Iming-iming Rumah Murah Dari Presiden

0
164
Foto: Iskandar Bakri

Nusantara.news, [Lokasi] – Paket Kebijakan Ekonomi XIII yang dirilis beberapa waktu lalu oleh Presiden Joko Widodo dimaksudkan untuk mempercepat penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu regulasi yang diterapkan dalam paket kebijakan tersebut adalah mengurangi perizinan dan biaya pembangunan rumah bagi pengembang. Dalam hal ini, Presiden mengatakan ia sudah melakukan penyederhanaan perizinan di sektor properti. Jika dulu ada 33 perizinan, sekarang hanya 11 perizinan. Jika dulu (proses perizinan) sampai 900 hari, sekarang hanya sekitar 40 hari,” jelas Presiden saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) ke-15 Real Estate Indonesia (REI), Selasa (29/11/2016).

Pengembang harus mementingkan rumah MBR, kata jokowi, jangan sampai yang banyak dibangun justru rumah yang dipakai untuk investasi. Dia mengajak anggota REI yang hadir untuk bekerja fokus melaksanakan pembangunan perumahan untuk rakyat dan memastikan masyarakat Indonesia. “Kebutuhan rumah di Indonesia masih berkisar 11 juta, dan ini harus dikejar.“Di 2015 sudah kita kejar sekitar 690 ribu, dan akan terus kita kejar,” ujar Jokowi.

Eddy Hussy, Ketua Umum DPP REI menanggapi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo lebih peka terhadap sektor properti. Pemerintah menyadari perlambatan di sektor properti harus diatasi karena berpengaruh terhadap 174 industri ikutan lainnya, sehingga stabilitas ekonomi tetap terjaga dengan baik. Menurutnya, DPP REI aktif berdialog dan berdiskusi dengan pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan dan peraturan. Hal ini merupakan bentuk komitmen DPP REI untuk memajukan perekonomian serta sektor perumahan dan industri properti nasional.

Dia mencatat, ada 27 peraturan di sektor perumahan yang terbit selama periode kepengurusan DPP REI 2013-2016, mulai undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, dan peraturan Bank Indonesia. Regulasi-regulasi tersebut diantaranya terkait dengan Program Sejuta Rumah, penyederhanaan perizinan, perpajakan sektor properti, KIK DIRE, kepemilikan properti oleh orang asing, hunian berimbang dan sejumlah isu lainnya.

Untuk merealisasikan Paket Kebijakan Ekonomi XIII itu, Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran sebesar Rp 2,2 triliun untuk merealisasi subsidi bantuan uang muka (SBUM) kredit pemilikan rumah (KPR) di 2017. Kementerian PUPR menargetkan setidaknya tahun ini anggaran tersebut dapat digunakan untuk uang muka pembelian 550 ribu unit rumah oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Target SBUM itu sesuai dengan rencana kerja pemerintah,” ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Maurin Sitorus, dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 11 Januari 2017.

Maurin mengatakan, perbankan yang ingin menjadi pelaksana SBUM harus memenuhi sejumlah persyaratan, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Persyaratan itu di antaranya dengan mengajukan surat pernyataan minat menjadi bank pelaksana kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR. Dan merupakan bank umum mitra pemerintah dalam pengelolaan rekening pengeluaran, rekening penerimaan, dan rekening lain milik kementerian negara, lembaga, atau satuan kerja. Program pembiayaan perumahan lainnya yang sudah dilaksanakan pada 2016 akan terus dilanjutkan tahun ini. Adapun program pembiayaan perumahan tahun ini meliputi Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, Subsidi Selisih Bunga, Bantuan Uang Muka, dan program baru, yaitu Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya memangkas selisih pasokan dan permintaan rumah (backlog) yang kini mencapai 13,5 juta unit. Di satu sisi kebutuhan rumah baru yang bersumber dari pertumbuhan penduduk dan urbanisasi setiap tahunnya mencapai sekitar 800 ribu unit.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, rumah yang dapat dipenuhi hanya sekitar 400 ribu hingga 500 ribu unit. Akibatnya backlog akan terus naik. Masih ada gap dan kekurangan lagi sebesar 400.000 ribu unit lagi setiap tahunnya, kalau tidak diatas dan ditangani maka backlognya akan semakin tinggi. Selain itu, persoalan lainnya adalah rumah yang tidak layak huni yakni sebanyak 3,4 juta dan daerah kumuh perkotaan sekitar 38.000 hektare. Keduanya cenderung meningkat. Perundangan yang berlaku saat ini mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan hunian warganya. Aturan itu terkandung di dalam UUD 1945 pasal 28H dan UU nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta UU nomor 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun. Rumah juga mengatasi kesenjangan ekonomi dan sosial yang cenderung semakin meningkat.

