Ini 5 Dugaan Novanto Langgar Kode Etik DPR

0
171

Nusantara.news, Jakarta –  Setya Novanto sudah pasti tidak akan mengundurkan diri atau meletakkan jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Partai Golkar juga tidak bisa diharapkan menarik posisi Novanto sebagai anggota DPR. Namun demikian masih  ada cara melengserkan atau menonaktifkan Novanto menyusul statusnya sebagai tersangka dan sekarang berada dalam tahanan KPK. Cara itu adalah melalui menyidangkan Novanto melalui jalur Mahkamah Kehormatan DPR atau MKD. Jalur MKD bisa dilakukan berdasarkan pengaduan masyarajat, bisa juga melalui jalur tanpa pengaduan masyarakat.

Jalur MKD

Menurut pasal 87 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3), ada tiga alasan memberhentikan atau menonaktifkan Setya Novanto dari posisinya sebagai Ketua DPR.

Pertama, alasan meninggal. Kedua, yang bersangkutan berinisiatif mengundurkan diri. Ketiga, Partai Golkar menariknya  dari DPR.

Namun, tiga alasan ini sudah tidak mungkin terjadi. Alasan yang kedua misalnya, yang terjadi malah sebaliknya, di mana Novanto ngotot tetap menjadi Ketua DPR RI sebagaimana terungkap dari surat tulis tangan yang dikirim dari ruang tahanan KPK ke MKD.

Demikian juga alasan ketiga, di mana melalui surat tulis tangan bermaterai, Novanto menulis surat ke DPP Partai Golkar yang menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar.

Apakah dengan demikian Novanto tidak bisa dinonaktifkan? Bisa. Caranya adalah melalui Mahkamah Kehormatan Dewan atau (MKD).

MKD sebelumnya sudah merencanakan menggelar rapat konsultasi dengan 10 pimpinan fraksi yang ada di DPR. Tetapi, rapat batal dengan alasan, ada 3 atau empat pimpinan fraksi yang berhalangan hadir.

Anehnya, Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak tahu kapan rapat akan digelar lagi. “Ini lagi dikonfirmasi ke sekretariat. Paling lambat besok kita bisa tahu kapannya,” ucapnya, Rabu (22/11/2017).

Sufmi Dasco Ahmad berasal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) bersama Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Fadli Zon sendiri pernah bikin heboh menyusul surat berisi permintaan kepada KPK untuk menunda pemeriksaan Setya Novanto. Surat tanpa sepengetahuan pimpinan DPR yang lain itu diwacanakan akan dipersoalkan di MKD karena dianggap ilegal, tetapi sampai saat ini tak jelas realisasinya.

Menonaktifkan Novanto melalui jalur MKD dapat ditempuh melalui dua cara.

Pertama, cara  menunggu pengaduan masyarakat. Tentang hal ini diatur dalam Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI Pasal 5 (1) yang menyebutkan, Pengaduan kepada MKD dapat disampaikan oleh: a. Pimpinan DPR atas aduan Anggota terhadap Anggota; b. Anggota terhadap Pimpinan DPR atau Pimpinan AKD; dan/atau c. masyarakat secara perseorangan atau kelompok terhadap Anggota, Pimpinan DPR, atau Pimpinan AKD.

Kedua, tanpa pengaduan. Tentang hal ini diatur dalam Peraturan Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI Pasal 12 (1) berbunyi, Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan: a. usulan anggota MKD atau pimpinan MKD

Cara tanpa pengaduan ini seharusnya sudah dilakukan oleh MKD, karena pada Bab II tentang Fungsi, Tugas, dan Wewenang MKD sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 (1) berbunyi, MKD dibentuk oleh DPR yang merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap dan bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. (2) MKD bertugas: a. melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku Anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban Anggota sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta peraturan DPR yang mengatur mengenai Tata Tertib dan Kode Etik.

Berdasarkan pasal ini maka seharusnya, MKD sudah mengambil inisiatif dalam rangka menjaga kehormatan DPR.

Kini MKD sudah terlambat. Himpunan Mahasiwa Pascasarjana Indonesia (HMPI) sudah kadung mengadukan Novanto ke MKD. Ketua Umum HMPI Andi Fajar Asti mengatakan, pihaknya melaporkan Novanto karena diduga melanggar kode etik dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) karena menjadi tersangka korupsi e-KTP.

