Indonesia, Sebuah Negara Tanpa Istana

0
411

Nusantara.news, Jakarta – Indonesia tak punya istana? Benar! Jika istana diartikan sebagai keraton, Indonesia memang tak punya. Indonesia hanya punya sejumlah bangunan tua nan megah peninggalan penjajah yang digunakan presiden sebagai tempat tinggal  dan bekerja.

Dalam filosofi Jawa, keraton bermakna lebih luas ketimbang istana. Istana hanyalah tempat tinggal raja, sementara keraton punya arti yang lebih mendalam. Keraton, yang asal katanya adalah ke-ratu-an, adalah tempat bermukimnya ratu dengan segala embel-embel filosofisnya sebagai pusat kepemimpinan kerajaan. Kepemimpinan itu berbeda dengan kepemimpinan masa kini, yang lebih berkonotasi politik dan ketatanegaraan saja. Sementara pada zaman lalu kepemimpinan ratu melekat pada banyak aspek, baik politik, ekonomi, spiritual, keagamaan dan kebudayaan. Raja, ratu atau sultan adalah pusat segala-galanya.

Apa sih arti sebuah istana bagi negara? Secara harfiah, istana adalah tempat raja atau kepala negara bermukim, atau menjalankan pemerintahan. Karena presiden, raja, sultan atau apa pun sebutannya, merupakan simbol negara, maka setiap negara selalu membangun istananya dengan megah –kendati negara itu sendiri miskin.

Mozambik, misalnya. Salah satu negara termiskin di dunia ini punya istana megah, Palácio da Ponta Vermelha (istana dengan sinar merah menyala) di ibukota Maputo. Di sinilah kepala negara Mozambik tinggal.

Laos juga begitu. Pendapatan per kapita negara itu hanya sekitar US$1.320. Tapi, istana presidennya termasuk salah satu yang terindah di Asia menurut Billionairenewswire. Mulai dibangun tahun 1973, dan digunakan tahun 1986, gedung megah itu bercirikan seni Beaux-Arts, sebuah seni arsitektur neoklasik yang dikembangkan pertama kali di École des Beaux-Arts, Paris.

Istana Kepresidenan Laos, megah dengan ciri seni arsitektur Beaux-Arts.

Indonesia sendiri punya banyak istana kepresidenan, yakni Istana Negara di Jakarta, Istana Merdeka di Jakarta, Istana Bogor, Istana Cipanas, Istana Tampaksiring di Bali dan Istana Gedung Agung di Yogyakarta. Istana Negara juga termasuk salah satu yang termegah menurut Billionairenewswire.

Di antara semua istana kepresidenan itu, hanya satu yang buatan asli Indonesia, yakni Istana Tampak Siring di Bali. Istana ini dibangun atas perintah Presiden Sukarno pada tahun 1957, dan seluruh proses pembangunannya selesai pada 1963. Arsiteknya R.M Soedarsono, orang yang juga menyempurnakan disain Monumen Nasional yang digambar Bung Karno.

Itu sebabnya gaya arsitektur Istana Tampak Siring berbeda dengan semua istana kepresiden di Indonesia. Batu-batu alam dan ukiran khas Bali sangat menonjol. Warna lokalnya sangat terasa. Sedangkan istana-istana lain, full bergaya Eropa. Istana Merdeka atau Istana Bogor misalnya adalah bangunan dengan gaya arsitektur Palladian, yang terinsiprasi oleh disain arsitek Venesia Andrea Palladio (1508-1580). Gaya arsitektur simetris dengan tonjolan pilar-pilar khas Romawi.

Tidak diketahui mengapa, sejak Indonesia merdeka, hanya Istana Tampak Siring yang dibangun, dan mempertahankan semua istana peninggalan kolonial itu. Begitu pun, Tampak Siring hanya digunakan sebagai tempat tetirah. Memang, tak mungkin menggunakan Istana Tampak Siring lebih dari sekadar tempat peristirahatan. Dimanfaatkan sebagai tempat kerja presiden secara permanen tentu tak mungkin, sebab ibukota berada di Jakarta.

Tidak pula dapat dilacak asal usulnya, mengapa Presiden Sukarno justru memerintahkan membangun istana made in Indonesia itu di Bali, dan bukan di Jakarta. Seandainya, Presiden Sukarno kala itu membangun istana buatan sendiri di Ibukota negara, tentu dia akan dapat menggunakannya sebagai tempat memerintah.

