Politik Infrastruktur (2)

Infrastruktur sebagai Rezim Pertumbuhan, Tumbuh untuk Siapa?

1
190

Nusantara.news – Di balik polemik tentang politik infrastruktur, pemerintahan Joko Widodo menganggap Indonesia perlu membangun karena infrastruktur menjadi bagian dari indikasi daya saing suatu negara. Daya saing dianggap sebagai salah satu sumber ketahanan negara dalam konteks investasi ekonomi di suatu negara.

Pilar-pilar daya saing adalah: keadaan makro ekonomi, kesehatan, pendidikan dasar, kelembagaan, dan infrastruktur.

Pada tingkat daya saing infrastruktur Indonesia berada pada ranking ke-66, oleh karena itu pemerintah terus meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hanya saja dana APBN yang terbatas tentu tidak dapat hanya difokuskan untuk infrastruktur, sebab ini menyangkut skala prioritas.

Secara teknis ada beberapa kendala pembangunan infrastruktur saat ini: 1. Kemudahan berinvestasi, karena daya ungkit dan ketersediaan APBN sangat terbatas maka hambatan investor harus diatasi. Rumit dan tumpang tindihnya regulasi perizinan sering menjadi hambatan investor. Kewenangan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota semakin merumitkan birokrasi perizinan; 2. Tenaga kerja yang kompeten dan terlatih sangat terbatas di Indonesia.

Ekonomi melambat, kredit tersedia

Perlambatan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, mengakibatkan perbankan menahan laju pertumbuhan kredit perbankan nasional. Sementara NPL (Non Performing Loan) agak tinggi akibat semakin lesunya sektor riil.

Bank Indonesia (BI) merevisi pertumbuhan kredit perbankan menjadi 8-10%, dan merupakan angin segar bagi pembangunan infrastruktur Indonesia karena dijamin oleh pemerintah. Obligasi korporat, khususnya BUMN di bidang infrastruktur di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus diwaspadai karena melebihi kemampuan BUMN secara korporasi.

Kelebihan likuiditas perbankan nasional saat ini diantisipasi oleh BI dengan menurunkan suku bunga sehingga otomatis perbankan nasional memulai ekspansi kredit dan infrastruktur berpeluang memperoleh ruang dana perbankan dalam bentuk kredit.

Problem lain dalam investasi adalah masalah pengadaan lahan (land clearing) akibat keterbatasan alokasi pendanaan. Keterbatasan ruang fiskal dari pemerintah dan ambisi membangun infrastruktur sering tidak seiring dan sejalan, termasuk jaminan pemerintah yang minim sering menjadikan penyebab mundurnya minat investasi di Indonesia.

Secara kelembagaan pemerintah mendorong peleburan antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) dengan pusat investasi pemerintah disertai pengembangan mandat PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) untuk lebih fokus mendukung sektor infrastruktur.

Pada Desember 2015, pemerintah memberikan PMN (Penyertaan Modal Negara) senilai Rp18,4 triliun, yang sebelumnya hanya Rp2 triliun, sehingga PT. SMI menjadi pusat pembiayaan infrastruktur untuk BUMN, BUMD dan Pemda dalam pengembangan infrastruktur.

Mengenai jaminan proyek diperluas (PT. PII), dengan perbaikan kebijakan regulasi, fiskal dan kelembagaan, diharapkan kendala yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur dapat diatasi.

Keterbukaan peluang bank nasional dengan penurunan suku bunga melakukan ekspansi kredit untuk proyek infrastruktur mengundang minat swasta untuk investasi. Diharapkan hal ini dapat mempercepat proses keterlibatan investor domestik dan asing untuk berpartisipasi pada proyek infrastruktur, dimana momentum perbankan akan ekspansi kredit pada bulan September 2017 ini.

Ketertinggalan infrastruktur Indonesia

Diakui, setelah reformasi pemerintah berkonsentrasi pada stabilisasi negara dalam bidang moneter dan politik karena tingkat utang yang besar akibat krisis moneter 1998, pemerintah konsentrasi pada layanan sosial, karena setelah krisis berdampak pada kehidupan masyarakat.

Ketertinggalan pembangunan infrastruktur sudah berlangsung selama 18 tahun, baru dalam pemerintahan Joko Widodo digenjot kembali walau terkesan menjadi berlebihan.

Sri Mulyani Indrawati (SMI) meyakini bahwa Bank Dunia siap membantu agar swasta lebih banyak terlibat karena pemerintah hanya mampu 30% dari Rp 4.700 triliun yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur. SMI menyatakan bahwa Bank Dunia menyiapkan USD 200 miliar untuk pembangunan infrastruktur Indonesia.

