Ilusi Partai Tanpa Korupsi

0
87

SELAIN kepentingan, perkara lain yang abadi dalam politik adalah soal kelancungan dalam soal uang. Lihat saja, dalam beberapa bulan terakhir, kita diresahkan oleh perdebatan tentang soal ini. Kasus yang paling hangat adalah tuduhan tersangka korupsi PLTU Riau-1. Mantan Sekjen Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham sudah ditahan KPK. Eni Saragih, tersangka yang ditangkap pertama kali di rumah dinas Idrus Marham, menyebutkan uang korupsi yang diterimanya itu ada kaitannya dengan perintah pimpinan ke Partai Golkar untuk keperluan Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Tapi itu dibantah oleh Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. “Tidak ada perintah semacam itu,” katanya, 30 Agustus 2018 kemarin. Namun Airlangga mempersilakan KPK untuk terus memproses kasus tersebut.

Kita sepakat usulan Airlangga tersebut. KPK harus membongkar tuduhan-tuduhan seperti ini sampai tuntas agar jelas duduk soalnya. Kalau tidak, masyarakat bisa semakin kehilangan kepercayaan kepada partai. Apalagi tuduhan seperti ini bukan hanya sekali. Sudah banyak partai yang diterpa tudingan semacam itu. Dalam kasus paling “fenomenal”, korupsi KTP Elektronik, tiga partai besar disebut sejumlah saksi dalam persidangan perkara itu telah menerima bagian dari uang haram tersebut. Partai itu adalah PDIP, Partai Golkar dan Partai Demokrat. Sejak awal era reformasi sampai sekarang, hampir semua partai politik, tokoh-tokoh dan fungsionarisnya disebut atau terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Oleh karena itu, wajar jika tingkat kepercayaan publik kepada partai akan mencapai titik terendah. Partai dianggap publik sebagai tempat pengembangbiakan korupsi, dan dengan demikian kepercayaan masyarakat terhadap parpol sebagai sarana penyaluran aspirasi menguap bagai embun pagi.

Jika masyarakat tak lagi mempercayai partai politik, pada gilirannya angka partisipasi pemilih dalam pemilu akan melorot pula. Jika jumlah golput ini semakin tinggi, maka proses pembentukan kebijakan negara melalui fungsi legislatif akan sepi dari partisipasi publik secara konstitusional.

Dalam kondisi seperti itulah, demokrasi kita berada dalam zona berbahaya. Sebab, partai tidak mampu lagi memainkan fungsi pokoknya yang digariskan Pasal 1 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Fungsi itu adalah sebagai organisasi untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan NKRI  berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945.

Oleh karena itu perlu usaha yang lebih serius untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai politik. Bukan hanya untuk kepentingan partai itu sendiri, melainkan juga demi kepentingan negara demokrasi yang salah satu infrastrukturnya adalah partai politik.

Sebab, keberadaan partai politik sangat penting dalam negara demokrasi. “Political parties created democracy”, kata Elmer Eric Schattschneider, seorang ilmuwan politik yang pernah memimpin American Political Science Association. Menurut Schattschneider, partai politik harus selalu diperkuat kelembagaannya, karena tak bisa dibayangkan sebuah demokrasi modern tanpa partai politik.

Jalan terbaik untuk mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai adalah mengatur mekanisme pembubaran partai yang terbukti terlibat korupsi. Sayangnya, jalan ini tak pernah ditempuh karena buntu tertutup perundang-undangan. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 j.o. UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, terbukti melakukan korupsi tidak termasuk alasan untuk membubarkan partai. Dalam Pasal 40 ayat 2 memang ada larangan bagi partai untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Ini sebetulnya cukup untuk menjadi korupsi alasan pembubaran. Sebab korupsi jelas pelanggaran hukum.

Tetapi, mengharapkan pasal ini menjadi kenyataan, bak peribahasa “bagai pungguk merindukan bulan”. Sebab, dalam  Pasal 68 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan bahwa pemohon pembubaran partai itu ke MK adalah pemerintah (pusat).

Di sinilah terjadi kebuntuan. Sebab, korupsi tidak bisa termasuk dalam alasan permohonan pembubaran. Dalam Pasal 68 ayat 2 UU MK tadi disebutkan, pemerintah wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang alasan permohonan pembubaran itu pun dibatasi pada ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik bersangkutan yang dianggap bertentangan dengan UUD.

Artinya, hanya kegiatan yang bertentangan dengan UUD saja yang boleh menjadi alasan permohonan pemerintah untuk membubarkan partai. Tidak ada kalimat dalam pasal itu yang mengatakan kegiatan yang bertentangan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan juga dapat menjadi alasan.

Jadi, dalam prakteknya, peluang yang dibuka oleh Pasal 40 ayat 2 UU Partai Politik ditutup oleh Pasal 68 ayat 2 UU MK.

Karena itu, jika kelembagaan partai mau diperbaiki, ketentuan yang kontradiktif itu harus diperbaiki. Keterlibatan dalam tindak pidana korupsi harus menjadi alasan pembubaran partai. Dengan demikian, kepercayaan publik bisa dipulihkan. Sehingga kualitas demokrasi di negeri ini bisa ditingkatkan.

Setidaknya kedua UU di atas mesti direvisi. Dalam perubahan itu, keterlibatan dalam korupsi mesti dicantumkan sebagai alasan pembubaran partai. Pemohon pembubaran partai ke MK seharusnya tidak hanya pemerintah, tetapi juga subjek hukum lain. Di atas semua itu, persoalan pokoknya terletak pada siapa yang akan merevisi UU tersebut. DPR pasti mustahil. Sebab itu berarti mereka akan membunuh partainya sendiri. Pemerintah juga tak akan berani. Sebab, presiden sebagai kepala pemerintahan diusung oleh partai politik. Nyali presiden akan semakin ciut manakala yang terlibat korupsi adalah partai-partai besar yang sangat determinan dalam proses pencalonan presiden.

Jadi, bisa jadi, membersihkan partai dari korupsi memang hanya ilusi![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here