Indonesia Ada Karena Gerakan Radikal

0
304
Aksi radikal aktivis 1998

Nusantara.news, Jakarta – Jas Merah – jangan sekali-kali melupakan sejarah. Begitu pesan Bung Karno kepada seluruh anak bangsa yang diproklamirkannya – termasuk kepada generasi yang ikut berjuang menumbangkan rezim otoriter Orde Baru tentunya. Tapi pesan itu seolah dilupakan oleh sebagian pelaku Gerakan 98 yang tiba-tiba anti-pati kepada gerakan radikal.

Intoleransi, terorisme memang sepakat untuk kita lawan. Karena keduanya bertentangan dengan kebhinneka-tunggal-ikaan dan nilai-nilai kemanusiaan yang menjadi jati-diri bangsa Indonesia. Namun dengan menolak gerakan-gerakan radikal, berarti mereka menolak akar dan kesejatiannya sebagai bagian dari masyarakat – yang setidaknya – pernah bercita-cita melakukan perubahan mendasar di Republik ini.

Gerakan 98 lahir karena disatukan oleh cita-cita yang sama. Yaitu melakukan perubahan total terhadap praktik-praktik kehidupan berbangsa dan bernegara yang ketika itu penuh dengan ketidak adilan dan menihilkan nilai-nilai kemanusiaan. Akarnya adalah pemerintahan yang otoriter – atau dengan kata lain lebih mengedepankan kekuasaan – yang diwarnai oleh praktik-praktik kotor korupsi, kolusi dan nepotisme.

Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) sebagai pelopor gerakan 1998

Tanpa adanya gerakan radikal tidak mungkin praktik kenegaraan yang kotor dan penuh kepalsuan dapat ditumbangkan. Kekuasaan mereka begitu kokoh, terpusat dan ditopang oleh kekuatan bersenjata yang menjadi core kekuatan. Belum lagi ditopang secara teguh oleh 5 paket Undang-Undang Politik dan peraturan perundangan lainnya yang memungkinkan mereka bertindak kejam dan otoriter.

Namun pengendalian kekuasaan yang sangat berlebihan itu tidak membuat matinya gerakan-gerakan radikal yang menginginkan perubahan. Anders Uhlin, dalam sebuah bukunya “Oposisi Berserak” di pertengahan 1990-an mencatat gejolak perlawan di sejumlah kantong-kantong pergerakan.  Selanjutnya kantong-kantong pergerakan itu menemukan momentumnya dalam Gerakan 98. Dan mahasiswa-mahasiswa dari hampir semua kampus perguruan tinggi Indonesia tampil di garda depan gerakan perubahan itu.

Tanpa adanya gerakan radikal, dimulai dari radikalisasi di lingkungan KM-KM – ada yang menyebut sebagai keluarga mahasiswa dan ada yang menyebut komunitas mahasiswa – di sejumlah kampus perguruan tinggi sejak awal 1990-an tidak mungkin terjadi mimbar-mimbar bebas di sejumlah kampus perguruan tinggi, tidak mungkin pula terjadi penembakan di kampus Universitas Tri Sakti, dan sangat tidak mungkin pula terjadi pendudukan Gedung parlemen oleh puluhan ribu mahasiswa dan rakyat yang memaksa mundurnya Presiden Soeharto.

Anehnya, setelah 20 tahun reformasi, pemerintahan telah datang silih berganti, tiba-tiba ada sebagian pelaku Gerakan 98 yang alergi terhadap istilah Radikal. Mungkin mereka beranggapan dengan praktik demokrasi prosedural seperti sekarang “gerakan radikalisasi” tidak diperlukan lagi tumbuh di kampus-kampus perguruan tinggi dan basis-basis perlawanan rakyat yang – perlu digarisbawahi – hingga sekarang berjuang menuntut keadilan.

Tapi benarkah sekarang tidak ada persoalan lagi di lingkungan mahasiswa? Tingginya biaya pendidikan hanya memungkinkan orang-orang tertentu yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Kalau tiba-tiba terjadi kenaikan biaya pendidikan – baik dalam bentuk SPP atau lainnya – apakah protes mahasiswa dapat dimaknai sebagai gerakan radikal. Belum lagi kritik mahasiswa terhadap siapa pun pemerintahan yang berkuasa apakah lantas perlu dicap sebagai gerakan radikal yang harus diberangus?

Dalam Tri Dharma Perguruan sudah jelas, mahasiswa sebagai masyarakat yang beruntung bisa menempuh pendidikan di perguruan tinggi juga memiliki tanggung-jawab moral terhadap kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tanggung jawab moral itu tentu saja tidak serta merta hanya diwujudkan dalam kegiatan bhakti-bhakti sosial, melainkan kadang kala mesti turun langsung ke masyarakat sehingga dia memiliki pengetahuan yang memadahi untuk menjawab tantangan generasinya.

