Inflasi Rendah Cermin Ekonomi Lesu Atau Gairah?

0
72
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan inflasi rendah adalah cita-cita semua Kepala Negara. Presiden Jokowi baru berhasil menekan inflasi yang rendah, namun pertumbuhan masih harus dipompa lebih tinggi.

Nusantara.news, Jakarta – Kita masih ingat pada tahun 1990-an dimana pertumbuhan ekonomi selalu di atas 7%. Tapi mengiringin pertumbuhan yang tinggi tersebut, inflasi juga mengikuti di kisaran 6% hingga 7%.

Belakangan pemerintah berhasil menekan inflasi selalu di bawah 4%. Bersamaan dengan itu, pertumbuhan ekonomi pun landai-landai saja di kisaran 5%.

Manakah yang lebih efisien hidup dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi tinggi, atau hidup dengan inflasi rendah dan pertumbuhan landai? Jawabannya tentu amat sangat tergantung pada variabel-variabel pendamping ekonomi lainnya.

Waspada tekanan inflasi

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mewaspadai potensi tekanan inflasi hingga akhir tahun. Menurutnya, terjaganya inflasi sekaligus penguatan komponen pertumbuhan ekonomi akan menjadi modal untuk menghadapi tantangan tahun depan.

Menkeu mengatakan, inflasi hingga akhir tahun masih perlu diwaspadai karena biasanya permintaan akhir tahun meningkat ditambah adanya faktor cuaca ekstrem yang bisa menimbulkan tekanan harga. Namun ia juga berharap, inflasi akhir tahun akan berada di bawah 3,7% year on year.

Dengan inflasi yang terjaga, “Kami berharap momentum kepercayaan masyarakat terutama daya beli, persepsi mengenai optimisme dari kosumen itu akan terus terjaga kemudian bisa membalik menjadi momentum positif,” kata Sri Mulyani saat ditemui di Hotel Borobudur, beberapa hari lalu.

Sejalan dengan bisa terjaganya inflasi, Sri Mulyani juga berharap komponen pertumbuhan ekonomi lainnya di kuartal keempat tahun ini bisa membaik, yaitu investasi yang meningkat, ekspor yang lebih kuat, dan pengeluaran pemerintah yang meningkat. Dengan demikian, momentum positif tersebut akan berkontribusi pada ekonomi tahun depan.

“Kenapa ini penting? karena 2018 banyak sekali ketidakpastian mulai muncul,” tambah dia.

Ketidakpastian yang dimaksud, salah satunya reformasi di bidang perpajakan Amerika Serikat (AS) melalui penurunan tarif pajak. Hal tersebut lanjut dia, akan berdampak signifikan terhadap ekonomi AS dan ekonomi dunia.

Di sisi lain, ada pula normalisasi kebijakan moneter AS jika pemulihan di Negeri Paman Sam tersebut terjadi lebih cepat. Hal itu akan mendorong kenaikan suku bunga acuan The Fed yang lebih cepat pula.

“Ini semuanya harus kita waspadai,” tambahnya.

Pertumbuhan landai

Menkeu juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2017 berada pada kisaran 5,05% atau di bawah asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 5,2%.

“Sampai akhir tahun diperkirakan pertumbuhan ekonomi keseluruhan 2017 sebesar 5,05%,” ujarnya.

Sri mengatakan perkiraan angka realisasi tersebut sudah mempertimbangkan pencapaian ekonomi pada triwulan IV 2017, yang tumbuh pada kisaran 5,15% hingga 5,17%. “Triwulan empat mungkin lebih tinggi, mendekati 5,1%,” jelasnya.

Menkeu menjelaskan, seluruh komponen pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2017 akan tumbuh positif dan memberikan kontribusi menjelang akhir tahun. “Kami perkirakan dorongan investasi dan ekspor masih tinggi. Konsumsi masyarakat dan sebagian belanja pemerintah juga terkonsentrasi di triwulan empat,” katanya.

Ia mengharapkan momentum perbaikan kinerja perekonomian pada akhir 2017 ini bisa menjadi bekal peningkatan kegiatan pada 2018, terutama dari investasi ataupun ekspor. “Tahun depan, kami memperkirakan adanya momentum ekspor yang terjaga dan investasi yang meningkat dan tumbuh sepanjang tahun di atas 6% atau 7%,” tutur Sri.

