Idrus Marham dan Sofyan Basir Bisa Tersangka

1
121
Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran dana suap dari kasus proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 yang diduga mengarah ke Menteri Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama (Dirut) PLN Sofyan Basir. Bukan tidak mungkin status keduanya berubah menjadi tersangka.

Sejak anggota Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih dan pengusaha sekaligus pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT), sejumlah pihak ‘digarap’ KPK.

Sejauh ini KPK menjadwalkan memeriksa Bupati Temanggung terpilih M. Al Khadziq (Suami Eni Saragih) dan petinggi PT PLN Persero Supangkat Iwan Santoso sebagai saksi untuk Johannes Kotjo. Supangkat bukan orang pertama dari kalangan pejabat perusahaan setrum plat merah yang diperiksa dalam kasus ini.

Sebelumnya KPK telah memeriksa Sofyan Basir dan Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) Gunawan Yudi Hariyanto. KPK juga telah memeriksa Idrus Marham selama 11 jam di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7/2018) lalu.

Usai diperiksa KPK, Idrus mengatakan penangkapan Eni dalam OTT di rumah dinasnya pada Jumat (13/7/2018) bukan tanpa alasan. Idrus menilai KPK punya pertimbangan khusus hingga menangkap Eni di sana. Karenanya, Idrus menghargai penangkapan Eni di rumah dinasnya. “KPK dengan logikanya sendiri maka telah mengambil Eni di tempat saya itu tentu bukan tanpa alasan, tentu semua ada alasan,” kata Idrus.

Dalam pemeriksaan, Idrus tidak menampik Kotjo dan mengaku cukup dekat dengan Eni yang sama-sama dari Golkar. Bahkan, Idrus memiliki panggilan khusus kepada Eni dan Johannes. Idrus memanggil Eni dengan sebutan ‘Dinda’, sementara Johannes dipanggilnya sebagai ‘Abang’. “Jadi ini semua teman saya, Pak Johannes juga teman, sudah lama kenal. Ibu Eni apalagi itu adik saya. Kemudian saya kenal, memang kenal,” sebutnya.

Sementara Sofyan Basir usai diperiksa mengaku tidak mengetahui mengenai imbalan yang dijanjikan (commitment fee) antara penyelenggara negara dengan pihak swasta dalam proyek PLTU Riau-1. “Saya nggak tau,” ujar Sofyan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat, (20/7/2018).

Sofyan juga mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan-pertemuan antara bos kelompok usaha Apac Johanes Kotjo dan tersangka lainnya yaitu Wakil Ketua Komisi VII Eni Saragih dalam kasus suap PLTU Riau.

Namun Sofyan mengaku ditanya penyidik soal tugasnya selaku orang nomor satu di PLN.
“Ditanya mengenai tugas saya, fungsi saya, sesuai dengan fungsi Dirut. Ya saya jelaskan, mengenai masalah-masalah kebijakan-kebijakan dan lainnya, cukup detail, bagus sekali,” ujarnya.

Sofyan mengakui kerap bertemu Eni di DPR. Ia juga beberapa kali bertemu Idrus di DPR. Hanya saja dia tidak merinci pertemuan dengan Eni maupun Idrus membahas masalah apa. Dia hanya bilang kerap bermain golf dengan Idrus. “(Pertemuan informal sambil) main golf,” kata Sofyan.

Soal dugaan pertemuan dirinya dengan Eni, Kotjo, dan Idrus, Sofyan mengelak. Dia meminta hal tersebut ditanyakan kepada penyidik KPK yang menangani kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I. “Enggak ada, nggak tahu. Tanya penyidik, kami enggak berhak,” tuturnya.

Proyek PLTU Riau-I merupakan proyek yang diserahkan pada anak usaha PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali sejak dua tahun silam. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017.

Proyek pembangkit listrik mulut tambang itu merupakan bagian dari program ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) yang didorong oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. PLTU Riau-I itu ditargetkan bisa beroperasi pada 2020/2021.

