Impor Beras Bukti Kedaulatan Pangan Telah Gagal

0
111
Impor 500 ribu ton beras selain menguntungkan segelintir orang, juga merugikan petani harga harga gabahnya menjadi tertekan.

Nusantara.news, Jakarta – Nawacita Presiden Jokowi seperti tercoreng dengan kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang mengimpor 500 ribu ton beras. Padahal dalam kampanye Jokowi akan membuat Indonesia berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Sekilas jargon Nawacita itu memang enak ditulis, mudah diucapkan, namun ternyata sulit untuk dilaksanakan. Sebab begitu impor beras dimaklumkan, maka ketika itu juga kedaulatan pangan kita benar-benar hanya tinggal dibibir, jauh dari kenyataan.

Lantas siapa yang mengambil untung dibalik kebijakan impor beras? Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori mempertanyakan siapa sebenarnya yang diuntungkan dengan kebijakan pemerintah melakukan impor beras. Dia menilai, keputusan pemerintah mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton, guna meredam kenaikan harga beras yang terjadi saat ini sangat terlambat.

Dia justru menilai keputusan ini ada hubungannya dengan pemilihan umum (Pemilu). Beras impor diperkirakan akan masuk mulai akhir Januari 2018. Kemudian, pemerintah mengestimasikan bahwa pada awal Februari 2018 akan terjadi panen raya. Hal ini berpotensi menekan harga gabah dan beras jauh lebih dalam.

“Jadi pertanyaanya buat apa impor? Kebijakan impor potensial dicurigai macam-macam, khususnya untuk mencari dana segar untuk kepentingan politik. Karena harga beras domestik jauh lebih mahal dibanding beras dunia. Ketika kita impor bukan rugi, tapi untung. Jadi ketika pemerintah mengimpor itu siapa yang diuntungkan,” katanya dalam Focus Group Discussion (FGD) di Gedung Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), beberapa hari lalu.

Menurutnya, impor beras ini juga cara pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengirim sinyal ke pasar bahwa negara masih memiliki kontrol terhadap pasar beras di Tanah Air. Dia mengakui, saat pemerintah mengumumkan rencana impor tersebut harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) stagnan dan tidak ada kenaikan harga.

“Mungkin ini efek kejutan dari berita beras impor itu, mungkin pasar masih menghitung-hitung. Kesimpulan belum ada penurunan pasokan dan pengeluaran. Kalau pasokan bertambah signifikan dan harga turun, saya kira signal yang akan disampaikan pemerintah itu berhasil. Tapi kalau pasokan tetap dan harga cenderung naik, berarti pemerintah signalnya tidak berhasil,” terang dia.

Saat ini pasokan beras nasional memang tengah bermasalah. Sebab, kenaikan harga beras ini terjadi tidak hanya dalam satu dua hari, melainkan sudah beberapa pekan terakhir ini.

Kalau ada kenaikan harga berminggu-minggu memang ada masalah di pasokan. Jadi kalau akhir bulan tidak ada impor yang masuk, mungkin pikiran Menteri Perdagangan pasar akan jadi liar.

“Dan minggu ini adalah minggu yang krusial, jadi saya kira perlu kita lihat seperti apa,” imbuhnya.

Mulai panen

Selain pertanyaan impor untuk siapa, pertanyaan lain yang muncul adalah bagaimana nasib harga gabah petani menyusul datangnya beras impor. Tentu saja harga beras petani akan jatuh, dan ini sama sekali akan merugikan petani.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan harga gabah dan harga beras akan turun. Optimisme itu disampaikan menyusul masa panen pada Februari sampai Mei 2018.

“Yang jelas, harga (beras dan gabah) sudah turun. Kita dapat berita dari (Pasar Induk) Cipinang, harga beras sudah turun Rp 300 per kg. Untuk di lapangan, gabah turun Rp 800 per kg,” tutur dia hari ini.

Amran menambahkan, harga beras dan gabah diharapkan dapat turun dalam jumlah yang sama. Seharusnya linier penurunan harga itu. Harga beras dan gabah bisa sama-sama turun Rp800 per kilogram.

Terkait penurunan harga beras tersebut, Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk dapat menyerap beras hasil panen raya yang berlangsung mulai dari Februari sampai Mei 2018.

