Ini 13 Potensi Destabilisasi Ekonomi Pada 2018

0
213
Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla perlu mengantisipasi 13 potensi destabilisasi ekonomi sepanjang 2018. Jika didiamkan bisa berubah menjadi pemicu krisis ekonomi di tahun politik ini.

Nusantara.news, Jakarta – Suripto Djoko Said, tokoh legendaris intelijen tiga zaman, baru saja membuat analisis tajam soal potensi destabilisasi 2018 di Nusantara.news. Mulai destabilisasi ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan.

Khusus di bidang ekonomi, paling tidak ada 13 titik rawan yang berpotensi menggelincirkan Indonesia ke dalam kubangan krisis berikutnya. Namun demikian, jika pemerintah berhasil mengatasi 13 titik rawan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi  maka itu baik. Tapi jika pemerintah lalai, maka akumulasi 13 titik rawan tersebut bisa menjelma menjadi gempa ekonomi.

2018 merupakan tahun politik, dimana segala sumber resources dinisbahkan oleh partai-partai untuk memenangkan jagonya di 171 titik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Itu sebabnya proses politik ini tentu saja akan menyita pikiran dan tenaga para pejabat negara untuk memberi dukungan kepada kandidat di masing-masing daerah.

Oleh karena, mengelola ekonomi di tahun politik ini sebenarnya gampang-gampag susah. Tidak presisi antara satu target dengan target yang lain, maka menghasilkan out put yang tidak sesuai harapan.

Seperti sepanjang 2017, dimana pencapaian makro ekonomi rerata di bawah target walaupun tipis, tapi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi yang stagnasi di kisaran 5%. Pada 2017 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,1%. Sempat dinaikkan menjadi 5,4%, namun diturunkan lagi 5,2%, tapi realisasinya hanya 5,07%.

Begitu pula pencapaian pertumbuhan ekspor dan investasi yang sebenarnya meningkat, namun realisasi peningkatan pertumbuhan ekspor dan investasi tersebut jauh dibandingkan realisasi pertumbuhan ekspor dan investasi negara-negara tetangga di Asean.

Lewat analisisnya yang tajam, termasuk analisis data dan informasi yang piawai, Suripto mampu menggambarkan kecenderungan-kecenderungan destabilisasi ekonomi, politik, hukum, pertahanan dan keamanan pada tahun politik. Seperapa parah kah proses destabilisasi, khususnya ekonomi, itu berlangsung pada 2018?

13 Potensi destabilisasi

Jika dijabarkan sedikitnya ada 13 potensi destabilisasi ekonomi pada 2018 dan harus segera dihadapi oleh pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla.

Pertama, diskusi paling hangat seputar APBN 2018 adalah masalah sustainability fiskal, dimana tekanan defisit, shortfall pajak, utang hingga beban infrastruktur beban yang sangat berat.

Belanja negara yang dialokasikan dalam APBN 2018 sebesar  Rp2.204,4 triliun. Sementara pendapatan negara ditargetkan Rp1.878,4 triliun, dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp267,9 triliun. Sehingga defisit APBN 2018 mencapai Rp325,9 triliun atau 2,19% dari PDB (Produk Domestik Bruto).

Kedua, shortfall (selisih antara target dan realisasi penerimaan) pajak pada 2018 bisa mencapai sebesar Rp181 triliun. Karena dari target penerimaan pajak 2018 sebesar Rp1.423,9 triliun, dirasakan cukup berat jika titik tolaknya realisasi penerimaan pajak pada 2017 sebesar Rp1.145 triliun.

Realisasi penerimaan pajak pada 2018 diperkirakan hanya berada pada kisaran Rp1.219,2 hingga Rp1.242,1 triliun, atau hanya sekitar 85,6%  hingga 87,2% dari target sebesar Rp1.423,9 triliun. Dengan estimasi tersebut maka jumlah shortfall yang ada di 2018 setidaknya adalah Rp181,8 triliun

Ketiga, persoalan utang luar negeri telah menjadi momok dalam tiga periode kepresidenan (Megawati, SBY dan Jokowi), karena jumlahnya selain makin membesar, cicilan pokok dan bunganya juga makin mencekik leher, karena sudah sangat dominan di APBN.

Pada 2018, total utang yang akan jatuh tempo mencapai Rp390 triliun, belum termasuk bunga dan denda. Total utang Indonesia secara keseluruhan pada 2018 diperkirakan mencapai Rp4.300 triliun, satu jumlah yang fantastis dan akan terus membengkak.

Kombinasi defisit, shortfall pajak dan utang yang jatuh tempo pada 2018 ini menjadi beban terberat pada APBN 2018. Belum lagi jika dibalut dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, akan menjadi kombinasi destabilisasi yang sangat serius. Maka hampir dapat dipastikan pada 2018 akan sangat mengandalkan utang, entah dari China atau dari IMF dan Bank dunia.

Keempat, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak yang dijawab dengan impor sebanyak-banyaknya akan menjadi faktor destabilisasi yang menyentuh rakyat kebanyakan. Apalagi jawaban pemerintah atas kenaikan harga itu dengan menimpor, maka dengan sendirinya akan memukul harga petani.

