Impor Meningkat, Bisa Gusur Petambak Udang Jawa Timur

0
105
Budidaya udang vaname di Jawa Timur menghadapi ancaman dari luar seiring terus meningkatnya volume impor.

Nusantara.news, Surabaya – Disadari atau tidak, ratusan juta rakyat Indonesia memang jadi sasaran empuk pasar industri internasional. Beragam cara terus dilakukan. Termasuk melibatkan komprador anak negeri sebagai pengambil kebijakan agar kran impor terus dibuka lebar.

Di satu sisi, daya tahan perekonomian nasional masih belum mendapat proteksi maksimal dari pemerintah.

Indikasi itu terlihat dengan kian meningkatnya tujuh komoditas impor saat ini. Dua di antaranya adalah produk budidaya perikanan, udang windu dan udang vaname. Kendati belum berdampak serius pada Jawa Timur khususnya, namun jika tidak ada antisipasi ribuan petambak di sepanjang pantai utara (pantura) bakal mendulang nasib serupa petani garam, cabai atau tembakau. Merana lantaran harus “berjuang” sendirian menghadapi gempuran asing.

Peringatan ini diungkap Ketua Komite Pengaman Perdagangan Indonesia (KPPI), Mardjoko ketika menghadiri sosialisasi tindakan pengamanan perdagangan atau “Safeguards” di Surabaya, Senin (25/9) yang menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur.

Data KPPI, selama 3 tahun terakhir rata-rata terjadi kenaikan impor sebesar 44% untuk tujuh komoditas. Selain udang vaname dan windu, barang impor yang membanjiri Indonesia adalah pati singkong, biskuit, sepatu olahraga, ubin keramik dan ketel listrik.

Dinamika ini menjadi perhatian serius Ketua Kadin Jawa Timur La Nyalla M. Mattalitti. Dia meminta pengusaha di Jawa Timur untuk waspada dengan sinyalemen ini. “Seperti udang windu, pada 2014 impornya ke Jawa Timur mencapai US$2,13 juta dengan volume 157,53 ton. Jumlah itu bertambah pada 2016 menjadi US$3,104 juta dengan volume 326,02 ton,” sebutnya.

Salah satu solusi untuk minimalisir dampak negatif, tambah Nyalla, adalah dengan mendorong pengusaha dalam negeri berpartisipasi aktif dalam forum bersama KPPI. “Forum ini untuk mencari cara bersama melindungi industri dalam negeri dari serbuan barang impor. Ini harus diwaspadai karena pasti akan mempengaruhi ekonomi pasar dalam negeri,” beber mantan Ketua Umum PSSI Pusat tersebut.

Banjir produk impor sendiri, menurut Mardjoko tak hanya terjadi di Indonesia. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) memandang perlu ada langkah-langkah terukur untuk perlindungan produk dalam negeri. “Karena itu, sebagai KPPI sebagai kepanjangan Kemendag terus melakukan sosialisasi kepada pengusaha tentang mekanisme perlindungan atau “safeguards” bagi industri dalam negeri,” jelasnya.

Salah satu langkah safeguards adalah dengan penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BPMTP). Cara ini paling banyak dipilih dibanding antidumping atau subsidi. “BMTP selain persyaratannya lebih simple juga bisa dengan cepat melindungi industri dalam negeri dari lonjakan barang atau produk impor yang sama,” terang Mardjoko.

Hanya saja, jika lonjakan impor minimal 3% dalam kurun 3 tahun beruntun dan berpotensi merugikan industri dalam negeri, langkah BMTP baru bisa diterapkan. Masa berlakunya juga hanya selama 200 hari. “Harapannya, selama kurun waktu itu (200 hari-RED), ada waktu bagi industri lokal untuk berbenah,” pungkasnya.

Standarisasi produk

Jawa Timur memang layak waspada dengan serbuan produk impor, terutama komoditas udang vaname dan windu. Selain memiliki pasar luas, populasi penduduk terpadat kedua setelah Jawa Barat, dua komoditi tersebut selama ini jadi andalan ekspor kategori non migas. Potensi itu tak lepas dari geografis yang memiliki kawasan laut hampir empat kali luar daratan dengan garis pantai sekitar 2.916 km.

Di sepanjang garis pantura, budidaya udang vaname dan windu bahkan sempat booming di era 1990-an. Sektor perikanan dan kelautan ini seharusnya jadi sumber ekonomi yang berkontribusi pada kesejahteraan warganya. Dengan catatan, ada pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan. Namun ironis, walau mengalami peningkatan setiap tahun namun sektor perikanan umumnya hanya berkontribusi kecil pada Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur.

Bahkan dari total ekspor selama kurun Januari-Maret 2017 yang mencapai 4.679.667,96 dolar Amerika, komoditi akuakultur (budidaya ikan/tambak) bersama sektor pertanian lainnya, hanya sebesar 356.159,98 dolar Amerika. Jumlah itu hanya sekitar 7,61% jauh di bawah ekspor komoditi sektor industri sebagai penyumbang terbesar yang mencapai 3.966.833,43 dolar Amerika (86,87%).

Padahal dengan segala potensi itu, ada peluang bagi Jawa Timur untuk memperbesar volume ekspor sekaligus meningkatkan daya saing produk di pasar dalam negeri. Salah satu kekurangan yang sempat diungkap Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur M Rizal ketika kunjungan ke redaksi Nusantara.News Biro Jawa Timur di Surabaya beberapa waktu lalu, adalah standarisasi produk udang kualitas ekspor.

Thailand merupakan salah satu contoh paling dekat. Di sana, terang M. Rizal, budidaya udang vaname maupun windu berkembang pesat karena didukung kebijakan terpadu. Mulai dari riset, penyediaan bibit unggul hingga kemudahan dalam perizinan. Langkah itu untuk meningkatkan daya saing dengan produk serupa dari negara lain.

“Otoritas di Thailand punya aturan ketat produk udang seperti apa yang bisa masuk. Seperti kandungan omega atau parameter lainnya yang saya lupa. Jika tidak penuhi syarat itu, produk dari negara lain tidak bisa masuk. Itu belum lagi dukungan dari perbankan yang memberi suku bunga kredit rendah bagi pembudidaya lokal,” terangnya.

Merujuk pada pernyataan ini, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Timur sebenarnya sudah memiliki inventarisasi data. Bahkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2014-2019, setidaknya ada 8 permasalahan yang dihadapi. Di antaranya stok sumberdaya udang yang menurun, belum optimalnya daya saing dan terbatasnya induk unggul dan benih bermutu.

Tentu akan jadi persoalan pelik jika potensi itu tidak tergarap dan kembali rakyat Jawa Timur hanya jadi penonton bersliwernya udang impor di pasar-pasar tradisional. Bagaimanapun juga, darah maritim yang masih mengalir di bangsa Indonesia harus tetap dijaga secara sistematis. Tak hanya memperkuat ketahanan ekonomi, pengelolaan yang tepat bakal mengurangi friksi akibat kesenjangan kesejahteraan yang masih bisa dirasakan secara kasat mata saat ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here