Ketika ditanyakan soal program impor beras oleh Kementerian Perdagangan, Amran memilih untuk tidak banyak menjawabnya. Amran sepertinya masih sensitif dengan isu impor beras, seperti ada yang ditutup-tutupinya.

“Kita domainnya produksi. Aku produksi surplus tahun lalu. Rencana tahun ini bisa di atas 80 juta ton gabah (beras),” Amran berkelit.

Dari ungkapan Mentan di atas, jelas bahwa harga gabah petani akan turun karena adanya guyuran beras impor. Pertanyaannya kemudian, lantas siapa yang dintungkan dengan kebijakan impor?

Politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka mengaku Presiden Jokowi tidak pernah merekomendasikan impor beras. Bahkan PDIP juga tidak ikut dalam kebijakan impor beras, jadi kebijakan itu diambil oleh kekuatan politik selain PDIP dan Presiden Jokowi.

“Presiden Jokowi tidak mungkin mengambil kebijakan impor beras, beliau dipilih salah satunya oleh petani. Mana mungkin Presiden akan menyusahkan petani,” jelasnya.

Dengan demikian asumsi impor beras menguntungkan siapa, makin mengerucut digagas oleh partai pendukung pemerintah selain PDIP.

Data impor

Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan data impor beras dalam kurun waktu 2013-2017. Ada enam negara yang memasok kebutuhan beras terbesar untuk Indonesia, yakni Thailand, Pakistan, Myanmar, India, Tiongkok, serta Vietnam.

“Impor memang ada sedikit-sedikit, nilainya kecil-kecil. Beberapa waktu lalu memang ada (impor) tapi lebih kepada beras khusus,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Yunita Rusanti belum lama ini.

Yunita berharap, pemerintah melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bank Indonesia (BI), dan pihak-pihak terkait lain dapat meredam gejolak harga beras, sehingga tidak terus naik. Salah satunya dengan kebijakan impor beras.

“Dengan adanya impor beras khusus 500 ribu ton akan membantu sisi suplai, karena kemarin kan sempat langka di beberapa pasar. Kalau suplai dibantu, bisa menekan harga beras,” dia menjelaskan.

“Pada 2016 memang dicanangkan tidak ada impor, tapi Januari-Maret 2016 ada data impornya. Itu sisa kuota 2015,” jelas Kepala Subdirektorat Statistik Impor BPS, Rina Dwi Sulastri.

Data BPS menunjukkan impor beras Indonesia dalam kurun waktu lima tahun terakhir, antara lain:

– 2013, impor senilai US$ 246 juta dengan volume 472,66 ribu ton

– 2014, impor senilai US$ 388,18 juta dengan volume  844,16 ribu ton

– 2015 impor senilai US$ 351,60 juta dengan volume  861,60 ribu ton

– 2016 impor senilai US$ 531,84 juta dengan volume  1,2 juta ton

– 2017 impor dengan angka sementara senilai US$ 143,21 juta dengan volume   311,52 ribu ton.

Melihat bahasa tubuh dan gestur kebijakan pemerintah soal impor beras, sepertinya memang ada persoalan besar dengan Nawacita. Utamanya terkait dengan mendiri dalam bidang ekonomi, lebih khusus lagi cita-cita kedaulatan pangan.

ngan dengan Nawacita Jokowi, impor beras juga sebuah deklarasi yang tegas bahwa kedaulatan pangan yang diperjuangkan Jokowi telah gagal. Betapa tidak, di tengah panen padi si sejumlah besar wilayah di tanah air, Indonesia malah mengimpor beras.

Seperti tanpa nurani, padahal kalau tidak dilakukan impor beras, maka produksi beras petani di seluruh Indonesia akan diserap oleh penduduk Indonesia. Daerah-daerah surplus beras dapat mensuplai ke daerah-daerah minus beras, perjuangan untuk mendistribusikan panen beras sama sekali tak tampak.

Yang tampak kuat justru keinginan kuat pemerintah untuk mengimpor beras. Ini semakin meyakinkan kepada kita bahwa Jokowi tidak sepenuh hati mencintai petani, para menterinya tidak sungguh-sungguh memperjuangkan kedaulatan pangan. Sampai-sampai Mentan begitu sensitif ketika ditanya seputar impor beras.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here