Indonesia Sedang Sakit, Dioperasi atau Amputasi?

0
227

Nusantara.news – Masalah krisis multi-dimensi menjadi kompleks dan mencapai titik nadir pada era pemerintahan Joko Widodo. Setelah Orde Baru dijatuhkan, pemerintahan era Reformasi mendapat PR (pekerjaan rumah) utama masalah ekonomi, dari mulai era BJ. Habibie, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Sukarnoputri, hingga dua periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Masalah ekonomi tidak juga teratasi karena memang sudah dibatasi dengan framing 50 butir kerja sama RI dengan IMF/Word Bank. Pangkal masalahnya adalah sistem politik (pemilu) dan ekonomi yang merupakan hasil amandemen UUD 1945 (hingga 4 kali) serta keluarnya sederet derivasi Undang-undang sesuai tuntutan 50 butir itu.

Deregulasi, privatisasi dan transparasi menjadi nafas Indonesia pasca reformasi. Pemerintahan Joko Widodo sebetulnya juga ingin terlepas dari jerat IMF/World Bank. Pemerintah Cina yang bersemangat menguasai Asia lewat skema One Belt One Road (OBOR) atau New Silk Road (Jalan Sutera Baru) dengan kesiapan dana 1 triliun USD sampai dengan tahun 2030. Pemerintah Indonesia juga berharap kerja sama dalam skema OBOR.

Kenapa Indonesia baru kebagian sekitar 9 miliar USD, padahal dana yang disiapkan sekitar 50 miliar USD? Sudah begitu, yang 9 miliar USD baru cair sekitar  4 miliar USD (untuk BUMN dan swasta) dengan jaminan 3 bank pemerintah. Sedangkan yang 5 miliar USD untuk pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang masih mangkrak karena masalah pembebasan lahan.

Pemerintah Indonesia terbelit hambatan karena unsur domestik (regulasi, ketidakharmonisan antar kementerian/lembaga, hambatan modal, perilaku para menteri dan lain sebagainya) yang membuat Cina kemudian berpaling ke negara-negara Asia lainnya.

Padahal Indonesia merupakan partner strategis dan sangat potensial dari segi geostrategi dan geoekonomi untuk skema jalur sutera baru/OBOR. Ujung dari ekses reformasi suka atau tidak suka, saat ini ditanggung oleh pemerintahan Joko Widodo yang gagal di bidang ekonomi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) yang diharapkan mumpuni dan menjadi solusi, ternyata saat ini juga jadi “liability” bagi Joko Widodo. Jurus standar SMI, efisiensi dan solusi kembali kepada IMF/WB adalah jurus jurasic, karena dunia sudah mentertawakan peran dua lembaga donor ciptaan Rotschild dan kawan-kawannya untuk mengendalikan dan menguras aset negara berkembang dengan jerat utang (debt trap).

Demokrasi sudah kebablasan akibat merajalelanya pragmatisme-transaksional, dan kapitalisme akhirnya membajak demokrasi di Indonesia dalam skema oligarki. Demokrasi itu paradoks, satu untuk semua dan semua untuk satu. Satu adalah pola pikir bersama antara pemerintah dan DPR, namun telah “dibujuk” oleh para taipan (kapitalisme) untuk mengabaikan aspirasi rakyat seperti dalam kasus pembangunan reklamasi teluk Jakarta dan proyek Meikarta.

Bhineka Tunggal Ika menjadi tidak konsisten lagi karena banyak tetapi satu, padahal tunggal itu bukan satu, karena jika satu ada 2, ada 3 dan seterusnya. Bagaimana yang tunggal (majemuk) itu menjadi tunggal jika visi, orientasi dan misinya tidak satu karena ada kepentingan pribadi atau kelompok?

Orientasi produktif telah ditinggalkan dan masuk ke skema vested interest dan akhirnya masyarakat sangat permisif soal itu. Kebangsaan menjadi Indonesia sebagai pendulum ideologi negara tercabik-cabik karena bangsa ini mengalami disorientasi tentang tujuan bernegara.

Kesetiaan politisi pada personal sangat terlihat dari pembelaan terhadap Setya Novanto, Ketum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI. Apa artinya PANSUS KPK dibuat di DPR kalau tujuannya jelas-jelas melindungi koruptor dengan misi mengkritisi fungsi KPK. Toh, KPK juga dirusak oleh oknum koruptor yang tidak ingin lembaga ini berlanjut.

Rakyat hanya bilang “KPK juga kalian yang buat,” toh tidak ada kepentingan rakyat soal ribut-ribut e-KTP, kecuali rakyat ingin yang terlibat dihukum seberat-beratnya. DPR seolah menjadi pertunjukan teater, untuk itu, mungkin mereka ingin gedung “pertunjukkan baru”.

Padahal seharusnya kesetiaan pada partai berakhir jika kepentingan bangsa dan negara menuntut harus diprioritaskan.

Ketidakseimbangan adalah buah dari sesat pikir dan perilaku, karena sering tidak seimbang antara pasak dengan tiang. Pemimpin dengan rakyat seharusnya membangun “harmoni”, sesuai antara pasak dan tiang.

Jika memilih pemimpin menggunakan azas popularitas dan elektabilitas versi polling, ya seperti ini jadinya negeri kita, dan kita akan menuai masalah demi masalah sehingga semakin akut.

Kita tidak tahu, apakah bangsa yang sakit ini bisa diobati? Masih bisa dioperasi atau harus diamputasi. Kita harus bersepakat negara ini perlu tindakan dan solusi yang tepat serta terapi untuk sehat.

Kita perlu demo-demo pro-aktif untuk meluruskan pemerintah pada tujuan nasional, bukan sekedar demo-demo meminta ini-itu lalu setelah diberi diam sudah.

Oligarki politik antara eksekutif, legislatif dan para taipan harus dilawan karena telah membawa bangsa ini pada krisis yang lebih berat.

Joko Widodo, jika ingin maju pada Pilpres 2019 nanti harus keluar dari skema oligarki. Seperti dengan pernyataannya yang tegas bahwa tidak terlibat pembangunan reklamasi teluk Jakarta dan harus berani melepas ‘pembantunya yang menjadi beban secara politis’.

Pertengahan tahun depan (2018) Joko Widodo sudah memasuki injury times karena sudah harus berkonsentrasi untuk Pilpres 2019.

Kita tentu akan melihat apakah parpol atau para pembantunya masih loyal terhadapnya atau tidak? []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here