Indonesia dan Perilaku Korupsi Warisan Penjajah

0
134
Tumpukan uang kertas Republik Indonesia

Nusantara.news, Surabaya – Negara-negara di dunia menyebut, Indonesia meski diakui merupakan salah satu negara terkaya di Asia dilihat dari keanekaragaman sumber daya alamnya, tetapi termasuk negara miskin dibanding negara-negara lain di kawasan Asia.

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusianya. Kualitas tersebut bukan hanya dari segi pengetahuannya tetapi juga menyangkut kualitas moral dan kepribadiannya.

Rapuhnya moral dan rendahnya kejujuran para aparat penyelenggara negara menjadi penyebab paling besar terjadinya korupsi. Korupsi di Indonesia saat ini sudah menjadi penyakit sosial yang sangat berbahaya, dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Korupsi mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurasan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh anggota legislatif dengan dalih studi banding, Tunjangan Hari Raya (THR), uang pesangon dan lainnya yang di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan keuangan negara terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Itu merupakan cermin rendahnya moralitas dan rasa malu.

Bukan rahasia umum, bangsa Indonesia memiliki sejarah kelam dalam pemberantasan korupsi. Hampir semua lini, amat subur sebagai pundi-pundi keuangan pribadi dalam praktik korupsi. Kondisi itu sangat ironis, sebab Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Logikanya, sebagai negara muslim terbesar di dunia, aspek moral dan religius menjadi kontrol sosial bagi masyarakat termasuk pejabat negaranya. Harusnya mereka takut melakukan korupsi, bukan sebaliknya berlomba dan tidak malu melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut.

Kenyataannya, aspek moral dan religiusitas tidak mampu menjadi kontrol sosial, sebaliknya menjadi budaya yang kian merajalela. Korupsi telah menjadi tradisi dan watak sebagian besar alam bawah sadar insan-insan yang katanya beragama dan beriman di Indonesia.

Dalam laporan tahunan negara terkorup dan terbersih, Transparansi Internasional (TI) merilis indeks persepsi korupsi (CPI) terhadap 159 negara di dunia. Chad (salah satu negara di Afrika) dan Bangladesh menduduki peringkat pertama negara terkorup, yang sama-sama mendapat skor 1,7.

Peringkat korupsi kedua, Turkmenistan, Myanmar, dan Haiti. Masing-masing memiliki indeks 1,8. Negara-negara miskin di Afrika, seperti Pantai Gading, Nigeria, Somalia, dan Sudan mendominasi lapisan pertama dan kedua negara terkorup di dunia.

Indonesia ternyata tidak lebih baik dari tahun sebelumnya. Pada 2004, Indonesia di peringkat 133 dari 146 negara dan satu blok dengan Angola, Republik Demokratik Kongo, Pantai Gading, Georgia, Tajikistan, dan Turkmenistan. Dari bawah, Indonesia berada di urutan ke sepuluh negara terkorup dengan indeks CPI 2,0. Tahun ini Indonesia berada di peringkat 137, dengan CPI 2,2 persen, berada satu blok dengan Liberia, Ethiopia, Kamerun, Iraq, Uzbekistan, dan Azerbaijan.

Jika diurut dari bawah, Indonesia berada di peringkat 20 negara terkorup. Islandia menjadi negara terbersih dengan skor 9,7. Peringkatnya melompat dari posisi ketiga tahun lalu.

Soal peringkat negara paling bersih, posisi lima besar hampir tak berubah dibanding 2004. Setelah Islandia, Finlandia menyusul Selandia Baru di tempat kedua. Denmark di peringkat keempat dan Singapura di urutan ke lima.

Korupsi Adalah Warisan Penjajah yang Pengaruhi Mental Masyarakat Indonesia

Korupsi dilakukan di jaman VOC

Perilaku korupsi adalah watak bawaan yang diwariskan oleh para penjajah. Sejak berabad-abad silam, korupsi sudah terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, kehancuran Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC), tak lain disebankan perilaku korup orang-orang yang ada di dalamnya. Itu ternyata merembet kepada pribumi, dan terus berimbas hingga saat ini. Perilaku korupsi telah menjadi mental sebagian masyarakat di Indonesia.

Perilaku korupsi yang berlangsung amat panjang itu kemudian menjadi ancaman yang dapat merusak sendi-sendi bernegara. Sebab itu KPK lahir, menjadi semacam antibodi bagi penyakit rasuah tersebut. Dalam perkembangannya, publik dibikin tercengang dengan hasil penindakan KPK, korupsi nyatanya melibatkan para petinggi negeri. Mulai dari pejabat, kalangngan terdidik, pengusaha, hingga politisi.

Tak hanya di pusat negara, korupsi juga merambah ke berbagai daerah. Tidak sedikit kepala daerah, bahkan penegak hukum di tingkat lokal diciduk KPK karena korupsi. Baru-baru ini, misalnya melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), KPK menangkap Eddy Rumpoko (walikota Kota Batu). Eddy di tangkap di rumah dinasnya di Jalan Panglima Sudirman 98, sekitar pukul 13.30 WIB, Sabtu (16/9/2017).

Eddy mengaku terkejut atas kedatangan tim KPK di rumah dinasnya. Saat dilakukan penangkapan dirinya mengaku sedang mandi. “Saya di rumah, saat mandi mendengar pintu digedor,” katanya usai diperiksa di Mapolda Jawa Timur, Sabtu (16/9/2017), malam.

Mereka tiba di Polda Jawa Timur sekitar pukul 17.30 dan pukul 21.00 WIB, Eddy Rumpoko bersama empat orang lainnya dibawa ke Jakarta.

“Lima orang diamankan, termasuk kepala daerah dan pejabat unit pengadaan,” ujar Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan.

Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah uang yang diduga terkait dengan fee proyek tertentu dari pihak swasta. Peristiwa itu terungkap dari laporan masyarakat yang menyebut akan terjadinya transaksi korupsi. KPK kemudian menindaklanjuti dengan melakukan pengecekan, dilanjutkan dengan penangkapan Eddy Rumpoko.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menambahkan, kasus tersebut berawal pada Sabtu sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, pengusaha Filipus Djap bertemu dengan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu, Edi Setyawan. Keduanya bertemu di parkiran restoran di hotel milik Filipus, di Batu, Malang, Jawa Timur.

“Diduga terjadi penyerahan uang sejumlah Rp100 juta dari FHL kepada Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Pemkot Batu Edi Setyawan,” kata Syarif, saat menggelar jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Minggu (17/9/2017).

Selang 30 menit kemudian, Filipus menuju rumah dinas Wali Kota Batu, menyerahkan suap Rp200 juta dalam bentuk pecahan Rp50 ribuan. Uang itu diduga bagian dari total nilai suap Rp500 juta untuk Eddy Rumpoko. Sekitar Rp300 juta dari total nilai suap, sudah diterima Eddy Rumpoko dalam bentuk potongan untuk pembayaran pelunasan mobil Toyota Alphard milik Wali Kota Batu.

Sebelumnya, sekitar pukul 14.00 WIB bulan Juni 2017 lalu, terkait perilaku korupsi KPK juga menggeledah dan menyegel Ruang kerja Komisi B DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Tiga orang staf pegawai Sekretariat DPRD Jawa Timur juga diamankan. Penggeledahan juga dilakukan di ruang kerja Ketua Komisi B Moch Basuki dari Fraksi Partai Gerindra.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here