Selama ini, Kebijakan Pemerintah dalam hal penyediaan pasokan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dinilai stag dan tidak dinamis oleh banyak kalangan.  Kondisi seperti itu masih disusul dengan Makin besarnya backlog (kekurangan pasokan) perumahan setiap tahunnya, hingga membuat banyak pihak menyalahkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Hal ini terjadi karena belum adanya regulasi yang mengatur kepemilikan cadangan lahan (landbank) oleh Pemerintah Daerah (Walikota/bupati) maupun Pemerintah provinsi. Untuk itu, pemerintah didesak untuk membuat regulasi terkait kebijakan menjaga harga lahan yang ditujukan untuk pengembangan pemukiman untuk masyarakat berpenghasilan rendah. (MBR). Hal ini sangat perlu dilakukan agar tak ada lagi alasan dari pengembang yang enggan membangun rumah bagi MBR dengan alasan mahalnya harga lahan.

Bentuk regulasi bisa dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Hal ini sangat penting mengingat Pemerintah Daerah setempat mempunyai peran besar untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, khususnya melalui rumah susun sederhana sewa (rusunawa). Dengan belum adanyanya regulasi yang mengatur kepemilikan cadangan lahan (landbank) oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Provinsi, tentu saja membuat harga lahan tidak bisa dikontrol.

Permasalahan tanah ini pernah diungkap oleh Eddy Ganefo, Ketua Umum DPP APERSI (Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia). Dia mengatakan pemerintah harus mempunyai kemauan dan keinginan untuk membuat regulasi. Masalahnya, landbanking sekarang tidak mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan harga tanah yang akan digunakan sebagai lahan bagi rumah MBR. Kalau tanah dijual murah nanti dianggap memperkaya orang lain padahal harga tanah sekarang sudah mahal. Bentuk regulasi dapat berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah setempat mempunyai peran besar untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, khususnya melalui rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Menurut Eddy Ganefo, Pemerintah harus mempunyai kemauan dan keinginan untuk membuat regulasi. Masalahnya, landbanking sekarang tidak mempunyai dasar hukum untuk mempertahankan harga tanah yang akan digunakan sebagai lahan bagi rumah MBR. Kalau tanah dijual murah nanti dianggap memperkaya orang lain padahal harga tanah sekarang sudah mahal. Bentuk regulasi dapat berupa Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden. Pemerintah Daerah setempat mempunyai peran besar untuk menyediakan rumah bagi masyarakat, khususnya melalui rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Menurut BPS,  jumlah penduduk miskin per Maret 2016 mencapai 28,01 juta orang. Angka ini sekitar 10,86 persen dari jumlah penduduk nasional. Mereka masih kesulitan mendapatkan rumah. Pemerintah seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk dapat memiliki rumah. Karena hal itu merupakan amanat para pendiri bangsa dulu. Setiap warga negara dilindungi oleh pemerintah. Kalau rakyatnya tidak bisa memiliki rumah, dimana fungsi pemerintah dalam melindungi warganya?  Sedangkan kebutuhan rumah dengan harga terjangkau bagi rakyat berpenghasilan rendah di Jakarta kian menjadi hal yang mustahil. Makin besarnya backlog (kekurangan pasokan) perumahan setiap tahunnya, membuat banyak pihak menyalahkan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera). Mana idealisme kerakyatan Menpera? Apalagi, sekarang ini, semakin banyak pengembang yang tidak mau membuat rumah murah untuk rakyat dengan alasan lahannya semakin mahal.

Properti Erwin Kallo pernah bilang, kesalahan tidak selalu harus ditujukan kepada Kemenpera kesalahan. Dengan terjadinya backlog, sebenarnya, Presidenlah yang harus bertanggung jawab. Alasannya, persoalan perumahan itu lintas sektoral, mana mungkin Menpera bisa menyelesaikan backlog perumahan sendiri. Di era SBY masih presiden, selama sembilan tahun, tidak melakukan apa-apa terhadap backlog perumahan padahal ini tanggungjawab Presiden sebagai eksekutif tertinggi.

Yayat Supriyatna, pakar tata kota dari Universtias Trisakti pun pernah menyinggung masalah ini. Menurutnya, permasalahan yang sekarang terjadi adalah akumulasi persoalan masa lalu. Yang menjadi hambatan dalam permasalahan ini adalah manusia, tanah dan pengembangnya. Banyak oknum staf pemda belum menyadari fungsinya sebagai pelayan warganya sehingga tidak menyadari apa saja kebutuhan warganya. Faktor yang kedua adalah tanah, lahan dengan harga yang murah semakin sulit ditemukan.

Sementara arus urbanisasi yang semakin tinggi menjadi pemicu perputaran uang yang juga kian tinggi di Ibukota Jakarta. Sehingga berimbas tingginya capital gain di satu sisi baik bagi investasi tetapi menjadi buruk bagi sebuah upaya penyediaan lahan perumahan murah untuk rakyat.  Faktor ketiga, pengembangnya. Dengan semakin tingginya harga lahan di Jakarta tentu saja secara naluriah membuat para pengembang berlomba mencari keuntungan yang tinggi. Dari situlah para pengembang tidak tertarik membuat perumahan rakyat berpenghasilan rendah karena keuntungannya dianggap tidak menggiurkan.