Membangun Indonesia dari pinggiran adalah strategi Joko Widodo dalam mengejar ketertinggalan, selain bertujuan untuk konektivitas agar biaya logistik semakin murah. Konsep ini merupakan antitesa dari teori pembangunan Trickle Down Effect (efek menetes ke bawah [kemakmuran]), dan sejalan dengan tesa Prof. Mubyarto yang menentang konsep kapitalisme dengan pemberdayaan desa.

Presiden pertama Tanzania, Prof. Julius Kambarage Nyerere menghidupkan konsep sosialisme agama yang menghidupkan semangat kebangsaan dengan menggairahkan agrobisnis di pedesaan.

Di Malaysia dengan konsep Fielda, dimana roda pertumbuhan ekonomi dihidupkan oleh industri perkebunan sehingga Malaysia menjadi produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Pengusaha Malaysia kemudian ekspansi lahan ke Sumatera karena di Malaysia lahan terbatas. Fielda merupakan bagian dari program NEP (New Economic Policy/Kebijakan Ekonomi Baru) untuk kesetaraan pribumi dan non-pribumi (Cina) di Malaysia.

Lain lagi di Korea Selatan pada awal tahun 1970-an dengan konsep Saemaul Undong yang juga belajar dari Tanzania tentang konsep transmigrasi dan pembangunan pedesaan. Sementara di Indonesia dengan gelimang penduduk pedesaan ketinggalan, dan kemiskinan selama ini hanya menjadi objek di saat pilkada, pileg, dan pilpres. Sehabis pesta nasional mereka bergelut dalam masalah klasik, yakni kemiskinan, terisolasi, dan jauh dari hiruk pikuk modernisasi.

Memacu pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan wilayah

Pembangunan infrastruktur untuk memacu pusat pertumbuhan dengan konsep KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) agar terjadi konektivitas dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Pemerintah ingin meningkatkan kemampuan petani memiliki equity (hak untuk keadilan) dengan membagikan sertifikat tanah agar mereka mempunyai kesempatan dan  mampu mengakses perbankan dalam skema usaha UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) atau petani yang mengelola 2 hektare sawah/perkebunan dalam rangka meningkatkan kehidupannya dalam strata sosial.

Upaya pemerintah lainnya yaitu dengan menggiatkan pendidikan vokasional (kejuruan), rumah bagi rakyat miskin, dan pengembangan ekonomi inklusif, agar ketimpangan sosial tidak semakin melebar.

Akses keuangan dengan KUR (Kredit Usaha Rakyat) dari capaian anggaran Rp94,4 triliun di tahun 2016 ditingkatkan menjadi Rp110 triliun di tahun 2017, dengan skema 81% KUR mikro dan 19% KUR ritel. Sektor yang didukung di tahun 2017 juga ditingkatkan di porsi pertanian, perikanan dan industri olahan (dua kali lipat dari tahun 2016). Penyaluran KUR juga diperluas melalui koperasi dan syarat semakin dipermudah, sebagai alternatif program lain untuk mengurangi ketimpangan sosial.

APBN fokus pada biaya pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur untuk wilayah tertinggal. Selain itu, untuk konektivitas antar wilayah, jalan tol, dan jalan nasional ditingkatkan panjangnya, diikuti oleh pembangunan MRT (Mass Rapid Transit/Angkutan Cepat Terpadu) di kota-kota besar dan LRT (Light Rail Transit) dan Commuter Line, seperti di Jabodetabek untuk kelancaran mobilitas karena macet (lalu lintas orang dan barang).

Perbaikan kebijakan regulasi soal perizinan investasi, berefek meningkatnya EoDB (Ease of Doing Business/Kemudahan Memulai Berusaha) dari peringkat 106 di tahun 2016 menjadi peringkat 91 di tahun 2017.

Begitu juga dengan UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) meraih peringkat 4 negara tujuan investasi, hal ini berkat berbagai paket kebijakan yang sudah direformasi.

Politik infrastruktur Joko Widodo

Hal yang perlu disadari dan dipahami adalah pembangunan infrastruktur di Indonesia dirangsang oleh Cina, karena: 1. Produk-produk tertentu dari Cina dan buruh kasarnya yang melebihi kapasitas, jadi perlu diserap oleh negara miskin dan berkembang yang sedang membangun dengan skema investasi Turnkey Project Management; 2. Ratio dunia tentang pembangunan infrastruktur negara berkembang yang 4-5% dari PBD (Produk Domestik Brutto). Saat ini untuk APBN tahun 2018 anggaran infrastruktur mencapai Rp409 triliun atau 19,5% dari APBN atau 2,3% dari PDB.