PT PJB kemudian menggandeng Blackgold Natural Recourses Limited, anak usaha BlackGold PT Samantaka Batubara, China Huadian Engineering, dan PT PLN Batu Bara untuk menggarap pembangunan PLTU Riau-I.

Pada 23 Januari 2017, PJB, PLN Batu Bara, BlackGold, Samantaka, dan Huadian menandatangani Letter of Intent (LoI) atau surat perjanjian bisnis yang secara hukum tak mengikat para pihak. LoI diteken untuk mendapatkan Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik (PPA) atas PLTU Riau-I. Samantaka rencananya akan menjadi pemasok batu bara untuk PLTU Riau-I. Padahal perjanjian jual listrik ini hingga kini belum terealiasi.

Pembentukan konsorsium sebelumnya mengacu pokok-pokok perjanjian (Heads of Agreement/HoA) yang diteken 15 September 2017. HoA ini merupakan tindak lanjut dari perjanjian sebelumnya yang diteken 28 Desember 2015 tentang bergabungnya BlackGold ke konsorsium CHEC untuk ikut tender PLN. Juga melanjutkan perjanjian pada 12 Juni 2017 tentang syarat dan ketentuan antara CHEC dan BlackGold.

Dalam kesepakatan itu, PJB ditunjuk sebagai pemimpin proyek. CHEC bertugas untuk mengamankan pendanaan. Adapun Samantaka dan PLN BB yang akan memasok batu bara – dari konsensi penambangan Samantaka – ke pembangkit. Jangka waktu pasokan ditentukan sesuai masa perjanjian jual beli listrik (PPA). Namun setelah KPK mengungkap dugaan suap dalam proyek ini, proyek pembangkit dengan kapasitas 2×300 Mw itu dihentikan sementara.

Pertemuan rahasia

KPK punya dasar melakukan pemeriksaan terhadap Idrus Marham dan Sofyan Basir. Untuk Sofyan Basir, KPK mendalami peran PLN dalam skema penunjukkan perusahaan Blackgold dalam proyek tersebut. Pengakuan Eni Saragih, proyek yang sahamnya dikuasai negara 51% itu tak dilakukan melalui tender. Sehingga proses penandatanganan kerjasama pembangunan PLTU Riau-1 berjalan dengan mulus.

Dari penunjukan langsung ini, KPK menduga di situlah awal terjadinya suap Rp 4,8 miliar. Johannes menyetor uang suap pertama kali pada Desember 2017 sebesar Rp 2 miliar dilanjutkan pada Maret 2018 dengan jumlah uang yang sama. Kemudian pada 8 Juni 2018, memberikan sebesar Rp 300 juta. Terakhir saat OTT, Eni menerima Rp 500 juta.

Untuk Idrus Marham, KPK masih mendalami pengetahuan Idrus apakah menerima informasi aliran dana suap dalam proyek PLTU Riau-1, atau justru yang bersangkutan juga menerima aliran dana tersebut.

“Secara rinci tentu pemeriksaan tidak bisa disampaikan tapi dari dua saksi (Idrus dan Sofyan) kemarin kami mendalami kurang lebih ada informasi terkait dengan aliran dana. Jadi sejauh mana alirana dana terkait dengan PLN ini,” ungkap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (24/7/2018).

Kecurigaan KPK, ada banyak pertemuan ‘rahasia’ dilakukan Idrus, Sofyan, Eni Saragih dan Johannes Kotjo. Pertemuan itu membahas proses kerjasama proyek investasi PLTU Riau-1 senilai US$ 900 juta. Disebutkan pertemuan para tersangka dengan dua saksi tersebut bukanlah satu kali saja.

