Ikut Bentuk Pansus “Lemahkan” KPK, Anomali PDI Perjuangan

0
161

Nusantara.news, Jakarta –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri di masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 2003. Pendirian KPK ini sekaligus dicatat sebagai salah satu prestasi di era pemerintahan Megawati yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Karena itu pula menjadi pertanyaan, mengapa sekarang PDIP ikut dalam rombongan 7 fraksi DPR yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) KPK yang pada intinya ingin melemahkan KPK? Bukankah sebagai “anak kandung,” PDIP justru seharusnya melindungi dan membela KPK? Praktik korupsi memang masih merajalela. Tetapi, setelah 14 tahun berdiri, banyak sudah dilakukan KPK, dan berhasil menjadi lembaga yang ditakuti oleh seluruh pejabat negara. Ada apa di balik ikut sertanya PDIP dalam Pansus KPK yang nota bene cacat hukum pula?

Tjahjo Kumolo Saksi Hidup

Pendirian KPK cukup panjang. Ide awalnya sudah muncul di era Presiden BJ Habibie yang mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Habibie mengawalinya dengan membentuk berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga Ombudsman.

Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melanjutkan dengan membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK). Melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan.

Namun UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru diselesaikan di era Presiden Megawati Soekarnoputri, yang dilanjutkan mendirikan lembaga KPK yang sekarang sangat ditakuti dan menjadi tumpuan masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

“KPK itu yang membentuk Ibu Megawati. Harus diingat. Kita jelas tidak ingin ada pelemahan terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi,” kata Tjahjo Kumolo dalam satu wawancara di Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (24/1/2015).

Tjahjo Kumolo yang sekarang menjabat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah saksi hidup bagaimana awalnya Presiden Megawati menggagas pendirian KPK.

Tjahjo, mengungkapkan, ketika itu ia mendapat arahan dari Ketua Umum PDIP untuk membentuk KPK yang dilatarbelakangi lembahnya kejaksaan dan kepolisian dalam hal pemberantasan korupsi.

“Pemerintahan Ibu Mega, yang saya ingat dan saya menjabat sebagai Ketua Fraksi saat itu ditugaskan untuk bagaimana supaya kejaksaan dan kepolisian lebih profesional. Maka dibentuklah KPK,” ujar Tjahjo.

Agustin Teras Narang, ketika itu anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP adalah salah seorang yang ikut ambil andil dalam mengisi “jiwa” KPK.

“Korupsi harus dipandang sebagai extraordinary crime. Pembentukan KPK dan pemberian wewenang yang luar biasa kepada lembaga ini justru disebabkan karena lembaga yang ada (polisi dan jaksa) belum melaksanakan tugas dan wewenang secara benar. Karena itu KPK harus berada pada posisi yang menjadi harapan seluruh bangsa,” ujar politisi PDIP yang sempat menjadi Gubernur Kalimantan Tengah dua periode .

Setahun setelah pengesahan UU KPK, berdirilah KPK. Tanggal 16 Desember 2003, Taufiequrachman Ruki resmi dilantik menjadi Pimpinan KPK yang pertama bersama Sjahruddin Rasul, Tumpal H. Panggabean, Amien Sunaryadi, dan Erry Riyana Hardjapamekas.

Ditakuti

Kini, KPK sudah berusia 14 tahun. Sudah banyak kasus besar yang melibatkan orang ternama dan berpengaruh yang dicokok oleh lembaga ini.

Pada masa Antasari Azhar, KPK antara lain menangkap Jaksa Urip Tri Gunawan dan Artalyta Suryani dalam kaitan penyuapan kasus BLBI Syamsul Nursalim. KPK juga menangkap anggota DPR Al Amin Nur Nasution dalam kasus persetujuan pelepasan kawasan Hutan lindung Tanjung Pantai Air Telang, Sumatera Selatan. Yang heboh, KPK menyeret Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aulia Tantowi Pohan yang juga merupakan besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke penjara atas kasus korupsi aliran dana BI.

Pada masa Tumpak Hatorangan Panggabean, KPK menetapkan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah jadi tersangka, juga Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ismet Abdullah.

