Indonesia di Ambang Krisis Moneter Jilid II?

0
1137
Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menjelaskan perkembangan perekonomian Indonesia di Jakarta. Foto: Antarafoto

Nusantara.news – Pemerintah Indonesia pada Februari 2018 kembali berutang Rp 783,23 triliun guna menutupi defisit APBN 2018 sebesar Rp 325,9 triliun untuk rencana defisit (proyeksi APBN 2018), Rp 384 triliun pembayaran jatuh tempo utang dan kebutuhan lainnya senilai Rp 72 triliun. Adapun rencana utang dilakukan dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp 727,3 triliun, pinjaman langsung luar negeri Rp 51 triliun, dan pinjaman dalam negeri Rp 4,5 triliun. Bank Dunia dan sepupunya, Asian Development Bank/Bank Pembangunan Asia (ADB) kembali dilibatkan untuk pinjaman tunai, termasuk AIF dan KFW (Bank Pembangunan Jerman dalam bentuk mata uang Euro), sementara tiga bank sebelumnya dalam bentuk mata uang Dolar Amerika Serikat (USD).

Hal ini membuat investor khawatir dengan kondisi objektif ekonomi Indonesia karena secara fundamental terindikasi negatif (lihat tabel). Disinyalir hal ini memperburuk dan merupakan hal menentukan pelemahan Rupiah yang terjadi pada April dan Mei 2018 ini.

Arah perekonomian ditentukan oleh kebijakan fiskal (domain pemerintah) dan moneter (domain bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia) untuk memprediksi masa depan ekonomi suatu negara. Terkait pengelolaan APBN yang digaris bawahi adalah soal utang, karena Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan ‘terbaik dunia’, selalu mengatakan bahwa utang kita masih dalam batas aman, seolah-olah parameter utang hanya bersifat tunggal dari rasio utang terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) yang masih dianggap aman yakni sekitar 29%. Padahal, indikator paling konkret untuk mengukur kesehatan utang adalah neraca keuangan pemerintah (yang sudah defisit), seperti: neraca perdagangan barang, migas, jasa, transaksi berjalan (current account), neraca pembayaran, neraca pendapatan primer, di mana yang positif hanya keseimbangan primer, sekitar USD 1,7 miliar (lihat tabel).

Indikator Utama Neraca Keuangan Pemerintah (April 2018)

INDIKATOR PERIODE NILAI

(USD Miliar)

Neraca Perdagangan Barang (Trade Balance) April 2018 -1.6
Neraca Perdagangan Migas Kuartal I 2018 -2.4
Neraca Perdagangan Jasa Kuartal I 2018 -1.4
Transaksi Berjalan (Current Account) Kuartal I 2018 -5.5
Keseimbangan Primer (Primary Balance) Kuartal I 2018 1.7
Neraca Pendapatan Primer Kuartal I 2018 -7.9
Neraca Pembayaran (Balance of Payment) Kuartal I 2018 -3.9

Sumber: BPS, BI, Kemenkeu 2018

Para pengamat mencurigai bahwa dari segi fiskal, karena kesulitan likuiditas Pemerintah saat ini, jika diperoleh data dan analisa yang valid dikhawatirkan keseimbangan primer juga sudah negatif. Jika defisit, artinya utang sudah digunakan untuk membayar utang atau subsidi sektor tertentu, bukan digunakan untuk hal produktif.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat bahwa utang pemerintah banyak yang tidak tercatat, khususnya di BUMN dan sektor publik. Indikatornya, jika menarik utang baru setidaknya keuangan negara seharusnya membaik, tidak defisit atau malah “tekor”. Seyogyanya, keseimbangan primer dihitung dari jumlah keseluruhan belanja negara dikurangi beban utang termasuk beban bunga utang. Disinyalir, utang baru sudah digunakan untuk membayar utang.

