Infrastruktur untuk Rakyat, Bukan Rakyat untuk Infrastruktur

0
49
Presiden Jokowi meresmikan LRT Palembang yang sejak itu hingga kini membutuhkan subsidi Rp9 miliar per bulan.

Nusantara.news, Jakarta – Debat kedua masih menyisakan masalah yang patut untuk dibahas. Salah satunya adalah kritik capres 02 Prabowo Subianto soal infrastruktur, ia menanyakan kepada capres 01 Jokowi, apakah infrastruktur untuk rakyat atau rakyat untuk infrastruktur?

Pembangunan infrastruktur sejatinya melibatkan rakyat sebagai pengguna hasil pembangunan itu. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga harus menghitung nilai-nilai keekonomian dan dampak terhadap lingkungan hidup. Demikian halnya, pembangunan infrastruktur juga harus memperhitungkan dampak sosial.

“Saya kira esensi dari pada pendekatan kita bahwa infrastruktur harus untuk rakyat,” kata Prabowo dalam debat kedua beberapa waktu lalu.

Penekanan Prabowo tersebut menanggapi proyek infrastruktur yang dilakukan Jokowi selama ini kurang memperhatikan aspek tersebut. Sehingga infrastruktur yang seharusnya dibangun untuk menurunkan biaya akomodasi, mendkatkan tempat-tempat yang jauh, serta memperlancar pergerakan orang dan barang benar-benar tercapai.

“Untuk itu, saya melihat bahwa masalah cost of money atau pun biaya uang untuk kita bangun, sehingga saya kira sekarang banyak kita berutang komersial untuk membangun infrastruktur, ini nanti berdampak kepada efisiensi infrastruktur tersebut,” kritik Prabowo.

Pernyataan Prabowo tersebut adalah bentuk penilaian Prabowo atas keluhan yang diucapkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono atas tuntutan sebagian besar rakyat Indonesia agar tarif tol yang sekarang dirasakan mahal untuk diturunkan ke level yang lebih masuk akal.

Namun Menteri PUPR itu malah menyatakan jika tarif tol diturunkan maka APBN 2019 harus mensubsidi dampak kerugian dari penurunan tarif tersebut sebesar Rp380 miliar per tahun.

Karena itu Prabowo mengritik keras kalau kebijakan itu direalisasikan, karena APBN itu adalah uang rakyat sehingga kalau APBN digunakan untuk mensubsidi pengusaha jalan tol, maka semangat pembangunan infrastruktur untuk rakyat tak tercapai. Yang terjadi nantinya rakyat dikorbankan demi untuk infrastruktur.

Lebih jauh, Prabowo menuturkan, pemerintah juga harus menganggarkan biaya untuk ganti rugi kepada masyarakat yang tanahnya diambil untuk pembangunan infrastruktur. Paling tidak, mereka yang terkena dampak pembangunan, harus mendapatkan kehidupan pengganti. Negara tidak boleh mengabaikan tanah masyarakat diambil tanpa adanya ganti rugi.

Menurut dia, pendekatan kerakyatan dalam pembangunan infrastruktur sangat penting, tapi tentunya infrastruktur harus berorientasi pada kepentingan yang lebih besar.

“Untuk tingkatkan produktivitas dan daya kompetitif kita, sehingga infrastruktur yang kita bangun bisa menghasilan nilai-nilai tambah dari segi ekonomi kita. Bukan menjadi beban kepada masyarakat. Bagaimanapun membayar kembali utang-utang tersebut adalah beban ekonomi kita,” tandas Prabowo.

Lebih jauh Prabowo menganggap Pemerintahan Jokowi kurang efisien dalam pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir. Bahkan terkesan pembangunan infrastruktur tanpa dilakukan studi kelayakan.

“Banyak infrastruktur yang dikerjakan grusa-grusu tanpa studi kelayakan yang benar. Akibatnya banyak proyek infrastruktur tidak efisien, yang rugi. Bahkan sangat-sangat sulit dibayar,” ujar Prabowo.

