Indonesia Terancam Gagal Bayar Utang

0
1063
Dalam berbagai paparannya Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan utang pemerintah aman terkendali

Nusantara.news, Jakarta – Gali lobang, tutup lobang. Itulah lagu hits Rhoma Irama yang ngepop pada tahun 1970-an. Lagu itu ngetop  karena merepresentasikan kehidupan sehari-hari masyarakat kebanyakan saat itu. Lagu itu juga menjadi sindiran halus bagi pemerintah yang kala itu rajin berutang. Lagu tahun 1970-an itu kini merepresentasi secara lebih pas kondisi utang pemerintah Jokowi, yang getol berutang untuk memenuhi ambisi pembangunan infrastruktur. Bagaimana posisi utang Indonesia, dan akankah pemerintah mampu mengatasinya?

Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, utang Pemerintah Pusat hingga bulan Mei 2017 mencapai Rp3.672,33 triliun. Utang itu terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.943,73 triliun (80,2%) dan pinjaman sebesar Rp728,60 triliun (19,8%).

Adapun pembayaran kewajiban utang di bulan Mei 2017 mencapai sebesar Rp62,98 triliun, terdiri dari pembayaran pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp39,89 triliun dan pembayaran bunga utang sebesar Rp23,09 triliun. Indikator risiko utang bulan Mei 2017 menunjukkan sedikit perubahan untuk risiko tingkat bunga di mana variable rate ratio berada level 11,3 dan refixing rate di level 19,3.

Sedangkan indikator jatuh tempo utang dengan tenor hingga 5 tahun naik dari 37,2% menjadi 38,6% dari total outstanding. Dibanding bulan sebelumnya, rata-rata perdagangan SBN di pasar sekunder bulan Mei 2017 cenderung meningkat.

Porsi kepemilikan oleh asing atas SBN yang dapat diperdagangkan di bulan Mei 2017 mencapai 39,15%. Mayoritas investor asing masih memegang SBN dengan jangka menengah-panjang (di atas 5 tahun). Sementara itu, imbal hasil Surat Utang Negara (SUN), baik domestik maupun SUN Valas, pada akhir bulan Mei turun dibanding posisi akhir tahun 2016, rata-rata penurunan mencapai 59 bps untuk SUN domestik dan 17 bps untuk SUN berdenominasi dolar AS.

Sebelumnya, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia akhir Mei 2017 mencapai US$124,95 miliar. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan posisi akhir April 2017 yang sebesar US$123,25 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara menyebutkan, peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan devisa dari penerimaan pajak dan devisa ekspor migas bagian pemerintah, serta hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas.

“Penerimaan devisa tersebut melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo,” ujar Tirta dalam keterangan resmi.

Meningkat tajam

Tak bisa dipungkiri, dalam masa tahun ketiga, total utang Pemerintahan Jokowi meningkat hingga Rp1.067,4 triliun menjadi Rp3.672,33 triliun, atau sepertiga dari outstanding utang Indonesia. Rekor itu diraih pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hanya saja dalam 10 tahun.

Peningkatan utang itu terutama karena ambisi Presiden Jokowi untuk membangun aneka proyek infrastruktur di tanah air.

Berapa utang yang jatuh tempo dalam periode dua tahun ke depan, yakni 2018 dan 2019? Dalam rincian DJPPR, pada 2018 utang jatuh tempo mencapai Rp390 triliun dan pada tahun 2019 sekitar Rp420 triliun. Sehingga dibutuhkan likuiditas sebesar Rp810 triliun untuk menutup utang tersebut, merupakan angka tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menilai utang yang dibuat oleh pemerintah telah direncanakan secara saksama dalam APBN. “APBN kita bersifat ekspansif, sehingga kita bisa membangun infrastruktur, membiayai kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, transfer ke daerah, dan lain-lain untuk pembangunan Indonesia, jelasnya Senin (3/7/2017).

Selama ini, pengeluaran pemerintah memang lebih besar dari penerimaan, maka pemerintah perlu utang untuk menjalankan anggaran defisit.

Suahasil menjelaskan jika defisit dalam satu tahun APBN dijaga agar tidak lebih 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun tersebut.

“Hal itu ada di UU Keuangan Negara dan pemerintah akan memastikan, menjaga maksimal utang 3% tersebut untuk selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan negara tiap tahunnya,” tegasnya.

