Impor Beras, Siapa Bermain?

0
138

KISRUH impor beras memasuki babak panas. Sesama pejabat pemerintah yang terkait kebijakan ini saling tuding. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kemarin marah besar kepada Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Penyebabnya, Budi Waseso mengatakan pihaknya terpaksa menyewa gudang di berbagai daerah dengan biaya Rp45 miliar, karena gudang Bulog tak sanggup menampung persediaan beras milik Bulog yang mencapai 2,4 juta ton. Hingga akhir tahun diperkirakan jumlahnya akan mencapai tiga juta ton. Padahal cadangan beras nasional dinyatakan aman jika Bulog sudah menyimpan 1-1,5 juta ton beras.

Enggartiasto Lukita menjawab, soal gudang yang penuh itu bukan urusan kementeriannya. Spontan, Buwas meradang. Sebab dia merasa apa yang dilakukan Bulog adalah konsekuensi dari penugasan pemerintah. “Kalau ada yang jawab soal Bulog sewa gudang bukan urusan kita, mata mu!” umpatnya, dalam jumpa pers di kantornya (19/9/2018).

Ini adalah buntut dari perselisihan keduanya dalam soal impor beras. Menteri Perdagangan telah menambah izin impor beras untuk Perum Bulog sebesar satu juta ton, sehingga jumlahnya yang boleh diimpor Bulog menjadi dua juta ton.

Menurut Enggartiasto, hal itu diputuskan dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso. “Setelah melihat stok yang ada, maka kita harus impor. Keputusan ini sudah disetujui semua,” kata politikus Partai Nasdem ini (20/8/2018).

Tapi Budi Waseso justru menolak impor beras. Sebab, sekarang cadangan beras di gudang Bulog sangat banyak, sehingga terpaksa menyewa gudang tambahan. Jumlah itu sudah jauh melebihi batas aman cadangan beras nasional.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga berkali-kali mengatakan stok beras nasional aman. Menurutnya, produksi padi di lapangan selama ini cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Sumarjo Gatot Irianto menambahkan kecukupan produksi padi itubisa dibuktikan dengan foto open camera yang dilengkapi dengan keterangan titik koordinat berupa garis bujur dan lintang serta tanggal pengambilan foto. Ada pula citra satelit yang bisa memastikan apakah sebuah lokasi panen benar-benar ada atau tidak.

Namun  Enggartiasto Lukita bergeming bahwa stok beras semakin menurun sehingga perlu impor.

Keributan ini berpangkal dari tidak adanya data pertanian yang jelas.  Coba simak kejengkelan Wapres Jusuf Kalla saat membuka KTT Ke-4 Keamanan Pangan Jakarta, di Jakarta, beberapa bulan silam. Wapres mengatakan, hampir semua data pertanian tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga berpengaruh pada kebijakan pemerintah terkait pangan.

Saking jengkelnya, Wapres sampai berucap, “Sering saya katakan kepada Menteri Pertanian, produksi itu sama dengan konsumsi ditambah ekspor dikurangi impor.”  Satu hal elementer yang –dalam kondisi normal—tentunya tak perlu diajarkan lagi kepada seseorang yang sudah duduk sebagai menteri.

Ilustrasi Budi Waseso kemarin sangat mengena. Dia mengutip data BPS, dengan jumlah penduduk 260 juta jiwa, dan rata-rata mengkonsumsi 130 kg beras pertahun, maka kebutuhan masyarakat Indonesia setiap bulan 2,4-2,7 juta ton. “Saya ragu cara berhitungnya. Kalau setiap orang rata-rata mengkonsumsi 130 kg beras setiap tahun, berarti bayi pun sama dong? Bayi kan belum makan nasi, paling kan bubur,” ujarnya.

Dengan perhitungan seperti itu, maka angka konsumsi beras nasional seolah-olah tinggi, sehingga tidak cukup dipenuhi oleh produksi nasional.

Tapi itulah, ruang gelap akibat ketiadaan data inilah yang menjadi ruang nyaman bagi orang-orang yang hendak bermain.

Selain soal data, ada aspek lain yang perlu diungkap, yakni potensi terjadinya tindak pidana korupsi. Sebab, berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan 11 kesalahan impor beras, gula, garam, hingga daging sapi. Kesalahan itu antara lain, penerbitan Persetujuan Impor (PI) tanpa koordinasi dari kementerian terkait. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2017 BPK, kesalahan impor pangan terjadi karena penerbitan persetujuannya tidak sesuai kebutuhan dan produksi dalam negeri.

Lalu ada pula pernyataan dari Ekonom Rizal Ramli tentang adanya komisi gelap dalam impor beras sebesar US$20-30 per ton. Kalau benar, berarti impor dua juta ton beras itu menghasilkan komisi sekitar US$60-an juta dolar, atau hampir Rp900 miliar.

Sudah banyak yang menjadi tersangka dan terpidana dalam masalah ini. Ada pejabat bea dan cukai, ada pejabat Bulog, bahkan Dirut Bulog di era Presiden Megawati, Widjanarko Puspoyo. Beberapa nama terkenal lain juga disebut-sebut pernah bermain di impor beras itu, misalnya Setya Novanto, Idrus Marham dan lain-lain.

Melihat indikasi-indikasi ini, sudah waktunya Kejaksaan Agung atau KPK tidak turun tangan menyelidiki masalah tersebut. Sebab, korupsi dalam impor beras tidak saja merugikan negara, tetapi juga menyengsarakan rakyat sebagai konsumen dan petani sebagai produsen.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here