Hal ini menyusul penggeledahan KPK di rumah dan kantor Sofyan. Saat itu KPK menyita sejumlah catatan dan dokumen proyek PLTU-I Riau. Selain itu penyidik juga menyita CCTV baik di rumah dan kantor Sofyan. Sehingga mustahil jika Sofyan tidak mengetahui adanya imbalan dari proyek PLTU Riau-1.

“Pertemuan-pertemuan yang terjadi antara para saksi ada dua orang saksi dengan tersangka apa yang dibahas kan di sana juga didalami oleh KPK. Termasuk proses kerja sama proyek Riau-1 ini karena prosesnya kan tidak terjadi satu atau dua minggu belakangan. Prosesnya ini sudah terjadi jauh-jauh hari sebelumnya tentu kami perlu lihat kronologi yang lebih rinci bahkan dugaan penerimaan uangnya kan diduga sudah terjadi sejak Desember tahun lalu,” ujar Febri.

Dari informasi yang dihimpun, Idrus memiliki peran besar dalam proyek pembangunan PLTU Riau-I milik PLN tersebut. Idrus diduga kerap ikut dalam pertemuan yang dilakukan Eni, Kotjo, dan Sofyan. Peran Idrus ikut membantu memuluskan agar proyek itu berjalan. “(Idrus Marham hadir pada) pertemuan-pertemuan agar (proyek PLTU Riau-I) ‘goal’,” kata seorang penyidik KPK.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, untuk memastikan kebenaran dugaan atau indikasi aliran dana kepada Idrus dan Sofyan, penelusuran terus dilakukan secara intensif, terutama dengan mendasari pada bukti yang valid dan konkret. Pihaknya juga bakal mengusut keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-I. Saut memperkirakan proses pengusutan kasus dugaan suap ini bakal memerlukan waktu yang cukup panjang.

“Hasil operasi tangkap tangan (OTT) sebelumnya ada sejumlah potongan untuk jadi puzzle yang harus dijahit dulu, baru ketemu polanya. Masih kami dalami lagi siapa saja yang terkait. Jalan panjang, sabar,” tandasnya.

Meski kasus ini baru menjerat Eni dan Johannes sebagai tersangka, ada kemungkinan ditetapkan tersangka baru dari hasil pengembangan perkara. Dalam kasus ini, kata Saut, apabila ditemukan keterlibatan Idrus dan Sofyan maka status saksi keduanya bisa berubah. “Itu masih kami dalami, kan ada indikasi-indikasi. Tapi apa nanti (status saksi) bisa berubah, nanti kami lihat, kami masih dalami lagi,” terang mantan staf ahli kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini.

Sebaliknya, kasus PLTU Riau-I akan menjadi terang benderang apabila tersangka Eni dan Kotjo mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Hal ini tentu disambut baik oleh KPK, karena setiap tersangka punya hak menjadi JC. Untuk menjadi JC, setiap tersangka (Eni dan Kotjo) harus memenuhi tiga syarat. Pertama, mengakui perbuatannya. Kedua, serius membuka secara terang dan gamblang terkait dengan kasus ini, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Ketiga, pemohon JC bukanlah pelaku utama dalam kasus yang ditangani. Jadi kita tunggu saja apakah Eni dan Kotjo bersedia menjadi JC.[]

 

 

 

 

 

 

1 KOMENTAR

  1. […] Sebaliknya, kasus PLTU Riau-I akan menjadi terang benderang apabila tersangka Eni dan Kotjo mau mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). Hal ini tentu disambut baik oleh KPK, karena setiap tersangka punya hak menjadi JC. Untuk menjadi JC, setiap tersangka (Eni dan Kotjo) harus memenuhi tiga syarat. Pertama, mengakui perbuatannya. Kedua, serius membuka secara terang dan gamblang terkait dengan kasus ini, termasuk dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Ketiga, pemohon JC bukanlah pelaku utama dalam kasus yang ditangani. Jadi kita tunggu saja apakah Eni dan Kotjo bersedia menjadi JC.[nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here