Selisih USD karena asumsi APBN 2018 yang ditetapkan hanya Rp 13.400 per USD, saat ini sudah mencapai Rp 14.250 per USD, dan harga minyak ditetapkan USD 48, padahal harga dunia sudah USD 75 – 78 per barrel per hari. Tentu gejolak ini berpengaruh terhadap pembayaran utang, yang pada APBN tercatat tahun 2018 pembayaran cicilan pokok utang dan bunganya telah mencapai Rp 325 triliun. Kita tahu bahwa utang negara menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat (USD), tentu angkanya juga membengkak jika tidak diasuransikan (hedging).

Peningkatan Defisit APBN Pasti Terjadi

Jurus akrobatik sering dilakukan untuk memaksakan pembangunan infrastruktur, sehingga BUMN di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) babak belur dengan utang-utang. Belum lagi, Pertamina harus menyediakan USD untuk memenuhi kebutuhan BBM yang mencapai 1,5 juta barrel per hari, sementara tunggakan tagihan pada pemerintah menumpuk. Pertamina bisa menjadi “korban” seperti halnya Adhi Karya, Waskita Karya, dan Hutama Karya yang dipaksakan membangun infrastruktur dengan utang. Begitu juga PLN, menjadi “korban” dari ambisi membangun power plant sehingga dibebani utang yang sangat besar saat ini.

Dari segi fiskal, penerimaan pajak kuartal I juga tidak mencapai target akibat perlambatan pertumbuhan ekonomi negara yang mencapai 5,06% (tahun 2017), sementara sektor industri hanya tumbuh antara 2,5% – 3%, khususnya yang berbasis bahan baku impor, bisa-bisa negatif pertumbuhannya, dan mulai melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Indonesia saat ini terancam penurunan peringkat utang dan kelayakan investasi, baik dari Standard & Poor’s Financial Services (S&P) maupun JP Morgan. Tidak heran SMI terbirit-birit melobi JP Morgan, dan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk kembali mendukungnya sebagai dealer utama Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang tidak laku di pasar karena Bursa Efek Indonesia (BEI) mengindikasikan investor mulai meninggalkan Indonesia secara perlahan tapi pasti.

Dari segi moneter, harga mata uang USD sudah di atas Rp 14.250 per USD, memperlihatkan pelemahan Rupiah, sebagai ekses dari negatifnya indikator ekonomi Indonesia. Intervensi sudah dilakukan BI kepada pasar untuk meredam gejolak USD yang telah menguras devisa senilai USD 7,2 miliar sehingga mengganggu ketahanan moneter Indonesia.

Diakui, memang krisis moneter tahun 1997 melibatkan operasi moneter dengan currency war untuk kawasan Asia, di mana George Soros sebagai operatornya, sehingga ekonomi Indonesia menurun drastis. Nilai mata uang USD dari Rp 2.500 per USD melejit mencapai Rp16.000 per USD, harga-harga hancur, nasabah Bank Central Asia (BCA) dan beberapa bank beramai-ramai menarik uangnya secara bersamaan (rush), sehingga terjadi ekses yang berdampak sistemik, dan krisis moneter berbuntut pada jatuhnya kekuasaan Soeharto kala itu (1998). Pada saat itu, memang ada peran Amerika Serikat (AS), yang sudah menganggap Soeharto lepas kendali, karena ingin Indonesia lepas landas dan melunasi utang kepada asing karena berhasil menjadi salah satu “Macan Asia”. Dengan alasan demokrasi, Soeharto dilengserkan dan dipaksa menandatangani 50 butir Letter of Intent (LoI) dengan IMF (International Monetary Fund/Dana Moneter Internasional)/Bank Dunia yang eksesnya masih kita rasakan selama 20 tahun reformasi ini.

Gejala arah ke sana mulai terlihat, karena SMI sebagai Menteri Keuangan belum ada inovasi kreatif menanggulangi defisit APBN karena ekonomi yang melambat, dan target pemasukan pajak pasti meleset. Kreatifitas SMI hanyalah berutang dan memotong anggaran APBN.

