Infrastruktur Ambisius, Mulai Ancam Keberlangsungan APBN

0
315
Pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan publik, namun tetap harus memperhatikan ketersediaan anggaran. Tanpa harus memaksakan kehendak, kecuali memang akan mempelebar utang

Nusantara.news, Jakarta – Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 terbilang kritis, karena pelebaran defisit seolah tak bisa dihindarkan, lantaran ambisi untuk membangun infrastruktur yang melebihi kapasitas anggaran terus dipaksakan. Akibatnya keberlanjutan (sustainability) APBN pun terancam.

Maka bertebaranlah analisis yang bernada pesimis, seperti “Defisit APBN Terancam Melebar”, “APBN Kritis”, “Shortfall Pajak Membengkak”, “Defisit APBN Nyaris Sentuh Batas Atas”, “APBN Mengalami Kontraksi,” dan berbagai analisis pesimis lainnya.

Analisis yang optimistis, terutama dari kalangan pemerintah, mengatakan sebaliknya. Bahwa “APBN Aman”, “APBN Sedang Mengalami Perbaikan”, “APBN Sedang Mencari Equilibrium Baru” “APBN Kita Kondusif”, dan lainnya.

Lepas dari pertempuran pemikiran kaum pesimistis dan kaum optimistis, realisasi APBN 2017 memang sangat memprihatinkan. Sampai semester I 2017, tingkat realisasi penerimaan pajak, bea dan cukai hanya Rp571,9 triliun atau 38,2% dari target dalam APBN 2017 yang sebesar Rp1.498,9 triliun. Harusnya sudah mencapai 50%.

Demikian juga penerimaan dari pajak non minyak dan gas (migas) tercatat mencapai Rp482,66 triliun atau 38% dari target Rp1.271,7 triliun.

Lebih parah lagi, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas baru sebesar Rp286,8 triliun atau baru 22,5% dari target Rp1.271,7 triliun. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan bea cukai sebesar Rp61,7 triliun atau 32,3% dari target Rp191,2 triliun.

Dirjen Pajak Ken Ken Dwijugiasteadi mengatakan, target pertumbuhan penerimaan pajak 18,8% dibanding tahun lalu sulit dicapai. Apalagi, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak juga harus membayar restitusi senilai Rp72 triliun sepanjang Semester I-2017 karena ekspor meningkat. Alhasil, penerimaan yang sudah didapat harus dipotong restitusi.

“Akhirnya target pajak turun Rp49,9 triliun (dalam RAPBN-P 2017) sejalan dengan restitusi yang kami keluarkan karena ekspor,” kata Ken beberapa waktu lalu di DPR.

Atas dasar seretnya realisasi penerimaan pajak, pemerintah akhirnya meminta restu ke DPR untuk menurunkan target penerimaan pajak sebesar Rp50 triliun.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui adanya perlambatan ekonomi sehingga penerimaan pajak tak sesuai target. Tapi pada garis besarnya outlook ekonomi akan mengalami perbaikan walaupun tidak besar.

Hal itu sejalan dengan perbaikan perekonomian dan perdagangan global. Salah satunya dari sisi domestik adalah mulai kembalinya kinerja positif ekspor-impor, sebagai motor penggerak ekonomi sehingga semakin seimbang. “Sekarang konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor-impor, semua naik. Jadi pemerintah memperkirakan adanya perbaikan tahun ini,” demikian Darmin.

Ia mengatakan, dari sisi realisasi APBN tahun ini, baik penerimaan maupun belanja, masih perlu perhatian khusus. Untuk penerimaan dari pajak misalnya, pasca program pengampunan pajak atau tax amnesty berlangsung, perbaikan data perpajakan Indonesia belum sepenuhnya terasa dampaknya pada penerimaan tahun ini.

“Kan yang diperlukan seperti reformasi IT-nya, nah itu masih belum ada jalan perbaikannya, saat ini masih dalam tahap pengadaan,” ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kondisi APBN 2017 sangat kredibel, efektif dan efisien, serta berkesinambungan.

Mau defisit berapa?

Pada April 2017, sebenarnya Pemerintah berencana melebarkan defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017 menjadi 2,92% dari semula sebesar 2,41%. Melebarnya defisit anggaran disebabkan terpangkasnya penerimaan pajak dan membengkaknya belanja negara.