Padahal, Sukarno dikenal sangat nasionalis dalam penggunaan simbol-simbol seperti ini. Soal namanya saja, Bung Karno meminta ditulis Sukarno, bukan Soekarno sebagaimana namanya ditulis sejak kelahirannya. Alasannya sangat patriotis di balik permintaan Bung Karno soal penulisan ejaan namanya itu. Dulu huruf “u” memang ditulis “oe”. Itu berdasarkan Ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sejak tahun 1901. Ketika Bung Karno lahir pada 6 Juni 1901, Ejaan Van Ophuijsen atau juga disebut Ejaan Melayu Kuno itulah yang berlaku. Sehingga namanya ditulis “Soekarno”. (lihat: https://nusantara.news/bung-karno-presiden-yang-membenci-namanya-sendiri/)

Makanya, agak aneh, mengapa Bung Karno tidak memerintahkan membangun istana sendiri di Jakarta. Padahal, dia sangat gemar  mendirikan bangunan yang menjadi simbol keanggunan, seperti aneka macam tugu di Jakarta, kompleks olahraga Senayan, Masjid Istiqlal dan sebagainya.

Menjalankan kepemimpinan negara dan roda pemerintahan di bekas istana kolonial, tentu akan menimbulkan aura berbeda, setidaknya secara “gengsi” budaya. Sebab, jika istana adalah simbol negara, alangkah hebatnya jika simbol itu adalah buatan anak negeri sendiri, seperti halnya nama Soekarno yang ditulis dengan “Sukarno”.

Tidak hanya Sukarno, enam presiden yang menggantikannya pun tak selintas pun terpikirkan oleh mereka untuk membangun istana sendiri. Bisa jadi pertimbangan efisiensi keuangan yang dijadikan alasan. Apalah artinya sebuah istana, toh hanya benda mati yang digunakan untuk bekerja.

Namun, jika dibandingkan dengan sejarah nenek moyang negeri ini, kenyataan ini sangat berbeda. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan di Nusantara masa lalu, setiap kerajaan identik dengan keratonnya sendiri. Tidak pernah ada catatan, sebuah kerajaan menggunakan keraton bekas kerajaan lain. Kerajaan baru selalu mendirikan keraton baru. Para empu penasehat spiritual raja selalu menasehatkan rajanya untuk membangun keraton sendiri.

Sebutlah misalnya ketika Sunan Bonang menyarankan agar Raden Patah segera membangun keraton sebagai Sultan Demak. Padahal Raden Patah adalah anak Prabu Brawijaya V, raja Majapahit terakhir. Apa salahnya dia memakai keraton bekas ayahnya sendiri. Tapi, Sunan Bonang tetap menyarankan agar sang raja yang baru bertahta itu segera membuat keraton sendiri. Seperti dikisahkan dalam Babad Demak, Sunan Bonang mengatakan kepada Raden Patah untuk membangun keraton seperti Majapahit.

Menurut penelitian Fakultas Sastra Universitas Diponegoro (1994), lokasi Keraton Demak berada di dekat Masjid Agung dan alun-alun sekarang ini. Konfigurasi keraton-masjid-alun-alun ini kemudian menjadi ciri khas kerajaan Islam lainnya. Hal ini serupa dengan pendapat Willem Frederik Wertheim, yang menyimpulkan tata kota keraton kuno di Jawa terdiri dari alun-alun di tengah kota atau di depan keraton, dan masjid besar di arah barat alun-alun.

Ketika Kesultanan Demak jatuh, kekuasaan beralih ke Kesultanan Pajang. Sama seperti pendiri Demak, Joko Tingkir alias Sultan Hadiwijaya yang mendirikan Kesultanan Pajang juga membangun keraton sendiri. Lokasinya sekarang di Kelurahan Pajang, Solo. Sampai saat ini masih ada sisa-sisa fondasinya di situ.

Hal yang juga terulang ketika Pajang tumbang, dan tumbuh kerajaan baru bernama Mataram yang didirikan Sutawijaya. Raja bergelar Panembahan Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama Khalifatullah Tanah Jawa yang menjadi peletak dasar Kesultanan Mataram ini pun membangun keraton baru. Pertama dibangun di Banguntapan, kemudian dipindah ke Kotagede, Yogyakarta sekarang.

Dari nukilan sekilas sejarah itu terlihat bahwa setiap kerajaan baru selalu membangun keraton baru dan bahkan ibukota baru bagi kerajaannya.

Mengapa demikian? Jelas para raja pendiri kerajaan itu tidak sembarang melangkah. Mereka, selain mendengarkan penasehat-penasehat spiritual, juga mempunyai pertimbangan yang sangat mendalam, yang lebih dari sekadar “gengsi” politik dengan menolak “istana bekas”.

