Anak Muda dan Politik (1)

Indonesia, Negara yang Dibangun Anak Muda

0
428
Para pendiri bangsa: mengemban tugas negara dan memimpin di usia muda

Nusantara.news, Jakarta – Dibanding zaman sekarang, jejak politik (dan politisi) kaum muda di zaman revolusi tentu amat luar biasa. Betapa tidak, di usia yang masih muda (bahkan belia) mereka menjadi sosok yang cakap berpolitik, penggalang massa yang ulung, pemimpin pergerakan yang efektif, serta pemikir yang mencipta karya-karya mencerahkan.

Dalam usia 27 tahun (pada 1924), Tan Malaka, misalnya, menerbitkan risalah Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik Indonesia) yang memuat konsep negara Indonesia. Kemudian Mohammad Hatta, masih 26 tahun ketika menulis Indonesia Vrije (Indonesia Merdeka) sebagai pleidoi di depan pengadilan Belanda di Den Haag (1928). Dan Bung Karno, 32 tahun, menuliskan gagasan Menuju Indonesia Merdeka (1933). Karya-karya mereka, bersama buah pikir H.O.S. Tjokroaminoto (ketua Sarekat Islam), Tirto Adhi Soerjo (perintis suratkabar), Moh. Yamin (tokoh Sumpah Pemuda), dan banyak lagi, telah memberi warna pada fondasi Indonesia merdeka.

Tak berhenti di gagasan, Bung Karno, Bung Hatta, Sutan Sjahrir, Mohammad Natsir, Tan Malaka, dan lain-lain juga terjun ke dunia politik baik saat memperjuangkan maupun selepas Indonesia merdeka. Soekarno mendirikan PNI saat berusia 26 tahun dan Muhammad Hatta mendirikan Perhimpunan Indonesia pada usia 25 tahun.

Begitupun Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri (PM) termuda di dunia, merangkap Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri di usia 36 tahun. Pun demikian dengan Muhammad Natsir, sudah menginisiasi ‘Mosi Integral’ yang menandai kembalinya NKRI seusai Indonesia terpecah dalam sistem negara federal warisan Belanda. Ia lalu diangkat menjadi PM kelima dalam usia 42 tahun.

Sementara itu, Kasman Singodimedjo, Ketua DPR pertama (1945) yang kala itu bernama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), juga masih muda yaitu 41 tahun. Di masa itu, ia turut berjibaku merancang konsensus penting kenegaran mulai dari Pancasila, UUD 1945, hingga pembagian teritorial Indonesia. Prof Soepomo, seoarng ahli hukum kenamaan republik, dalam usia 42 sudah menyusun penjelasan UUD 1945 untuk melengkapi batang tubuh UUD yang disahkan BPUPKI 18 Agustus 1945.

Tak ketinggalan, Sjafruddin Prawiranegara, di usia realtif muda (47 tahun), telah diserahi tugas penting dan genting oleh Wapres Moh Hatta sebagai ketua (presiden) Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sejak 1948-1949, demi mempertahankan kemerdekaan dan agar pemerintah pusat tidak lumpuh karena para pimpinan negara ditangkap Belanda pada agresi militer kedua. Hal itu sekaligus membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis.

Barangkali, saat itu hanya Agus Salim yang digolongkan satu-satunya orang tua. Ia menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pertama RI tahun 1946 pada usia 62 tahun. Tak heran, ia dijuluki sebagai ‘Orang Tua Besar (The Grand Old Man)’ oleh Bung Karno. Julukan itu selain karena pengetahuan Agus Salim yang luas, juga sindiran di tengah para menteri dan pemuka negeri kala itu yang umumnya masih berusia muda.

Bahkan, jika dirunut lebih jauh lagi, 89 tahun silam, jejak anak-anak muda membangun Indonesia mengundang decak kagum. Kala itu, ribuan pemuda dari pelbagai daerah berkumpul di gedung Kramat 106, Jakarta Pusat, guna menggelar Kongres Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Anak-anak muda yang rata-rata berumur 18 – 20 tahunan, datang dari berbagai pulau di Nusantara.

Kaum muda terpelajar ini tumpah ruah bertempur ide, menggali kesadaran kolektif, dalam satu pertemuan yang telah mencipta rasa kepemilikan bersama atas sebuah bangsa. Juga memantik lahirnya gerakan-gerakan perubahan kaum muda di masa berikutnya.

