Ingin Berkuasa, Golkar Harus “Move on” Melalui Munaslub

0
70

Nusantara.news, Jakarta – Hingga kini Partai Golkar masih terus bergejolak mencari cara penyelamatan. Sejak Ketua Umum Golkar Setya Novanto (Setnov) ditetapkan sebagai tersangka kasus megaprooyek e-KTP oleh Komisi Pembebasan korupsi (KPK), elektabilitas partai terus merosot. Kader lantas mendesak Setnov mundur, namun tak digubris. Mungkinkah Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) menjadi solusi penyelamatan partai?

Pada Senin (27/9/2017), jajaran pengurus harian DPP Golkar menggelar rapat membahas posisi sang ketum, karena berdasarkan hasil Tim Kajian Elektabilitas yang dipimpin Yorris Raweyai menunjukkan citra partai semakin memburuk dan berdampak pada menurunnya tingkat elektabilitas partai. Penyebab menurunnya elektabilitas tak lain adalah status Setnov sebagai tersangka kasus e-KTP.

Alhasil, rapat pengurus harian merekomendasikan penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Golkar untuk menggantikan Setnov.  Ketu Harian DPP Golkar, Nurdin Halid menjelaskan keputusan itu demi menyelamatkan partai menghadapi dua event besar, yakni Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 dan Pemilu 2019. “Rekomendasi ini bukan penzaliman, ini demi partai. Dalam situasi ini, akselerasi kewenangan seorang ketum sangat penting, tak mungkinlah kita biarkan berjalan terseok-seok, karena ketumnya sedang bermasalah,” tandas Nurdin.

Untuk itu, Nurdin dan Sekretaris Jendral (sekjen) Golkar Idrus Marham diamanatkan untuk menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Setnov yang sedang di rawat di rumah sakit. Namun, Setnov menolak mundur.

Penolakan Setnov itu tertulis dalam surat DPP Golkar dengan memo dinas perihal hasil pertemuan Idrus Marham dengan Setnov. Surat tersebut ditujukan kepada pengurus DPP Golkar dari Sekjen Idrus Marham.

Dalam surat tersebut dijelaskan, keesokan hari usai rapat harian, Idrus  telah menemui Setnov untuk menyampaikan hasil Tim Kajian Elektabilitas terkait rekomendasi permintaan agar Novanto nonaktif sebagai ketua umum.

Selanjutyna, kader diharapkan memperhatikan kondisi Setnov yang sedang sakit dan tengah menjalankan proses praperadilan terkait penetapan dirinys sebagai tersangka kasus e-KTP. Setnov juga meminta doa kepada kader Golkar agar ikut mendukung upaya perjuangan. Selain itu, Setnov juga meminta rencana rapat pleno yang dijadwalkan digelar Jumat, 28 September 2017 agar ditunda.

Sebenarnya, desakan mundur kepada Setnov sudah terdengar sejak dirinya ditetapkan tersangka kasus e-KTP. Seperti dilontarkan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung agar Setnov segera mundur dan digantikan sosok pemimpin baru melalui gelaran Munaslub.

Politisi senior ini menilai kondisi Golkar sudah kritis dan harus egera diselamatkan. Karena itu, pemimpin baru yang menggantikan Setnov bukan sekedar Plt, tapi harus definitif yang dipilih melalui Munaslub.

Alasan akbar sama dengan dalih yang dikemukakan Nurdin bahwa Setnov harus mundur demi menghadapi dua pentas politik yang sudah di depan mata. Pertama Pilkada serentak 2018 yang akan digelar pada Juni 2018, namun tahapannya sudah dimulai pada Oktober 2017.

Pilkada serentak menjadi momentum sangat menentukan bagi kelangsungan Golkar ke depan. Sebab, Pilkada dilakukan serentak di 17 provinsi serta 154 kabupaten dan kota ini, di antaranya di tiga propinsi yang memiliki jumlah penduduk besar, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Pilkada serentak ini bisa dijadikan Golkar untuk mengukur kekuatan menghadapi Pemilu (Pemilihan Presiden dan Legislatif) 2019 nanti. Apalagi, Golkar kalah dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 kemarin.

Kedua, Pilpres sekaligus Pileg 2019. Untuk menghadapi dua event besar sekaligus, tentu Partai Golkar membutuhkan kerja ekstra yang harus dipersiapkan sedini mungkin. Termasuk konsolidasi internal mulai tingkat pusat hingga ke daerah yang butuh waktu tidak singkat.

Dengan gambaran itu, maka sangat masuk akal bila Golkar membutuhkan pemimpin baru menggantikan Setnov yang sedang sakit dan dililit kasus korupsi e-KTP.

Pertanyaannya, pemimpin baru seperti apa yang dibutuhkan Golkar agar bisa tetap bisa tampil sebagai partai besar disegani?

Pengamat politik dari Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Abdul Hamid menilai figur pemimpin yang dibutuhkan Golkar adalah sosok yang mampu melakukan reformasi dan membebaskan Golkar dari belenggu masa lalu. “Jadi, pemimpin baru Golkar akan jauh lebih baik bila mampu menjadikan Golkar baru dan bukan sekedar slogan. Tapi, Golkar yang benar-benar baru terbebas dari bayang-bayang masa lalu, selain itu sosok yang tidak terlibat dalam kekusutan di internal Golkar selama ini,” jelasnya.

Sebagai partai besar, Golkar tentu memiliki banyak kader potensial yang masih bersih dari kisruh internal. Namun, semua itu kembali kepada para kadernya jika menginginkan Golkar tetap sebagai partai papan atas, maka Golkar harus “move on’ melalui Munaslub.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here