Ini 7 Tuntutan Petani Tebu Kepada Jokowi-JK

1
436
Sejumlah petani tebu melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/8). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/aww/17.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak pukul 9.00 pagi pada Senin (28/8) petani tebu yang bergabung dalam organisasi Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mennggruduk Istana Presiden, tepatnya di depan Taman Pandang, Jl. Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat.

Dengan kekuatan 1.191 massa petani yang dipimpin oleh Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikun langsung menghamparkan ratusan spanduk disertai orasi masing-masing pimpinan wilayah dari atas mobil komando. Berikut ini tercatat 9 uneg-uneg petani tebu yang berhasil nusantara.news rangkum dari pernyataan spanduk dan orasi yang disampaikan oleh masing-masing pimpinan wilayah.

Pertama, menyampaikan keluhan kepada Presiden Joko Widodo agar Menteri Keuangan mencabut Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2017 yang menyebutkan gula pasir bukan komoditas strategis sehingga dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen. Kendati Dirjen Pajak menyebutkan PPN tidak langsung dikenakan kepada petani melainkan ke pedagang namun secara tidak langsung pemberlakuan PPN ini menekan harga jual di tingkat petani.

Harga gula petani di 2017 ini anjlok dibandingkan satu tahun sebelumnya, dari Rp11.000 hingga Rp11.500 pada 2016 menjadi hanya Rp9000-9500 pada 2017 ini. Kerugian petani tebu akibat tekanan itu apabila dikalikan dengan seluruh produksi dari gula petani, mencapai Rp2000 x 1 juta ton = Rp2 triliun.

Kedua, mendesak kepada Presiden Joko Widodo agar lebih berpihak kepada petani tebu, dengan cara membatasi impor gula yang selama ini melebihi dari kebutuhan. APTRI mencatat produksi gula nasional untuk konsumsi mencapai 2,3 juta ton, sedangkan kebutuhan konsumsi gula nasional mencapai 2,7 juta ton. Artinya hanya ada kekurangan pasokan 400 ribu ton.

Namun izin impor yang diberikan pemerintah untuk gula konsumsi mencapai 1,6 juta ton yang membuat pasokan melimpah. Akibatnya gula petani pada musim giling 2017 tidak bisa terserap ke pasar.  Untuk itu petani tebu mendesak pemerintah agar tidak mengeluarkan gula impor di saat musim giling sehingga harga gula di petani tidak anjlok.

Ketiga, terkait dengan harga melalui Presiden Joko Widodo petani tebu mendesak Menteri Perdagangan menaikkan acuan harga pembelian petani (HPP) dari sebelumnya Rp9.100 menjadi Rp.11.000. Petani juga menolak tawaran Badan Umum Logistik (Bulog) yang akan membeli gula petani seharga Rp9700 sebab harga itu dianggap petani tebu masih di bawah biaya pokok produksi (BPP) yang mencapai Rp.10.600.

Petani tebu juga mendesak dinaikkannya harga eceran tertinggi (HET) gula dari Rp12.500 menjadi Rp14.000. HET yang berlaku sekarang ini dinilai petani dengan alasan tingginya biaya distribusi pada akhirnya akan menekan harga gula di tingkat petani. Maka petani tebu menghimbau sebaiknya HET dihapuskan saja atau dinaikkan menjadi Rp14.000 per Kg.

Keempat, tingginya biaya pokok produksi yang sulit bersaing dengan gula impor tidak terlepas dari lambatnya pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, melakukan revitalisasi pabrik gula sehingga angka rendamen menjadi rendah.

Janji Menteri BUMN untuk meningkatkan rendamen menjadi 8,6 persen sebagai kompensasi atas impor raw sugar 381.000 ton tidak pernah diwujudkan di lapangan. Karena hingga kini angka rendamen berkisar 6,5-7,5 persen dengan tingkat produksi yang hanya 60-70 ton per hektar.

Artinya, dengan rata-rata rendamen 7 persen petani tebu hanya mampu memproduksi 4,55 ton gula kristal putih (GKP) dari 65 ribu ton tebu per hektar. Dari total yang diterima petani masih dipotong upah giling 34 persen atau rata-rata 1,547 ton ke pabrik tebu sebagai upah giling. Total gula yang dimiliki petani setiap hektar rata-rata hanya 3,003 ton per hektar. Dengan HPP Rp9100 maka yang didapat petani rata-rata hanya Rp27.327.300 per hektar.

Toh demikian petani tebu menolak penutupan pabrik-pabrik gula yang dinilai tua dan tidak optimal meningkatkan rendamen tebu sebelum adanya pengganti pabrik gula yang baru. Sebab penutupan pabrik gula dengan alasan kurang pasokan akan menjadi modus bagi mafia impor yang bercokol di BUMN-BUMN maupun swasta untuk mengguyur pasar dengan gula impor.

Kelima, kepada Presiden Joko Widodo petani juga mendesak agar diusut tuntas pelaku kejahatan ekonomi yang merembeskan raw-sugar sebagai bahan gula rafinasi untuk produksi makanan dan minuman yang diproses di pabrik gula untuk dipasarkan sebagai gula konsumsi. Rembesan gula rafinasi itu membuat pasokan melimpah yang tentu saja merugikan petani tebu.

Keenam, APTRI juga menuntut dlakukan pengusutan tuntas atas beredarnya gula berwarna keruh yang di luar standar International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA ) dengan ambang batas yang kadar kekeruhannya tidak boleh lebih dari 200 international unit (IU), namun sekarang banyak ditemukan gula yang beredar dengan ukuran di atas 200 IU.

APTRI ingin memastikan apakah gula yang beredar di luar standar nasional Indonesia (SNI) yang mengacu kepada ICUMSA itu memang berasal dari petani tebu atau raw sugar yang diproses di pabrik gula. Maka petani tebu di Cirebon tempat ditemukannya gula di luar standar SNI menolak apabila dikenai biaya tambahan saat gula diproduksi ulang di pabrik gula, karena persoalan mutu itu menjadi tanggung-jawab pabrik gula yang juga sebagai fasilitator pelelangan.

Ketujuh, Petani tebu juga mendesak Presiden Joko Widodo lewat Menteri Pertanian mempermudah pemberian subsidi pupuk dan penyediaan benih unggul yang mampu meningkatkan produktivitas panen kepada petani tebu sehingga biaya pokok produksi bisa dipangkas untuk memperkuat daya saing. Alokasi pupuk bersubsidi kepada petani diusulkan maksimal 5 hektar. Serta adanya sinkronisasi subsidi pupuk dan kredit usaha rakyat yang berdasarkan lusan lahan.

Apakah Presiden Joko Widodo segera menanggapi tuntutan petani tebu yang dicatat nusantara,news berdasarkan orasi dan melakukan penghitungan atas rata-rata produksi GKP dan harga jual kotor yang diterima petani per hektar menjadi 7 butir tintutan itu? Kita lihat perkembangannya nanti.[]

1 KOMENTAR

  1. Saya tdk cerdas dlm itung-menghitung, tapi jika itu kebutuhan dasar para petani, apa susahnya mengubah aturan yg berpengaruh langsung terhadap hidup mereka?

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here