Di Ambang Krisis Moneter II?

SMI sepertinya menyiapkan langkah dengan jurus yang sama, yakni kembali pada pangkuan IMF/Bank Dunia, karena strategi melalui SUN/SBSN gagal. Disebabkan fondasi yang menjadi indikator utama investasi di Indonesia tidak lagi layak, sehingga kembali pada utang konvensional melalui lembaga donor. Beban utang luar negeri sangat merugikan perekonomian nasional. Jurus efisiensi dengan memotong anggaran sangat memperlambat perekonomian, perlu strategi belanja yang kreatif dari Menteri Keuangan ‘terbaik dunia’ itu di saat perekonomian global tidak kondusif bagi Indonesia.

Kebijakan perekonomian pemerintahan Joko Widodo yang sudah diterbitkan berjilid-jilid ternyata tidak membawa hasil dan hilang ditelan angin, padahal di awal tahun 2018 Joko Widodo yakin ekonomi Indonesia akan meroket.

Hal itu berdampak pada kepercayaan publik yang menurun sehingga Joko Widodo ter-downgrade elektabilitasnya dan mulai panik. Konyolnya, para pembantunya melakukan berbagai blunder (kesalahan besar) yang justru memperburuk situasi.

Momentum Ramadhan dan Lebaran yang sensitif terhadap harga dan akan memicu inflasi, walau sampai saat ini masih terkendali.

Public distrust (ketidakpercayaan publik) yang terjadi jangan sampai merontokkan pasar, karena pasca reformasi, ekonomi Indonesia berorientasi pada pasar sesuai mazhab neoliberalisme yang tercantum pada 50 butir LoI IMF/Bank Dunia.

Besarnya kredit macet di sejumlah bank nasional pada waktunya akan menjadi pemicu “bom waktu” bagi perbankan dan moneter Indonesia. Sementara, BI sebagai penguasa moneter sudah diciutkan “taringnya” semenjak reformasi sehingga sangat terbatas ruang geraknya.

Faktanya, USD tetap menguat dan Rupiah melemah, apalagi The Fed di akhir bulan ini akan kembali menyesuaikan suku bunga. Sementara, BI yang sudah menyesuaikan suku bunga ternyata tidak terjadi penguatan Rupiah.

Pada era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagian dunia usaha memperoleh berkah dengan penguatan USD, karena berorientasi ekspor, namun celakanya pengusaha kita dominan ekspornya berbasis bahan baku impor. Seharusnya, Pertamina menikmati berkah penguatan USD jika produksi minyak mentah yang senilai 790.000 barrel per hari tidak diimbangi oleh kebutuhan impor sejumlah 1,5 juta barrel per hari, yang harus dibeli dengan satuan USD.

Pada era Presiden Joko Widodo perlambatan ekonomi yang terjadi menjurus pada krisis moneter karena tiga hal yang mendasar, yaitu: 1) Perekonomian global yang tidak kondusif; 2) Fondasi ekonomi yang tidak kuat sehingga ketahanan ekonomi mengalami ancaman serius; 3) Kepemimpinan nasional yang mengalami disorientasi dalam pengelolaan ekonomi, khususnya dengan memaksakan anggaran infrastruktur yang mencapai 19,5% dari total APBN, dan beban utang pemerintah sudah di atas Rp 4.000 triliun.

Krisis moneter Indonesia tahun 1998 (pertama) sempat dikhawatirkan terulang pada 2008 karena resesi yang terjadi di AS akibat kredit perumahan. Namun, Indonesia berhasil lolos saat itu, hanya Bank Century yang menjadi “korban” di era SBY kala itu.

