Impor Beras, Siapa Untung Siapa Buntung

0
112
Jusuf Kalla "Cadangan beras yang dimiliki Bulog tidak boleh kurang dari 1 juta ton"

Nusantara.news, Surabaya – Di Surabaya dan sekitarnya, sejak sebulan lalu harga beras terus merangkak naik, imbasnya masyarakat, khususnya mereka berpenghasilan rendah mengeluh karena terbebani perubahan harga yang tidak seimbang dengan penghasilan.

Sebelumnya, harga beras normal Rp11 ribu kini menjadi Rp13 ribu per kilogram, salah satunya terpantau di salah satu pasar terbesar di Surabaya, Pasar Wonokromo. Tak hanya di Surabaya, lonjakan harga beras juga terjadi di sejumlah wilayah lainnya di Jatim.

Menghadapi itu, meski belum ditentukan waktu pelaksanaannya, Pemerintah Kota Surabaya berencana akan menggelar operasi pasar. Tujuannya, untuk membantu meringankan masyarakat dan menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menegaskan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Bulog Divisi Regional (Divre) Jatim, untuk memastikan ketersediaan beras termasuk untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Jatim.

“Kami akan segera menggelar operasi pasar, sambil kita tunggu koodinasi dengan Bulog untuk memastikan ketersediaan beras,” ujar Whisnu Sakti, Senin (15/1/2018).

Baca juga: Hentikan Drama Pembodohan Publik Soal Impor Beras

Selain itu, guna memastikan pemerataan jangkauan distribusi beras ke masyarakat pihaknya juga akan menyertakan Perusahaan Daerah (PD) Pasar Surya untuk bisa menggelar penjualan beras murah di sejumlah tempat bersamaan dengan operasi pasar. Bahkan, direncanakan akan digelar di kelurahan dan kecamatan di Surabaya.

Meski, diakui belum ada keluhan yang masuk soal tingginya harga beras Pemkot Surabaya juga akan melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Termasuk meneliti sebab terjadinya lonjakan harga dan mencari jalan keluar untuk mengambil langkah menormalkan kembali harga penjualan beras di pasaran.

“Akan segera dilakukan koordinasi dengan Ibu Wali Kota untuk pelaksanaan dan penanganannya,” sambung kader PDI Perjuangan itu.

Soekarwo: Ketersediaan beras di Jatim aman

Pakde Karwo “Akhir tahun 2017, beras Jatim surplus 200 ribu ton” (Foto: Humas Prmprov Jatim)

Gubernur Jatim Soekarwo menegaskan bahwa stok beras di Jatim hingga saat ini dalam kondisi aman. Masyarakat dihimbau untuk tidak panik. Pakde Karwo sapaan Gubernur Soekarwo kemudian memaparkan kalau kondisi riil ketersedian beras di wilayahnya.

“Pada akhir tahun 2017, Jatim menutupnya dengan surplus 200 ribu ton. Produksi beras Januari 2018 sebanyak 295 ribu ton dengan konsumsi 297 ribu ton atau minus 2 ribu ton atau masih terdapat stok 198 ribu ton,” urai Pakde Karwo menjawab pertanyaan media disela-sela Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Bappeda Jatim, Surabaya, Senin (16/1/2018).

Di bulan Februari 2018, lanjutnya, Jatim akan panen 990 ribu ton dan di bulan Maret mendatang akan panen sebanyak 1,7 juta ton.

Disinggung soal terus meningkatnya harga beli beras di pasaran, Pakde Karwo menyebut itu terjadi sesuai dengan hukum ekonomi supply and demand. Karena harga beras di Jatim lebih murah, maka beras akan ditarik oleh daerah di luar Jatim yang minus.

“Saat beras impor membanjiri pasar (Januari-Maret), saat yang sama petani memetik hasil panen di sawah mereka. Dipastikan harga penjualan hasil panen milik petani, anjlok”

Di kesempatan itu, Pakde Karwo juga menyebut kalau pihaknya terus fokus untuk menuju capaian sejumlah program yang dijalankan Pemprov Jatim. Tahun 2018, dilakukan pembagian program-program pembangunan dalam cluster. Dengan cara tersebut sejumlah program pembangunan yang dicanangkan akan lebih terfokus dan terjalin sinergi yang baik sehingga terjadi peningkatan kesejahteraan.

Sejumlah kluster tersebut di antaranya, nilai tambah yang ditangani beberapa OPD yaitu koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan, pertanian, pariwisata, ESDM dan Litbang. Output nya antara lain dengan bertambahnya nilai keuntungan masyarakat. Kemudian, pemerataan distribusi pendapatan kelompok 40 persen ke bawah dan spasial pedesaan.

Kluster infrastruktur yang dilakukan dengan didukung oleh PU Bina Marga diharapkan menghasilkan terwujudnya pemantapan jalan. Sementara, kerja sama dengan PU Pengairan untuk menghasilkan output ketersediaan air baku. Serta kaitannya dengan perhubungan akan dihasilkan output adanya esiensi cost transport.

Baca juga: Harga Beras Naik Karena Ulah Permainan Kartel

“Apabila program sesuai rencana, maka akan ada supporting pemerataan pertumbuhan dan meningkatnya produksi barang dan jasa khususnya sektor pariwisata,” jelasnya.

Untuk kluster Sumber Daya Manusia (SDM), dilakukan dengan dinas pendidikan guna meningkatkan SDM, itu didukung dengan keberadaan SMK dan SMK mini. Serta dengan Disnaker yang memberikan dukungan terhadap tersedianya SDM berkualitas, itu dilakukan melalui pelatihan SDM di Badan Pelatihan Kerja. Untuk sektor kesehatan, terjadwal dilakukan imunisasi difteri, didukung dengan keberadaan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes) serta Posyandu.

