Indonesia Ditampar Singapura

0
622

BENAR, Indonesia ditampar Singapura. Secara kiasan, tentu saja. Namun, kalau pemerintah Indonesia mau bercermin kepada apa yang terjadi di Singapura kemarin, dia yang harus menampar mukanya sendiri.

Sebab, pengadilan Singapura tengah mengadili dua tersangka suap, Chen Ziliang dan Zhao Yucun, dengan ancaman hukuman penjara lima tahun dan denda sampai S$100.000 atau lebih dari Rp1 miliar. Berapa nilai suap yang diterima dua operator forklift itu? Ternyata hanya S$1, atau Rp10 ribuan! Mereka terkena “OTT” oleh Corrupt Practice Investigation Bureau (CPIB), KPK-nya Negeri Singa itu.

Suap satu dolar! Kalau di negeri kita, mungkin katagorinya “uang rokok”. Tapi itulah Singapura. “Suap dalam jumlah berapa pun atau jenis apa pun tidak akan ditoleransi,” demikian pernyataan CPIB.

Mendengar itu bagaimana kita tidak merasa ditampar. Atau, seperti dikatakan di atas, seandainya para pengelola negara ini punya sedikit rasa malu, mereka harusnya menampar mukanya sendiri.

Sebab, memperbandingkan nilai korupsi segitu dengan nilai korupsi di Indonesia, mungkin seperti debu dan gunung. Lihat misalnya korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dua puluh tahun lalu. Menurut hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan pada 2000, kerugian negara dalam kasus itu Rp138,442 triliun, atau hampir semua dari total BLBI yang disalurkan sebesar Rp 144,536 triliun. Ada pula kasus Bank Century dengan kerugian negara Rp7,4 triliun. Juga kasus korupsi kondensat bagian negara yang dilakukan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama yang tengah diselediki Bareskrim Polri. Menurut audit BPK, kerugian negara mencapai Rp35 triliun. Atau kasus dana KTP-elektronik yang digasak kawanan koruptor sebesar Rp2,3 triliun. Itu yang besar-besar, belum lagi yang “hanya” ratusan atau puluhan miliar.

Sampai  30 September 2018 saja, ada 127 kasus yang tengah diselediki KPK, 126 perkara yang dalam tahap penyidikan, 101 kasus sudah masuk penuntutan, 75 perkara sudah putus dan berkekuatan hukum tetap, serta ada 80 perkara yang sudah dieksekusi. Dengan catatan, itu kasus korupsi atau gratifikasi yang tertangkap. Entah berapa lagi yang tidak atau belum tertangkap. Satu hal yang pasti, kasus korupsi yang sudah ditangani penegak hukum itu hanya seperti puncak gunung es.

Apologia terhadap ini pasti selalu ada: Mengelola negara kecil seperti Singapura tentu lebih mudah dibandingkan mengatur negara seluas Indonesia.

Tapi, faktanya, Singapura menempatkan pemberantasan korupsi sebagai prioritas tertinggi pemerintahannya. Kita, kalaupun memprioritasnya, belum setinggi itu.

Lihat saja,  UU antikorupsinya, The Prevention of Corruption Act (PCA) diberlakukan 17 Juni 1960, hanya setahun setelah Singapura mendapat otonomi dari Inggris tahun 1959. Sementara Indonesia baru menerbitkan UU antikorupsi pada 1960, atau 15 tahun setelah merdeka, yaitu UU Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Ketika kita merevisi UU Nomor 3 Tahun 1971 dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di tahun yang sama Singapura melompat lebih jauh dengan menerbitkan The Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA). Sehingga jangkauan penegak hukum menjadi lebih luas.

Membentuk lembaga pemberantasan korupsi, kita juga telat. CPIB Singapura sudah berdiri sejak 1952, ketika negara itu masih berstatus jajahan. Sementara kita baru membentuk KPK pada tahun 2002, setelah lebih dari setengah abad lembaga penegak hukum yang ada, serta berbagai komite yang dibentuk pemerintah, tak mampu memberantas tindak pidana ini. Itu pun sampai sekarang tak kunjung tuntas perdebatan, apakah KPK ini lembaga permanen atau bersifat sementara (ad-hoc).

CPIB tidak hanya terbatas pada pemberantasan korupsi di sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Lembaga ini juga menahan tersangka korupsi tanpa surat perintah, bisa membuka akses ke data nasabah bank yang dicurigai tanpa harus mendapatkan izin dari bank sentralnya. Singkatnya  CPIB boleh melakukan apa saja yang diperlukan, sejauh untuk kepentingan pemberantasan korupsi. Lembaga ini pun mendapat dukungan penuh dari negara, sementara di Indonesia, KPK ketika dibombardir serangan balik oleh koruptor, pemerintah cenderung berdiam diri –atau paling banter menyampaikan pembelaan basa-basi.

Sementara Kewenangan KPK pun sangat terbatas, misalnya hanya menangani korupsi yang dilakukan penyelenggara negara, atau kasus yang nilai kerugian negara di atas Rp1 miliar. KPK baru dalam tahap membuka wacana agar pemerintah segera melengkapi UU Tipikor yang ada saat ini, agar bisa menangani korupsi di sektor swasta. Itu pun kalau usulan itu segera direspon pemerintah dengan mengajukan perubahan UU.

Padahal, bisa diduga, korupsi di sektor swasta ini jauh lebih besar. Di Singapura, korupsi swasta ini mencapai 82% (2017) dari total perkara korupsi. Meski tidak apple to apple, perbandingan yang hampir sama juga bisa ditarik ke kasus korupsi di Indonesia.

Kita tertinggal, sudah pasti. Inilah yang harus dikejar oleh pemerintahan baru hasil pemilu nanti, jika hendak menyelamatkan negeri ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here