen ke kas negara. Untuk BUMN buruk tersebut ada baiknya dijual, atau sebagian sahamnya di lepas ke publik.

Oleh karena itu, Luhut mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera membenahi BUMN. Salah satu solusi yang ditawarkan ke Presiden Jokowi adalah dengan merestrukturisasi atau menjual BUMN.

“Saya bilang ke Presiden, ini tidak sehat,” ujar Luhut beberapa hari lalu.

Pernyataan Luhut ini sepertinya melengkapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait rencana pengenaan pajak pada sejumlah obyek pajak baru maupun pendalaman dari obyek pajak yang sudah ada.

Tengok saja berbagai rencana dan kebijakan di bidang perpanjakan seolah-olah mempertontonkan pemerintah kehabisan likuditas, kehabisan uang. Hal ini disebabkan ambisi Presiden Jokowi untuk membangun mega infrastruktur yang berlebihan, yang diperkirakan mencapai Rp5.500 triliun dalam 5 tahun.

Seperti program tax amnesty, menaikan batas wajib lapor pajak deposan dari Rp200 juta menjadi Rp1 miliar. Selain itu kenaikan Nilai Pokok Objek Pajak (NJOP) terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), termasuk rencana menurunkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP), pengenan pajak petani tebu, pajak mahasiswa.

Selain itu Pemerintah Jokowi juga mengenakan pajak penulis lebih besar dibandingkan profesi lainnya, akan menggunakan dana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), termasuk dana zakat dan wakaf. Yang paling anyar wajib memasukan handphone, sepeda, jam tangan dan lainnya dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak.

Yang paling anyar, pengenaan cukai atas barang mewah yang dibeli warga negara Indonesia di bandara selepas perjalanan dari luar negeri. Nah usulan Luhut menjual BUMN dengan berbagai alasan, adalah bagian gestur kebijakan Pemerintah Jokowi yang mempertontonkan sepertinya pemerintah kemaruk likuiditas.

Sekuritisasi aset BUMN

Jauh sebelum usulan Luhut disampaikan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada BUMN untuk mengubah pola bisnisnya. Sebagai agen pembangunan, BUMN harus memiliki nilai strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk itu, Jokowi meminta BUMN untuk tidak mengelola berbagai proyek yang selama ini dikerjakannya. Proyek tersebut diperintahkan justru untuk segera dijual setelah selesai dibangun

“‎Saya sudah perintahkan ke BUMN, kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Sekuritisasi, untuk misalnya bangun habis Rp10 triliun, dijual jadi Rp30 t‎riliun,” kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2017 di Menara Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4).

Dengan pola itu, maka BUMN bisa membangun berbagai proyek strategis nasional lainnya‎. Jokowi menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur saat ini sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain.

‎”Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun terus dimiliki, setiap bulan dapat income, itu sudah kuno‎,” tegas Jokowi.

Dalam masa kepemimpinan, Jokowi mengaku butuh dana mencapai Rp 5.500 triliun hanya untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Namun dari dana itu, hanya sekitar 30% atau Rp1.500 triliun yang bisa dipenuhi pemerintah.

Untuk itu, kecepatan BUMN dalam bekerja, ditambah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan multinasional, mampu mempercepat pembangunan infrastruktur. “Tidak ada jalan lain kecuali investasi, mendapatkan investor, tidak ada jalan lain,” tutur Jokowi

Pada bagian lain Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo menggesa BUMN di bawah binaannya untuk menerbitkan obligasi korporasi BUMN untuk menggarap proyek.

Tentu saja perintah Menteri BUMN ini di-follow up oleh PT Jasa Marga Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Wijaya Karya Tbk (Wika). Ketiga BUMN itu sudah mematangkan rencana sekuritisasi aset (asset back securities—ABS), yakni menjual surat berharga atas aset yang dimiliki ketiga BUMN tersebut.