Ia memaparkan, secara total akumulatif, utang memang naik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengeluaran negara yang terus naik dan mengalami defisit di sekitar 2,67% pada 2017.

Namun begitu, menurut Suahasil, total akumulatif utang pemerintah saat ini, estimasinya hanyalah sekitar 28% dari PDB tahun 2017.

“Persentasenya tergolong rendah kalau dibandingkan negara-negara tetangga kita,” katanya.

Pemerintah berpedoman pada Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang mengatur maksimal total utang pemerintah yang diperbolehkan, yakni 60% dari total PDB. Dengan batas maksimum indikatif 30%.

“Jadi, kalau saat ini kita di sekitar 28% itu masih jauh dari maksimal yang diperbolehkan UU dan di bawah negara-negara tetangga juga,” pungkasnya.

Seperti diketahui, data resmi pemerintah biasanya sudah merupakan hasil polesan. Boleh jadi gambaran yang sebenarnya lebih parah, itu sebabnya Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan sebenarnya total utang Indonesia sudah mencapai 50% dari PDB.

“Berdasarkan UU Keuangan Negara jumlah total utang pemerintah secara keseluruhan tidak boleh melampaui 30% dari PDB. Sementara, utang Indonesia sudah di atas 50% dari PDB,” menurut Yusril.

Oleh sebab itu, mantan Menteri Hukum dan HAM ini menyarankan, seharusnya Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu tentang utang, karena telah melewati batas 30 persen. Ketimbang mengeluarkan Peppu Ormas. “Jadi Jokowi baiknya mengeluarkan Perppu supaya utang ‎negara bisa melebihi 50%,” katanya.

Pada bagian lain, pengamat kebijakan publik Ichsanudin Noorsy mengungkapkan, menurut data Bank Indonesia (BI) lebih dari Rp4.000 triliun. “Angka itu hingga Juni 2017 telah mencapai Rp4.363,77 triliun,” katanya. Menurutnya, total utang Indonesia sudah melebih 30% dari PDB.

Sedangkan mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengingatkan risiko utang jatuh tempo pada 2018 dan 2019 yang mencapai Rp810 triliun. Karena kalau sampai Pemerintah tidak menyiapkan dengan baik, karena pada 2019 merupakan tahun politik.

Dengan realitas utang tersebut, jangan sampai terjadi default (gagal bayar) atas utang-utang dan bunga utang yang jatuh tempo.

Apalagi, kata Fuad, Indonesia telah masuk pada defisit keseimbangan primer (primary balance deficit), di mana utang baru sebagian untuk membayar bunga utang yang lalu. “Jangan sampai kita masuk lingkaran setan utang.”

Seperti diketahui defisit keseimbangan primer pada APBN 2017 dipatok sebesar Rp109 triliun. Namun pada APBN-P 2017 dinaikkan menjadi Rp178 triliun. Lebih dari 50% dari total pembayaran cicilan bunga dan pokok pinjaman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakinkan, bahwa utang Indonesia termasuk yang terendah di dunia. Pada 2016, rasio utang Indonesia terhadap PDB hanya 28%, bandingkan dengan Jepang 239%, Amerika 109%, Inggris 89%. Bahkan rasio utang Indonesia lebih rendah dari Malaysia 56%, Thailand 42%, Filipina 34% dan Turki 29%.

“Jadi utang kita masih terlalu kecil, masih well managable,” ujarnya pada acara Supermentor di Jakarta Selasa (25/7/2017).

Bahkan, lanjut Menkeu, dalam ilustrasi “The Snowball Debt,” utang Indonesia masuk dalam kategori hijau, di bawah 30% dari PDB. “Ini menandakan kita masih jauh dari krisis utang.”

Hanya saja tak bisa dipungkiri, batas aman 30% rasio utang terhadap PDB sudah setinggi leher. Artinya dalam satu dua tahun ke depan, boleh jadi angka psikologis 30% dari PDB, sesuai UU Keuangan Negara, akan terlampaui.

Terutama yang harus diwaspadai adalah total utang jatuh tempo sebesar Rp810 triliun yang berpotensi mengantarkan Indonesia sebagai negara yang gagal bayar. Kita berharap cerita suram Portugal, Irlandia, Greece (Yunani), dan Spanyol tidak terjadi di bumi Nusantara.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here