Impor Beras Akan Tetap Dilakukan

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution, menyebut pemerintah akan melakukan impor beras 500 ribu ton oleh Bulog hingga Februari 2018.

“Itu sesuai mandat untuk stabilisasi harga dan memperkuat cadangan beras pemerintah, dalam Peraturan Presiden 48/2016 adalah Bulog,” kata Menteri Darmin Nasution, di Jakarta.

Diuraikan, mengacu Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perum Bulog Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional, Bulog dapat melaksanakan impor untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan di tingkat konsumen dan produsen.

Wapres Jusuf Kalla: Stok beras tidak boleh kurang dari 1 juta ton

Jusuf Kalla “Cadangan beras yang dimiliki Bulog tidak boleh kurang dari 1 juta ton”

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga angkat bicara, dia menegaskan stok atau ketersediaan beras tidak boleh kurang dari 1 juta ton. Jika itu terjadi, jalan keluarnya harus impor. Impor 500 ribu ton beras dilakukan untuk menambah ketersediaan beras di Bulog.

“Cadangan beras yang dimiliki Bulog tidak boleh kurang dari 1 juta ton.
Pemerintah tidak boleh mengambil risiko stok. Karena itu, yang impor untuk menambah stok Bulog,” kata Jusuf Kalla di kantornya, di Jakarta.

Cadangan beras Bulog saat ini di bawah angka 1 juta ton, yakni sekitar 930 ribu ton. Meski panen beras bisa terjadi pada Januari, Februari, atau Maret, pemerintah tidak boleh mengambil risiko, katanya.

Masih menurut Jusuf Kalla, cadangan beras harus ditambah disaat berada di bawah 1 juta ton. Cara yang paling cepat untuk menambah stok adalah dilakukan impor.

Ombudsman: Ada Maladministrasi Impor Beras

“Ombudsman RI mengkritisi, lantaran menemukan sejumlah pelanggaran alias Mal administrasi. Impor beras yang akan dilakukan itu akibat kurangnya kecermatan termasuk soal kewenangan melakukan impor”

Menyikapi semangat pemerintah yang menggebu akan melakukan impor beras sebanyak 500 ribu ton, dari Thailand dan Vietnam, akhir Januari 2018. Ombudsman RI mengkritisi, lantaran menemukan sejumlah pelanggaran alias Mal administrasi. Impor beras yang akan dilakukan itu akibat kurangnya kecermatan termasuk soal kewenangan melakukan impor.

“Dalam proses impor ada gejala maladministrasi. Penyampaian informasi stok beras tidak akurat, mengabaikan prinsip kehati-hatian dan ada penyalahgunaan kewenangan,” tegas anggota Ombudsman, Ahmad Alamsyah, di Jakarta.

Menurut Ahmad, dalam penyampaian stok yang tidak akurat, dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Dan selama ini Kementerian Pertanian selalu menyebut kalau ketersediaan beras mencukupi. Nyatanya, setelah dilakukan peninjauan di lapangan, stok beras tidak cukup dan distribusinya juga tidak merata.

Hal lain yang menjadi sorotan Ombudsman, juga soal waktu pengambilan keputusan melakukan impor yang tidak tepat. Karena, impor beras itu rencananya akan sampai di konsumen sekitar Januari hingga Februari 2018, atau mendekati musim panen petani, yakni Maret 2018. Itu dikhawatirkan merusakan harga gabah di tingkat petani.

Salah Kewenangan Dalam Impor Beras

Ada yang salah soal kewenangan dalam proses impor beras. Impor beras dilakukan untuk menyiram pasar dengan beras khusus, padahal sebaiknya digunakan untuk meningkatkan cadangan beras milik Perum Bulog.

“Stok Bulog saat ini adalah 900 ribu ton dan sudah berkurang karena dipakai untuk operasi pasar. Ketika stok Bulog menipis dan harga cenderung naik, boleh melakukan impor,” tegas Ahmad.

“Jika rakyat lapar lantaran tak dapat membeli beras yang mahal, mereka pasti akan teriak, dan melakukan yang dia mampu”

Harusnya, impor dilakukan untuk meningkatkan cadangan beras milik Bulog selain untuk stabilisasi harga. Dan, tugas impor ada di pihak Bulog, bukan pihak lain.

Ombudsman juga menyoroti Kementerian Perdagangan malah menerbitkan Permendag No 1 Tahun 2018 untuk meminta perusahaan pelat merah PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang melakukan impor.

Baca juga: Pertaruhan Rupiah di Tahun Politik dan Krisis Utang  

Padahal itu melanggar Perpres No 48/2016, Pasal 3 Ayat (2) huruf d serta Inpres No 5/2015 angka 3, yang mengatur kalau tugas impor untuk keperluan stabilitas harga menjadi kewenangan Bulog.

Dipastikan untuk hal-hal teknis seperti terurai diatas, masyarakat yang sehari-hari mengkonsumsi nasi dan harus belanja membeli beras, tidak tahu menahu soal aturan stok atau ketersedian besar di lumbung penyimpanan beras milik Bulog. Mereka, tahunya kenapa harga beras terus melonjak naik, sementara sumber penghasilan yang didapat dari mata pencaharian tidak seimbang dengan kebutuhan pengeluaran yang harus dibelanjakan.

Siapakah yang untung jika impor beras dilakukan, pastinya masyarakat tidak tahu. Dan, lonjakan harga beras yang terus meninggi akan mencekik leher masyarakat, khususnya mereka yang berpenghasilan pas-pasan, termasuk para petani juga akan buntung. Lantaran, di saat beras impor membanjiri pasar, saat yang sama petani memetik hasil panen.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here