Dengan anggaran saat ini saja sudah mengorbankan banyak sektor sehingga dinilai kurang logis. Dukungan Cina selain faktor tersebut di atas juga terkait skema OBOR (One Belt One Road) yang pengeluaran dananya mencapai USD 1 triliun, jadi nilainya sangat kecil karena Cina baru commit Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung senilai Rp70 triliun. Sementara, proyek Meikarta saja dengan skema “B to B” (Business to Business) mencapai nilai Rp278 triliun dengan mudah dilakukan komitmen oleh Cina.

Sementara itu, hasrat Joko Widodo mengenai pembangunan infrastruktur diawali dengan proposal dari mantan Direktur Utama Pelindo II, RJ. Lino tentang Tol Laut dengan skema investasi Rp5.000 triliun. Tujuan utama Joko Widodo adalah membangun 6 pelabuhan laut yang berstandar internasional sehingga dwelling time (waktu bongkar muat) dapat ditekan dan kompetitif, sehingga biaya logistik menjadi efisien. Hal ini hampir saja menjadikan RJ. Lino sebagai Menteri Perhubungan pada awal Kabinet Kerja (Oktober 2014). Joko Widodo terobsesi dengan skema konektivitas antar wilayah laut, udara, dan darat bersinergi  sebagai solusi ketimpangan sosial yang parah di Indonesia.

Joko Widodo baru sadar bahwa di balik usulan RJ. Lino ada Li Ka-shing sebagai pemegang saham terbesar Pelindo II, Hutchison Ports Indonesia dan diduga adalah partner Jusuf Kalla. Kita tahu bahwa Li Ka-shing adalah orang utama dari China’s Overseas (Cina perantauan) yang juga salah satu orang terkaya di Asia. Kita ingat Srilanka, yang pelabuhannya “diambil alih” oleh Cina karena macetnya pembayaran utang terhadap Cina.

Saat ini, jika ratio anggaran infrastruktur yang belum masuk nilai 4-5% (saat ini 2,3%) tentu bukan alasan objektif karena terlalu banyak ratio dunia yang harus dan belum diikuti, seperti: IPM (Indeks Pembangunan Manusia), tingkat kemiskinan, indeks gini ratio, risiko investasi, yang tentu harus dicapai semua tapi kita tidak dapat memaksakan diri, seperti dalam pembangunan infrastruktur, sebab jelas bukan prioritas utama saat ini, lain halnya seperti: pertanian, kelautan, dan desa yang merupakan hajat 65% rakyat Indonesia.

Infrastruktur dikejar untuk rezim pertumbuhan, namun hasilnya siapa yang menikmati?

Joko Widodo terjebak pada kapitalisme global, dalam hal ini Cina dengan skema OBOR.

PR (pekerjaan rumah) utama saat ini adalah ketimpangan sosial yang terjadi karena 10 orang terkaya Indonesia menguasai 77% aset nasional (majalah Forbes terkini), dan 4 orang terkaya di Indonesia setara asetnya dengan 100 juta orang miskin di Indonesia. Artinya, aset strategis menumpuk pada sebagian orang akibat biasnya kebijakan pembangunan.

Politik infrastruktur hanya menguntungkan pemilik modal, contoh ekstremnya di Papua, coba tanyakan kepada penduduknya, apakah mereka butuh Trans-Papua? Realitanya yang menikmati hanya masyarakat Papua yang sudah maju dan pendatang dari Pulau Jawa atau Sulawesi. Sementara, masyarakat Papua yang lain masih tetap pakai koteka.

Mengingatkan kembali Nawacita poin 3, bahwa membangun Indonesia dari desa dengan sokoguru pertanian dan kelautan. Itulah yang sejatinya dibutuhkan oleh rakyat Indonesia, bukan pelabuhan laut, bandara, KEK dan jalan tol. Infrastruktur penting tapi tentu bukan prioritas saat ini, jika melihat anggaran yang hanya 19,5% dari APBN. Rakyat sebagian besar masih miskin dan pembangunan infrastruktur dominan hanya untuk kepentingan investasi dan pemilik modal. []

1 KOMENTAR

  1. Pra-sarana adalah pra-syarat berputarnya roda ekonomi – penunjang kegiatan ekonomi masyarakat, dimanapun lokasinya.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here