Prabowo mengingatkan jangan sampai infrastruktur hanya jadi monumen tapi tidak bisa dimanfaatkan. Sebagai contoh, proyek LRT Palembang dan bandara Kertajati, Jawa Barat.

Capres 01 Jokowi tentu menampik tudingan Prabowo. Ia membantah pembangunan infrastruktur tanpa studi kelayakan, mengingat semua proyek sudah direncanakan sejak lama. Namun memang, butuh waktu yang cukup lama agar proyek tersebut efektif dipakai masyarakat. Jokowi memberi contoh proyek transportasi massal seperti MRT dan LRT.

Menurut Jokowi, seperti di negara lain, butuh waktu 10 hingga 20 tahun untuk mengubah budaya masyarakat dari menggunakan transportasi pribadi ke transportasi umum.

Pernyataan Jokowi itu dinilai tidak baik buat bisnis infrastruktur, kalau perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk mengubah budaya masyarakat, maka bagaimana pengusaha harus menghitung masa break event, status pembayaran utang pokok dan bunga, serta bagaimana menghitung internal rate of return (IRR)-nya.

Jokowi mengatakan, semua proyek sudah melalui Detail Engineering Design (DED) atau proyek perencanaan fisik.

Menurut ekonom senior Rizal Ramli, sebenarnya soal infrastruktur Jokowi memang all out dalam membangun. Dan itu harus diapresiasi, tentang pertanyaan biayanya ada apa tidak? Perencanaannya siap apa tidak?

Pertanyaan Prabowo juga benar, ini infrastruktur untuk rakyat atau rakyat untuk infrastruktur. Contoh, Menteri PUPR mengatakan kalau tarif diturunkan dalam setahun pemerintah harus mensubsidi Rp380 miliar atau Rp1,04 miliar sehari.

Persoalannya Jokowi mengatakan untuk memindahkan budaya menggunakan mobil pribadi ke kendaraan umum butuh waktu 10 hingga 20 tahun. Kalau setiap tahun rakyat harus mensubsidi perusahaan jalan tol Rp380 miliar, berapa yang harus ditanggung rakyat untuk mensubsidi perusahaan jalan tol 10 hingga 20 tahun ke depan. Ini mesti cara berpikir yang keliru.

Sama dengan light rail transit (LRT) Palembang subsidinya Rp9 miliar per bulan, berapa harus ditanggung kalau butuh waktu 10 hingga 20 tahun ke depan. Jadi, menurut Rizal Ramli, jika modelnya seperti ini bukan infrastruktur untuk rakyat, tapi rakyat untuk menanggung kerugian infrastruktur.

“Kenapa ini bisa terjadi? Karena planingnya tidak jalan, karena mental asal bapak senang (ABS). Kalau mau bangun sesuatu harus jadi, maka laporannya dibagus-bagusin,” sesal Rizal.

Rizal mengaku mengalami dalam kabinet, dimana diminta membangun pembangkit 35.000 megawatt dan harus jadi. Rizal mengecek data-data menunjukkan pembangunan itu tidak mungkin terjadi, mungkin kalau hanya 17.000 megawatt masih masuk akal.

Kalau lebih dari 17.000 megawatt nanti PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus subsidi, karena kelebihan listrik yang tidak dipakai itu tetap harus dibayar 72%-nya. Lalu ia menjelaskan kerugian yang akan terjadi kalau pembangunan pembangkit 35.000 megawatt itu dipaksakan.

“Mengapa ini terjadi? Karena planing tidak dilakukan dengan baik, planing sengaja dihapuskan oleh UU APBN 2003, dimana Bank Dunia memindahkan kewenangan planing itu dari Bappenas ke Kementerian Keuangan. Harusnya planing itu dikembalikan kepada Bappenas untuk proyek longterm.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here