Ini 5 Alasan Masyarakat Menolak Pansus Hak Angket KPK

0
491
Anggota Koalisi Tolak Hak Angket KPK memperlihatkan berkas laporan usai membuat pelaporan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/6). ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Nusantara.news, Jakarta – Dalam sekejap petisi “Maklumat Budaya Tolak Angket KPK” sudah ditanda-tangani oleh sekitar 40 ribu netizan. Petisi itu menyebar ke sejumlah media sosial dengan kalimat singkat, padat dan jelas.

“Kami rakyat Indonesia, yang tidak mewakilkan diri, dengan ini menyatakan menolak hak angket DPR atas KPK. Kami memilih tetap waras!” begitu kalimat dalam petisi yang pada awalnya ditanda-tangani oleh aktor sekaligus sutradara film Raden Mas Haryo Heroe Syswanto atau yang lebih dikenal dengan nama Sys SNS, budayawan Arswendo Atmowiloto, Dito Sugito, Butet Kartaredjasa, Renny Djajoesman, Tony Tamasoa, dan Agus Langgeng.

Tercatat pula nama-nama pesohor Endy Harsanto, Sambas, Toha Mantik, Felix Tahilatu, Duma Tandu, Herutomo, dan ribuan penggerak seni-budaya lainnya.

Tentu saja, setelah penanda-tanganan Petisi Online, gerakan Tolak Hak Angket KPK akan ditindak-lanjuti dengan Aksi Kamis Menjelang Maghrib, pada 15 Juni 2017 dengan tagline Indonesia Waras, di halaman depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Terus apa alasan masyarakat menolak Pansus Hak Angket KPK yang sudah disahkan oleh DPR. Alasan pertama, sebagaimana diungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafrina yang mencurigai Hak Angket KPK sebagai bentuk intervensi atas terkuaknya kasus mega-korupsi pengadaan kartu tanda penduduk eletronik yang merugikan negara Rp2,3 triliun. “Ada konflik kepentingan yang sangat kuat antara hak angket dan kerja KPK,” tudingnya.

Selain menggunakan hak angket, sebut Almas, para pelaku pelemahan KPK patut diduga berada di balik teror terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Terlebih penyidikan atas kasus penyerangan terhadap Novel terkesan jalan di tempat. Karena itu, alasan kedua, pembentukan Pansus Hak Angket KPK dinilai sebagai bentuk pelemahan terhadap KPK.

Dalam situasi demikian, lanjut Almas, pemerintah tampaknya tidak memberikan dukungannya secara maksimal kepada KPK. “Jadi wajar kalau masyarakat memberikan dukungannya kepada KPK,” terangnya.

Sedangkan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, secara gamblang memberikan masukan kepada KPK agar tidak mengakui keberadaan Pansus KPK yang dinilainya cacat obyek dan cacat prosedural.

Untuk itu, Direktur PUSaKO Feri Amsari menyarankan KPK meminta DPR mematuhi prosedur perundang-undangan yang bertujuan membatasi kepentingan politik hak angket yang rentan disalahgunakan anggota DPR.

Feri menuturkan, sesuai Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) secara gamblang sudah dijelaskan bahwa hak angket hanya untuk melakukan penyelidikan atas pelaksaan undang-undang yang ditujukan kepada pemerintah. Pasal itu jelas menilai hak angket untuk KPK error in objecto (salah objek), karena KPK bukan pemerintah.

Jadi alasan ketiga, pembentukan Pansus KPK sebagaimana disebutkan oleh Direktur PUSaKO Feri Amsari, pembentukan Pansus itu cacat obyek (error in objecto) alias salah alamat, sebab KPK bukan merupakan bagian dari pemerintah.

Kalaulah KPK masuk dalam ranah pemerintah, lanjut Ferry, itu pun masih cacat prosedur. Jadi alasan keempat adalah cacat prosedural. Sebab pada Pasal 199 ayat (3) UU MD3 sudah jelas mengharuskan penentuan hak angket melalui voting, yaitu setengah anggota DPR harus hadir dan lebih dari setengah yang hadir menyetujui hak angket.

Karena DPR tidak melaksanakan proses voting itu, ujar Ferry, maka secara hukum segala sesuatu yang tidak sesuai prosedur hukum, berkonsekuensi batal demi hukum. “Itu sebabnya KPK tidak boleh mengakui keberadaan panitia angket yang prosedur pembentukannya cacat hukum itu.,” tandas Ferry.

Sebagaimana diberitakan, politisi Partai Golkar Agun Gunanjar yang sedang dalam penyelidikan KPK terkait proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (eKTP) secara aklamasi telah ditunjuk sebagai ketua Pansus Hak Angket terhadap KPK.

Apa pun alasannya, penunjukkan Agun Gunanjar menjadi Ketua Pansus, secara personal sedang berkonflik dengan proses pengungkapan kasus e-KTP yang sedang dilakukan oleh KPK. Maka, alasan kelima, Ketua Pansus KPK berpotensi menyalahgunakan kewenangan dan berkepentingan langsung untuk memandulkan penyelidikan atas kasus e-KTP.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah pun masih sanksi dengan keabsahan Pansus Hak Angket terhadap KPK. Untuk itu, terang Febri, KPK masih memantangkan apa sikap yang akan diambil menyangkut pansus hak angket itu.

“Saya tidak berandai-andai, sebab masih dalam kajian,”terang Febri.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here