Indonesia, Negara Tanpa Tanggal Lahir

2
2228
Presiden Joko Widodo menyerahkan duplikat Sang Saka Merah Putih kepada Pembawa Bendera dalam upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta.

Nusantara.news, Jakarta – Kemarin, 17 Agustus 2017, untuk ke-72  kalinya, Indonesia memperingati hari kemerdekaannya. Seluruh antero negeri menggelar upacara resmi yang khidmat. Tetapi, di Desa Pojok, Wates, Kediri, seratusan orang warga memperingati dengan cara menutup mata.

Mengapa? “Ini simbol dari sikap negara yang menutupi sejarah kemerdekaan bangsa,” ujar Kushartono, penggagas upacara unik yang digelar di Situs Persada Sukarno, yang konon rumah masa kecil Bung Karno.

Kushartono  mengatakan, 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara Republik Indonesia baru dibentuk 18 Agustus 2017 melalui sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). “Seharusnya pemerintah mengganti frasa 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan bangsa, bukan Republik Indonesia,” ucapnya.

Upacara bendera dengan mata tertutup di rumah masa kecil Bung Karno, Desa Pojok, Kediri, Jawa Timur, Kamis (17/8).

Tahun lalu, soal ini juga pernah mengemuka. Dalam acara ‘Tasyakuran Kemerdekaan Bangsa Indonesia dan Berdirinya NKRI ke-71’ di Pesantren Majma’al Bahrain Shiddiqiyyah, Ploso, Jombang, pada 18 Agustus 2016, KH Muchammad Muchtar Mu’thi, selaku Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah, juga telah mengingatkan kekeliruan itu.

Petisi di atas kain sepanjang ratusan meter itu ditandatangani KH Muchammad Muchtar Mu’thi, Bupati Jombang Nyono  Soeharli, Ketua DPRD Jombang Joko Triono dan ribuan santri Thoriqoh Shiddiqiyyah. Saking banyaknya penandatangan, aksi itu baru berakhir 19 Agustus 2016 dinihari.

Kiai  Muchtar, atau akrab disapa Kiai Tar, menganggap penggunaan istilah “Kemerdekaan Republik Indonesia” menjerumuskan bangsa ini ke dalam dosa besar politik. Mestinya, menurut Kiai Tar, panggilan KH  Muchtar, adalah “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”.

“Saya sudah meneliti, di berbagai sumber, Dokumentasi Republik 3 jilid lebih dari 1000 halaman tidak saya temukan. Dalam teks proklamasi, pembukaan  UUD 45 tidak ada. Tidak ada dalilnya, sumber atau argumentasi yang menyebutkan ‘Kemerdekaan Republik Indonesia’,” tuturnya.

KH Muchammad Muchtar Mu’thi.

Dosa besar yang dimaksud, pertama, dosa terhadap Teks Proklamasi yang jelas menyebut kalimat bangsa Indonesia, bukan negara atau Pemerintah Indonesia. Kedua, dosa kepada bangsa Indonesia. Bangsa yang jelas-jelas merdeka pada 17 Agustus 1945 tidak disebutkan tetapi diganti dengan Republik Indonesia.

Ketiga, dosa kepada NKRI. Negara Indonesia yang tidak pernah dijajah, tetapi dikatakan merdeka dari penjajahan pada Hari Proklamasi. Sebab, yang dijajah adalah Bangsa Indonesia. Pemerintahan atau Negara Indonesia baru ada sesudah pembacaan Proklamasi oleh Soekarno dan peralihan kekuasaan yang digerakkan oleh PPKI. “Republik Indonesia itu berdiri pada 18 Agustus 1945 ketika PPKI mengadakan rapat pertama kali, dan memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil Presiden. Jadi Republik Indonesia lahir setelah proklamasi, bukannya bersamaan,” kata Kiai Tar.

Keempat, dosa kepada Bapak Bangsa. Jerih payah mereka sebagai pemuka bangsa yang telah merancang Kemerdekaan Bangsa Indonesia, secara tersirat telah dikerdilkan. Kelima, dosa besar terhadap Pembukaan UUD 45. Pada akhir alenia ketiga yang dengan jelas tertulis “maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya”.

Memang , kalau ditelusuri, proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu bukan pernyataan berdirinya sebuah negara bernama Republik Indonesia, melainkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan. Dalam teks proklamasi yang dibacakan Soekarno di halaman rumahnya Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 (sekarang Jalan Proklamasi), memang jelas disebutkan, “kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia”, dan di akhir teks itu ditambahkan kalimat “atas nama bangsa Indonesia” dan ditandatangani Soekarno dan M.Hatta.