Besaran sekuritisasi yang dijual ke publik antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun, atau paling besar Rp15 triliun. Uang hasil penjualan sekuritisasi aset tersebut kemudian digunakan untuk membangun proyek baru.

Menteri BUMN Rini Mariani Soemarmo menamakan sekuritas ketiga BUMN itu dengan Komodo Bond. Sekuritisasi Jasa Marga dan Wika paling lambat akhir 2017, sementara untuk PLN diperkirakan kuartal I 2018.

“Bond yang ditawarkan, sedang kita persiapkan 3 JSMR, WIKA, dan PLN. Mungkin tahun ini dua, WIKA dan JSMR,” ungkap Menteri BUMN Rini beberapa waktu lalu.

Komodo bond merupakan jenis surat utang korporasi yang diterbitkan di luar negeri berdenominasi rupiah. Dalam prosesnya perlu ada pemeringkat internasional atas utang yang diterbitkan.

“Kan harus internasional rating makan waktu, dan diharapkan selesai pertengahan tahun depan. Jadi targetnya JSMR duluan, kita offering-nya first of week November,” ujar Rini.

Ide mencurigakan

Ide penjualan BUMN Luhut, termasuk surat Menkeu Sri Mulyani Indrawati kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN, dinilai mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli cukup mencurigakan.

“Apa maksudnya? Atau buntutnya mau pecah-pecah dan jual PLN seperti saran Bank Dunia, liberalilasasi habis sektor energi? Ide dan saran Bank Dunia itu, melanggar UU Kelistrikan lho, Piye toh,” sindir Rizal.

Rizal mengaku saat berkuasa tidak pernah punya niat menjual perusahaan BUMN, bahkan menjual saham pun tak dilakukan kecuali kepepet. Saat menjabat sebagai Menko Perekonomian, Rizal melakukan memutus kepemilikan silang (cross ownership) antara PT Telkom Tbk dengan PT Indonsat Tbk.

Dari proses ini Rizal mengaku pemerintah justru mendapat likuditas sebesar Rp5 triliun. “Jadi yang diperlukan sebenarnya ide kreatif, bukan ide liar menjual BUMN.”

Sementara Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia (EWI) Ferdinand Hutahaean menilai, masukan Luhut pada Presiden Jokowi menyesatkan

“Membenahi kok dengan cara menjual? Ilmu dari mana itu? Jika semua masalah dibenahi dengan cara menjual kenapa kita tidak jual saja bangsa ini? Biar masalah selesai,” kata Ferdinand beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pernyataan Luhut merupakan usulan paling sesat dari seorang Menko Kemaritiman. Ia pun mempertanyakan kapasitas Luhut melontarkan pernyataan yang berkaitan dengan BUMN.

“Karena BUMN setahu saya tidak berada dalam koordinasi Kemenko Maritim akan tetapi dibawah Kemenko Perekonomian. Jadi luhut ini bicara jual BUMN entah sebagai apa,” tandasnya.

Ferdinand menerangkan, keberadaan BUMN harus dominan sebagai motor ekonomi untuk menghasilkan keuntungan bagi negara.

“Saya curiga, usul jual BUMN ini bukan untuk menata BUMN, tapi sebagai pengganti jalan hutang yang selama ini dominan bagi pemerintah. Mungkin makin sulit berhutang maka dicari jalan lain dengan cara menjual BUMN. Ini akal-akalan tak sehat,” tegasnya.

“Kita minta Luhut atau pemerintah tidak menjadi broker penjual aset bangsa, tapi bekerjalah untuk memperbesar aset bangsa salah satunya BUMN,” tandasnya.

Tampaknya para menteri Jokowi sudah kehabisan akal, sehingga sulit untuk melahirkan ide-ide cerdas dalam membangun bangsa. Harusnya BUMN dipertahankan untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan justru di jual yang memberi kesan pemerintah kekurangan likuditas, dan yang paling disayangkan jadi terkesan menjadi broker dalam proses penjualan BUMN tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here