Karena mereka menempatkan diri sebagai pemimpin baru yang menggantikan pemimpin dari kerajaan sebelumnya, maka segala aspek kepemimpinan itu pun harus berganti dengan yang baru. Mereka dari awal memposisikan diri sebagai pembaharu –apa pun hasil akhirnya kelak. Para raja itu menolak sebagai epigon dari kerajaan sebelumnya, kendati kerajaan pendahulu pernah jaya dan perkasa.

Tradisi adiluhung nenek moyang bangsa Indonesia itu rupanya terputus begitu Indonesia merdeka. Para pemimpin Indonesia yang memerdekakan negeri penjajahan Belanda ini, tapi memimpin negerinya di istana yang dulu dijadikan Belanda sebagai pusat pengendalian kolonialismenya.

Istana Merdeka yang merupakan kediaman dan kantor Presiden Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, adalah tempat bekerjanya gubernur jenderal Belanda di Batavia. Istana ini diresmikan tahun 1879 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Johan Wilhelm van Lansberge. Nama resminya waktu itu adalah Paleis te Koningsplein (Istana Koningsplein).  Masyarakat Batavia sering menyebutnya sebagai Istana Gambir,  karena banyak pohon gambir di sekitar Lapangan Koningsplein (Lapangan Medan Merdeka sekarang). Sementara Istana Negara dibangun 1796 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Pieter Gerardus van Overstraten dan diresmikan pada tahun 1804 di era  Gubernur Jenderal Johannes Siberg.

Paleis te Koningsplein, atau Istana Gambir, yang sekarang dinamai Istana Merdeka.

Di Istana Merdeka bekas Belanda itulah Presiden Sukarno berkantor dan tinggal. Presiden Joko Widodo bersama keluarga juga tinggal dan berkantor di istana yang sama. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono lebih memilih tinggal di Istana Negara yang terletak di belakang Istana Merdeka.

Nuansa agak berbeda adalah ketika era Presiden Soeharto. Pak Harto hanya memakai kedua istana itu untuk upacara atau acara resmi. Sehari-hari, Soeharto bekerja di Bina Graha yang terletak di Jalan Veteran nomor 17. Ruang kerjanya terkenal dengan nama Ruang Jepara, karena dipenuhi dengan perabotan ukiran Jepara.  Dia pun tidak tinggal di istana, tapi di rumah pribadinya di Jalan Cendana, Jakarta.

Bina Graha juga sempat digunakan sebagai kantor oleh Presiden Habibie dan Abdurrahman Wahid. Namun di era SBY dan Megawati, bangunan  berlantai dua itu dijadikan museum. Kini oleh Jokowi dipakai untuk kantor Staf Kepresidenan.

Kembali ke soal istana tadi, sekali lagi ini hanya soal simbol. Efektivitas pemerintahan memang tak bergantung pada tempat, tetapi pada kualitas pemimpin.  Namun, untuk membangun identitas bangsa, simbol-simbol itu penting. Karena simbol bisa membangun kebanggaan untuk menegaskan identitas dirinya.

Cendekiawan Soedjatmoko pernah menulis, ada atau tidaknya keberanian hidup, ketabahan dalam menghadapi  rintangan, inisiatif dan kreativitas seseorang, dan ada atau tidaknya tekad pada suatu bangsa untuk maju sangat ditentukan oleh konsepsi tentang identitas keakuannya.

Nah, kalau hendak membangun bangsa yang berkepribadian dalam budaya, sebagaimana konsep Trisakti Bung Karno yang kini diadopsi pula oleh Joko Widodo, simbol-simbol identitas ini memiliki arti penting. Sebab, bagaimana bangsa ini hendak berkepribadian Nusantara, jika negaranya dikelola di sebuah istana yang dibangun bekas penjajah dengan citarasa arsitektur budaya mereka sendiri.

Memang, Indonesia sudah punya banyak istana nan megah. Tapi, negara ini belum memiliki istana yang sesungguhnya, yang tidak hanya sebagai tempat bekerja presiden, tapi sebagai simbol kebudayaan nasional dari sebuah negara merdeka yang konon punya sejarah budaya yang agung.

Jadi, perlukah negara Indonesia membangun keratonnya sendiri yang dirancang oleh anak bangsanya sendiri dengan citarasa budayanya sendiri? Silakan diperdebatkan. Namun, yang jelas, pembangunannya tidak terlalu mahal menurut ukuran negara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here