Tidak ada kalimat yang menyebut berdirinya negara Republik Indonesia. Hal itu semakin jelas dalam pidato Soekarno. Pidato ini dibacakannya sebelum menyampaikan pembacaan teks proklamasi, dan setelah teks proklamasi dibacakan, diakhiri dengan beberapa kalimat penutup.

Kalimat penutup itu berbunyi, Kita sekarang telah merdeka! Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat  tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun Negara kita: Negara Merdeka , Negara Republik Indonesia, Merdeka kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu”.

Kalimat itu sangat jelas menunjukkan, setelah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dinyatakan, langkah berikut yang dilakukan adalah “kita menyusun Negara kita: Negara Merdeka , Negara Republik Indonesia”.

Ini menunjukkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 itu tidak ada proklamasi pembentukan negara. Secara normatif, pada tanggal tersebut memang belum ada negara bernama Indonesia.

Jadi, kapan sebenarnya negara bernama Republik Indonesia lahir?

Jawaban ini bisa ditelusuri pada melihat kapan terpenuhinya syarat-syarat terbentuknya negara menurut Konvensi Montevideo tahun 1933, yakni adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.

Pemerintahan yang berdaulat baru terbentuk pada 18 Agustus 1945 dalam Rapat PPKI. PPKI hari itu memutuskan tiga hal, yakni mengesahkan UUD yang dipersiapkan BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan UUD 1945, memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk Komite Nasional selama MPR dan DPR belum terbentuk.

Komite Nasional Indonesia (KNI) yang terdiri atas Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan Komite Nasional Indonesia Daerah di masing-masing provinsi diresmikan pada 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian, Pasar Baru, Jakarta. Ketua pertamanya adalah Kasman Singodimejo.

Berdasarkan UUD 1945, presiden dipilih oleh MPR. Namun karena MPR belum ada, PPKI menambahkan Aturan Peralihan, yang di Pasal III disebutkan, “Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.”

Sedangkan syarat adanya rakyat secara de facto memang sudah langsung terlihat sejak berita proklamasi menyebar ke seluruh daerah. Rakyat menyambut dengan sangat antusias dan menggelar berbagai rapat raksasa di daerahnya masing-masing. Tapi secara de jure, Belanda tidak mengakui rakyat tersebut sebagai rakyat Indonesia, tetapi rakyat koloni Belanda.

Sementara dari syarat adanya wilayah, bisa jadi perdebatan. Sebab wilayah yang ada saat itu, Hindia Belanda, adalah koloni Belanda yang tertulis dalam Undang-undang Kerajaan Belanda tahun 1814 dan diamendemen tahun 1848, 1872, dan 1922.

Daerah koloni ini terbagi dua menurut Regeering Reglement (peraturan pemerintah) 1854, yakni daerah Direct Gebied dan Indirect Gebied. Direct Gebied adalah daerah yang diperintah secara langsung oleh Belanda. Indirect Gebied adalah kerajaan-kerajaan dengan status semi merdeka namun tetap di bawah Kerajaan Belanda. Kerajaan ini mempunyai pemerintahan sendiri, namun diawasi oleh pejabat Belanda, seperti gubernur, residen atau asisten residen.

Belanda sendiri, seperti diketahui tidak mengakui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dengan demikian, Belanda belum melepaskan klaimnya terhadap koloninya tersebut. Belanda baru mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 setelah Konferensi Meja Bundar.

Ada alasan khusus Belanda di balik penundaan pengakuan tersebut. Sebab, setelah 17 Agustus 1945, Belanda melakukan berbagai cara untuk kembali ke Indonesia, termasuk dengan cara kekerasan. Salah satu yang paling biadab adalah pembantaian oleh Westerling di Sulawesi Selatan antara 1946-1947.

Kalau Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus, maka Belanda bisa terkena sanksi kejahatan perang, karena melakukan aksi polisionil di negara lain yang sudah merdeka. Tapi, kalau mengakui di tahun 1949, pembantaian itu bisa digolongkan sebagai perang saudara di dalam negeri Belanda sendiri.

Pengakuan yang bersifat kewilayahan di dalam negeri datang pertama kali dari Sri Sultan HB IX. Ketika Soekarno dan Hatta dipilih menjadi presiden dan wapres pada 18 Agustus, Sultan menyampaikan ucapan selamat. Keesokan harinya, Sultan mengadakan rapat di Seno Budoyo, Yogyakarta, yang putusannya antara lain mendukung penuh proklamasi dan menyatakan tunduk pada Jakarta.

Pada 5 September 1945, Sultan mengeluarkan amanat, “Kami Hamengku Buwono IX, Sultan negeri Ngayogyakarta Hadiningrat menyatakan, bahwa negeri Ngayogyakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah Daerah Istimewa dari Negara Republik Indonesia”.

