20 Tahun Reformasi

Indonesia, Negara Hukum yang Kacau Hukum

1
202

Nusantara.news, Jakarta – Secara konsep Indonesia merupakan negara hukum, hukum ditempatkan sebagai panglima untuk mengatur pola hidup berbangsa dan bernegara. Konsepsi negara hukum kemudian dipertegas dengan mengangkat derajatnya pada saat melakukan perubahan keempat UUD 1945 yang sebelumnya hanya diletakkan pada Penjelasan UUD 1945 menjadi termuat dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

Dengan menganut negara hukum yang merangkul supremasi hukum membawa konsekuensi bahwa sistem pemerintahannya harus: (1) Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segenap warga negara memiliki persamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu; (2) Memegang teguh asas legalitas, dalam semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek politik, soslal-budaya, ekonomi, dan pertahanan-keamanan.

Sebab itulah, ketika gerakan reformasi 1998 menumbangkan Orde Baru yang salah satunya dianggap “memonopoli hukum”, maka supremasi hukum menjadi bagian dari enam visi reformasi. Koreksi kelembagaan hukum sekaligus munculnya berbagai aturan, termasuk amandemen UUD 1945, menandai kehendak adanya pembenahan sistem hukum: substansi hukum (legal substance), struktur hukum (law structure), termasuk di dalamnya sumberdaya manusia—aparat penegak hukum (human resource); dan budaya hukum (legal culture) sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Friedmen.

Namun pasca-runtuhnya Orde Baru dan berjalannya reformasi selama 20 tahun terakhir, sepertinya kecenderungan produk-produk hukum belum secara menyeluruh menunjukkan watak dan paradigma baru. Banyak aturan yang sifatnya represif, produk kolonial Belanda maupun Orde Lama dan Orde Baru, masih diberlakukan. Imparsial mencatat ada bebrapa peraturan yang dinilai bertentangan dengan HAM atau tidak selaras dengan reformasi. Di antaranya, UU tentang Ormas, UU MD3, UU ITE, dan Ujaran Kebencian.

Aturan mengenai organisasi kemasyarakatan, misalnya, awalnya Pemerintah menerbitkan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Perppu ini kemudian disetujui menjadi Undang-Undang dan kini dikenal sebagai UU No. 16 Tahun 2017. Peraturan terbaru ini dinilai mengancam kebebasan berserikat. Kebebasan berserikat sangat terkait kebebasan lainnya seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi, berkumpul, berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Sekarang pemerintah bisa membubarkan ormas tanpa melalui pengadilan.

Lalu, UU No. 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Peraturan itu memberi kewenangan DPR untuk memanggil paksa pihak lain untuk hadir dalam rapat di DPR. Lebih dari itu, dalam menjalankan panggilan paksa itu dapat juga menyandera setiap orang untuk jangka waktu paling lama 30 hari. Pasal 122 huruf l UU MD3, memberi kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan lembaga dan anggota DPR. Pasal ini untuk meredam kritik masyarakat terhadap DPR.

Ada juga UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diperbarui lewat UU No. 19 Tahun 2016, banyak memuat ketentuan yang multitafsir sehingga berpotensi mengkriminalisasi masyarakat.

OSelanjutnya, UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Undang-Undang ini dinilai bermasalah karena mengatur pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial. Seharusnya pelibatan TNI itu diatur dalam regulasi terpisah, misalnya UU Perbantuan.

Tak hanya itu, amandemen UUD di era reformasi bahkan juga masih banyak dijumpai yang justru tidak sejalan nilai-nilai Pancasila. Dalam UUD 1945 tersebut ditemukan inkonsistensi, kontradiksi, dan ketidakselarasan antarpasal dan ayat. Akibatnya, negara terjebak pada kekuasaan oligarki, praktik penyelenggaraan lebih berorientasi pada demokrasi dan hukum, namun mengabaikan pembangunan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama.

Beberapa pasal UUD 1945 misalnya, ayat 4 pada pasal 33 yang mengatur perekonomian Indonesia, bertentangan dengan tiga ayat sebelumnya.  Bunyi pasal itu intinya menyebutkan demokrasi ekonomi, namun dalam praktiknya diterapkan ekonomi liberal. Pasal ini tidak koheren dengan pembukaan UUD 1945, Pancasila, dan Pasal 1 UUD 1945.

Pasal lainnya, seperti Pasal 1 ayat (1) menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Lalu pada ayat 2 dikatakan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Namun berdasarkan sistem demokrasi hasil amandemen, kekuasaan eksekutif dan legislatif, menunjukkan representasi kekuasaan rakyat berhenti pada presiden, DPR, dan DPD.

