Industri Garam Nasional Sengaja Dibonsai

2
510
Petani memanen garam di lahan garam desa Santing, Losarang, Indramayu, Jawa Barat, Senin (31/7). ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ternyata masih jauh dari kenyataan. Sebut saja soal garam. Panjang pantai Indonesia yang mencapai 99.093 kilometer versi Badan Informasi Geospasial (2013) atau 95.181 kilometer versi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2008, tapi kita selalu kekurangan garam.

Memang, tidak semua pantai bisa menghasilkan garam. Tapi setidaknya PT Garam (Persero) dalam company profile perusahaannya yang diunggah ke YouTube menyebut ada sekitar 34 ribu kilometer pantai di Indonesia yang bisa memproduksi garam. Artinya potensi garam di Indonesia tidak kalah dengan Australia, India atau China. Tapi kenyataannya ketiga negara itu menjadi pemasok utama kebutuhan garam kita.

Benar, curah hujan di daerah penghasil garam belakangan ini tinggi. “Cirebon Hujan, Petani Garam Kembali Gagal Panen”, begitu judul sebuah berita di media online. Judul berita itu justru mengesankan, betapa kita sebagai bangsa yang terbelakang. Di era yang serba teknologi seperti sekarang produksi garam dibiarkan menyerah kepada faktor cuaca. Padahal industri pengolahan yang mengubah air laut menjadi garam tidak canggih-canggih amat.

Padahal sejak lama sudah muncul beragam penelitian teknologi penguapan air laut menjadi garam yang tidak lagi bergantung kepada matahari. Tapi tak pernah dikembangkan. Rendahnya kuantitas dan kualitas produksi terus dibiarkan. Tak pernah ada upaya yang bersungguh-sungguh mengatasinya. Diktat-diktat penelitian dibiarkan menjadi data digital yang hanya diunduh untuk wacana ilmu pengetahuan. Bukan dikembangkan menjadi teknologi terapan.

Teknologi Sederhana

Belakangan ini Kementerian Kelautan dan Perikanan memang gencar mengenalkan teknologi geo-membrane. Namun teknologi itu baru sebatas menjawab untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi dalam kondisi cuaca normal. Basis penguapannya masih tetap bergantung kepada sinar matahari. La Nina yang menangis sepanjang tahun masih bisa dijadikan kambing hitam untuk kasus kelangkaan garam. Impor lagi-lagi dijadikan solusi.

Dalam cuaca normal teknologi geo-membrane, dengan cara melapisi permukaan tanah di kolam penggaraman dengan kain terpal memang mampu meningkatkan produksi, dari 80 ton per hektar per musim menjadi 110 ton per hektar per musim. Kadar Natrium Clorida (NaCl) juga meningkat dari di bawah 94 % menjadi 98 %. Garam lebih putih dan sehat tentunya.

Namun bagaimana garam tetap bisa diproduksi dalam kondisi cuaca yang tidak bersahabat? Sejumlah inovasi dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pasuruan dengan Rumah Evaporasi. Lahan tambak garam, khususnya kolam penampung bahan baku (air tua) dan kolam penggaraman atapnya ditutup sejenis plastik berbentuk piramida sehingga hujan tidak menghancurkan proses produksi yang sedang berjalan.

Rumah Evaporasi yang dikembangkan DKP Kabupaten Pasuruan ini baru dalam tahap uji coba. Biaya yang dikeluarkan juga relative murah. Gagasan Rumah Evaporasi tidak jauh berbeda dengan Teknik Pembuatan Garam Rumah Prisma yang dikembangkan oleh Arifin, warga Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, sejak 2016 yang lalu. Cerita sukses Arifin sudah sudah diunggah ke YouTube.

 

Dengan teknik Rumah Prisma tambak garam milik Arifin yang seluas 1 hektar mampu memproduksi 1,2 ton garam per hari. Dalam setahun Arifin memproduksi sekitar 400 ton garam. Artinya, tidak ada alasan bagi pemerintah menuding La Nina sebagai penyebab garam langka. Karena pemerintah sejak dulu memang tidak pernah bersungguh-sungguh mengembangkan produksi garam dalam negeri.

Patgulipat Impor

Sebelum dibekuk Bareskrim Mabes Polri dalam kasus penyalahgunaan izin impor garam, Direktur Utama PT Garam (Persero) Achmad Budiono dengan gagah pernah mengatakan, kekurangan pasokan garam nasional tahun 2015 hanya 362.000 ton namun impor garam mencapai 2,2 juta ton. Tahun itu, terang  Achmad, produksi garam nasional mencapai 3,1 juta ton sedangkan tingkat kebutuhan mencapai 3,4 juta ton. (Kompas, 11 Februari 2016).

