Infrastruktur Jokowi Belum Mampu Entaskan Kemiskinan

1
249
Warga beraktivitas di perkampungan nelayan di kawasan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta, Selasa (18/7). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk miskin di Indonesia mencapai 27,7 juta per Maret 2017, bertambah 6.900 orang dari September 2016. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye/17.

Nusantara.news, Jakarta – Selama 2.5 tahun pemerintahannya, era Presiden Joko Widodo berhasil membangun jalan baru sepanjang 2.528 dari 3.148 Km yang ditargetkan. Pembangunan itu, ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai wujud alokasi belanja pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

“Jalan, walaupun tahun 2016 sudah dipotong Rp 165 triliun, kita waktu itu targetnya membangun jalan 3.149 kilometer (km), capaiannya 2.528 km. Not bad,” puji Sri Mulyani saat didaulat menyampaikan kuliah umum di Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung, (24.3) lalu.

Selain membangun jalan, pemerintah juga sudah membangun 10.500 jembatan dari 12.898 jembatan yang ditargetkan. Juga pembangunan 37 bendungan yang semua selesai tahun 2016. Pelayanan air bersih juga menargetkan mampu menjangkau 2.549.000 keluarga dan sudah tercapai 983.000, serta 850 hektar drainase dari target 4.299 hektar.

Tapi apakah proyek infrastruktur yang digenjot di era pemerintahan Presiden Jokowi sudah mampu mengurangi angka kemiskinan sebagaimana yang diucapkan Sri Mulyani?

Mengutip data terakhir Badan Statitistik Pusat justru terjadi kenaikan tipis angka kemiskinan, dari 27.764,32 juta orang pada September 2016 menjadi 27.771,22 juta orang pada Maret 2017. Artinya ada kenaikan sekitar 6.900 orang miskin di Indonesia. Namun angka itu turun sekitar 240 ribu orang dibandingkan angka kemiskinan pada Maret 2016 yang mencapai 28,01 juta orang.

Tapi yang menjadi persoalan ada tiga hal. Pertama, angka kemiskinan terbanyak masih di desa yang penduduk miskinnya mencapai 17,10 juta jiwa yang sebagian besar tersebar di Pulau Jawa, dan populasi penduduk miskin tertinggi ada di Jawa Timur yang mencapai 4,62 juta orang.

Masih banyaknya penduduk miskin di pedesaan ketimbang perkotaan menunjukkan bahwa proyek infrastruktur era Presiden Jokowi belum memiliki dampak yang signifikan untuk pengentasan kemiskinan, terutama di pedesaan. Karena apakah jalan yang sudah dibangun itu langsung menjangkau wilayah yang selama ini menjadi kantong kemiskinan.

Persentase antara penduduk miskin di perkotaan dan penduduk miskin di pedesaan juga masih timpang. Di kota penduduk miskinnya  mencaapai 10,67 juta orang (7,72 persen), sedangkan penduduk miskin di desa mencapai 17,10 juta orang (13,83 persen).

Pola Konsumsi Warga Miskin

Untuk mengatasi persoalan kemiskinan di perdesaan, selain infrastruktur yang sudah pasti penting untuk jangka menengah dan panjang,  adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan menaikkan pendapatan petani, termasuk menaikkan upah buruh. Mengutip data BPS terbaru memang terjadi kenaikan jumlah orang miskin di kota, dari 10,49 juta pada September 2016 menjadi 10,67 pada Maret 2017.

Kedua, persoalan kemiskinan bukan semata tidak adanya lapangan pekerjaan sebagai sumber penghidupan, melainkan juga pola konsumsi penduduk miskin yang menempatkan rokok sebagai belanja pengeluaran terbesar kedua setelah beras. Kebutuhan rokok mencapai 11,79 persen pengeluaran warga miskin kota dan 11,53 persen pengeluaran penduduk desa (Lihat Tabe l).