Sehingga permasalahan bahan pokok ini rakyat disuguhi dua pukulan sekaligus, kenaikan harga di masyarakat dan pukulan harga di level petani. Sudah jelas para broker yang dekat dengan kekuasaan lah yang untung besar.

Kelima, penurunan konsumsi masyarakat pada 2018 diperkirakan akan berlanjut dari 2017. Penyebabnya tak lain dan tak bukan adalah penurunan daya beli masyarakat akibat kenaikan harga-harga, sehingga berujung pada jatuhnya industri ritel. Bahkan diperkirakan penurunan konsumsi pada 2018 dengan magnitude yang lebih parah.

Keenam, lanjutan dari penurunan daya beli masyarakat adalah kemiskinan riil yang semakin berat. Jika mengacu pada standar Bank Dunia dengan pengeluaran US$2 per hari, maka sebenarnya kemiskinan riil di Indonesia mencapai 59% dari total penduduk Indonesia.

Sehingga dengan angka penurunan jumlah kemiskinan di tanah air selama ini, lebih banyak dilakukan dengan menurunkan kriteria saja. Padahal riilnya kemiskinan bertambah.

Ketujuh, pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan telah menyentuh level terendah di Rp13.600 per dolar AS adalah sebuah isyarat penambahan cadangan devisa menjadi US$130 miliar tak cukup berpengaruh signifikan terhadap rupiah. Apalagi BI Rate diperkirakan akan dipertahankan, sehingga potensi rupiah terus melemah semakin kuat.

Kedelapan, kenaikan harga minyak dunia ke level US$70 per barel telah membuat laba PT Pertamina hingga kini anjlog Rp10 triliun. Sepanjang 2018 diperkirakan harga minyak dunia bisa merangkak ke level US$100 per barel, itu akan menjadi tekanan destabilisasi ekonomi yang cukup serius.

Ditambah pula kenaikan harga batubara yang berpotensi membuat PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) nombok akibat harus menjalankan fungsi penugasan dari pemerintah. Pada gilirannya PLN harus menaikkan tarif guna menghindari keuangan berdarah-darah sepanjang tahun.

Kesembilan, kredit macet perbankan yang mencapai Rp259,90 triliun sepanjang 2017 dan akan menjadi beban di 2018. Apakah pemerintah akan melepas penanganan kredit macet itu kepada Asset Management Credit (AMC) atau ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) jilid dua.

Setelah mengalami kredit macet sebesar Rp650 triliun pada 1998, ternyata perbankan Indonesia tidak ada kapoknya sehingga men-create kredit macet baru hampir 40%. Tentu saja ini dapat menjadi sumber destabilisasi ekonomi dari sisi perbankan.

Kesepuluh, berlarut-larutnya penanganan restrukturisasi Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera dan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya akan memberi tekanan kepada industri asuransi nasional sangat signifikan. Di Bumiputera ada selisih kewajiban dan aset mencapai Rp13 triliun, sementara kerugian pemegang polisi Bumi Asih mencapai Rp1,4 triliun.

Pola gagalnya restrukturisasi Bumiputera membuat 6,7 juta pemegang polis dan 100 ribu nasabah Bumi Asih Jaya, dapat menjadi sumber destabilisasi.

Kesebelas, konflik lahan dimana-mana, dapat menjadi sumber destabilisasi ekonomi jika tidak segera dilakukan. Seperti sengketa tanah warga dengan korporasi di sejumlah tempat, sehingga ke depan situasinya akan memanas.

Keduabelas, subsidi dana biodisel lima konglomerat sawit sebesar Rp7,5 triliun telah membuat ketidakadilan di masyarakat, terutama di suku Asmat yang yang menderita gizi buruk. Benar langkah itu adalah untuk merangsang pengusaha sawit, tapi juga benar kebijakan itu telah mengoyak-ngoyak rasa keadilan publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya kelebihan dana subsidi biodiesel yang merupakan insentif kepada lima perusahaan sawit berskala besar (konglomerat) senilai Rp4,84 triliun dari Rp7,5 triliun yang disalurkan sepanjang Januari—September 2017.

Lima perusahaan sawit itu terdiri dari Wilmar Group, Darmex Agro Group, Musim Mas, First Resources, dan Louis Dreyfus Company (LDC). Dari kelima konglomerat sawit yang memperoleh subsidi biodiesel tersebut, Wilmar Group mendapatkan nilai subsidi terbesar, yakni Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan Wilmar Group hanya senilai Rp1,32 triliun.

Ketigabelas, proyek pembangunan 245 infrastruktur sepanjang 2017 hanya selesai total 4 proyek. Proyek senilai Rp5.500 triliun tersebut memang menjadi beban berat karena kemampuan APBN sangat terbatas, pelibatan BUMN dalam proyek ini juga membebani BUMN tersebut, sementara swasta juga memiliki kemampuan terbatas, apalagi asing perlu melakukan due dilligence yang ketat untuk bisa bergabung.

Itu sebabnya proyek infrastruktur ini jika batal atau setidaknya berlarut-larut akan menambah berat tekanan destabilisasi ekonomi.

Itu sebabnya Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla harus segera mendeteksi risiko yang bakal timbul jika proyek tersebut terbengkelai. Apalagi jika proyek tersebut berhenti di tengah jalan, maka akan menjadi sumber masalah dengan investor.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here