Kiprah anak muda berlanjut. Selepas kemerdekaan, bangsa ini kemudian dipimpin seorang presiden dan wakil presiden dari kalangan muda. Bung Karno menjabat presiden di usia 44 tahun, sementara Bung Hatta menjadi wapresnya di usia 45 tahun. Di masa Orde Baru pun demikian, Soeharto mulai menduduki tahta presiden dalam usia muda, 46 tahun. Kedua presiden muda Indonesia di dua rezim tersebut terbukti membawa pencapaian gemilang bagi negeri ini: Bung Karno membangun identitas politik dan karakter bangsa, Pak Harto membangun infrastruktur fisik dan kedigdayaan ekonomi nasional.

Selebihnya, sejak mamasuki era Reformasi, presiden Indonesia tak lagi dijabat orang muda (di usia 40 tahunan). Gerakan reformasi yang didengungkan kaum muda (mahasiswa), anehnya seakan melanggengkan tokoh-tokoh tua yang ‘gagal move on‘ di kancah politik, sekaligus melemparkan tokoh muda ke pinggiran arena. Sialnya, Indonesia pun tak kunjung membaik.

Mari Bung rebut kembali

Dalam konteks saat ini, justru arus politik lebih banyak dipimpin politisi tua berumur 67 – 75 tahun. Sebut saja, SBY (69), Prabowo Subianto (67 tahun), Megawati (73 tahun), Wiranto (71 tahun), Surya Paloh (69 tahun), Amien Rais (74 tahun), dan Jusuf Kalla (75). Mereka semua adalah politikus sejak zaman Orde Baru, dan belum kunjung menepi dari kancah politik. Meski tak ada larangan berpolitik bagi usia senja sekalipun, mereka sepertinya belum akan menyerah. Belum kunjung legowo untuk menikmati hari tua mereka dengan momong cucu dan meresapi ketenangan.

Tentu saja, kita tak meragukan jasa dan track record nama-nama politikus “senior” tersebut terhadap republik ini. Hanya saja, usia lanjut (meski tak semuanya) umumnya identik dengan penurunan kemampuan tubuh (utamanya pendengaran, penglihatan, tenaga, kecepatan, serta rentan dengan penyakit), juga penurunan kemampuan berpikir.

Mengutip Guru Besar Psikologi UI, Saparinah Sadli (1983), pada usia 55 – 65 tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pensiun. Sedangkan menurut badan kesehatan dunia (WHO), orang lanjut usia itu berkisar antara 60 – 74 tahun. Di atasnya, digolongkan sangat tua (very old).

Lalu ke mana anak-anak muda itu? Di keriuhan politik jelang Pilpres 2019, sebenarnya telah mulai muncul politisi muda potensial semacam Ahmad Heryawan (mantan Gubunur Jawa Barat yang sarat prestasi), Anies Baswedan (Gubernur DKI Jakarta yang bertalenta), Agus Harimurti Yudhoyono (putra SBY yang punya daya pikat tersendiri), Ridwan Kamil (Mantan Walikota Bandung dan gubernur Jabar terpilih versi hitung cepat yang millenialable), hingga Joko Widodo (mantan Walokota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta yang melesat ke tampuk RI-1).

Sayangnya, mereka umumnya tak berdaulat dalam berpolitik. Entah karena tak diberi akses ke panggung nasional, di bawah bayang-bayang politikus tua, atau mungkin keburu renta sebelum waktunya. Sebagian yang lain bahkan tak berani muncul ke permukaan, tunduk pada telunjuk para oligarki.

Sebab itu, arena Pilpres 2019 sebenarnya momentum yang tepat bagi kaum muda pada masa kini untuk meraih kembali ”politik” yang hilang dari genggamannya seraya mengembalikannya ke jalur yang benar. Indonesia sebagai proyek historis kaum muda yang dipenuhi jiwa dan kiprah adiluhung harus menjadi penawar dari penyakit gerontokrasi (kekuasaan yang dikendalikan orang tua) yang saat ini tak banyak mengubah keadaan bangsa, utamanya selepas reformasi.

Inilah waktunya tampil ke gelanggang politik sebagai aktor utama, bukan serupa penonton atau bahkan terbawa arus dalam kerentaan politisi gaek yang mulai membosankan. Tentu saja, untuk menegakkan kembali republik ini tak cukup hanya modal semangat dan romantisme sejarah kaum muda, tetapi juga punya kecakapan individu, berintegritas, matang dalam pergulatan politik dan pergumulan dengan publik, serta berjiwa muda. Indonesia tanpa jiwa muda (kebaruan-kemajuan) dan kepemimpinan pemuda adalah Indonesia yang menyangkali jati dirinya.

Mari Bung rebut kembali![]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here