Properti warga Asing

Pemerintah selama ini, seperti tidak tanggap dengan perumahan rakyat berpenghasilan rendah ditambah pula ogahnya para pengembang membuat rumah murah buat rakyat dengan alasan harga lahan yang semakin membumbung tinggi. Ironisnya di tengah kegalauan seperti itu, malah pemerintah membuka kran kepemilikan properti untuk  orang asing yang lebih luas lagi. Masalahnya, hal itu justru akan berdampak buruk bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena akan mengalami kesulitan untuk menjangkau rumah murah. Jika kran kepemilikan properti asing dibuka lebih luas lagi dampaknya berpengaruh pula pada harga bangunan dan tanah di sekelilingnya. Dengan demikian, Kata Eddy Ganefo, maka kesempatan MBR memiliki rumah akan semakin kecil. Karena kesulitan menjual rumah dengan harga tanah yang tinggi. Bicara soal rencana pemerintah membangun sejuta rumah, dia mengatakan, “Kami butuh komitmen pemerintah yang serius dalam menangani pembangunan sejuta rumah ini. Bukan slogan dan pencitraan saja.” Masalahnya, banyak pengembang di daerah masih mengeluhkan soal perizinan yang masih berbelitbelit dan panjang. Begitu juga soal sertifikasi untuk perumahan juga masih sangat sulit.(29/12).

Belakangan, banyak keluhan yang muncul dengan adanya rumah bersubsidi yang salah sasaran. Menyadari sejumlah temuan kasus itu,  Pemerintah melalui Badan Layanan Umum (BLU) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) tengah melakukan verifikasi terhadap peruntukan pembangunan rumah bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Verifikasi disebabkan sejumlah rumah bersubsidi yang tengah dibangun dan dihuni salah sasaran.

Mengenai rumah sudsidi salah sasaran seharusnya pengawasan berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Karena KemenPu mengaku tidak memiliki  data rinci kawasan mana saja yang peruntukkan hunianya tak tepat sasaran. Hal itu seperti diakui Plt Dirjen Penyediaan perumahan Kementerian PU_Pera Syarif Burhanudin.  Verifikasi, kata dia, merupakan bagian dari siatem pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap keberjalanan program penyediaan rumah. Jangan sampai, tujuan mengurangi backlog sekaligus meringankan beban MBR dalam memeroleh papan malah dimanfaatkan sebagian oknum untuk memeroleh keuntungan pribadi.

Dalam pengalokasiaan rumah layak huni bagi MBR agar tepat sasaran, pengembang dan perbankan bisa menjadi penghambat. Kebanyakan kasus didominasi oleh tingginya tingkat kesulitan dari masyarakat ketika ingin melakukan kredit rumah. Makanya, pemerintah harus terlibat dalam mencipta persyaratan dan mudah tapi juga tetap terjamin tak merugikan kedua belah pihak. Sementara untuk pengembang, kata Syarif, logikanya mereka lebih suka kalau banyak yang membeli. Makanya, pengawasan dilakukan pemerintah agar calon penghuni rumah benar-benar mereka yang membutuhkan. Suka sering dengar rumah atau Rusunami itu salah sasaran, itu rumah yang diberikan subsidi, tapi setelah dibangun ternyata bukan MBR yang huni, ini yang harus jadi catatan untuk diverifikasi.

Untuk itulah aturan ketat akan diberlakukan di mana ketika trandaksi kredit rumah dan transaksi terjadi lantas ditempati, penghuni tidak bisa dengan mudah melakukan pemindahtanganan kepemilikan rumah kepada pihak lain. Telah pula diatur tiga ketentuan soal prosedur pemindahtanganan rumah. Ketiganya yakni  hunian sudah berumur 20 tahun, penghuni sudah meninggal dunia dan alasan ketiga karena benar-benar tidak mampu membayar. “Kalau mau pindah kota dia juga bisa memindahtangankan dengan ketentuan tertentu,” katanya. Tapi proses pemindahtanganan pun  bukan dari orang ke orang tapi dari orang ke badan. Inilah yang ke depan harus terus dipantau agar rumah bersubsidi berhenti salah sasaran.

Ada banyak persoalan tentang rumah murah yang dijanjikan oleh Presiden untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan juga bukan dari PNS. Pertama, akan sulit prosesnya diterima oleh perbankan karena bank punya ukuran tertentu dalam hal penghasilan untuk menyalurkan kredit, dengan kata lain, bank adalah lembaga yang juga mencari keuntungan. kedua, MBR yang bukan PNS tentu saja tidak mungkin bisa menikmati pinjaman dari Taperum. Ketiga, Semakin enggannya pengembang yang mau membangun perumahan tipe sederhana seperti dulu dengan skema 1:3:5. pengembang lebih suka membangun rumah tipe menengah ke atas, tentu saja dengan alasan komersil.

Nah, dengan turun tangannya Presiden dalam pengadaan rumah bagi MBR merupakan ‘taruhan’ besar bagi Jokowi karena jika meleset dan menyebabkan backlog, maka kualitas kebijakan politiknya akan tidak jauh berbeda dengan presiden-presiden sebelumnya, yang hanya sekedar janji-janji yang terbukti hanya “Omdo” alias Omong Doang.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here