Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se Malang Raya Tolak Kedatangan Ignasius Jonan

0
116

Nusantara.news, Kota Malang – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) se-Malang raya sepakat tolak kedatangan Menteri ESDM Ignasius Jonan, yang rencananya akan memberikan kuliah umum di Universitas Muhamadiyah Malang (UMM).

Penolakan tersebut ditandai dengan aksi damai di depan wall climbing UMM Selasa (21/2/2017). Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan menteri ESDM yang menaikkan harga BBM, Tarif Dasar Listrik(TDL), dan perpanjangan kontrak Freeport.

Koordinator aksi damai penolakan Fajrin Fadilah mengatakan, Kementrian ESDM memiliki peran dan tanggungjawab atas masalah yang muncul akhir–akhir ini, seiring dengan naiknya harga BBM, TDL dan perpanjangan kontrak freeport.

“Kami menuntut Menteri ESDM bertanggungjawab atas perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia di tanah Papua,” ungkap Fajrin kepada Nusantara.news, Selasa (21/2/2017).

Ia menambahkan, logika yang dipakai pemerintah ngawur. Pemerintah Indonesia dinilai lemah dan penakut, hanya dengan gertakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menambahkan, mengapa pemerintah harus menuruti keinginan Freeport yang tidak mau menggunakan skema Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

“Seandainya itu (Freeport) dikuasai pemerintah Indonesia seutuhnya, mungkin tidak akan terjadi PHK, sebab mereka diambil alih sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia,” ungkapnya.

Lebih dari itu, ia menambahkan, pemerintah harus melakukan survei pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang menyediakan BBM Subsidi (Premium), karena komoditas ini sudah mulai langka di pasaran.

Oleh para pendemo, kenaikan BBM merupakan akibat langsung dari dominasi asing dan ‘aseng’ atas sumber daya alam (SDA) dan oligarki para elit pemangku kebijakan. Selain itu mereka juga menuntut untuk mencabut PP 30 Tahun 2009 tentang Perubahan PP 36-2004 tentang Kegiatan  Usaha Hilir Minyak  dan Gas Bumi, khususnya Pasal 72, karena dianggap merugikan pemerintah Indonesia.

“Ini adalah tuntutan kami yang membawa penderitaan rakyat. Kebijakan yang pro asing dan ‘aseng’ harus dicabut dan kepentingan rakyat harus dikedepankan,” pungkasnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here