Pada masa Abraham Samad, KPK menyeret Andi Malarangeng, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, Akil Mochtar, Ratu Atut Chosiyah, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaq, Rudi Rubiandini dan lain lain.

Pada masa Agus Rahardjo sekarang ini sejumlah  nama jadi pesakitan, antara lain Ketua MPR Irman Gusman, pengacara kondang O.C. Kaligis, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan petinggi Partai Nasdem Patrice Rio Capella, dan anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi. Terbaru, KPK menyeret anggota DPRD DPRD jatim, anggota DPRD Mojokerto, dan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti beserta istri.

Praktik korupsi memang masih banyak. Neraca keuangan antara uang negara yang berhasil disita dari koruptor yang tertangkap mungkin lebih kecil dibanding biaya operasional KPK.

Tetapi harus juga diasumsikan bahwa KPK sudah berhasil menancapkan citra sebagai lembaga yang ditakuti. Sebagai lembaga yang ditakuti, maka KPK tidak hanya menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, tetapi secara tak langsung juga pencegahan korupsi.

Oleh sebab itu, KPK tidak hanya berperan menyita uang negara dari koruptor yang tertangkap, tetapi juga menyelamatkan uang negara yang batal dikorupsi.

Neracanya dengan demikian tidak cukup dihitung berdasarkan jumlah uang negara yang berhasil disita dari koruptor, tetapi juga harus dihitung dengan menjumlahkan antara uang negara yang berhasil disita dengan uang negara yang berhasil “diselamatkan” karena batal dikorupsi.

Oleh sebab itu pula, menjadi tanda tanya, mengapa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnotri sebagai pendiri KPK tidak mencegah fungsionaris PDIP di DPR ikut dalam rombongan 7 fraksi membentuk Pansus KPK? Bukankah lembaga yang didirikannya tahun 2003 itu menjadi tumpuan masayarakat dalam pemberantasan korupsi di Indonesia?

Terlibat Korupsi?

Jaksa KPK memang menyebut sejumlah nama fungsionaris PDIP seperti Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambeym, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menkumham Yasonna Laoly ikut menerima aliran dana korupsi e-KTP yang menjadi alasan pembentukan Pansus KPK. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambeym disebut menerima USD 1,2 juta, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disebut menerima USD 520 ribu, Menkumham Yasonna Laoly disebut menerima USD 84 ribu.

Tetapi, dugaan keterlibatan ini dinilai kurang signifikan ditafsirkan sebagai alasan PDIP ikut melemahkan KPK dengan bergabung dalam 7 fraksi. Sebab, hampir semua anggota fraksi yang ada di DPR disebut jaksa KPK menerima aliran dana e-KTP itu, termasuk anggota Fraksi Partai Demokrat (F PD) dan Partai Keadilan Sejahtera (F PKS), dua fraksi yang lantang menolak ikut membentuk pansus karena bertendensi melemahkan KPK.

Sebagai pendiri KPK, PDIP seharusnya menjadi fraksi paling awal menyatakan menolak pansus KPK. Fraksi PDIP seharusnya lebih lantang menolak pembentukan pansus ketimbang Fraksi PKS dan F PD.

Lagi pula fungsionaris PDIP itu masih dalam status “tersebut” oleh jaksa KPK, belum ditetapkan sebagai tersangka.

Kalau pun nanti menjadi tersangka dan  terbukti menerima aliran dana korupsi e-KTP dan dijebloskan ke penjara, mengapa harus dibela? Bukankah sebagai pendiri KPK, PDIP seharusnya memosisikan diri sebagai fraksi yang paling anti-korupsi, dan kerena itu harus pula menjadi fraksi pertama yang “menyerahkan“ anggotanya kepada KPK apabila melakukan tindak pidana korupsi?

Ada kasus lain, yakni penerbitan surat keterangan lunas (SKL) kepada sejumlah pengemplang dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang terkait dengan Megawati Soekarnoputri.

Seperti diketahui kucuran dana BLBI sekitar Rp 164 triliun untuk 48 bank dilakukan di masa akhir kekuasaan Soeharto. Namun pada saat Megawati menjadi presiden-lah,  keluar Inpres No. 8/2002 tentang penerbitan SKL. Karena Inpres itu pula, penerima BLBI yang semula sebagian kabur ke luar negeri, ramai-ramai balik ke Indonesia. Hanya dengan membayar beberapa persen dari dana BLBI yang diterima, mereka mendapat SKL dari BPPN sehingga terbebas dari jerat hukum. Karena menerbitkan Inpres No. 8/2002 yang diwujudkan dalam bentuk SKL Megawati dituding melindungi koruptor.

