Dampak serbuan baja impor asal China (2)

Industri Baja Nasional Makin Memprihatinkan

0
107
Impor baja asal China membanjiri produk baja nasional terkait pembangunan infrastruktur yang dimodali China. Mereka menerapkan standar produk asal China.

Nusantara.news, Jakarta – Apa yang salah dengan bangsa ini, Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) di bidang produksi besi baja, yakni PT Krakatau Steel Tbk (KS) harus terpojok oleh serbuan baja impor asal China. Pembangunan infrastruktur harusnya membesarkan KS, faktanya justru membuat posisi KS terpojok di rumah sendiri.

Itulah nasib yang dialami KS, produsen besi baja ini seperti terlunta-lunta di tengah gegap gempitanya pembangunan inffrastruktur nasional. Bahkan KS seperti gigit jari, begitu mudahnya izin impor baja diberikan dalam jumlah super besar kepada produsen baja asal China. KS bernasib sama dengan sekitar 50-an produsen baja nasional.

Praktik curang

Menurut Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman serbuan baja impor asal China telah mengancam banyak pabrik di tanah air.

“Awal Januari 2018 sudah saya protes terkait Permendag Nomor 22/2018, ternyata faktanya sekarang terungkap  permainan itu,”

Industri baja nasional sedang menghadapi cobaan yang berat. Pasalnya industri baja tanah air sedang dihadapkan pada masalah daya saing rendah karena praktik eksportir baja asing dalam memasukkan baja ke Indonesia.

Para eksportir baja asing ini melakukan praktik circumvention dengan mengalihkan harmonized number (HS Number). Mereka memasukkan baja karbon (carbon steel) namun menggunakan HS Number baja paduan (alloy steel).

Seperti diketahui, impor carbon steel dikenakan bea masuk 15%, sementara itu alloy steel bebas bea masuk. Dengan tidak dibebankan biaya masuk maka harga jual menjadi lebih murah dan merusak industri baja nasional.

Direktur Utama Silmy Karim mengatakan praktik kecurangan ini memanfaatkan celah aturan Permendag Nomor 22/2018. Aturan ini dibuat untuk menurunkan dueling time tetapi jadi celah untuk pengalihan HS Number.

“Artinya, itu banyak masuk alloy steel padahal sebenarnya itu digunakan untuk pembangunan konstruksi yang sebenarnya itu carbon steel, jadi pengalihan HS Number untuk menghindari bea masuk dan ini kerugian buat negara,” demikian keluh Silmy Karim.

“Kemudian praktik ini menimbulkan kerugian buat industri baja, nah ini yang tidak pernah diukur, karena industri itu akan sangat kurang baik buat Indonesia.”

Silmy menjelaskan pemerintah perlu menata kembali industri baja dalam negeri agar bisa bersaing secara adil. Saat ini Indonesia punya masalah dengan konteks industri baja nasional sementara industri baja merupakan mother of industry.

“Jadi sangat penting bagi suatau negara, kalau kita lihat China, India yang saat ini sedang gencar melakukan pembangunan ekonomi kita melihat bahwa mereka concern dengan industri baja karena ini menyangkut kepada daya saing nasional atau daya saing industri,” tambahnya.

Kebijakan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, menerbitkan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) Nomor 22/2018 pada 10 Januari 2018 yang merupakan perubahan ketiga dari Permendag Nomor 82/2016 dianggap merupakan kebijakan blunder dan banyak dipertanyakan.

Untuk kepentingan siapa?

Yusri berpendapat terkesan kebijakan itu merupakan hatrick Menteri Perdagangan di awal tahun 2018. Kebijakan yang muncul setelah secara kontroversial melakukan kebijakan impor beras 500 ribu ton di saat memasuki panen raya, impor gula 1,8 juta ton, serta impor garam 2,3 juta ton, oleh kita sebagai negara yang mempunyai garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia.

Yusri menyesalkan, semua protes yang muncul dari segenap lapisan masyarakat telah diabaikan Menteri Perdagangan.

“Sehingga memunculkan banyak tudingan bahwa semua kebijakan itu diduga lebih mementingkan kepentingan pemburu rente daripada kepentingan rakyat dan ratusan pelaku industri baja turunan yang telah menyerap puluhan ribu tenaga kerja, yang kemudian terancam gulung tikar akibat kebijakan kontroversi Menteri Perdagangan,” urai Yusri.

Menurutnya, semuanya itu diawali dengan adanya penghapusan pasal 4 dari isi Permedag Nomor 82/2016. Yaitu untuk memperoleh persetujuan impor sebagaimana dimaksud di ayat 3 ayat 1, bahwa perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri diharuskan melampirkan “Pertimbangan Tehnis oleh Menteri Perindustrian atau pejabat yang ditunjuk”. Dan, ternyata poin pertimbangan tehnis dari Menteri Perindustri itulah yang menurut Yusri dihilangkan pada pasal 4  Permendag Nomor 22 Tahun 2018.

Oleh sebab itu Yusri menegaskan, tentu tak salah jika publik menilai bahwa kebijakan Menteri diduga tujuannya terkesan untuk menghidupkan peran pelaku importir atau pemburu rente daripada membesarkan industri dalam negeri.

Sementara ekonom senior Rizal Ramli menyayangkan kebijakan pemerintah yang cenderung menguntungkan China. Harusnya kebijakan pemerintah dinisbahkan untuk kepentingan produsen baja nasional, khususnya KS.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini membeberkan alasan mengapa rupiah melemah beberapa waktu lalu. Dia menilai langkah-langkah Kementerian Keuangan dan menteri-meneri ekonomi lainnya berada ‘behind the curve‘. Sebagai contoh, kebijakan yang terbaru yaitu menaikkan tarif pajak dari 2,5% sampai 7% untuk 1.147 komoditas.

Kebanyakan dari 1.147 komoditas itu, menurut Rizal, didominasi oleh barang-barang yang nilai impornya kecil seperti sabun, lipstik, baju, dan lainnya. Diperkirakan total nilai impornya hanya US$5 miliar. Belum lagi, lanjut dia, kebanyakan hanya menyentuh pengusaha menengah tapi tidak berani menyentuh 10 barang impor terbesar Indonesia yang mencapai 67% dari impor.

Dia menyebut, 10 besar impor ini di antaranya adalah baja yang harusnya dikenakan tarif tinggi. Tapi, kata dia, pemerintah tidak berani mengambil langkah-langkah mengurangi impor baja.

“Padahal pabrik baja Indonesia seperti Krakatau Steel merugi karena kalah dengan impor baja dan produk baja dari China. Produksi mereka di sana ada excess capacity. China banting harga dan dumping baja ke Indonesia dengan total Impor US$10,6 miliar,” lanjutnya.

Rizal mengatakan, seharusnya pemerintah berani mengambil langkah-langkah, menghadapi, dan menuntut China karena melakukan dumping atau berlakuan tarif anti dumping 30%. Kalau ini dilakukan, Rizal memperkirakan, impor bisa berkurang dari US$10 miliar ke US$4 miliar hingga US$5 miliar sehingga KS dan lain-lainnya pun untung.

Kasihan sekali nasib produsen baja nasional, khususnya KS sebagai BUMN besi baja, harus terpojok oleh serbuan impor baja asing. Terutama impor baja China yang menerapkan dumping. Sampai kapan kebijakan ironi ini akan terus terjadi?[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here