Sebelumnya, pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2017 tercatat 5,06% sehingga secara akumulatif pertumbuhan ekonomi masih berada dalam kisaran 5,03%. Adapun untuk pertumbuhan ekonomi pada 2018, pemerintah menetapkan asumsi dalam APBN 5,4%.

Realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% sering dibangga-banggakan sebagai pertumbuhan yang relatif tinggi. Tapi sebenarnya negara-negara tetangga kita pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi. Tengok saja India (7,5), Vietnam (7,4%), Laos (7,4%), Myanmar (7,3%), Kamboja (7,2%), Banglades (7,1%), Filipina (6,9%). China (6,7%), Pakistan (5,7%), Mongolia (5,5%), Palau (5,5%), Timor Leste (5,5%), dan Papua Nugini (5,4%).

Justru di masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai puncaknya di level 6,5% pada 2011. Peringkat ketiga setelah China (8,7%) dan India (8,1%).

Artinya, sekarang negara-negara tetangga kita ternyata mampu tumbuh lebih cepat, sementara kita tumbuh apa adanya. Bahkan saking cepatnya negara tatangga, mampu melampaui China yang cukup puas di peringkat delapan dunia. Padahal tradisi China selalu tumbuh tercepat, sehingga China sering disebut lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia.

Karena itu, Indonesia harus jeli melihat peluang, terutama memilih tema pembangunan dan prioritas perekonomian agar pertumbuhan Indonesia yang di bawah komando Presiden Jokowi turun di peringkat 14, bisa naik lagi ke peringkat lima besar.

Pilih inflasi atau pertumbuhan?

Kembali ke pertanyaan awal, apakah pertumbuhan tinggi dengan inflasi tinggi lebih baik atau lebih buruk daripada pertumbuhan landai dengan inflasi rendah? Tampaknya kita bisa tengok apa yang terjadi hari ini.

Dengan pertumbuhan hanya di kisaran plus minus 5%, pemerintah mampu menjaga inflasi di kisaran 3,7%. Tapi apa yang terjadi? Ekonomi lesu, penerimaan pajak cekak, sementara belanja APBN turun terbatas. Terutama anggaran infrastruktur yang tak boleh turun, akibatnya defisit pun membengkak.

Menkeu Sri mengatakan realisasi defisit anggaran hingga 15 Desember 2017 mencapai Rp352,7 triliun atau sekitar 2,62% terhadap produk domestik bruto (PDB). Memang defisit 2,62% masih jauh di bawah maksimum yang ditetapkan dalam UU APBN sebesar 2,92%.

Namun defisit APBN 2017 tersebut 13,73% lebih tinggi dibandingkan dengan defisit pada 2016 yang sebesar Rp307,7 triliun.

Sri mengatakan realisasi defisit anggaran tersebut berasal dari pendapatan negara yang sudah mencapai Rp1.496,9 triliun dan belanja negara sebesar Rp1.849,5 triliun.

Realisasi pendapatan negara tersebut antara lain berasal dari penerimaan perpajakan Rp1.211,5 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp281 triliun.

Walaupun Menkeu menganggap ini adalah defisit yang dianggap cukup stabil, tapi sebenarnya konsekuensi dari lesunya ekonomi. Padahal ekonomi bisa tumbuh lebih cepat, kemungkinan besar penerimaan pajak bisa lebih besar sehingga defisit bisa ditekan.

Itulah konsekuensi pilihan-pilihan kebijakan pemerintah dalam APBN, sehingga berkonsekuensi besara defisit APBN.

Bandingkan dengan defisit APBN pada 2011 yang hanya Rp187,9 triliun atau hanya 1,8% dari PDB. Angka defisit tersebut adalah produk dari prestasi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,5%, sementara inflasi pada saat itu berhasil dijaga di kisaran 3,7%.

Dengan demikian jelas, pilihan inflasi dan pertumbuhan yang lebih tinggi berkonsekuensi defisit yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan yang landai, tapi inflasi rendah.

Paradigma inilah yang perlu dipertimbangkan ulang oleh Menteri Keuangan dan para pembantu Presiden Jokowi lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here