Industri Alas Kaki dan Tekstil Sumbang PHK Terbesar di Jatim

0
250

Nusantara.news, Surabaya – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) seolah menjami momok yang menakutkan bagi buruh di Jawa Timur. Total selama kurun waktu 2016, PHK di Jawa Timur meningkat 15% dari tahun 2015, angkanya sudah mencapai 8.312 pekerja. Apa penyebab naiknya PHK di Jawa Timur?

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Timur Sukardo mengungkapkan bahwa banyak hal yang mempengaruhi soal kenaikan angka PHK di Jatim pada 2016.

Selain keberadaan tenaga asing (TKA) ilegal yang marak, juga disebabkan beberapa kinerja industri padat karya yang turun, terutama sektor alas kaki dan tekstil. Kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) juga menjadi kendala bagi industri padat karya terutama di wilayah ring I yang mencapai 8 persen.

Berbeda dengan tahun 2015, data Dinaskertransduk mencatat PHK terbesar mayoritas berasal dari industri rokok yang mencapai 7.600 pekerja. Sepanjang 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat kinerja industri manufaktur memang mengalami kontraksi 5,40%.

“Total 40% PHK di Jatim disumbang dari produksi alas kaki dan tekstil. Padahal industri padat karya ini menyerap tenaga kerja yang begitu banyak. Kenaikan UMK juga menjadi kendala tersendiri, karena tak diimbangi dengan pertumbuhan penjualan yang seimbang,” jelas Sukardo kepada wartawan, Kamis (26/1/2017).

Di Jatim, PHK tertinggi berasal dari Surabaya mencapai 2.024 pekerja. Lalu Gresik dengan 1.672 PHK dan Mojokerto mencapai 1.321 pekerja. Industri alas kaki Jatim sendiri tahun lalu mengalami kelesuan produksi sebesar 30 persen.

Lesunya produksi alas kaki di Jatim merupakan imbas lemahnya permintaan ekspor maupun permintaan domestik. “Seperti di Jombang ada relokasi pabrik alas kaki, sekitar 2 ribu orang terkena PHK, tetapi datanya belum dilaporkan,” ujarnya.

Besaran UMK Salah Satu Faktor Naiknya Angka PHK di Jatim

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Tri Andhi Suprihartono menuturkan bahwa kenaikan angka PHK di Jawa Timur juga tak lepas dari tingginya nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) menjadi problem bagi pengusaha. Karena akan mendorong Pengusaha untuk memilih eksodus ke daerah yang mempunyai UMK lebih rendah.

Sebab, kenaikan upah terjadi dalam kondisi yang kurang tepat. Saat ini perekonomian belum mendukung pengusaha untuk mendapatkan laba lebih banyak. Apindo juga mencatat ada penurunan produktivitas pekerja. Dia memprediksi penurunan produktivitas kerja pekerja sekitar 30 persen.

“Secara otomatis, penurunan produktivitas berpengaruh pada kegiatan ekspor dan pendapatan. Jadi, pengusaha semakin sulit. Tak hanya industri tekstil dan alas kaki saja, industri makanan-minuman (mamin) diprediksi akan mengurangi pekerjanya hingga ribuan orang ,” jelasnya kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Apindo Gresik mencatat ada sekitar lima ribu pekerja yang terkena PHK tahun lalu. Tujuh perusahaan memilih hengkang dari Kota Pudak. Mereka memilih Lamongan dan daerah lain di Jatim yang nilai UMK-nya lebih rendah.

Dia mengatakan, sebagian perusahaan yang hengkang berstatus industri padat karya. Mereka bergerak di tekstil, perkayuan, dan mamin. Jumlah tenaga kerjanya cukup banyak.

Mereka memiliki karyawan lebih dari seribu orang. Terkait dengan nilai UMK Gresik yang sudah digedok sebesar Rp 3.293.506, Tri Andhi meminta perusahan patuh aturan. Meski tidak ada penangguhan, bukan berarti pengusaha patuh. Sebab, banyak pelaku industri yang kucing-kucingan. Dari 1.360 perusahaan, lanjut Tri Andhi, hanya 35–40 persen yang benar-benar membayar sesuai dengan UMK. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here