Di era Joko Widodo apakah akan mengalami siklus krisis 10 tahunan seperti disinyalir oleh ekonom Joseph Schumpeter (Austria) dalam bukunya The Review of Economics and Statistics. Saat ini 20 tahun setelah reformasi, ciri-cirinya mirip dengan situasi 1998. Ketidaksukaan rakyat pada pemerintah terbukti dengan gencar dan tingginya respon masyarakat terhadap kaos bertulis “#Ganti Presiden 2019”.

Parpol Mulai Melirik Prabowo Subianto

Kondisi moneter yang memburuk, hanya menunggu faktor pemicu (trigger point) atas dimulainya pergerakan operator, memanfaatkan situasi yang berkembang. Indonesia di ambang batas krisis moneter jilid II.

Saat ini Indonesia hanya didukung oleh ekonomi konsumsi dari 250 juta rakyatnya. Sementara orientasi yang keliru dengan dominasi pembangunan infrastruktur tidak mampu memberi insentif pada perekonomian rakyat.

Gejolak ekonomi dunia tidak bisa diprediksi, karena perang dagang AS-Cina, dan gejolak Israel dan AS dengan negara-negara Arab dikhawatirkan akan memicu harga minyak dunia mencapai USD 90-100 per barrel per hari. Bayangkan, asumsi harga minyak dunia di APBN 2018 hanya USD 48?

Gelagat para pelaku bursa, tidak lakunya surat utang, tingkat kesehatan utang, terjadinya pelemahan Rupiah, defisit neraca perdagangan, serta beberapa indikator ekonomi Indonesia, seharusnya pemerintah siap-siap mengantisipasinya. Apakah SMI hanya menyiapkan jurus tunggal dengan kembali pada IMF/Bank Dunia dengan utang konvensional? Jelas, masyarakat akan menolak tegas jika itu kebijakan pemerintah. Hal ini dipastikan akan berdampak negatif pada elektabilitas Joko Widodo.

Konsekuensi lagi, dari kondisi objektif ini dalam teori elektabilitas akan berdampak positif pada kandidat lainnya, jika konteksnya hanya dua orang dalam Pilpres 2019.

Persis skema di Pilkada DKI Jakarta tahun 2017, ketika Ahok tersangkut kasus penistaan agama sehingga pemilih melakukan penolakannya, Anies kena imbas positif dari menurunnya elektabilitas Ahok. Tidak heran terjadi juga pada Prabowo Subianto (PS) yang kini dilirik oleh parpol yang belum menentukan sikap seperti PAN (Partai Amanat Nasional) dan Partai Demokrat. Jika terjadi pertemuan SBY dan PS, dan hasilnya positif Partai Demokrat mendukung PS sebagai kandidat Presiden 2019, maka akan memperlemah posisi Joko Widodo di publik. SBY pasti rasional untuk dua hal, yaitu: 1) Nasib masa depan politik Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan 2) Pengamanan kasus Bank Century yang sudah menyeret mantan wakilnya, Boediono.

Jika ini terjadi juga akan menggoyahkan pendirian Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa parpol pengusung Joko Widodo di Pilpres 2019. Persoalan ekonomi Indonesia yang di ambang krisis hanya menunggu faktor pemicu saja. Memang, para pembantu Joko Widodo pasti menolak dikatakan bahwa Indonesia di ambang krisis moneter jilid II, dan akan menyajikan data lain yang menyesatkan bahwa kita masih aman.

Sementara, perilaku politik Joko Widodo dengan memberi “angin surga” calon wakil presiden kepada beberapa petinggi parpol, jika komunikasinya tidak dikelola dengan baik pada gilirannya akan menjadi bumerang ketika keputusan akhir harus diambil. Batas waktunya pada akhir Juli 2018, karena 4 Agustus 2018 sudah mulai pendaftaran kandidat Capres-Cawapres dari parpol pengusung. Elektabiltas Joko Widodo akan terjungkir, dan PS akan mendapat “durian runtuh”,  rakyat pun pada akhirnya tidak banyak pilihan untuk menentukan perbaikan masa depan Indonesia. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here