Informasi Intelijen AS, Cina Rampungkan Bangunan Pertahanan Rudal di Laut Cina Selatan

0
118
Kapal pengeruk Cina terlihat di perairan sekitar Mischief Reef Kepulauan Spratly, gambar diambil oleh pesawat pengintai Angkatan Laut AS 21 Mei 2015. (Foto: Reuters)

Nusantara.news, Washington – Komitmen Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan dengan cara non-militer tampaknya bakal diuji lagi. Cina diinformasikan telah menyelesaikan struktur bangunan menyerupai pertahanan rudal darat ke udara di Kepulauan Spratly Laut Cina Selatan yang tengah menjadi sengketa.

Menurut informasi dari dua pejabat intelijen Amerika, Cina hampir merampungkan sejumlah struktur bangunan di pulau buatan di Laut China Selatan yang tampak didesain sebagai tempat pertahanan rudal jarak jauh.

“Sepertinya Cina tidak membangun apa pun di Laut Cina Selatan hanya sekadar sebuah bangunan, tapi struktur ini menyerupai tempat rudal darat ke udara,” kata pejabat tersebut seperti dilansir Reuters, Rabu (22/2). Bangunan diperkirakan memiliki panjang 20 meter dan tinggi 10 meter.

Berita ini muncul justru di tengah sedikit meredanya ketegangan antara Washington dan Beijing, setelah sebelumnya AS dan Cina saling “perang” komentar menanggapi sengketa perairan laut Cina Selatan.

Menlu AS Rex Tillerson sempat menyebut bahwa klaim Cina atas kepualauan tersebut ilegal saat dia diwawancara Senat dalam uji kelayakan menjadi menteri kabinet Trump. Sikap AS terhadap sengketa Laut Cina Selatan dipertegas dengan penyataan Gedung Putih yang berjanji akan mempertahankan hak AS di kawasan Laut Cina Selatan sebagai jalur perdagangan internasional.

Pernyataan Tillerson dan Gedung Putih ditanggapi Kementerian Luar Negeri Cina yang menyebut agar AS tidak ikut campur dalam urusan sengketa Laut Cina Selatan.

Ketegangan mereda setelah Menteri Pertahanan AS Jim Mattis menyatakan dalam kunjungannya ke Jepang, bahwa AS tidak akan menggunakan pendekatan militer untuk menyelesaikan sengketa kawasan laut Cina Selatan. Upaya diplomasi akan lebih dikedepankan.

Struktur yang diduga bangunan pertahanan rudal itu terletak di gugusan karang Subi yang merupakan rangkaian dari Kepulauan Spratly. Fakta tersebut tentu saja akan menarik kedua negara besar dunia ini dalam ketegangan baru.

Para pejabat AS mengatakan, fakta yang dilakukan Cina itu dapat meningkatkan eskalasi ke arah penyelesaian secara militer.

Intelijen AS juga sudah mendapatkan informasi bahwa Cina telah membangun landasan militer yang panjang di kepulauan tersebut, dan Cina telah melakukan latihan militer di tempat tersebut selama seminggu ke belakang.

Meskipun ada kekhawatiran atas kemampuan militer Cina di wilayah tersebut, namun para pejabat intelijen AS mengatakan bahwa struktur bangunan tersebut tidak menimbulkan ancaman militer yang signifikan bagi pasukan AS, dan mereka melihatnya lebih sebagai ujian bersifat politik bagi pemerintahan Trump.

Cina berulang kali menyalahkan AS terkait sikapnya di kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan lintas perdagangan laut dunia yang bernilai lebih dari USD 5 triliun per tahunnya. Negara lain seperti Brunei, Malaysia, Filipina dan Taiwan juga memiliki klaim terhadap kawasan perairan strategis tersebut.

Negara-negara Asia Tenggara melihat pembangunan infrastruktur persenjataan yang dilakukan Cina di kawasan Laut Cina Selatan sebagai “sangat mengganggu”.

Pemerintah Filipina pada Selasa (21/2), mendesak diadakan pembicaraan untuk menghentikan eskalasi “perkembangan terakhir”. Menlu Filipina Perfecto Yasay mengatakan, pihaknya berharap Cina dan AS mulai bekerja menuju perdamaian dan stabilitas di kawasan itu.

Akhir pekan lalu, AS mengerahkan kapal induk di Laut Cina Selatan, meski ada peringatan dari kementerian luar negeri Cina terkait kedaulatan Beijing di wilayah tersebut. Kapal induk USS Carl Vinson mulai beroperasi di perairan yang disengketakan itu muali Sabtu 18 Februari lalu.

Bangunan diduga sebagai pertahanan rudal di kepulauan Spartly

Terkait situasi terakhir ini, Indonesia tentu saja harus menaruh perhatian yang cukup besar. Bagaimana pun konflik di kawasan Laut Cina Selatan mau tidak mau akan melibatkan Indonesia sebagai negara yang bersinggungan dengan perairan tersebut.

Dalam pembahasan mengenai situasi terakhir Laut Cina Selatan di Pertemuan Menlu ASEAN di Pulau Boracay, Filipina, 21 Februrari 2017, Menlu RI Retno Marsudi menyampaikan pentingnya kesatuan ASEAN dalam menjaga stabilitas di kawasan tersebut.

Menlu Retno menekankan bahwa “Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea” (DoC) dan “Code of Conduct” (CoC) masih tetap relevan sebagai mekanisme kawasan dalam meningkatkan kepercayaan dan kepastian antar negara di kawasan Laut Cina Selatan.

“ASEAN harus bicara dengan satu suara dengan Cina terkait CoC agar dapat memajukan proses perudingan,” ujar dia. [ ]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here