Anggota Komisi XI dari Fraksi Golkar M. Misbakhun menyebut peningkatan defisit dalam APBNP menjadi 2,92% memang tak terelakkan seiring dengan target penerimaan pajak yang diproyeksi meleset pada tahun ini. Sementara itu, penambahan anggaran belanja negara juga mendesak terutama untuk menutup anggaran subsidi pada sektor energi.

“Pelebaran proyeksi defisit bisa dimengerti. Konsekuensi defisit menjadi melebar masih bisa diterima sepanjang tidak melewati batas 3%,” ujar Misbakhun.

Ia pun meminta pemerintah berhati-hati dalam mengelola defisit agar tidak melewati batas 3%. Batas defisit anggaran diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara. Pada Pasal 12 ayat (3) UU tersebut, menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika batas maksimal defisit 3% terlampaui, maka Pemerintah melanggar UU Keuangan Negara, dan oleh karenanya bisa di-impeach.

Namun, pada saat penyerahan APBN-P 2017, Menkeu Sri Mulyani akhirnya memutuskan defisit hanya dinaikkan dari 2,4% menjadi 2,67% dari PDB. “Untuk defisit, kami akan tetap menjaga di bawah 3% saat ini sesuai dengan APBNP 2017, (defisit) akan ada di sekitar 2,67%,” ujar dia usai rapat di Banggar DPR RI, beberapa waktu lalu.

Ia melanjutkan, defisit ini telah memperhitungkan kemungkinan dari Kementerian/Lembaga untuk membelanjakan seluruh anggarannya pada kisaran 95%.

Ganjalan infrastruktur

Persoalannya adalah, di tengah mepetnya APBN 2017, pembangunan proyek infrastrukur tak boleh diganggu. Di sinilah letak dilematis Pemerintahan Jokowi yang sangat berambisi membangun infrastruktur.

Tengok saja pagu belanja infrastruktur pada APBN 2017 ditetapkan sebesar Rp387,3 triliun yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan (LRT, elevated, tol), jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api dan terminal penumpang di seluruh tanah air.

“Anggaran untuk belanja infrastruktur ini meningkat Rp40,8 triliun dari pagu RAPBN 2017 yang dialokasikan sebesar Rp346,6 triliun,” kata Sri.

Menkeu menjelaskan, pagu belanja infrastruktur ini akan terbagi untuk infrastruktur ekonomi sebesar Rp377,8 triliun, infrastruktur sosial Rp5,5 triliun dan dukungan infrastruktur sebesar Rp4,1 triliun.

Rincian penyaluran pagu belanja infrastruktur adalah untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Rp98,8 triliun, Kementerian Perhubungan Rp42,1 triliun, Kementerian Pertanian Rp2,7 triliun dan Kementerian ESDM Rp3,6 triliun.

Pemerintah mulai menghadapi masalah saat lagi semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat. Gara-gara penerimaan pajak lewat tax amnesty tak sesuai target, pendanaan pun jadi seret. Kocek negara makin tipis saat pembangunan masih butuh biaya banyak.

Maka, muncul dilema, antara mau tambah utang luar negeri atau berhemat. Pilihan terakhir lah yang lagi diutamakan pemerintah agar program-programnya tak berhenti di tengah jalan.

Itu sebabnya Menkeu sudah mengungkapkan rencana pemerintah menghemat anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun ini. Sebagian besar anggaran akan lebih terfokus untuk proyek-proyek strategis nasional.

Dan ada sejumlah konsekuensi yang harus siap-siap ditanggung banyak pihak – terutama aparat pemerintah. Menteri Keuangan sudah membeberkan, penghematan itu bisa diwujudkan dengan memangkas belanja non prioritas, termasuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga, dan belanja barang.

“Presiden sampaikan (penghematan itu) untuk belanja-belanja yang tidak boleh ditunda. (Seperti) infrastruktur tidak boleh tertunda karena kekurangan dana, maupun tanah,” kata Menkeu.

Langkah penghematan tersebut sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden Jokowi. Selain belanja barang yang lebih terkontrol, belanja modal pun harus terfokus pada pembangunan infrastruktur.