MKD memang dapat memutuskan apakah pengaduan masyarakat itu dapat ditindaklanjuti atau tidak, sebagaimana diatur  dalam Pasal 14 ayat (2) berbunyi, Rapat MKD dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).

Namun, mengingat besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini, maka akan menjadi tanya besar apabila rapat MKD memutuskan tidak menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut.

Atas nama kehormatan DPR, maka MKD harus menggelar sidang, dan membuktikan apakah Novanto melanggar UU MD3, melanggar Peraturan DPR atau melanggar  kode etik DPR.

Kode Etik

Sidang MKD berlangsung tak ubahnya seperti sidang-sidang pengadilan. MKD juga berwenang memanggil saksi ahli dan lain sebagainya.

Putusan MKD diatur dalam Pasal 56 (1) didasarkan atas: a. asas kepatutan, moral, dan etika; b. fakta dalam hasil Sidang MKD; c. fakta dalam pembuktian; d. fakta dalam pembelaan; dan e. Tata Tertib dan Kode Etik.

Sedang amar putusan MKD diatur dalam pasal 56 ayat (7) berbunyi: a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau b. menyatakan teradu terbukti melanggar.

Putusan MKD bersifat final dan mengikat, kecuali mengenai putusan pemberhentian tetap anggota.

Namun dalam hal pemberhentian tetap, harus mendapatkan persetujuan rapat paripurna. Dalam hal putusan MKD memberhentikan secara tetap, berlaku sejak tanggal mendapatkan persetujuan rapat paripurna.

Seperti apa gerangan putusan sidang MKD? Tergantung bukti-bukti yang muncul.

Namun, masyarakat sudah mencium sejumlah hal yang diduga dilanggar  oleh Novanto. Antara lain pasal 6 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Tentang hal ini terdapat sejumlah hal yang harus diperiksa oleh MKD. Beberapa yang penting adalah,

Pertama, rencana pimpinan DPR mengirimkan nota keberatan kepada Presiden Jokowi terkait pencekalan Novanto pada April 2017. Rencana pengiriman nota keberatan itu memang batal dilakukan, tetapi sempat terjadi rapat pimpinan secara mendadak menggantikan rapat Badan Musyawarah DPR.

Kedua, surat pimpinan DPR yang ditandatangani sendiri oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang meminta KPK menunda pemeriksaan Novanto sebagai tersangka.

Ketiga, surat Sekretariat Jenderal DPR yang dikirim ke KPK dengan isi, bahwa untuk memeriksa Ketua DPR harus ada izin presiden.

Keempat, pembentukan Pansus DPR untuk KPK yang sampai sekarang masih berjalan. Anggota pansus sudah sempat mengeluarkan pernyataan akan merevisi UU KPK dan untuk sementara membekukan KPK. Sebelumnya, bahkan muncul wacana membubarkan KPK.

Kelima, usul Komisi III DPR membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi atau Densus Tipikor yang tidak disetujui oleh Presiden Jokowi. Usul pembentukan Densus Tipikor ditafsirkan publik sebagai tandingan untuk mengerdilkan KPK.

Walau kelima hal di atas tidak berhasil, namun MKD harus memeriksa secara cermat dan teliti karena diduga kuat melanggar pasal 6 ayat (1) Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik DPR, berbunyi, anggota dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan/atau pihak lain.

Belum lagi hal-hal yang menyangkut marwah atau martabat DPR yang tercemar oleh langkah-langkah Novanto.

Misalnya apakah benar Novanto sakit parah sehingga tidak bisa menjalani pemeriksaan saat dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi? Kalau benar sakit parah, mengapa dua hari setelah status tersangkanya digugurkan Pengadilan Jakarta Selatan, dia sembuh dan bisa langsung bekerja memimpim Golkar dan DPR? MKD dinilai perlu memanggil dokter atau manajemen rumah sakit tersebut.

Kemudian, setelah kecelakaan mobil, Novanto dikatakan tidak sadarkan diri. Muncul juga pernyataan ada benjolan di bagian kepala sebesar bakpao.

Lalu kasus hilangnya Novanto satu malam setelah dijemput paksa KPK.

Tampaknya sudah tipis kemungkinan memutuskan Novanto tidak melanggar. Karena itu MKD harus independen, dan memeriksa secara cermat dan teliti semua bukti-bukti yang diajukan. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here