Gerakan mahasiswa tetap diperlukan

Memang, sebagian dari cita-cita gerakan perubahan 98 sudah dinikmati oleh sejumlah elite yang berkuasa – sekarang dan sebelumnya. Demokrasi prosedural yang meskipun sudah dibajak oleh segelintir elite partai politik namun masih lebih memungkinkan terjadinya sirkulasi kekuasaan di lingkungan elite ketimbang pada era sebelumnya. Namun elite-elite baru yang berkuasa sejak 98 yang lahir lewat demokrasi prosedural ternyata masih banyak yang terlibat dalam korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang 20 tahun lalu hendak kita berangus bersama.

Secara ekonomi, dalam satu kurun memang telah memunculkan pertumbuhan jumlah kelas menengah yang luar biasa. Tapi angka kemiskinan seperti diformalin, awet. Begitu juga dengan kesenjangan sosial yang tidak kunjung menyempit – bahkan dalam saat-saat tertentu melebar. Kalau pun ada perubahan angkanya tidak begitu signifikan. Di sisi lain tercatat kekayaan 4 penduduk terkaya Indonesia setara dengan kekayaan 100 juta rakyat Indonesia.

Kini sejumlah elite politik bahkan sepertinya menutup pintu untuk tampilnya lebih banyak lagi calon-calon presiden dengan memberlakukan presidential threshold hingga 20%. Kenapa tidak pada putaran pertama dimungkinkan sebanyak-banyaknya tampil calon presiden untuk dipilih dua calon presiden yang selanjutnya berkompetisi di putaran kedua – kecuali ada yang menang 50% + 1 yang langsung ditetapkan sebagai pemenang  di putaran pertama.

Atau kalau presiden yang sedang berkuasa harus diberikan kesempatan menuntaskan program-program kerjanya, bisa saja pada putaran pertama ditampilkan sebanyak-banyaknya calon presiden lewat partai-partai politik di luar partai politik pendukung presiden untuk berkompetisi memperebutkan penantang calon petahana. Dengan demikian tidak ada kecurigaan tentang oligarki politik yang mendesakkan kepentingannya dengan mengunci demokrasi dengan prosedur yang tidak banyak melibatkan rakyat.

Kegaduhan politik yang tercipta belakangan ini bukan karena adanya gerakan-gerakan radikal yang bersifat kritis terhadap siapa pun pemerintahan yang berkuasa. Melainkan sebagai akibat dari berbagai penyebab yang gagal dijawab oleh siapa pun pemerintahan berkuasa melalui instrument kekuasaan yang dimilikinya. Mengatasi kegaduhan politik dengan memberangus gerakan-gerakan radikal sama saja membunuh gerakan mahasiswa dan gerakan-gerakan rakyat dalam sejumlah konflik agraria atau tuntutan keadilan dalam kasus-kasus hak-hak azasi manusia yang hingga sekarang tidak tuntas penanganannya.

Satu lagi pertanyaan sederhana, sebut saja apabila ada sekelompok masyarakat yang bertindak radikal – karena tidak ada jalan lain – misal saja dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, apakah dapat disebut aksi radikalisme?  Belum lagi tuntutan masyarakat adat atas sumber daya alam yang dikuasai oleh pemodal. Belum lagi aksi-aksi Kamisan yang menuntut pemerintah menuntaskan persoalan HAM di masa lalu. Dan masih banyak lagi

Inilah bahaya istilah “radikal” dijadikan kebijakan untuk “normalisasi” kehidupan masyarakat yang mungkin sekarang banyak terperangkap dalam hoax atau ujaran kebencian. Karena siapa pun, termasuk gerakan mahasiswa dan gerakan-gerakan rakyat yang menuntut keadilan rentan dijadikan korban stigmasisasi oleh tangan-tangan yang berkuasa. Dan sangat disayangkan untuk kebijakan anti radikalisasi itu melibatkan kawan-kawan yang dulu tumbuh dan berkembang dalam komunitas-komunitas gerakan radikal.

Padahal, kalau mau menengok sejarah ke belakang – sebagaimana ditulis oleh Benedict Anderson, Indonesia merdeka karena adanya anak-anak muda radikal yang menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Juga sejarah-sejarah selanjutnya seperti 1966 – hingga 1974, 1978 dan 1980-an yang meskipun gagal mengusir pemerintahan Orde Baru, tapi menunjukkan karakter Indonesia yang ada karena adanya anak-anak muda yang berpikir dan bertindak radikal.

Gerakan radikal di Indonesia tidak ada hubungannya dengan gerakan-gerakan transnasional yang sedang menjangkit di sejumlah negara termasuk Indonesia. Melainkan gerakan kritis yang harus selalu ada, karena Indonesia ada karena gerakan radikal. Membidik aksi intolerasi dan terorisme dengan istilah “radikal” sama saja mencari ikan dengan strum listrik atau potas yang membunuh semua ikan yang ada. Akhirnya pula akan membunuh Indonesia.

Jadi pesan Bung Karno, sekali lagi, Jas Merah – jangan sekali-kali melupakan sejarah. []

Marlin Dinamikanto, Penyair Facebooker yang juga bekerja sebagai redaktur Nusantara.news di Yayasan Kalimasadha Nusantara

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here