Untuk mengatasi peningkatan jumlah orang miskin, selain mengendalikan harga beras tampaknya pemerintah juga perlu kampanye bahaya merokok di lingkungan keluarga miskin. Karena lebih dari sepersepuluh penghasilannya habis untuk membeli rokok.

Selain kebutuhan makanan ada juga kebutuhan Non Pangan. Untuk kebutuhan Non Pangan kebutuhan tempat tinggal menempati urutan pertama pengeluaran warga miskin baik di kota mapun di desa (lihat Tabel II), disusul oleh Bensin, Listrik, Pendidikan dan Angkutan. Namun di sini BPS tidak menyebutkan adanya kebutuhan pulsa telepon, padahal telepon yang murah dan sederhana juga dimiliki oleh warga miskin.

Untuk kebutuhan non pangan, tampaknya bensin masih menjadi kebutuhan non-pangan kedua setelah perumahan. Entah bagaimana mekanismenya, jenis bahan bakar bersubsidi premium untuk warga miskin memang tidak perlu dihapus.

Kedalaman Kemiskinan

Selain pola konsumsi yang masih menempatkan rokok sebagai kebutuhan utama kedua, yang perlu diwaspadai juga adalah meningkatnya index kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang cenderung meningkat. Untuk indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,74 pada September 2016 menjadi 1,83 pada Maret 2017. Sedangkan keparahan kemiskinan juga naik dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017.

Kedalaman kemiskinan diukur dari rata-rata pengeluaran dari garis kemiskinan yang cenderung meningkat. Sedangkan keparahan kemiskinan yang bertambah adalah indikasi meningkatnya ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Mengutip keterangan Kepala BPS Suhariyanto, naiknya indeks kedalaman kemiskinan itu menunjukkan rata-rata pengeluaran orang miskin dan garis kemiskinan semakin menjauh. “Sehingga upaya mengentaskan penduduk miskin menjadi lebih sulit,” paparnya. Saat ditemui wartawan di kantornya, Senin (17/7) kemarin lusa.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 1,24, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 2,49. Masing-masing meningkat dibanding September tahun lalu yang sebesar 1,21 dan 2,32. “Itu artinya persoalan kemiskinan di desa lebih bermasalah dibandingkan perkotaan,” terangnya.

Untuk indeks keparahan kemiskinan trendnya hampir sama dengan indeks kedalaman kemiskinan, naik dari 0,44 pada September 2016 menjadi 0,48 pada Maret 2017. Indeks keparahan itu, tandas Suhariyanto, menunjukkan variasi pengeluaran penduduk miskin menjadi semakin lebar. “Paling curam peningkatan indeks keparahan kemiskinan di desa dari 0,59 menjadi 0,67. Sedangkan di kota dari 0,29 menjadi 0,31,”tandasnya.

Perlu pula dicatat, garis kemiskinan di Indonesia juga meningkat dari Rp 361.990 per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 374.478 per kapita per bulan di Maret 2017 atau meningkat 3,45 persen.

Garis kemiskinan adalah pembatas untuk pengelompokan warga miskin dan tidak miskin. Dari ukuran garis kemiskinan Rp374.478 per kapita per bulan, pengeluaran orang miskin untuk membeli makanan Rp 274.544 dan bukan makanan Rp 99.933 per kapita per bulan di Maret 2017.  Sumbangan terbesar terhadap kemiskinan kelompok makanan mencapai 73,31 persen dan kelompok non makanan mencapai 26,69 persen.

Untuk itu pemerintah mesti benar-benar menjaga stabilitas harga 10 bahan pokok yang banyak dikonsumsi oleh warga miskin, di samping juga lebih mengoptimalkan proyek infrastruktur untuk lebih menjangkau kantong-kantong pemukiman warga miskin.

Karena memang, proyek insfrastruktur pemerintahan Jokowi-JK belum secara signifikan mampu mengentaskan kemiskinan, bahkan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan justru terlihat meningkat.[]

1 KOMENTAR

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here