“Belanja barang 2017-2018 harus tidak boleh lebih besar dari yang dibelanjakan 2016. Jadi sekarang kita akan bekerja sama dengan semua KL (Kementerian dan Lembaga) untuk jalankan instruksi itu,” demikian Sri.

Ekonom Faisal Basri berpendapat dengan melihat kompleksitas APBN 2017, dapat menimbulkan instabilitas markoekonomi. Indikasinya banyak.

Pertama, sejak 2012 APBN mengalami defisit primary balance atau defisit keseimbangan primer. Pendapatan pemerintah pusat dikurangi pengeluaran pemerintah pusat di luar pembayaran bunga utang mengalami defisit. Primary balance yang defisit mengindikasikan pemerintah harus berutang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain pemerintah menghadapi tekanan likuiditas. Defisit primary balance meningkat tajam dari Rp53 triliun pada 2012 menjadi Rp142 triliun pada 2015. Tahun lalu mengalami penurunan menjadi Rp126 triliun. Pada APBN 2017, defisit primary balance  tercantum sebesar Rp109 triliun.

Kedua, pembayaran bunga utang pemerintah kian merongrong APBN. Pada 2015 pembayaran bunga menyedot 8,6% dari pengeluaran total. (Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya menyisihkan 6% dari APBNnya untuk membayar bunga) Beban bunga naik menjadi 9,8% pada 2016 dan naik lagi menjadi 10,9% pada APBN 2017.

Ketiga, pada 2017, pembayaran bunga utang telah menyamai belanja modal, yaitu sebesar Rp 221 triliun, empat kali lipat ketimbang pengeluaran sosial (social expentiture) yang hanya Rp56 triliun.

Beban bunga naik tajam karena pemerintah lebih gencar berutang. Memang Indonesia tidak mengalami masalah solvabilitas sebagaimana tercermin dari nisbah utang terhadap PDB yang relatif sangat rendah dan tergolong salah satu yang terendah di dunia. Bunga utang Indonesia tergolong sangat tinggi jika dibandingkan negara-negara tetangga. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara dengan rating yang lebih rendah.

“Risiko paling nyata yang menghadang adalah jika penerimaan pajak meleset tidak mencapai target. Pemerintah telah mengakui bakal mengalami kekurangan pemerimaan pajak sebear Rp50 triliun tahun ini. Versi Bank Dunia lebih tinggi, yaitu Rp 64triliun,” jelas Faisal.

Dengan menggunakan hitung-hitungan sederhana berdasarkan realisasi penerimaan pajak Januari-Mei 2017, shortfall penerimaan pajak bisa melonjak di atas Rp100 triliun. Tampaknya pemerintah semakin gencar memotong anggaran, termasuk melakukan jurus “injak kaki.”

Amat disayangkan pemerintah justru hendak memasukkan tambahan pengeluaran pada APBN-P 2016 untuk mengamankan proyek strategis nasional, termasuk menyelipkan anggaran penyertaan modal negara (PMN).

“Semoga pemerintah sadar stabilitas makroekonomi jauh lebih strategis ketimbang proyek LRT atau sejenisnya, yang jika ditunda setahun saja agaknya jauh lebih murah ketimbang mengorbankan stabilitas makroekonomi,” tegasnya.

Kalau skenario shorfall penerimaan perpajakan mengarah ke Rp100 triliun atau lebih, dan baru dilakukan penjadwalan ulang ketika sudah terdesak, maka ongkosnya bakal lebih mahal. Yang paling mahal adalah ongkos kemerosotan kredibilitas pemerintah. Apalagi pemerintah tampaknya tidak berani menjalankan kebijakan secara konsisten karena tidak populis.

Akan kah Presiden Jokowi melanjutkan proyek infrastruktur di tengah mepetnya anggaran? Akankah infrastruktur akan mengorbankan pilkada serentak, pemilu, pilpres, atau pesta Asian Games?

Semoga pemerintah menjatuhkan pilihan pada skala prioritas dengan takaran keberlanjutan APBN. Dan bukan menuruti ambisi tanpa mau menengok kemampuan sendiri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here