Kemudian, apabila sebelum amandemen MPR merupakan representasi kekuasaan dan kedaulatan, dengan hasil amandemen UUD tugas MPR praktis hanya melantik presiden dan wakil presiden. Setelah tugasnya melantik, MPR lalu “nganggur” selama 5 tahun. Struktur kekuasaan negara seperti itu tentu membuat MPR ibarat macan ompong.

Selain itu pada pasal 22E UUD 1945 yang mengatur tentang pemilihan umum juga menunjukkan kontradiksi, hakekat demokrasi-nya berprinsip pada liberalisme-individualisme, di mana semua dilaksanakan secara langsung berdasarkan pada prinsip matematis tanpa memberi ruang musyawarah dan mufakat.

Di luar itu, masih banyak UU, peraturan daerah, dan sejumlah kebijakan yang tidak sesuai dengan nilai dan semangat Pancasila. Beberapa waktu lalu Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo bahkan menegaskan telah membatalkan139 peraturan daerah terhitung sejak November 2014 hingga Mei 2015. Perda-perda yang dibatalkan tersebut dianggap bertentangan dengan Pancasila, undang-undang, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pengamat Hukum, Nastiti Dwi Arfuzza menyebutkan bahwa ada sekitar 171 hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 171 produk hukum tersebut merupakan bagian dari dampat reformasi yang over wellcome. Lebih lanjut dia menyatakan bahwa, efek atau ekses jangka panjangnya yang sudah terjadi sampai saat ini, atau menjelang 20 tahun reformasi, justru ada 171 produk hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 yang asil. “Itu baru undang-undang saja, belum lagi mungkin juga terjadi dalam Perda, Permen, PP, dan Perpu,” tegasnya.

Masalah hukum di era reformasi juga terkait dengan terlalu banyaknya regulasi (obesitas regulasi) yang hal tersebut kerap berdampak pada tumpang tindih dan bertabrakan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya. Tak heran, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahdud MD menilai produk regulasi di Indonesia belum tertata dengan baik sehingga terlalu banyak dan tidak efisien.

“Regulasi di Indonesia terlalu gemuk sehingga tumpang tindih dan menimbulkan benturan, ini jadi mempersulit upaya percepatan pembangunan dan ekonomi,” ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan satu kementerian atau lembaga kadang saling melempar tanggung jawab atau bahkan berebut tanggung jawab, akibat regulasi yang tumpang tindih ini yang akibatnya menyulitkan pemerintah dan masyarakat. Ia mencontohkan masalah dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok yang kadang melampaui tujuh hari adalah satu dampak tumpang tindih aturan itu.

Tak dapat dipungkiri, arah reformasi di bidang hukum masih tercerai-berai. Alih-alih mencerminkan sebagai negara hukum, realitanya kini menjadi negara yang kacau hukum, bahkan tak jarang sebuah produk hukum kerap digugat di Mahkamah Konstitusi. Setidaknya, ada tiga hal yang menjadi penyebab kekacauan hukum di Indonesia. Pertama, karena si pembuat undang-undang minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional. Kedua, karena ada permainan politik seperti tukar menukar materi dalam pembuatan regulasi. Ketiga, ada suap dalam pembuatan undang-undang.

Dari segi penegakan hukum, juga masih menyisakan kasus yang belum tuntas, diantaranya kasus korupsi dan pelanggarah HAM. Kasus megakorupsi yang menyita banyak perhatian masyarakat Indonesia misalnya kasus Century, kasus suap proyek wisma atlet, kasus hambalang, kasus BLBI, kasus rekening gendut perwira Polri, dan kasus mafia banggar. Sementara kasus penuntasan pelanggaran HAM yang hingga kini terkatung-katung yaitu kasus Tragedi Semanggi I dan II (tragedi penembakan mahasiswa oleh militer saat demonstrasi 1998).

Dan yang tak kalah miris, aib hukum bahkan menimpa para penegak hukum seperti jaksa, hakim, polisi, dan pengacara yang di era reformasi ini tertangkap tangan melakukan skandal seperti korupsi dan menjadi mafia kasus.

Tentu saja, 20 tahun reformasi di bidang hukum dan penegakan hukum menjadi “PR” terbesar untuk dibenahi jika masih percaya bahwa reformasi perlu dilanjutkan. Tanpa ada perbaikan, rasanya cita-cita dan mimpi indah reformasi hanya sebatas slogan.[]

1 KOMENTAR

  1. Konon Mukidi pernah bertanya ke para pakar hukum ketika sowan ke ke hadapan Mukidi: NKRI ini negara hukum ataukah negara undang-undang…?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here