Indonesia Menuju Bonus Atau Bencana Demografi?

0
244
Jumlah penduduk Indonesia yang produktif antara 15 hingga 64 pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 70%. Kalau ini dikelola dengan baik dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dahsyat, sebaliknya bila tidak terkelola dengan baik bisa menjadi bencana demografi yang menakutkan

Nusantara.news, Jakarta – Laporan PriceWaterhouseCoopers (PWC) di http://www.independent.co.uk  cukup membuat Indonesia tersanjung. Karena pada 2030 dan 2050, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, menurut PWC, masuk peringkat lima besar raksasa ekonomi dunia.

Pada saat yang sama, posisi Indonesia saat ini cukup memprihatinkan, terjebak dalam masalah utang, APBN habis tersedot untuk membayar pokok dan bunga utang. Bahkan posisi Indonesia hari ini sudah masuk dalam defisit keseimbangan primer sebesar Rp144 triliun, artinya utang baru yang dibuat untuk melunasi bunga utang lama.

Pada sisi lain persaingan tenaga kerja, bisnis, migrasi penduduk, kemiskinan dan pengangguran, masih menjadi hantu yang menakutkan karena tak kunjung hilang dari republik ini. Akan kah Indonesia benar-benar dapat memetik bonus demografi atau justru sebaliknya menghadapi bencana demografi?

Laporan PWC menunjukkan bahwa pasar negara berkembang seperti India dan Brazil akan semakin menantang dominasi ekonomi Amerika Serikat dan China, sementara yang lainnya tertinggal. Bahkan Indonesia dan Rusia disebut-sebut akan membayangi kedigdayaan Produk Domestik Bruto (PDB) China, India, dan Amerika

Laporan tersebut menempatkan negara-negara dengan memproyeksikan PDB global mereka dengan kekuatan daya beli (purchasing power parity–PPP). PPP adalah model yang menggambarkan daya beli dan karenanya nilai dari mata uang tertentu.

PDB Indonesia pada 2016, menurut PWC, masuk peringkat kedelapan yakni hanya sebesar US$3,03 triliun. Pada 2030, peringkat PDB Indonesia naik ke posisi kelima sebesar US$5,42 triliun. Bahkan pada 2050, PDB Indonesia melesat ke peringkat keempat dengan jumlah US$10,50 triliun.

Bonus demografi

Bonus demografi merupakan suatu keadaan dimana struktur penduduk suatu negara didominasi oleh golongan usia produktif—antara 15 hingga 64 tahun–atau usia pekerja. Indonesia saat ini menempati peringkat keempat dalam hal jumlah penduduk di bawah Cina, India dan Amerika Serikat.

Menurut data Badan Pusat Statistik Nasional, jumlah penduduk Indonesia pada 2015 mencapai 255.461.686 juta jiwa dengan komposisi usia 0 hingga 14 tahun sebanyak 69.857.406 juta, usia 15 hingga 64 tahun berjumlah 171.874.288 juta, dan usia diatas 64 tahun sebanyak 13.729.992 juta

Berdasarkan data statistik penduduk tersebut maka piramida penduduk Indonesia masih dalam bentuk ekspansi atau piramida penduduk muda. Artinya mayoritas penduduk Indonesia berada pada usia muda atau produktif. Piramida model ini sangat lumrah terjadi pada negara-negara berkembang.

Inilah yang disebut pemerintah sebagai bonus demografi dimana para pemuda atau penduduk usia produktif yang banyak menjadi modal pembangunan yang sangat penting.

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2000, Indonesia mengalami bonus demografi sejak 2010 hingga 2045. Bonus demografi diperkirakan mengalami puncaknya terjadi sejak 2025 hingga 2035, dengan 70% dari populasi penduduk berusia produktif.

Yaitu ketika 100 penduduk usia kerja menanggung kurang dari 50 penduduk usia 0–14 tahun dan di atas 65 tahun. Bandingkan, pada 1971, 100 orang menanggung 86 orang. Pada 2010 sudah berubah, yaitu 100 orang menanggung 51 orang. Kini, 100 orang menanggung 49 orang. Berdasarkan sensus itu, puncak bonus demografi akan terjadi pada 2020 hingga 2030. Saat itu 100 orang ‘hanya’ menanggung 44 orang.

Roadmap Pembangunan Indonesia menurut versi Komite Ekonomi Nasional (KEN)

Bencana demografi

Tapi tunggu dulu, bonus demografi jika tidak dikelola dengan baik maka akan berbalik menjadi bencana demografi. Berkaca pada statistik demografi di atas maka ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia diantaranya, bencana demografi terjadi jika produktivitas dan penghasilan warga rendah. Efeknya fatal, seperti angka pengangguran tinggi, kriminalitas naik, dan rawan konflik sosial.

Menurut analisis Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), jumlah angkatan kerja akan bertambah 14,8 juta penduduk menjadi 189 juta penduduk pada 2020. Rasio ketergantungan warga ada di titik terendah pada 2030, yaitu 44 orang.

Guru Besar Ekonomi Kependudukan Universitas Indonesia Sri Moertiningsih menyebutkan, bonus demografi suatu bangsa hanya terjadi satu kali. Kini, Indonesia ada di posisi 110 dari 188 negara pada Indeks Pembangunan Manusia Badan Program Pembangunan PBB (UNDP).

Perbaikan mutu penduduk bisa dengan membangun kognitif dan karakter dalam 1.000 hari pertama kehidupan manusia. “Itu harus diikuti perbaikan kesehatan anak dan gizi,” ujarnya.

Hasil riset LIPI menunjukkan, tren migrasi penduduk dari desa ke kota atau urbanisasi terus meningkat. Jumlah warga di perkotaan sekitar 49,8% dari jumlah total penduduk pada 2010 dan naik menjadi 53,3% pada 2015. Jumlah penduduk di perkotaan diprediksi hampir 60% pada 2025. Menurut peneliti Mobilitas Penduduk PPK LIPI Mita Noveria, urbanisasi secara masif bisa memicu berbagai masalah kota, sosial, kriminal, hingga pemukiman kumuh.

Harus dikelola

Melihat realitas di atas, nampaknya pemerintah perlu menunjuk lembaga khusus yang mengelola bangkitnya penduduk Indonesia. Eksekusinya berupa upaya memastikan bahwa bonus demografi itu benar-benar terjadi.

Bila perlu dibentuk lembaga khusus yang bertugas mensinergikan interdepartemen yang menjadi pemungkin bagi terealisasinya bonus demografi. Ini adalah momentum penting bagi Indonesia untuk menjadi negara besar, raksasa ekonomi baru pada 2030 dan 2050.

Generasi produktif harus diarahkan menjadi generasi yang unggul, harus ada pengarahan potensi bangsa ini pada keunggulan tertentu. Seperti dibidang konsumsi, pertanian dan perikanan, sumber daya alam, dan pendidikan swasta. Keempat bidang usaha ini diperkirakan pada 2030 akan booming, sehingga menguasai keempat bidang tersebut akan membuat bangsa ini unggul.

Termasuk ranah ekonomi baru seperti bangkitnya ribuan start up yang memanfaatkan keunggulan teknologi informasi. Pendek kata, pemerintah harus mengambil peran di depan untuk memastikan terealisasinya bonus demografi.

Persoalannya, hingga kini upaya yang serius, manajemen yang fokus, hingga anggaran yang memadai untuk memastikan bonus demografi itu terjadi. Kalau situasi ini dibiarkan begitu saja, dikhawatirkan peluang bonus demografi itu bisa berubah menjadi bencana demografi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here