Tudingan seperti itu tidak hanya terjadi pada saat KPK dipimpin Agus Rahardjo sekarang ini, tetapi juga pada  kepemimpinan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Abraham Samad saat itu lantang mengatakan akan memanggil Megawati Soekarnoputro. Konon karena itu lalu muncul perseteruan panas seperti kasus cicak -buaya yang heboh pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam kasus Abraham Samad itilahnya ada tiga. Yakni perseteruan antara Hasto Kristiyanto vs Abraham Samad, perseteruan antara PDIP vs KPK, dan perseteruan antara Komjen Budi Gunawan vs Abraham Samad dan Bambang Widjojanto atau Mabes Polri vs KPK. Tetapi apapun istilahnya, konsentrasi KPK ketika itu kacau balau.

Saat ini pun KPK kembali menyebut akan mengusut kasus BLBI, terkait Sjamsul Nursalim pemilik Bank Dagang Negara (BDN) yang menerima kucuran BLBI senilai Rp 27,4 triliun. Dalam kasus ini, Sjamsul Nursalim dinilai  masih memiliki tunggakan utang, tetap sudah mendapatkan SKL dari BPPN yang dikeluarkan Syafruddin Temenggung. Syafruddin Temenggung sekarang dijadikan tersangka oleh KPK, karena dianggap merugikan negara sekurangnya Rp3,7 triliun karena menerbitkan SKL dimaksud.

KPK sudah melayangkan surat panggilan pertama dan segera disusul surat panggilan kedua terhadap Sjamsul Nursalim.

Apakah kasus ini yang mendorong Fraksi PDIP ikut dalam rombongan 7 fraksi membentuk pansus KPK?

Kalau didalami, kasus ini pun tidak masuk akal ditafsirkan sebagai alasan Fraksi PDIP ikut-ikutan dalam rombongan 6 fraksi lain membentuk Pansus KPK. Sebab, dalam kasus ini keterkaitan Megawati Soekarnoputri adalah terkait penerbitan Inpres No. 8/2002. Yang namanya Inpres adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan resmi oleh negara dan diterbitkan secara terbuka. Yang namanya kebijakan tidak bisa diadili.

Presiden Jokowi pernah mengatakan, antara kebijakan dan pelaksaan kebijakan adalah dua hal yang berbeda. “Paling penting, bedakan mana kebijakan, mana pelaksanaan,” ujar Jokowi di JCC, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017) lalu.

Kebijakan yang dimaksud, misalnya keputusan presiden, peraturan presiden dan instruksi presiden. Kebijakan, menurut Jokowi dikeluarkan untuk mencari solusi dari suatu permasalahan. “Kebijakan itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada,” ujarnya.

Lain halnya pelaksanaan. Pelaksanaan kebijakan bisa saja melenceng dari tujuan kebijakan. Bahkan, bisa jadi pelaksanaannya melanggar hukum. “Pelaksanannya itu wilayahnya beda lagi,” ujar Jokowi.

Karena itu pula, langkah KPK era Agus rahadjo yang kembali mengusut kasus BLBI sekarang ini tidak masuk akal juga dijadikan alasan oleh PDIP sehingga ikut membentuk pansus untuk melemahkan KPK. Sebab potensi masalah dalam ini bukan terkait Inpres yang diterbitkan Megawati Soekarnoputri, melainkan terkait Ketua BPPN Syafruddin Temenggung  yang menerbitkan SKL.

Tetapi, apapun alasannya, adalah fakta bahwa Fraksi PDIP adalah satu dari 7 fraksi di DPR yang sekarang membentuk Pansus KPK yang cacat hukum. Mengapa PDIP sebagai pendiri KPK ikut dalam kasus yang sekarang menjadi sorotan publik ini? Hanya PDIP yang tahu secara persis. Bagi kita keikutsertaan PDIP dalam pasus adalah sebuah anomali. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here