Achmad Budiono menduga, masalah utama garam nasional adalah kualitas yang rendah. Maka Budiono menyayangkan kenapa dari dulu tidak pernah dibangun pabrik pengolahan garam di dalam negeri yang dapat menunjang kualitas? Misal kebutuhan garam untuk industri chlor-alkali plants (CAP) yang tingkat kebutuhannya mencapai 1,7 juta ton. Padahal proses pengolahan garam untuk mencapai kualitas CAP sebenarnya tidak terlalu sulit.

Selain itu Achmad Budiono juga menyayangkan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 125/M-DAG/Per/12/2015 yang mempermudah gempuran garam impor, bahkan untuk garam industri aneka-pangan yang sebenarnya bisa dipasok dari dalam negeri. “Kalau peraturan itu berlaku efektif 1 April 2016, seluruh pabrik garam yang memproduksi 420.000 ton tadi akan mati,” beber Achmad ketika itu.

Ternyata pada Minggu, 11 Juni 2017, Achmad Budiono dibekuk Mabes Polri karena menyalah-gunakan izin impor garam. Sebelumnya PT Garam (Persero) mengajukan izin impor garam konsumsi ke Kemendag sebesar 75 ribu ton, masing-masing 55 ribu ton didatangkan dari Australia dan sisanya dari India.

Mengutip keterangan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Agung Setya, ternyata perizinan impor garam konsumsi diubah menjadi garam industri untuk menghindari bea masuk sebesar 10 persen. Dengan tidak dibayarnya bea masuk 10 persen itu diperkirakan negara dirugikan sedikitnya Rp3,5 miliar.

Tindakan Achmad Budiono itu diduga melanggar Pasal 10 Permendag Nomor 125 Tahun 2015 tentang ketentuan importasi garam. Pasal itu jelas menyebutkan importir garam industri dilarang memperdagangkan atau memindahtangankan garam industri kepada pihak lain. Ternyata berdasarkan penyelidikan Bareskrim, PT Garam diduga langsung mengolah garam industri yang diimpornya itu menjadi garam konsumsi.

Selain mengolah sendiri 1000 ton garam industry menjadi garam konsumsi kemasan, PT Garam juga menjual 74 ribu ton sisanya kepada 53 perusahaan dengan harga jual garam konsumsi. “Padahal yang dijual itu garam industri,” sebut Brigjen Pol. Agung Setya.

Memang tingginya kebutuhan garam nasional tahun 2017, baik untuk keperluan industri maupun konsumsi lumayan besar. Karena produksi garam di dalam negeri tidak pernah dibiarkan berkembang, bahkan terkesan dibonsai dengan jumlah produksi yang sedikit dengan kualitas rendah, maka impor garam dijadikan ajang patgulipat yang hanya menguntungkan sedikit orang.

Berdasarkan keterangan Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) Cucu Sutara kebutuhan garam di tahun 2017 ini mencapai sekitar 4,2 juta ton. “Ini bukan data dari kami, tapi data yang masuk ke kami yang diusulkan pelaku industri seperti asosiasi pengusaha makanan dan minuman serta pelaku industri lainnya. Jumlah total keseluruhan untuk kebutuhan garam di Indonesia tahun 2017 adalah 4.233.000,” kata Cucu Sutara.

Di saat kebutuhan garam makin meningkat, anehnya ketersediaan garam dari dalam negeri dari tahun ke tahun justru semakin merosot. Bahkan di tahun 2016 lalu hanya mampu memproduksi 4 persen atau 144 ribu ton dari target 3 juta ton. Faktor cuaca yang sebenarnya bisa diatasi dengan penerapan teknologi sederhana acap kali dijadikan kambing-hitam kelangkaan.

Padahal keberadaan industri garam nasional yang menghidupi jutaan petani garam memang sengaja dibonsai untuk melanggengkan rejeki para kartel yang bermain-main dengan mentalitas pejabat kita yang gampang disogok. Maka, bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur benar-benat telah kehilangan makna.[]

2 KOMENTAR

  1. Byadalaaaa … Kami tdk tahu soal garam yg sebenarnya, tp keadaan ini menjadi tantangan kita. Masak kalah terus2an dng produk garam luar …

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here