Pengakuan serupa kemudian juga disampaikan oleh raja-raja lain di Nusantara. Walaupun banyak mereka yang diprovokasi oleh Belanda untuk tetap berdiri sendiri dengan negara-negara boneka bentukan Belanda. Negara-negara ini kemudian dihimpun dalam BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang beranggotakan 15 kepala negara bagian otonom. Bahkan mereka dilibatkan sebagai salah satu pihak yang berunding dalam KMB di Den Haag.

Jika mengikuti hukum normal, tanggal mana yang akan dipilih untuk menentukan terpenuhinya syarat wilayah bagi negara Indonesia. Kalau hukum internasional normal yang jadi rujukan, maka itu berarti tanggal 27 Desember 1949 sesuai pengakuan Belanda. Atau jika berpedoman kepada pengakuan Sri Sultan, berarti 5 September 1945.

Pengakuan Sri Sultan ini mempunyai konsekuensi hukum pula. Sebab, kedudukan kerajaan hanyalah sebagai Indirect Gebied di bawah Kerajaan Belanda. Walaupun dalam pengakuan 5 September tersebut, Sultan menegaskan, “Bahwa kami sebagai kepala daerah memegang segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta Hadingrat. Oleh karena itu berhubungan dengan keadaan dewasa ini, segala urusan dalam negeri Ngayogyakarta Hadiningrat mulai saat ini berada di tangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnya kami pegang seluruhnya”.

Namun, hal ini tentu saja bisa dibantah Belanda sebagai pernyataan sepihak. Sebab, Kesultanan Yogyakarta dibentuk berdasarkan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Dalam Pasal 9 perjanjian tersebut ditetapkan, Sultan akan mentaati seluruh perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan VOC. Salah satunya adalah perjanjian tahun 1749, yang isinya antara lain Mataram mengakui kedaulatan VOC di tanah Jawa. Dengan demikian Kesultanan Yogyakarta adalah kerajaan semi-independen yang tidak berdaulat.

Namun demikian, keraguan terhadap terpenuhinya syarat rakyat dan wilayah ini bisa diataasi dengan menggunakan logika hukum abnormal. Jika memakai hukum normal, syarat rakyat dan wilayah tidak terpenuhi, karena keduanya masih dalam kekuasaan Belanda. Tetapi, proklamasi yang dalam kacamata Belanda itu merupakan kudeta itu bisa dianggap sah dalam hukum abnormal. Jika kudeta bisa membentuk konstitusi baru, maka pemerintahan hasil kudeta mempunyai landasan konstitusional.

Jadi, dari tiga syarat pembentukan negara tadi, hanya syarat adanya pemerintahan berdaulat saja yang tidak bisa mengelak dari fakta bahwa itu terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ketiga syarat negara berdasarkan Konvensi Montevideo itu, menurut Mahfud MD, disebut sebagai unsur konstitutif. Selain itu ada unsur lain, yakni unsur deklaratif berupa pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ini pertama kali diberikan oleh Mesir, dengan pengakuan de facto terhadap kemerdekaan Indonesia pada 22 Maret 1946, dan pengakuan secara de jure pada 10 Juni 1947.  (Baca: https://nusantara.news/al-aqsha-kita-malu/)

Dengan kata lain, keseluruhan syarat konstitutif dan deklaratif terhadap negara Indonesia itu terjadi pada tanggal yang berbeda-beda. Pemerintahan yang berdaulat baru ada tanggal 18 Agustus 1945. Syarat rakyat dan wilayah, dengan logika hukum abnormal, mungkin bisa dikatakan diperoleh pada 17 Agustus 1945. Sementara pengakuan negara lain baru diperoleh 22 Maret 1946.

Artinya, memang tidak terpenuhi semua syarat untuk mengatakan Republik Indonesia lahir pada 17 Agustus 1945.

Kalau demikian, peringatan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mengandung cacat argumentasi sejarah. Pemerintah tampaknya perlu melakukan pengkajian mendalam agar bisa menetapkan tanggal “akte kelahiran” negara ini. Sebab, untuk hari lahirnya Pancasila saja, Presiden sudah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 melalui Keppres Nomor 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Mestinya, untuk hari lahir negara, perlu dilakukan langkah serupa, kalau tak mau Indonesia menjadi negara tanpa tanggal lahir.[]

2 KOMENTAR

  1. […] Kalau demikian, peringatan 17 Agustus sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mengandung cacat argumentasi sejarah. Pemerintah tampaknya perlu melakukan pengkajian mendalam agar bisa menetapkan tanggal “akte kelahiran” negara ini. Sebab, untuk hari lahirnya Pancasila saja, Presiden sudah menetapkan tanggal 1 Juni 1945 melalui Keppres Nomor 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila. Mestinya, untuk hari lahir negara, perlu dilakukan langkah serupa, kalau tak mau Indonesia menjadi negara tanpa tanggal lahir.[Nn] […]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here